Your SlideShare is downloading. ×
0
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
EKMA4570 -  Penganggaran - Modul 9
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

EKMA4570 - Penganggaran - Modul 9

1,363

Published on

Slide ini merupakan materi kuliah Mata Kuliah Penganggaran Program Studi Manajemen Universitas Terbuka di Korea

Slide ini merupakan materi kuliah Mata Kuliah Penganggaran Program Studi Manajemen Universitas Terbuka di Korea

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,363
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Bedugul,Tabanan, Bali Seoul, 20th of October 2013
  • 2. Tinjauan Umum Modul 9 Secara umum, Modul 9 akan membahas tentang penganggaran nirlaba. Modul 9 terdiri dari dua kegiatan belajar: • Kegiatan Belajar 1 – Gambaran Umum Penganggaran Nirlaba; • Kegiatan Belajar 2 – Penyusunan Penganggaran di Indonesia. Setelah mempelajari Modul 9, diharapkan mampu: • Menjelaskan pengertian penganggaran nirlaba; • Menjelaskan penganggaran sektor publik dan sektor swasta; • Menjelaskan fungsi dan tujuan anggaran sektor publik; • Menjelaskan jenis anggaran sektor publik; • Menerapkan penyusunan rancangan anggaran oleh pemerintah; • Menerapkan pengajuan rancangan anggaran DPR; • Menerapkan pelaksanaan anggaran; • Menerapkan pengawasan dan pelaksanaan anggaran; • Menerapkan penyusunan pertanggungjawaban anggaran. 2
  • 3. Nonprofit Budgeting Penganggaran nirlaba berarti penganggaran untuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang bertujuan untuk memberikan jasa/layanan yang tidak mencari laba, seperti: • instansi pemerintah, seperti: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/ kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan; • lembaga pendidikan, meliputi: pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; • lembaga kesehatan, meliputi: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat; • lembaga peribadatan, meliputi: tempat ibadah dan organisasi keagamaan; • lembaga politik, meliputi: partai politik, organisasi simpatisan; • panti asuhan, meliputi: panti asuhan anak yatim, panti asuhan anak terlantar, panto jompo; • perkumpulan kemasyarakatan, seperti: perkumpulan pelajar, organisasi kemahasiswaan, • dan lembaga sosial lainnya. Penganggaran nirlaba dapat dikelompokkan dalam dua sektor: • Penganggaran sektor publik; • Penganggaran sektor swasta. 3
  • 4. Public Sector Budgeting Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik (masyarakat). Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu rencana keuangan yang menyatakan cara mendapatkan dan membelanjakan uang. Penganggaran sektor publik dapat juga disebut penganggaran pemerintah atau penganggaran negara. Aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: • Aspek perencanaan; • Aspek pengendalian; • Aspek akuntabilitas publik. 4
  • 5. Public Sector Budgeting Fungsi Anggaran sektor publik: • Sebagai alat perencanaan; • Sebagai alat pengawasan; • Sebagai alat kebijakan fiskal; • Sebagai alat politik; • Sebagai alat koordinasi dan komunikasi; • Sebagai alat penilaian kinerja; • Sebagai alat motivasi; • Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. 5
  • 6. Public Sector Budgeting Tujuan anggaran sektor publik: • Untuk merasionalkan penggunaan dana yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya; • Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun pemerintah sebelumnya; • Memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dari penerimaan pemerintah; • Sebagai landasan formal yuridis penggunaan sumber penerimaan serta sebagai alat untuk mengadakan pembatasan penggunaannya yang mungkin melebihi ketentuan anggaran; • Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan beberapa alokasi pembiayaan terhadap pelaksanaan dari seluruh program dan proyek pemerintah yang diusulkan oleh aparat pelaksana. 6
  • 7. Public Sector Budgeting Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan: 1. Anggaran tradisional atau konvensional; Dalam sistem anggaran tradisional yang pertama diperkirakan adalah ke mana sumber yang tersedia itu dapat dibelanjakan. Untuk itu diperlukan pengumpulan data atau daftar kebutuhan dari m asing-masing unit dalam suatu organisasi. Kebutuhan tersebut meliputi: belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjal anan dinas, dan belanja lainnya. Dalam istilah anggaran, belanja tersebut dikenal sebagai objek belanja. Hasil penyusunan anggaran ini pertama-tama akan menggambarkan sejumlah sumber dan ke mana objek belanjanya. Ciri yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional adalah: cenderung sentralistis; bersifat spesifikasi; tahunan; dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Terdapat ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: • Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan bersifat tambahan, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada bagian anggaran yang sudah ada dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian mendalam. • Struktur dan susunan anggaran yang berdasarkan objek, metode ini tidak memungkinan untuk menghilangkan objek sumber atau belanja yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil objek tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. 7
