Your SlideShare is downloading. ×
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

1 kekerasan-dalam-rumah-tangga

1,391

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,391
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. DelikKEKERASAN DALAM RUMAH TANGGAKekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalamkeseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalamrumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Saat ini RUU mengenaikekerasan dalam rumah tangga sedang dalam tahap penggodokan. Lahirnya RUU iniberawal dari inisiatif LBH Advokasi untuk Perempuan Indonesia dan Keadilan(APIK) bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yangtergabung dalam Jaringan Kerja Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan(Jangka PKTP) untuk menyiapkan RUU anti KDRT. RUU anti KDRT ini telahdisiapkan oleh LBH APIK dan Jangka PKTP sejak tahun 1998 melalui dialog publik.Persiapan ini memang termasuk lama mengingat isu KDRT masih kurang dikenaloleh masyarakat dan diragukan oleh kalangan tertentu.Menurut LBH APIK tujuan dari RUU ini adalah untuk menghilangkan ataumeminimalis tindak pidana KDRT. Dari fakta yang terjadi di lapangan, pihak yangsering menjadi korban dalam persoalan KDRT berjenis kelamin perempuan dananak-anak. Jumlah korban KDRT mengalami peningkatan dari hari ke hari. Namunironisnya penegakan hukum untuk pencapaian keadilan bagi si korban jugamenunjukan angka yang berbanding terbalik dengan jumlah angka korban tersebut.Selain itu RUU anti KDRT juga bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga,dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadarihak dan kewajibannya masing-masing/tidak ada satu anggota keluarga yang bisamelakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinyaposisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istridengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasatersubordinat dengan pihak yang lain.Adalah hal yang tidak benar jika keberadaan RUU ini diartikan untukmencabik-cabik atau meruntuhkan keluarga sehingga bercerai-berai. LBH APIKwww.pemantauperadilan.com 1
  • 2. Delikmenganggap bahwa isu RUU anti KDRT merupakan satu hal/kondisi yang perludicermati dan dikritisi, karena salah satu fungsi UU adalah menjadi satu pagaranggota masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak dapatdibayangkan jika Indonesia tidak memiliki RUU anti KDRT, mungkin akan semakinbanyak orang terluka atau bahkan meninggal karena dianiaya dalam keluarganyadan akhirnya melahirkan generasi-generasi bangsa yang tidak sehat. RUU antiKDRT mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga dan bangsa yang sehat.Keberadaan RUU ini merupakan bentuk antisipasi yang sebenarnya agar masyarakatmengetahui bahwa negara tidak menginginkan, tidak menyetujui dan menghukumorang yang melakukan kekerasan.Konsep KDRT mungkin belum dikenal oleh masyarakat secara luas.Pengertian KDRT menurut RUU anti KDRT adalah segala bentuk, baik kekerasansecara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinyamengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberikandampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisajuga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalamipenderitaan secara psikis.KDRT juga diistilahkan dengan kekerasan domestik. Dengan pengertiandomestik ini diharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam satu hubungansuami istri saja, tetapi juga setiap pihak yang ada di dalam keluarga itu. Jadi bisa sajatidak hanya hubungan suami istri, tapi juga hubungan darah atau bahkan seorangpekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi. Selama ini seringkalikita mendengar atau membaca di koran, tv atau radio bahwa pembantu seringmenjadi korban kekerasan. Kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tanggatersebut seringkali diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal dalam KitabUndang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun pada prakteknya hal itu menjaditidak terlihat karena memang status mereka yang rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan. Oleh karena itu RUU anti KDRT atau anti kekerasan domestikwww.pemantauperadilan.com 2
