Perjanjian Bagi Hasil Peternakan Sapi di Dusun Betakan

on

  • 902 views

ini adalah tugas kuliah Hk Kekerabatan dan Perjanjian Adat. Data diperoleh dari pnelitian dan byk sumber buku & internet.

ini adalah tugas kuliah Hk Kekerabatan dan Perjanjian Adat. Data diperoleh dari pnelitian dan byk sumber buku & internet.

Statistics

Views

Total Views
902
Views on SlideShare
902
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Perjanjian Bagi Hasil Peternakan Sapi di Dusun Betakan Perjanjian Bagi Hasil Peternakan Sapi di Dusun Betakan Presentation Transcript

  • PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN DI KELOMPOK TERNAK SAPI “ANDHINI RAHAYU” PEDUKUHAN BETAKAN DESA SUMBERRAHAYU KECAMATAN MOYUDAN SLEMAN 12.2011
  • BAB I PENDAHULUAN
  • BAB II METODE PENELITIAN
  • METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian 1. Penelitian Yudiris Normatif 2. Penelitian Yuridis Empiris B. Sumber Data 1. Data Sekunder 2. Data Primer a. Lokasi b. Responden c. Teknik Pengambilan Data C. Teknik Analisa Data NEXT Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku..
  • Lokasi Penelitian   Penelitian dilakukan di Kelompok Ternak Sapi “Andhini Rahayu” Pedukuhan Betakan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabuptaen Sleman. Pedukuhan Betakan merupakan dusun yang berbatasan dengan persawahan di sebelah timur dan utara; di sebelah barat berbatasan dengan sungai, dan selatan berbatasan dgn dusun tetangga. Mayoritas di sekitar lokasi adalah berupa persawahan. back
  • RESPONDEN/ NARASUMBER # narasumber 1 : Bp. Basuki Hadi Prayitno -Kepala Pedukuhan Betakan -pemilik sapi -pemilik modal # narasumber 2: Bp. Ponirin -pemilik sapi # narasumber 3: Ibu Ngatiyem -pemilik sapi back
  • Teknik Pengambilan Data Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara di Kandang sapi Kelompok Ternak “Andhini Rahayu” di Pedukuhan Betakan Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan pada hari Sabtu, 10 Desember 2011 di Rumah narasumber: # narasumber 1 : Kamis, 8/12/2011 dan Sabtu, 10/12/2011 # narasumber 2 : Rabu, 7/12/2011 # narasumber 3 : Ahad, 11/12/2011 Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. back
  • BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
  • HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Grafik Perbandingan Jumlah Anggota Kelompok dan Penggadhuh Sapi Anggota Kelompok Ternak "Andhini Rahayu" 21 25 Penggadhuh
  • Lanjutan…
  •  Perjanjian Bagi Hasil Peternakan menurut Hukum Perjanjian Adat Sistem bagi hasil yang umum diterapkan selama ini adalah 50% untuk penyedia bibit ternak dan 50% untuk pemelihara. Karena itu, di kalangan masyarakat pedesaan dikenal istilah paroan/gadhuh, yaitu penyedia bibit ternak dan pemelihara masingmasing mendapatkan bagian separuh dari anak yang nanti dihasilkan. Karena sistem bagi hasil ini sudah sangat umum berlaku dan sudah sejak lama diterapkan dalam setiap usaha bagi hasil peternakan sapi, masyarakat beranggapan bahwa setiap usaha bagi hasil peternakan sapi harus menggunakan pola 50%-50%.
  • Lanjutan… Peternakan atas dasar bagi-hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baikbaik, diternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. (Hilman Hadikusuma, 2001:155)
  • Lanjutan… Di beberapa daerah, seperti Nusa Tenggara dan Madura serta sebagian kecil kawasan pedesaan di Jawa kepemilikan jumlah sapi menentukan status sosial yang bersangkutan mengingat harga sapi yang relatif tinggi. Selain itu, setiap daerah memiliki budaya ternak sendiri. Misalnya budaya Timor Tengah Selatan dalam hal pemeliharaan ternak, umumnya penduduk masih memiliki kecendrungan untuk melepas saja hewanhewan ternak peliharaan mereka di padang rumput pada siang hari. Begitu pula di Maluku, bidang peternakan belum menjadi sebuah bidang yang ditekuni oleh masyarakat. Yang ada hanya peternakan-peternakan biasa tanpa adanya suatu sistem tertentu. Pada umumnya jenis-jenis hewan ternak yang dipelihara, diantaranya adalah kambing, ayam dan itik. Hewan-hewan ini dibiarkan bebas berkeliaran tanpa kandang.
