Laporan Kuliah Tamu Kewarganegaraan

764 views
633 views

Published on

Laporan Kuliah Tamu Kewarganegaraan

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
764
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Kuliah Tamu Kewarganegaraan

  1. 1. Kewarganegaraan Kelas 19 Dosen : Drs. Usman Arief, M.Sc 21 September 2013 LAPORAN KULIAH TAMU KEWARGANEGARAAN “Peningkatan Nasionalisme Mahasiswa” Oleh : KH. Dr. A. Hasyim Muzadi Kelompok 5 Narendra Gharini Puteri (1112100007)•Nur Lailiyah Isnaini (1112100010)•Seni Ramadhanti (1112100015)•Susmita Rachmawati (1112100016)•Aloysius Niko (1112100018)•Rachmad Januar (1112100024)•Linahtadiya Andiani (1112100079)
  2. 2. CURICULUM VITAE PEMBICARA Nama: KH. Dr. Achmad Hasyim Muzadi Nama Populer: KH Hasyim Muzadi Lahir: Bangilan, Tuban, Jawa Timur, 8 Agustus 1944 Jabatan: Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (1999-2004 dan 2004-2009) Pengalaman Penting: Calon Wakil Presiden Pemilu 2004 Istri: Hj. Mutammimah Anak: Enam orang (3 putra dan 3 putri) Orangtua: H. Muzadi dan Hj. Rumyati Pendidikan: •Madrasah lbtidaiyah Tuban-Jawa Timur 1950-1953 •SD Tuban-Jawa Timur 1954-1955 •SMPN I Tuban-Jawa Timur 1955-1956 •KMI Gontor, Ponorogo-Jawa Timur 1956-1962 •PP Senori, Tuban-Jawa Timur 1963 •PP Lasem-Jawa Tengah 1963 •IAIN Malang-Jawa Timur 1964-1969 •Bahasa 1972-1982 Kemampuan Bahasa: Indonesia, Arab, Inggris Pengalaman Karir: •Membuka Pesantren Al-Hikam di Jalan Cengger Ayam, Kodya Malang •Anggota DPRD Kotamadya Malang dari PPP •Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Malang •Anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur 1986-1987 Organisasi: •Ketua Ranting NU Bululawang-Malang, 1964 •Ketua Anak Cabang GP Ansor Bululawang-Malang 1965 •Ketua Cabang PMII Malang 1966 •Ketua KAMMI Malang 1966 •Ketua Cabang GP Ansor Malang 1967-1971 •Wakil Ketua PCNU Malang 1971-1973 •Ketua DPC PPP Malang 1973-1977 •Ketua PCNU Malang 1973-1977 •Ketua PW GP Ansor Jawa Timur 1983-1987 •Ketua PP GP Ansor 1987-1991 •Sekretaris PWNU Jawa Timur 1987-1988 •Wakil Ketua PWNU Jawa Timur 1988-1992 •Ketua PWNU Jawa Timur 1992-1999 •Ketua Umum PBNU 1999-2004 •Ketua Umum PBNU 2004-2009
  3. 3. Legislatif: Anggota DPRD Tingkat II Malang-Jawa Timur Publikasi: Membangun NU Pasca Gus Dur, Grasindo, Jakarta, 1999. NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, Logo, Jakarta, 1999. Menyembuhkan Luka NU, Jakarta, Logos, 2002. Alamat Kantor: PBNU Jalan Kramat Raya No 168 Jakarta Pusat Alamat: Ponpes Mahasiswa Al Hikam, Malang Kontrak Jam'iyyah NU Motto: Akan taat kepada AD/ART NU, Khittah Nu, Rais Aam dan Keputusan Lembaga Syuriyah. Akan berusaha sekuat tenaga melaksanakan amanat muktamar ke-31 dan keputusan jam'iyyah yang lain. Tidak akan, langsung atau tidak langsung, mengatasnamakan NU, kecuali bersama-sama Rais Aam atau atas dasar keputusan rapat PB NU dan tidak akan bertindak atau mengambil kebijaksanaan sendiri tanpa berkonsultasi dengan Rais Aam. Tidak akan mencalonkan diri untuk jabatan politis, baik di legislatif maupun eksekutif
  4. 4. LAPORAN KULIAH TAMU KEWARGANEGARAAN “Peningkatan Nasionalisme Mahasiswa” Oleh : KH. Dr. A. Hasyim Muzadi I. Pelaksanaan Kuliah Tamu Hari , Tanggal : Sabtu, 21 September 2013 Waktu : 09.00 – selesai Tempat : Ruang Sidang Lantai 3 Gedung Pasca Sarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tema : Peningkatan Nasionalisme Mahasiswa Tujuan : Agar mahasiswa mempunyai wawasan kebangsaan dan dapat memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Pembicara : KH. Dr. Achmad Hasyim Muzadi Peserta : Mahasiswa dan Dosen Kewarganegaraan II. Isi Materi Pada dasarnya, setiap negara memiliki sistem kenegaraannya masing-masing. Dan setiap sistem kenegaraan suatu negara mengandung pokok-pokok sistem kenegaraan. Negara Indonesia memiliki sistem kenegaraan dengan lima pokok dasar di dalamnya. Berikut lima pokok dasar yang menyusun sistem kenegaraan di Indonesia: 1. Dasar negara. 