IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN                YANG BAIK : Studi Kasus PT Tirt...
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN                YANG BAIK : Studi Kasus PT Tirt...
Motto :Dengan menebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.Kesuksesan dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah m...
i
ii
KATA PENGANTAR        Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semestaalam. Shalawat dan salam semoga ...
ABSTRAK      Sekripsi karya Jati Seputro, “IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWABSOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN YANG...
ABSTRACT      Jati Seputro’s sekripsi, “IMPLEMENTATION OF CORPORATESOCIAL RESPONSIBILITY IN GOOD GOVERNANCE’S PERCEPTION:C...
DAFTAR ISILEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.................................................... iHALAMAN PENGESAHAN ............
2.4 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 572.4.1 Impl...
5.3.5 Dalam Kebijakan .................................................................................... 1185.3.6 Konsep...
LAMPIRAN ................................................................................................... 237          ...
DAFTAR TABELTabel 1 .........................................................................................................
GLOSARIUMAnalisis dampak lingkungan hidup (amdal) : kajian mengenai dampak penting       suatu usaha dan/atau kegiatan yan...
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia           serta mahluk hdup lainnya3.Masyarakat : ...
BAB I                                    PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang        Corporate Social Responsibility (CSR) merupa...
tidak terbangunnya pendukung produksi perusahaan. Baik ditinjau dari perspektiffaktor produksi, proses produksi, distribus...
komunikasi stakeholder dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan derajat.Kebijakan CSR tidak didasarkan komunikasi to...
40 Tahun 2008 tentang Perseoran Terbatas (PT) telah ditetapkan “Perseroan yangmenjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/...
dengan kebutuhan para metrik berupa kalsium dan magnesium yang harus sesuaidengan standar SNI, data para metrik mikro biol...
(Cipondoh), Wonosobo (Mangli), Klaten (Sigedang), Pandaan (Jawa Timur),Kebon Candi (Jawa Timur), Mambal (Bali) dan Menado ...
Air dipahami sebagai kebutuhan yang sangat vital dan menyangkut hajatkehidupan masyarakat luas. Keberadaan masyarakat dan ...
Disisi yang berbeda melalui Forum Wartawan Kementerian Perdagangan(FORWARD) di Bandung            pada 12-13 Februari 2011...
Fenomena tersebut mengundang pertanyaan upaya maksimal perusahaanmemberikan dampak positif ditingkat Dusun Jatianom, sebel...
evaluasi pelaksanaan masing-masing anggota TSP kepada pemerintah daerah.Selanjutnya pemerintah provinsi melaporkan pelaksa...
1.4 Manfaat Penulisan         Keberadaan kasus yang telah ditetapkan variabelnya berdasarkan kajianpenelitian ini, diharap...
memiliki potensi dampak yang besar dengan keberadaan perusahaan. Masyarakatdiharapkan mampu bersikap kritis demi kelangsun...
BAB II                              TINJAUAN PUSTAKA2.1 Teori Dasar Pemerintahan Yang Baik2.1.1 Pemangku Kepentingan      ...
mampu menyuguhkan konsep dan mekanisme yang mensinergikan parapemangku kepentingan terlibat dalam kebijakan. Kebijakan mer...
implementasi kinerja dan dampak kebijakan dan proses kebijakan baru19. Proseskebijakan tersebut menunjukkan adaya siklus d...
kebijakan dan informasi untuk kebijakan20. Determinasi kebijakan harusmenyangkut       deskripsi     masalah.      Permasa...
akan tetapi terdapat peluang bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui danmempersiapkan strategi untuk proses kebijakan s...
Mempertahankan hubungan untuk menjaga sistem tersebut dibutuhkan kemitraanyang sehat. Artinya perlunya menjaga transparans...
dengan peran pemerintah sebagai badan yang menghasilkan kebijakan;pemerintah tidak menghasilkan suatu bentuk barang atau l...
diselesaikan       melalui     intervensi    pemerintah.     Keberadaan organisasi            nonpemerintah maupun masyara...
salah satu syarat pelaksanaan kebijakan. Teori good governance menjadi syaratwajib unsur terpenuhinya stakeholder dalam ke...
Good governance pun memberikan ruang bagi swasta sebagai bagian yangsangat penting dalam pembangunan untuk terlibat. Hal i...
Tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan dan masyarakatmenjadi tren dengan hadirnya konsep corporate social resp...
nilai-nilai ekonomi. Konsekuensi perusahaan pun dalam proses produksi harusmampu memberikan produk yang bermanfaat bagi li...
Komitmen yang diberikan perusahaan kepada masyarakat luas tersebutbersifat berkelanjutan. Perusahaan dalam melaksanakan ke...
Pelaksanaan komitmen merupakan tanggung jawab setiap pihak yangterlibat dalam proses produksi maupun pihak-pihak yang memi...
masyarakat sekitar dan lingkungan, agar masyarakat dapat melakukan kontrolterhadap tanggung jawab perusahaan.        Siner...
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap pemangkukepentingan memiliki kepentingan untuk saling menunjan...
Prioritas Korporat, dipahami adanya tanggung jawab perusahaan sebagaipihak yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Perusah...
berubah-ubah. Peran perusahaan untuk tetap eksis dan mengetahui kondisilapangan dapat dilakukan melalui penelitian.       ...
membutuhkan kemampuan yang memadai untuk menghasilkan produk yangmaksimal.       Sedangkan pola produksi memiliki peran ya...
Kajian merupakan upaya mengetahui dampak lingkungan dan sosialsebelum atau sesudah proyek perusahaan. Prinsip ini dalam ko...
daya alam. Kontribusi yang diberikan perusahaan kepada alam pun harus tetapdiperhatikan. Ekosistem alam yang ada harus tet...
Informasi publik; upaya memberikan informasi terkait dengan perusahaan,produk, pendidikan kepada pelanggan, penggunaan pro...
Perusahaan tidak dapat menganggap sepele keberadaan penggunaantekhnologi yang tidak ramah. Beragam dampak dapat menjadi pe...
Pencegahan dilakukan dengan melakukan perbaruan atau memodifikasi sistempemasaran, penggunaan produk dan lain-lain.       ...
Kesadaran perusahaan untuk peduli adalah salah satu etika untuk salingmenolong.       Adapun bentuk-bentuk kegiatan ini ad...
Adapun pihak-pihak yang perlu diajak dialog secara berskala adalahpekerja dan publik. Keberadaannya merupakan bagian yang ...
bersama dan mengenal perdagangan. Etika diakui masyarakat melalui norma yangberlaku secara formal maupun secara tidak form...
lingkungan. Isu buku tersebut bertambah keras dengan kemunculan perusahaanmobil General Motor dan Standard Oil (Exxon Mobi...
setiap kebijakan mempertimbangkan dampak lingkungan terhadap masyarakatsekitar34.           Perkembangan sejarah CSR turut...
2.2.4 Double Diamond        Double Diamond merupakan perkembangan dari analisis keunggulanbersaing yang digagas oleh Micha...
dan perusahaan. Batasan ini merupakan tolok ukur terlaksananya kemandirianmasyarakat.       Tantangan    utama   Double   ...
Pemerintah bukanlah pihak yang terlibat dalam internal sosial ekonomiDouble Diamond. Keberadaannya turut memiliki peran pe...
Prilaku dan nilai-nilai sosial merupakan survei dan pemetaan perilakuyang menjadi kebiasaan masyarakat dan nilai suatu fen...
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Implementasi CSR
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Implementasi CSR

5,301

Published on

implementasi tanggung jawab sosia perusahaan dalam perspektif pemerintahan yang baik: studi kasus PT Tirta Investama Dusun Jatianom (Pandaan)

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,301
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
153
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Implementasi CSR

  1. 1. IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN YANG BAIK : Studi Kasus PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SKRIPSIUntuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana IlmuPolitik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Metode Ilmu Politik Oleh: JATI SEPUTRO NIM. 0811250032 JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012
  2. 2. IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN YANG BAIK : Studi Kasus PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan SKRIPSI Diajukan Kepada Universitas BrawijayaUntuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana IlmuPolitik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Metode Ilmu Politik Disusun Oleh: JATI SEPUTRO NIM. 0811250032 JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012
  3. 3. Motto :Dengan menebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.Kesuksesan dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah memberi manfaatsebanyak-banyaknya kepada siapapun Sekripsi ini, ku persembanhkan kepada : Haries Sihombing, Sri Rejeki, Murniwati Ndraha, Lugas Ranjing Apta Sakti, Keluarga Besar, Umat.