  • Lanjutan… Di Lampung, pemeliharaan dengan sistem “kerbau lepas” (Lampung: kibau padangan), di mana kerbau-kerbau itu tidak digembala tetapi dilepas bebas di padang ilalang rawa-rawa terbuka dengan sistem “kandang tahunan”. Pada waktu pengandangan tahunan itu pemilik kerbau bersama pembantu-pembantunya melakukan pemberian “tanda milik” terhadap anak-anak kerbau yang sudah besar dengan “cap besi” yang dipanaskan pada badan-badan kerbau itu, dan atau melakukan “ngejarung”, yaitu menusuk lubang hidung kerbau dan dan diberi tali. Hubungan kerja antara pemilik kerbau dan pemelihara (penggembala) berlaku atas dasar bagi hasil, atau bagi anak, atau bagi laba dari hasil penjualan ternak itu. Untuk pekerjaan mengawasi, menggiring ke kandang dan memberi tanda milik tersebut, para pemilik kerbau member balas jasa kepada para pembantunya dengan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atau dengan sistem bagi hasil (bagi ternak) bagi para tenaga pembantu yang tetap. Begitu pula apabila ada kerbau yang disembelih untuk dijual dagingnya diadakan pembagian labanya.
  • Lanjutan…
  • Lanjutan…
  • Lanjutan…
  • Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, peternakan atas dasar bagi-hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baikbaik, diternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Selanjutnya disebutkan bahwa ternak sebagai titipan itu tidak boleh kurang dari lima tahun untuk ternak besar, bagi ternak kecil jangka waktunya dapat diperpendek. Jika ternak titipan dengan bagi hasil tersebut dikembalikan, maka yang harus diberikan adalah jumlah pokok semula ditambah sepertiga dari keturunan ternak semula.
  • Perjanjian bagi hasil peternakan di lokasi penelitian telah dilakukan warga sejak lama. Ada 3 pola yang diterapkan dalam sistem pembagian hasil di peternakan ini, yaitu : 1. Gadhuh dengan pembagian hasil 50 % - 50%. 2. Gadhuh sapi milik pemerintah. 3. Gadhuh dengan kebijakan Kepala Pedukuhan.
  • 1. Gadhuh dengan pembagian hasil 50 % - 50% dari hasil keuntungan. Pola ini dilakukan antara pemilik modal yang merupakan warga biasa/umum pemilik sapi dengan warga lain yang akan memelihara sapinya.Yakni, pemelihara memelihara sapi milik pemilik. Kewajiban Pemelihara: Pemelihara menanggung seluruh pakan (Hijauan Makan Ternak dan konsentrat), pengobatan, dan kandang. Pemelihara merawat sapi. Kalau untuk penggemukan, digunakan sapi jantan. Lama waktunya 4 bulan. Setelah 4 bulan, sapi itu dijual. Untung dari hasil penjualan dibagi dua sama banyak. Misal: sapi awal harganya Rp5.000.000,00 kemudian dipelihara oleh penggadhuh selama 4 bulan. Setelah 4 bulan, sapi itu dijual dan laku seharga Rp8.000.000,00. Maka pemelihara harus mengembalikan modal awal, yakni harga sapi Rp5.000.000,00, sedangkan untungnya yakni Rp3.000.000,00 dibagi dua sama banyak, yaitu masingmasing mendapat Rp1.500.000,00. Sedangkan untuk sapi betina, anak yang dihasilkan dijual. Anak sapi dijual kalu sudah berumur 4 s/d 5 bulan. Hasil penjualan anak itu dibagi dua sama banyak untuk masing-masing pemelihara dan pemilik sapi. Tidak ada batas waktu untuk bagi hasil sapi betina. Lama waktu diserahkan sesuka pemelihara.
  • 2. Gadhuh sapi milik pemerintah
  • 3. Gadhuh dengan kebijakan Kepala Pedukuhan.
  • Lanjutan… Perputaran uang bagi anggota kelompok terjadi ketika menjelang Hari Raya Qurban. Pada bulan-bulan biasa tidak terlalu banyak transaksi jual beli sapi. Jenis sapi yang dibudidayakan di peternakan sapi “Andhini Rahayu” ada empat jenis, yaitu sapi PO (Peranakan Ongole), Lemosin, Simetal, dan jenis Brahman. Saat penelitian dilakukan, mayoritas anggota kelompok ternak memelihara sapi betina sebab diutamakan untuk memperbanyak jumlah (perkembangbiakan) sapi. Barulah ketika 4 bulan menjelang Quran, didatangkan sapi-sapi jantan untuk digemukkan. Jumlah sapi ketika sebelum Hari Raya Idhul Adha kemarin ada 129 ekor. Pada saat penelitian jumlahnya ada 90-an ekor sapi. Masa birahi sapi selama 20 hari. Selisih birahi setelah melahirkan biasanya 4 bulan. Jadi, sapi umumnya dapat bunting dua kali dalam 3 tahun. Itu berarti pembagian hasil dapat dilakukan 2 kali dalam 3 tahun.