2. Konstitusi. 3. Undang-undang dasar negara. 4. Peraturan pelaksanaan. 5. Otonomi daerah. Kelima dasar pokok ini telah menyusun sistem kenegaraan Indonesia. Dengan sistem ini, Indonesia dapat membentuk suatu kepemimpinan atau Leadership. Sistem ini juga akan mengangkat pemerintahan di Indonesia. Pada umumnya, dengan adanya sistem kenegaraan pada suatu negara, maka akan terbentuk suatu kepemimpinan yang nantinya akan merubah sistem itu sendiri. Negara Indonesia pada umumnya sudah menjadi suatu negara. Indonesia memiliki dasar negara yang menjadi salah satu pokok terbentuknya sistem kenegaraan yang merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Dasar negara yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila. Pancasila secara umum adalah suatu rumusan atau hasil pengamatan dari budaya-budaya di Indonesia secara orisional. Pancasila juga sering dijadikan sebagai gerbang agama untuk menumbuhkan agama-agama di Indonesia. Namun Pancasila bukanlah agama dari negara Indonesia. Dan secara tidak langsung, banyak agama yang ditabrakkan dengan Pancasila. Pancasila merupakan filsafat negara atau dapat disebut sebagai mainset atau pola pikir negara Indonesia. Pancasila juga dijadikan sebagai sumber hukum negara Indonesia, dimana semua hukum harus berdiri di atas Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dibentuk oleh presiden RI pertama, Ir. Soekarno. Pancasila ini juga telah disepakati oleh tokoh-tokoh negara, agama, suku, dan daerah. Sehingga, Pancasila lahir dari sebuah kesepakatan bersama. Berikut isi rumusan dari Pancasila itu sendiri: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini menjelaskan mengenai hubungan lintas agama antar negara. Maksud dari sila ini adalah bahwa tahta kenegaraan harus
  5. 5. dapat melindungi dan mengakomodasi agama. Indonesia memiliki banyak agama dengan kebudayaan yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan Indonesia menjadi negara beragama. Indonesia harus terhindar dari kebudayaan negara sekuler. Negara sekuler adalah negara yang tidak menafsirkan agamanya didalam aturan kenegaraannya. Dengan adanya agama di dalam sistem kenegaraan Indonesia, maka akan tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan merupakan konsekuensi logis atau konsep dasar logis di negara Indonesia. Dalam sila kedua ini, Indonesia harus memiliki jiwa humanisme atau kemanusiaan yang tinggi. Namun pada kenyataannya, Indonesia masih belum dapat menjalankan konsekuensi logis ini. Masih banyak rakyat yang suka berbohong dalam melakukan berbagai hal, padahal kejujuran itu sendiri sudah menjadi dasar aturan utama dalam bernegara yang terkandung dalam agama. Agar dapat menjadi negara yang berperikemanusiaan, maka Indonesia perlu sikap adil dan beradab. Keadilan yang dimaksud adalah Bhineka Tunggal Ika, dimana semuanya harus merasakan apa yang terjadi di Indonesia ini. Sedangkan, Indonesia harus menjadi negara yang beradab dengan adab dan budi bahasa yang baik. Keduanya menjadi penyebab munculnya nilai kemanusiaan dan dengan adanya kemanusiaan ini maka akan tercipta persatuan. Dengan berhasilnya negara Indonesia pada sila pertama dan kedua, maka akan muncul persatuan Indonesia. Dari sila ketiga ini, Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang dapat memersatukan bangsa. Hakikat persatuan sebagai dasar negara ini adalah sifat-sifat dan keadaan Indonesia harus sama. Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan adanya sistem yang mengarah pada kenyataan, maka Indonesia dapat bersatu dengan baik. Namun, apabila demokrasi ini tidak ditata dengan baik, maka akan muncul oligarki politik atau pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit masyarakat. Dengan adanya persatuan Indonesia, maka akan tercipta sistem demokrasi yang mengarah pada kerakyatan dan maka dibentuk sila keempat yang menerangkan mengenai kerakyatan. Pada dasarnya, demokrasi tidak dapat berdiri sendiri dan diperlukan beberapa hal yang mampu mengarahkan demokrasi itu sendiri. Yang dibutuhkan, antara lain adalah pendidikan, kebutuhan primer yang berkecukupan, dan ekonomi yang baik. Demokrasi yang tidak diatur dan diarahkan dengan baik, maka akan muncul demokrasi yang kapitalis yang dipimpin oleh pemimpin kartel atau pemimpin yang memimpin dengan cara terselubung dalam kekuasaannya.Hal inilah yang menyebabkan demokrasi menjadi sistem industri bukan nilai suatu negara. Di Indonesia, sistem demokrasi yang terjadi sudah kacau, dimana pemimpin mewakili partainya bukan negaranya. Akibatnya banyak resiko yang bermunculan, diantaranya adalah loyalitas negara akan terhenti, hanya ada kepentingan parsial bukan kepentingan politik, dan hilangnya keseimbangan antara demokrasi dengan kepemimpinan. Maka agar tercipta suatu sistem demokrasi kerakyatan yang benar, maka diperlukan hikmat kebijaksanaan di suatu permusyawaratan perwakilan. Hikmat itu sendiri adalah sikap penggunaan suatu proses atau sistem dengan benar. Tanpa adanya hikmat di dalam suatu tindakan, maka sistem tidak akan berjalan dengan semestinya. Apabila suatu kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan, maka negara tersebut akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa terselenggaranya keempat poin Pancasila, maka keadilan tidak muncul. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan pada seluruh aspek sosial yang dibutuhkan bagi masyarakat. Dengan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi sila kelima dari Pancasila, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang sebenarnya. Namun, Pancasila tidak akan bermakna dan berjalan dengan sendirinya, sehingga dibutuhkan format hukum. Format hukum yang dimaksud adalah undang- undang dasar atau UUD. Undang-undang dasar atau UUD merupakan pokok dari sistem kenegaraan yang dapat diubah, tidak seperti Pancasila yang merupakan pokok dasar yang mutlak. Perubahan UUD dilakukan berulang kali dinegara Indonesia. Pada tahun 1999-2000 terjadi perubahan UUD secara besar-besaran. Pada awalnya perubahan UUD dibatasi oleh kebutuhan yang mendesak. Namun sekarang ini di Indonesia bukan karena kebutuhan yang mendesak, perubahan UUD terjadi karena sesuai dengan kemauan. UUD dirubah karena tidak bersumber pada Pancasila, contohnya adalah UUD 2002. Perubahan UUD yang
  6. 6. terjadi secara berulang-ulang dan dapat merusak UUD yang lama adalah karena dua fisi penyebab, yaitu fisi politik dan fisi historis. Contoh fisi politik adalah kebebasan sedangkan contoh fisi historis adalah penyesalan di masa lalu. Sekarang ini, Hak Asasi Manusia atau HAM ditinggikan hingga norma-norma yang ada menjadi hancur. Makna HAM sebagai hak-hak warga negara Indonesia, sekarang ini diartikan beda. Banyak gerakan-gerakan yang mengatasnamakan HAM yang tumbuh di Indonesia. Sebagai contoh, gerakan pergantian Pancasila yang sekarang ini mulai bermunculan. UUD yang sudah longgar berubahan menjadi UUD yang tambah longgar dengan mengatasnamakan HAM. Legislatif menjadi penguasa sebenarnya di Indonesia dan legislatif berhak menentukan apa saja. Sebagai contoh, DPR yang merupakan badan legislatif yang memiliki banyak peran dari mulai membuat UUD hingga mengatur negara. Sekarang ini, negara Indonesia tidak