  • 3. Delikdibuat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suamiistri, tapi juga pihak lain.Persoalan KDRT merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatanpuncaknya sedikit tetapi sebetulnya tidak menunjukan fakta yang valid. PersoalanKDRT banyak terjadi di keluarga, namun umumnya keluarga korban tidakmempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layakuntuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwapersoalan-persoalan KDRT adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanyadiselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja.Salah satu konsekuensi meningkatnya jumlah korban KDRT (khususnya darikelompok korban yang berstatus istri) sebenarnya sangat berakibat terhadappersoalan rumah tangga mereka sendiri. Jika kasus-kasus KDRT pada akhirnyamenimbulkan dampak traumatic pada anggota keluarga yang lain dan meningkatkanangka kriminalitas maka hal itu akan semakin menguatkan perlunya intervensinegara melalui produk UU agar kelompok korban bisa mendapatkan keadilan danpelaku ataupun calon pelaku tidak semakin merajalela.Selama ini KDRT selalu diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan.Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan)dan Pasal 356 KUHP (pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delikaduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalumenganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga maka selalu dinyatakansebagai delik aduan, padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni.Kalaupun misalnya di belakang hari nanti korban melakukan pencabutan aduan,seharusnya polisi bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan itumemang sebagai suatu bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan.Hal ini memang menjadi kendala yang sangat umum sekali dalam persoalanKDRT, karena kelompok korban memang tidak bisa menyatakan secara beranibahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum.www.pemantauperadilan.com 3
  • 4. DelikKetidakberanian korban sangat berkaitan erat dengan budaya yang berlaku diIndonesia, yaitu budaya patriarki yang sangat kental yang seringkali melihat bahwamasalah KDRT bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Ironisnya, pilihanuntuk menyelesaikan persoalan KDRT tanpa melalui jalur hukum selaludisampaikan oleh aparat penegak hukum sendiri. Padahal aparat penegak hukumsebetulnya sangat mengetahui bahwa persoalan KDRT adalah kejahatan yang harusdirespon dengan hukum.KDRT memang tidak bisa dilepaskan secara murni sebagai satu bentukkejahatan tanpa harus disandingkan dengan satu bentuk hubungan keluarga. Hal itumerupakan hal yang sangat dilematis dan hal itu juga disadari oleh korban,khususnya oleh kelompok istri yang misalnya datang ke LBH APIK. Para istri yangmenjadi korban KDRT yang datang ke LBH APIK umumnya memang tidak bisakemudian secara gagah berani mengatakan bahwa dirinya akan melaporkansuaminya. Hal itu membutuhkan satu proses konseling yang cukup lama. LBH APIKpun tidak bisa memaksakan hal itu. Artinya LBH APIK memang akanmenyampaikan beberapa pilihan. Sebagai contoh, jika dia mau melakukan pelaporanmaka LBH APIK akan menyampaikan konsekuensi dari setiap tindakan tersebut.Terkadang LBH APIK juga menyebutkan “jalur aman” menempuh jalur hukumperdata yaitu dengan mengajukan gugatan. Umumnya para korban tersebutmemang memilih melakukan gugatan karena dianggapnya sebagai jalur yang tidakberkonflik dibandingkan dengan jalur pidana yang dampaknya lebih jauh(pelaku/suami korban kemungkinan akan dipidana penjara).Secara umum RUU KDRT banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat.Sebagai contoh dengan adanya RPK di kepolisian secara tidak langsung menjadikanpolwan-polwan yang bertugas di RPK sangat mengetahui bagaimana kendala danlangkah-langkah yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti kasus KDRT. Daripihak kejaksaan maupun kehakiman persoalannya juga tidak jauh berbeda, yaitulebih kepada segi hukumnya. Terlebih lagi hakim, karena mempunyai kewenanganwww.pemantauperadilan.com 4