  • 8. Public Sector Budgeting Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan: 1. Anggaran tradisional atau konvensional; Kelamahan anggaran tradisional: • Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang; • Pendekatan bersifat tambahan menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya; • Lebih berorientasi pada masukan daripada keluaran. Hal ini menyebabkan anggaran tidak dapat dijadikan alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja; • Sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, kesenjangan dan persaingan antar departemen; • Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi; • Angagran bersifat tahunan (terlalu pendek) dan dapat mendorong praktik korupsi dan kolusi; • Sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran; • Persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk belanja yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi dan manipulasi anggaran; • Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. 8
  • 9. Public Sector Budgeting Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan: 2. Pendekatan manajemen publik baru. Model manajemen sektor publik yang baru dinilai lebih fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar dibandingkan anggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis. Perspektif baru pemerintah berupa: • Pemerintah katalis; • Pemerintah milik masyarakat; • Pemerintah yang kompetitif; • Pemerintah yang digerakkan oleh misi; • Pemerintah yang berorientasi hasil; • Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan; • Pemerintahan wirausaha; • Pemerintah antisipasif; • Pemerintah desentralisasi; • Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar. 9
  • 10. Public Sector Budgeting Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan: 3. Anggaran kinerja; Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pel ayan-an publik. Kalau pada sistem anggaran tradisional dasar klasifikasi anggaran adalah objek belanja, maka pada anggaran kinerja adalah berdasarkan fungsi. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kerja. Oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan nilai uang dan erektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros. 10
  • 11. Public Sector Budgeting Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan: 4. Anggaran berdasar nol; Anggaran berdasar nol adalah anggaran awal untuk setiap kegiatan dalam suatu organisasi ditetapkan sama dengan nol. Anggaran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pada anggaran tradisional, karena biasanya merupakan proses menambah periode lalu dengan periode berjalan. Fokus utamanya adalah perubahan terhadap anggaran operasi untuk periode berjalan. Sebaliknya, proses anggaran berdasar nol tidak memungkinkan kegiatan atau fungsi untuk masuk ke dalam anggaran jika tidak mendapat persetujuan dari pimpinan. Anggaran berdasar nol mensyaratkan tim penganggaran untuk melakukan penelaahan dan analisis secara mendalam terhadap semua hal yang tercantum dalam anggaran. Proses implementasi anggaran berdasar nol terdiri dari tiga tahap, yaitu: • Identifikasi unit keputusan; • Penentuan paket keputusan; • Meranking dan mengevaluasi paket keputusan. 11
  • 12. Public Sector Budgeting Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan: 4. Anggaran berdasar nol; Keunggulan anggaran berdasar nol: • Jika anggaran berdasar nol dilaksanakan dengan baik, maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien; • Berfokus pada nilai uang; • Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya; • Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer; • Meningkatkan partisipasi manajemen tingkat bawah dalam proses menyusun anggaran; • Merupakan cara yang sistematis untuk menggeser dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Kelemahan anggaran berdasar nol: • Prosesnya memakan waktu yang lama, terlalu teoritis, dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan; • Cenderung menekankan manfaat jangka pendek; • Implementasinya membutuhkan teknologi yang maju; • Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan; • Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh organisasi; • Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran; • Implementasinya menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. 12