  • … Lanjutan Di Pedukuhan Betakan, karakteristik hukum adat masih ada dalam usaha peternakan sapi, yakni : -karakteristik religio-magis dengan selalu mengadakan brokohan untuk anak sapi yang telah lahir; -transaksi jual-beli sapi dilakukan secara contant (tunai), ada uang ada barang, sebab untuk menghindari terulangnya tindak penipuan yang pernah terjadi sehingga merugikan pemilik sapi. Karakteristik konkret (visual) dengan menggunakan panjer sudah jarang dilakukan. Kalaupun dilakukan, maksud panjer tersebut bukan merupakan uang atau barang di luar harga, akan tetapi diambilkan dari harga sapi. Dalam jual beli sapi tidak diperlukan saksi. Sebab semuanya dilakukan atas dasar rasa saling percaya. Ketika pemelihara (penggadhuh sapi) akan menjual anak sapi hasil gadhuhannya, biasanya si pemilik modal (pemilik sapi) juga ada di tempat bersama penjual (penggadhuh) dan pembeli (bakul). Meskipun yang saling tawar-menawar hanya penggadhuh dan bakul, akan tetapi mereka sama-sama tahu.
  • PelaksanaanUU Nomor6 Tahun 1967 tentang KetentuanketentuanPokok Peternakan dan Kesehatan Hewan di lokasi penelitian Warga pemelihara sapi di lokasi penelitian tidak mengetahui adanya UU tersebut. Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil warga tidak berpedoman kepada UU tersebut, tetapi melaksanaakan sesuai kebiasaan masyarakat. Selain itu, pembagian hasilnya bukan sejumlah harga pokok ditambah sepertiga (Pasal 17 ayat (2) UU 6/1967). Dan tidak ada batas waktu pemeliharaan oleh penggadhuh sapi (yang ada hanya untuk sapi pemerintah). Penggadhuh boleh memelihara sampai kapanpun ia mau. Semua didasari rasa saling percaya dan sifat kebersamaan antar warga dalam bagi hasil sapi.
  • BAB IV PENUTUP
  • Jadi, perjanjian bagi hasil peternakan ialah kesepakatan antara pemilik modal (pemilik sapi) dengan pengelola (pemelihara) untuk merawat sapi dan membagi besar keuntungan dari penjualan sapi sesuai kesepakatan bersama. Ada 3 (tiga) pola yang diterapkan dalam sistem pembagian hasil di peternakan “Andhini Rahayu” Pedukuhan Betakan, yaitu: 1. Gadhuh dengan pembagian hasil 50 % : 50% dari hasil keuntungan. 2. Gadhuh sapi milik pemerintah, yaitu pemerintah melalui programnya memberikan bantuan sapi yang sudah bunting kepada para pengusul pemelihara untuk dirawat secara bergiliran. Anak yang dihasilkan menjadi milik pemelihara. 3. Gadhuh dengan kebijakan Kepala Pedukuhan, yakni 40% (utk Pak Dukuh) dan 60% untuk pemelihara. UU No 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak semuanya dilaksanakan warga Kelompok Ternak Sapi “Andhini Rahayu” karena pembagian hasilnya bukan sejumlah harga pokok ditambah sepertiga. Selain itu, tidak ada batas waktu pe,meliharaan oleh penggadhuh sapi. Semua didasari rasa saling percaya dan sifat kebersamaan antar warga dalam penggadhuhan sapi.
  • 1. Sebaiknya pemerintah terus memberikan bimbingan dan segala bantuan agar masyarakat desa lebih maju. 2.Seharusnya aparat pemerintahan tidak bermain politik dalam urusan kesejahteraan masyarakat. 3.Rakyat kecil harus dibantu untuk diringankan beban hidupnya, bukan untuk diperas dengan pembayaran bagi hasil yang tidak rasional sebab ada ketidakseimbangan beban yang ditanggung.
  • DAFTAR PUSTAKA Hadikusuma, Hilman. 1982. Hukum Perjanjian Adat. Bandung: Penerbit Alumni. Hadikusuma, Hilman. 2001. Hukum Perekonomian Adat Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. http://ebudikurniawan.blogspot.com/2010/11/nilai-ekonomis-budidayasapi.html http://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan diunduh Ahad, 11 Desember 2011 jam 15:37 WIB Sudiyat, Iman. 2010. Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. UU RI Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  • “Negara yang kaya dengan ternak tidak akan pemah miskin, dan negara yang miskin dengan ternak tidak akan pernah kaya “ (Campbell dan Lasley, 1985) ..Nyuwun pangapunten menawi wonten keladuking atur lan wonten ingkang dereng leres.. Matur nuwun….!