  • 5. Delikyang sangat luas untuk memutuskan hukuman apa yang tepat untuk pelaku. Halyang menjadi kendala disini adalah budaya patrilineal seperti yang sudah dijelaskandi atas, sehingga meskipun hukumnya sudah ada dan secara tegas melarang hal itu,namun pada kenyataannya ketika sampai di pengadilan hukuman yang dijatuhkanoleh hakim hanya hukuman percobaan. Artinya secara tidak langsung tidak adaupaya dari aparat penegak hukum untuk menegakan hukum dengan maksimal,meskipun diakui bahwa dalam RUU anti KDRT masalah sanksi atau penghukumantidak dilihat sebagai suatu balasan terhadap pelaku melainkan juga harus melihatpada manfaat yang diberikan kepada korban, karena dalam RUU anti KDRT korbantidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek pertimbangan dalampenghukuman.RUU anti KDRT membagi ruang lingkup KDRT menjadi 3 bagian hubungan,yaitu pertama, hubungan garis keturunan darah (misalnya anak); kedua, hubungansuami istri; ketiga, hubungan orang yang bekerja di dalam lingkup dalam keluargatersebut/tidak punya hubungan sama sekali. Dari hasil penelitian LBH APIKditemukan bahwa KDRT dapat terjadi di segala tingkatan ekonomi. Kelompok yangrentan menjadi korban KDRT adalah istri, anak dan pembantu rumah tangga.Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa siapa saja bisa sangat rentanmendapatkan kekerasan asalkan ia berjenis kelamin perempuan. Namun tidakmenutup kemungkinan suami mendapatkan perlakuan kekerasan dari istrinya.KDRT juga mungkin saja dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak kandungnyasendiri. Hal itu juga telah diantisipasi dalam RUU KDRT, karena seperti telahdijelaskan di atas, ruang lingkup KDRT adalah kekerasan domestik. Artinyahubungan perkawinan yang tidak hanya dilihat dari segi hukum negara, tapi jugadari hukum adat atau agama (termasuk nikah dibawah tangan dan hidup bersama).Oleh karena itu yang dilindungi tidak hanya istri, tapi juga anak, pasangan hidupdan pembantu rumah tanggaDalam RUU anti KDRT kekerasan dibagi 4 macam, yaitu :www.pemantauperadilan.com 5
  • 6. Delika. Kekerasan fisik;memukul dengan menggunakan alat tubuh atau alat bantu dan bisa dideteksidengan mudah dari hasil visum)b. Kekerasan psikis;c. Kekerasan ekonomi (dalam KUHP disebut penelantaran orang-orang yang wajibditolong);d. Kekerasan seksual (dalam KUHP disebut delik kesusilaan, namun di KUHP tidakdikenal kekerasan seksual terhadap istri);RUU anti KDRT mengenal kekerasan seksual/marital rape terhadap istri. Halini akan terlihat janggal karena kerangka yang dipakai adalah perkawinan sebagaisatu bentuk yang melegitimasi apapun bentuk interaksi antara suami istri. Sebagaicontoh “Apa benar dalam suatu hubungan suami istri itu ada perkosaan, karenakalau yang namanya istri itu kan hukumnya wajib melayani suami, jadi tidak adayang namanya kekerasan, paksaan, karena memang harus”. Hal itulah yangsebenarnya menarik untuk kemudian dilihat kembali karena ternyata menimbulkanperbedaan-perbedaan.Sedangkan untuk pembuktian, pembuktian dalam RUU anti KDRT tidakhanya (mau) melihat pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum AcaraPiadana (KUHAP). Oleh sebab itu RUU anti KDRT tidak hanya mengatur hukummaterilnya saja, tapi juga mengatur hukum acaranya (kecuali jika ada hal haltertentu yang tidak diatur dalam RUU anti KDRT maka akan menggunakanKUHAP). RUU anti KDRT memungkinkan satu alat bukti (keterangan sanksi ataualat bukti lainnya) sebagai pembuktian yang dirasa cukup. Namun hal ini perludidiskusikan lebih lanjut karena masih mengundang perdebatan, terutama dari pihakaparat penegak hukum. Untuk itu perlu segera dicari jalan keluar terhadap masalahpembuktian ini di tengah keterbatasan alat bukti dengan tidak menghilangkankaedah-kaedah hukum yang ada.www.pemantauperadilan.com 6