  • 13. Public Sector Budgeting Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan: 5. Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (SP3) SP3 merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada kel uaran dan tujuan dengan penekanan utamanya alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Perbedaan antara SP3 dengan anggaran kinerja: • Tujuan yang diprioritaskan pembahasannya adalah tujuan nasional kemudian menyusul tujuan sektor yang semuanya harus kepada tujuan nasional tersebut. • Proses perencanaan anggaran dimulai dari atas ke bawah sehingga terjamin adanya integrasi atau keterpaduan dari tiap sektor atau pengemban fungsinya. • Pendayagunaan yang optimal dari sumber yang tersedia tapi terbatas. • Dimensi waktu dari penganggaran menggunakan SP3 meliputi jangka pendek dan yang keseluruhannya berjumlah tujuh tahun. Karakteristik SP3: • Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan; • Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena berorientasi pada masa depan; • Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi; • Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program yang meliputi: (i) identifikasi tujuan; (ii) identifikasi secara sistematik alternative program untuk mencapai tujuan; (iii) estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program; (iv) estimasi manfaat (hasil) yang ingin dicapai dari masing-masing alternatif program 13
  • 14. Public Sector Budgeting Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan: 5. Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (SP3) Keunggulan SP3: • Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah; • Dapat mengurangi beban kerja dalam jangka panjang; • Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program; • Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen; • Menghilangkan program yang bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi; • Mendorong alokasi sumber daya secara optimal karena menggunakan teori kegunaan marjinal. Kelemahan SP3: • Membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan dana, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi; • Implementasinya membutuhkan biaya yang besar; • Bagus secara teori namun sulit diimplementasikan; • Mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks; • Penggunaan statistik yang dinilai kurang tajam dalam mengukur efektivitas program; • Pengaplikasiannya banyak menghadapi masalah teknis terkait dengan program atau kegiatan lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. 14
  • 15. Public Sector Budgeting Dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik terdapat beberapa pendekatan: 5. Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (SP3) Masalah utama penggunaan SP3 dan anggaran berdasar nol: • Keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas; • Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif terutama untuk mengukur keluaran; • Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, serta perubahan politik dan ekonomi; • Pelaksanaan teknis menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat; • Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan; • Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara depat dan tepat; • Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah; • Pelaksanaan teknis sering kali tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan; • Pada akhirnya pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional. 15
  • 16. Private Sector Budgeting Penganggaran sektor swasta adalah penganggaran nirlaba yang dilakukan oleh pihak swasta, seperti: panti asuhan, lembaga keagamaan, lembaga politik, lembaga sosial kemasyarakatan. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya penganggaran sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. 16
  • 17. Budgeting in Indonesia Anggaran Sumber Estimasi sumber terdiri dari sumber dalam negeri dan sumber pembangunan. 1. Sumber dalam negeri diklasifikasikan atas: • Dapatan pajak yang terbagi atas pajak langsung (pajak hasilan, PBB) dan pajak tidak langsung (PPN dan paj ak penjualan atas barang mewah, cukai, bea masuk, pajak ekspor, dan lain-lain). • Dapatan bukan pajak yang terdiri atas bagian laba dari BUMN, IHH, IHPH, consular fee, uang pendidikan, uang ujian, hasil penjualan barang pemerintah, bea nikah-talak-rujuk, denda, dan lain sebagainya. 2. Sumber pembangunan yang berasal dari hibah/pinjaman luar negeri diklasifikasikan atas: • Bantuan program: sumber dana dalam bentuk pinjaman luar negeri yang diterima berupa uang • Bantuan proyek: sumber dana dalam bentuk pinjaman luar negeri yang diterima berupa barang dan jasa. Anggaran Belanja Rancangan anggaran belanja didasarkan atas Daftar Usulan Kegiatan (DUK) untuk anggaran rutin dan Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan yang harus diajukan oleh semua lembaga/kementrian untuk setiap satua n kerja/unit organisasi/proyek lanjutan. Dalam DUK, rancangan anggaran rutin diklasifikasikan atas: sektor, subsektor , program, dan kegiatan; sedang komponen biayanya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja pemeliharaan, subsidi/bantuan. Dalam DUP rancangan anggaran pembangunan diklasifikasikan atas: sektor, subsektor, program, dan proyek; sedang komponen biayanya adalah gaji dan upah, tanah, bahan, peralatan, dsb. Memori Penjelasan Di samping rancangan anggaran negara, dibuat pula penjelasan tugas pokok kementrian/lembaga dan program yang a kan diselenggarakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 17