disanggah oleh partai-partai, namun partai-partai inilah yang membangun negara untuk kekuasaan pemerintah. Akibatnya, sikap nasionalisme di Indonesia menjadi lumer dan aturan- aturan pemerintah dari pelaksanaan UUD yang berlebiha. Kepala negara atau presiden akan bertindak sebagai koordinator dan penanggung jawab pemerintahan bawah. Badan eksekutif sekarang ini berasal dari partai yang menang, sehingga pemimpin eksekutif ini lebih mementingkan kebutuhan partainya daripada kebutuhan negara. Akibatnya, kondisi perekonomian dan politik global menjadi tidak seimbang. Agar semuanya menjadi lebih baik, maka harus diciptakan rasa nasionalisme. Nasionalisme merupakan rasa kebangsaan yang bangga dengan bangsanya dan memiliki cita-cita sendiri untuk bangsanya. Dalam membangun nasionalisme, terdapat tiga syarat pembangunan nasionalisme, yaitu sistem kenegaraan yang menjunjung nasionalisme, kepemimpinan kenegaraan yang nasionalisme, dan pendidikan nasionalisme. Indonesia telah berhasil dalam menjalankan ketiga syarat tersebut dan terbentuklah nasionalisme di dalamnya. Namun, kerapuhan sistem negara Indonesia yang suka mengikuti negara lain menyebabkan seluruh bagian Indonesia menjadi bolong dan nasionalisme menjadi berkurang. Pada dasarnya, nasionalisme tumbuh secara alami yang diajarakan oleh negara itu sendiri. Namun, untuk mempertahankannya sangat sulit. Dalam agama Islam, nasionalisme dapat dipertahankan dengan cara terus mengikat tali persaudaraan antar kaum di Indonesia dan tidak membeda-bedakan budayanya dengan cara menata tata-tata lintas agama. Pada dasarnya, memasuki nasionalisme secara sistemik atau dengan cara agama sama saja. Pemaksaan kebudayaan telah terjadi di Indonesia pada tahun 1999 dan menyebabkan terciptanya trans nasional dimana pemaksaan satu sisi politik pada suatu negara. III. Resume Tanya Jawab No. Pertanyaan Jawaban 1. Mengenai koalisi partai Koalisi bukan menjadi keharusan dalam UUD. Koalisi itu sendiri adalah sistem penyatuan beberapa partai. Hal ini dilakukan untuk penyelamatan diri pemerintah. Koalisi juga dilakukan agar tidak ada anggota DPR yang tergabung dalam parlemen karena DPR dapat menggulingkan pemerintah. 2. Mengenai kedatangan Miss World Miss World dijadikan sebagai lahan bisnis pada negara-negara tertentu. Sehingga pangadaan Miss World pada suatu negara tergantung oleh pemerintah. 3. Mengenai hubungan hukum dengan politik Relefansi hukum dengan politik sangat dekat, dimana hukum merupakan produk politik yang nantinya akan mengatur politik itu sendiri. 4. Mengenai masalah universitas yang terjadi akhir-akhir ini Yang harus dilakukan para mahasiswa dalam menanggapi masalah di universitasnya adalah
  7. 7. dengan intelektual idealis, mengamati keadaan dan menganalisis, serta mengambil posisi dalam organisasi kebangsaan. 5. Mengenai hilangnya gotong royong Hilangnya budaya gotong royong disebabkan oleh berubahnya sistem ekonomi dan politik dan terjadinya globalisasi. 6. Mengenai demokrasi Demokrasi yang ada memiliki bermacam-macam kebudayaan dan aturan masing-masing negara yang menganut sistem demokrasi. 7. Mengenai HAM HAM terbagi menjadi tiga jenis, yaitu murni humanis yang dibatasi oleh negara, konsep barat yang menuntut politik negara untuk menjustifikasi nilai-nilai negara, dan HAM berdasarkan nilai-nilai negara yang paling tepat. 8. Mengenai nasionalisme pada mahasiswa Nasionalisme merupakan rasa kebangsaan dan pembelaan negara dengan berbagai cara. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, mahasiswa perlu mengikuti pendidikan nasionalisme. IV. Kesimpulan Kesimpulannya adalah sebagai warga negara Indonesia harus menegakkan rasa kebangsaan dan juga harus memperbaiki kerusakan kebangsaan.

×