  • 7. DelikHal lainnya yang terdapat dalam RUU anti KDRT adalah adanya saksipendamping dan perintah perlindungan. Perintah perlindungan disini artinyaseorang korban bisa mendapatkan satu bentuk perlindungan sampai kemudianpokok perkaranya atau laporannya ditindaklanjuti. Dalam perintah perlindunganterdapat larangan-larangan yang harus ditaati oleh pelaku, misalnya larangan untukmendekati korban, larangan untuk menghubungi korban. Larangan-larangan itumerupakan hal yang baru dalam khazanah hukum Indonesia.Keberadaan RUU anti KDRT (yang nantinya diharapkan akan disahkanmenjadi sebuah UU) akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung oleh aparatpenegak hukum, karena penegakan sebuah UU sangat tergantung dari perilakuaparat penegak hukum. Harapannya, setelah RUU anti KDRT disahkan menjadi UU,harus ada sosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada aparat penegak hukum.Dan sosialisasi ini juga telah dimulai sejak digulirkannya isu KDRT oleh LBH APIKdan Jangka PKTP. Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh LBH APIK dan JangkaPKTP dimulai sejak tahun 1999. Sosialisasi dilakukan melalui seminar atau semiloka(seminar-lokakarya) terbuka (tidak terbatas kepada jenis kelamin perempuan saja).Dari seminar dan semiloka yang dihadiri oleh berbagai perwakilan kelompok yangberdekatan dengan isu KDRT, misalnya kelompok agamawan (kelompok laki-lakibiasanya masuk dalam kelompok agamawan, karena biasanya pembenaran kelompoklaki-laki lahir dari dalil-dalil agama), kelompok aparat penegak hukum dankelompok korban akan lahir masukan-masukan terhadap RUU anti KDRT.Sejak awal sosialisasi dan hingga saat ini kontroversi terhadap RUU antiKDRT tetap ada, namun LBH APIK optimis bahwa kekuatan anti KDRT akansemakin banyak dan RUU anti KDRT dapat menjadi sebuah UU. LBH APIK jugamenyadari bahwa akan ada kelompok-kelompok yang tidak setuju terhadap RUUanti KDRT ini. Tapi hal itu tidak menyurutkan langkah LBH APIK, karena LBHAPIK bergerak atas kepentingan kelompok mayoritas yang memang membutuhkan.www.pemantauperadilan.com 7
  • 8. DelikUntuk kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya kasus perkosaan, makapenangannya harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat perkosaan merupakankasus yang sensitif. Sebelum melaporkan kasus perkosaan yang terjadi dalam rumahtangga, maka terlebih dahulu harus ada pembicaraan dengan korban yangbersangkutan. Artinya harus ada proses konseling lebih dulu. Apalagi jika perkosaanitu telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tentunya akan berdampak secarapsikologis kepada korban. Setelah perkosaan tersebut dilaporkan ke polisi tentu akanada yang namanya beban pembuktian. Polisi akan mengajukan surat untuk visumagar korban diperiksa di Rumah Sakit untuk mengetahui apakah dengan perlakuanyang sudah dialami korban telah mengakibatkan kerusakan pada alat vital vaginakorban. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, yang dilihat tidak hanya kerusakandari alat vital korban saja, tapi juga dampak traumatis yang ditimbulkan terhadapkorban.Selain itu perlu juga dipikirkan keselamatan korban (terutama jika korbantinggal satu rumah dengan pelaku). Unutk itu LBH APIK menyediakan rumah amanatau shelter kepada korban KDRT sehingga memungkinkan si korban atau saksiuntuk sementara waktu tinggal di situ sambil melakukan konseling terus menerus.Pendirian rumah aman atau shelter ini didasari pertimbangan bahwa ketika kasustersebut dilaporkan dan kemudian ditindaklanjuti sampai diputus oleh pengadilanbagi korban umumnya akan tetap meninggalkan persoalan-persoalan yangmenyangkut psikis yang harus diselesaikan. Selain rumah aman atau shelter yangdidirikan oleh LBH APIK, sejak tahun 2000 yang lalu juga kepolisian RI juga telahmembuka unit untuk kelompok perempuan dan anak korban kekerasan berupaRuang Pelayanan Khusus (RPK) yang sudah terdapat di setiap tingkatan kepolisiandi 5 wilayah DKI Jakarta.Delik, 21 April 2003Narasumber:Vony Reynata (Direktur LBH APIK Jakarta)www.pemantauperadilan.com 8

×