  • 18. Budgeting in Indonesia Siklus penyusunan anggaran negara di Indonesia dilaksanakan dalam lima tahap: 1. Penyusunan rancangan anggaran, yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Keuangan yang ditujukan kepada para pimpinan Kementrian dan Lembaga Negara yang isinya untuk memasukkan RA (Rancangan Anggaran) Kementrian atau Lembaga Negara yang bersangkutan; 2. Pengajuan rancangan anggaran kepada DPR yang dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan; 3. Pelaksanaan anggaran; 4. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran; 5. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran. 18
  • 19. Budgeting in Indonesia Siklus penyusunan anggaran negara di Indonesia 19
  • 20. Budgeting in Indonesia Pengajuan rancangan anggaran kepada DPR dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan secara bertahap, yaitu: 1. Tahap pertama Presiden menyampaikan pidato pengantar rancangan anggaran dalam sidang paripurna DPR yang dihadiri oleh seluruh Menteri/Ketua Lembaga Negara yang menguasai bagian anggarannya dan seluruh anggota DPR. Dalam sidang paripurna ini, Presiden memberikan pandangan umum mengenai garis kebijakan yang akan ditempuh pemerintah untuk tahun yang akan datang. 2. Tahap kedua Pembahasan terhadap rancangan anggaran secara mendetail dilakukan antara Komisi Anggaran DPR dengan Pemerintah (diwakili oleh Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas). 3. Tahap ketiga Pada tahap ini diadakan sidang paripurna DPR kembali yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR dan Menteri/Ketua Lembaga yang menguasai bagian anggaran. Setelah diadakan penelaahan dan proses pembicaraan/dengar pendapat dalam Komisi DPR/ Panitia Anggaran dengan pemerintah, dan jika pada sidang ini terdapat kata sepakat dari seluruh anggota DPR untuk menyetujui rancangan anggaran yang diajukan pemerintah, maka RUU dapat disahkan menjadi UU, akan tetapi bila anggota DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan pemerintah, maka pemerintah akan menggunakan anggaran tahun lalu. 20
  • 21. Budgeting in Indonesia Pelaksanaan anggaran meliputi jangka waktu satu tahun. 21
  • 22. Budgeting in Indonesia Pengawasan pelaksanaan anggaran dapat dikelompokkan dalam berbagai segi: 1. Dari segi asalnya; Terdapat dua macam pengawasan: pengawasan intern (pengawasan yang dilakukan oleh orang/ badan yang ada dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan) dan ekstern (pengawasan dilakukan oleh orang/badan di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan). 2. Dari segi tempatnya; Terdapat dua macam pengawasan: pengawasan dari dekat (dilakukan di tempat dilakukannya kegiatan yang bersangkutan) dan pengawasan dari jauh (dilakukan dengan penelitian dan pengujian terhadap surat pertanggungjawaban yang disertai buktinya). 3. Dari segi kebenaran; Terdapat dua macam pengawasan: pengawasan kebenaran formal menurut hak (pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturannya, tidak kadaluarsa dan hak yang diperoleh tersebut telah dibuktikan keberanannya) dan pengawasan kebenaran materiil mengenai maksud pengawasan (pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi atau dengan perkataan lain pengeluaran tersebut memang benar-benar diperlukan dan dengan biaya yang serendah mungkin). 4. Dari segi kegiatan; Terdapat dua macam pengawasan: pengawasan preventif (pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan) dan pengawasan represif (pengawasan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu selesai dilaksanakan). 22
  • 23. Budgeting in Indonesia Penyusunan pertanggungjawaban anggaran meliputi jangka waktu sekitar enam bulan. Menteri Keuangan memberi petunjuk tentang cara penyusunan pertanggungjawaban anggaran yang dikenal dengan SPA (Sumbangan Perhitungan Anggaran). SPA harus disampaikan selambat-lambatnya dua tahun setelah tahun anggaran berakhir oleh Menteri/Pimpinan lembaga yang menguasai SPA yang kemudian disampaikan kepada Presiden (dihimpun oleh Menteri Keuangan). Setelah tahun anggaran ditutup, Pemerintah cq. Departemen Keuangan membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran tahun yang lalu. Pemerintah menyampaikan nota PAN (Perhitungan Anggaran Negara) kepada DPR setelah diperiksa oleh BPK sebagai RUU-PAN. Setelah proses tersebut selesai, maka untuk mempermudah pembahasan di DPR, pemerintah akan membuat nota PAN dari RUU-PAN. Dalam nota PAN tersebut akan diuraikan peyimpangan yang terjadi beserta penyebabnya antara anggaran dan realisasinya. Apabila DRP menyetujui RUU-PAN, maka selesailah pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU-PAN sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan UU-PAN. 23
  • 24. Budgeting in Indonesia Siklus penyusunan anggaran daerah di Indonesia dilaksanakan dalam lima tahap: 1. Penyusunan RAD (Rancangan Anggaran Daerah), yang ditandai dengan pengumpulan data Direktorat Keuangan Daerah berupa bahan anggaran dari Dinas/Satuan organisasi masingmasing secara kualitatif maupun kuantitatif; 2. Pengajuan RAD kepada DPRD; 3. Penyampaian RAD kepada pejabat berwenan yang mengesahkannya; 4. Pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran; 5. Perhitungan anggaran, yang merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD. 24
  • 25. Terima Kasih 감사합니다 Bedugul,Tabanan, Bali Seoul, 20th of October 2013

×