  4. 4. i
  5. 5. ii
  6. 6. KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semestaalam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada RasulullahMuhammad SAW. Atas limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga laporansekripsi berjudul “IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIALPERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN YANG BAIK :Studi Kasus PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, KecamatanPandaan, Kabupaten Pasuruan “ dapat terselesaikan. Penulis berterima kasih kepada banyak pihak yang tidak dapat disebutkansatu persatu. Berkat perannya, baik secara langsung mau pun tidak secaralangsung mempengaruhi rampungnya penelitian ini. Penulis menyadari laporan sekripsi ini mempunyai banyak kekurangan.Berdasarkan segenap kerendahan hati penulis membuka kritik dan saran daribanyak pihak yang peduli serta dosen pembimbing guna penyempurnaan laporanPraktek Kerja Nyata ini. Besar harapan saya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalanganakademisi, masyarakat luas dan pihak lainnya. Hormat saya, Malang, 23 November 2012 Penyusun, Jati Seputro iii
  7. 7. ABSTRAK Sekripsi karya Jati Seputro, “IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWABSOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN YANGBAIK : Studi Kasus PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati,Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan “ dibawah bimbingan Ibu Mar’atulMakhmudah, S.IP, M.Si dan Bapak Wawan E. Kuswandoro, S.Sos,M.si. Terdapat tiga hal menarik dari latar belakang penelitian ini. Pertama,keberadaan warga dan PT Tirta Investama mengeksploitasi air tanah dengankepentingan berbeda. Kepentingan keduanya dapat bersinergi dengan harmonis.Kedua, PT Tirta Investama menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan(TSP) di NTT dengan biaya besar pada lingkup nasional, kelayakan TSP padalingkup lokal (khususnya Dusun Jatianom) menarik peneliti meninjau langsung.Ketiga, pelaksanaan TSP PT Tirta Investama disambut Wakil Bupati Pasuruansebagai harmonis antara pemerintah, swasta dan masyarakat pada tahun 2010.Sedangkan peraturan daerah tingkat Jawa Timur yang mengatur TSP disahkantahun 2011. Fokus penelitian yang muncul “Sejauh mana pelaksanaan tanggung jawabsosial perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati,Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dilaksanakan?” dan “Bagaimanaimplementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta Investama di DusunJatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan?”. Metode penelitian ini adalah studi kasus. Pemilihan informan yangdilakukan adalah key person dan snowballing sampling. Teknik pengumpulandatanya adalah wawancara bertahap dan observasi tidak terstruktur. Strategianalisis data yang digunakan adalah kualitatif verifikasi. Sedangkan teori yangdigunakan sebagai analisis adalah teori pemerintahan yang baik. Hasil penelitian pelaksanaan TSP PT Tirta Investama di Dusun Jatianomadalah program TSP mengacu pada komitmen perusahaan. Sasaran TSPmencakup konservasi, pemberdayaan dan community development. Setiappelaksanaan TSP, PT Tirta Investama berkordinasi dengan pemerintah danmasyarakat. Hasil kerja TSP telah diterima oleh tiga golongan, yaitu Karangtaruna RW 7, LSEM Wanita Jatianom dan masyarakat Dusun Jatianom secarakeseluruhan. Implentasi TSP belum berjalan sukses, belum sesuai dengan teoripemerintahan yang baik. Belum terdapat solusi memecahkan substansipermasalahan publik terkait TSP. TSP tetap menjadi otoritas perusahaan. Hal inibelum memenuhi unsur demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum,kesewajaran dan kesetaraan.Kata Kunci : TSP, Pemerintahan Yang Baik iv
  8. 8. ABSTRACT Jati Seputro’s sekripsi, “IMPLEMENTATION OF CORPORATESOCIAL RESPONSIBILITY IN GOOD GOVERNANCE’S PERCEPTION:Case Study In Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan,Kabupaten Pasuruan “, under consulate of MS. Mar’atul Makhmudah, S.IP, M.Siand Mr. Wawan E. Kuswandoro, S.Sos,M.si. Interesting case in this research’s background has three statement. First,Dusun Jatianom’s members and PT Tirta Investama. They has diference interestto take ground-water. They join well. Second, PT Tiirta Investama executescorporate social responsibility (CSR) much in NTT. This is national enviorement.CSR’s capable in local enviorement (Dusun Jatianom) is interesting to cross chek.Third, PT Tirta Investama’s CSR was received by Pasuruan’s Bupati deputy. Itwas strong unity of government, civil society and private in 2010. Unless, CSRpolicy in Jawa Timur province was been since in 2011. The research’s fokus are “ How furth is PT Tirta Investama’s corporatesocial responsibility in Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan,Kabupaten Pasuruan? ” and “ How implementation is PT Tirta Investama’scorporate social responsibility in Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, KecamatanPandaan, Kabupaten Pasuruan? ”. This research’s metode is case study. The chosen’s informan are keyperson and snowballing sampling. Gathering data technics are in depth interviewand unstructure observer. Analysis data strategy is verivikation qualitative. Thetheory used to analysis are good governance. Conclution of research, PT Tirta Investama’s CSR in Dusun Jatianom isCSR aiming to company’s comitment. CSR’s object are consevation, charity andcommunity development. Every CSR’s event, PT Tirta Investama share togovernment and civil society. Result of CSR in Dusun Jatianom are recheived byKarang taruna RW 7, LSEM Wanita Jatianom dan all Dusun Jatianom’s members. CSR’s implementation is not succes. It is not suitable to good governancetheory. It is not solution to handle substance public’s problem. CSR is still undercompany’s authority. It is not suitable to democracy, transparancy, akuntablility,law culture, natural and egality.Key Word : CSR, Good Governance v
  9. 9. DAFTAR ISILEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.................................................... iHALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iiKATA PENGANTAR ...................................................................................... iiiABSTAK .......................................................................................................... ivDAFTAR ISI .................................................................................................... viTABEL .............................................................................................................. xGLOSARIUM .................................................................................................. xiBab I Pedahuluan .............................................................................................. 11.1 Latar Belakang ............................................................................................... 11.2 Fokus Penelitian........................................................................................... 101.3 Tujuan Penulisan .......................................................................................... 101.4 Manfaat Penulisan ........................................................................................ 111.4.1 Manfaat Teoritis ........................................................................................ 111.4.2 Manfaat Praktik ......................................................................................... 11BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 132.1 Teori Dasar Pemerintahan Yang Baik........................................................... 132.1.1 Pemangku Kepentingan ............................................................................. 132.1.2 Pemerintah Dan Masyarakat ...................................................................... 142.1.3 Swasta....................................................................................................... 182.1.4 Definisi Teori Good Governance............................................................... 202.1.1.4 Konsep Good Governance...................................................................... 202.2 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ................................................. 222.2.1 Definisi Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan................................. 222.2.2 Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ............................................... 282.2.3 Sejarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .............................................. 382.2.4 Double Diamond ....................................................................................... 422.3 Hukum Positif .............................................................................................. 472.3.1 Undang-Undang N0. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal .............. 492.3.2 Undang-Undang N0. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ............. 512.3.3 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012Tentang Tangggung Jawab SosialDan Lingkungan Perseroan Terbatas .................................................................. 522.3.4 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung JawabSosialPerusahaan ............................................................................................... 53 vi
  10. 10. 2.4 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 572.4.1 Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal SosialPada PT Newmont ............................................................................................. 572.4.2 Peran PT Tirta Investama Kebon Candi Terhadap Perubahan Prilaku HidupBersih Dan Sehat Warga Dusun Kalongan Melalui Program Corporat SocialResponsibility (CSR) ‘ Kampoeng Sehat Danone ‘ ............................................. 602.4.3 Perbandingan Penelitian ............................................................................ 612.5 Alur Berfikir ................................................................................................ 65BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 663.1 Jenis Penelitian ............................................................................................ 663.2 Lokasi Penelitian .......................................................................................... 683.3 Fokus Penelitian........................................................................................... 683.4 Pemilihan Informan...................................................................................... 693.5 Teknik Pengumpulan Data ........................................................................... 703.6 Instrumen Penelitian..................................................................................... 713.7 Analisis Data ................................................................................................ 72BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN ............................................ 744.1 Gambaran Umum Dusun Jatianom ............................................................... 744.2 Gambaran PT Tirta Investama ...................................................................... 784.3 Gambaran Umum PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom ........................... 80BAB V PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIALPERUSAHAAN................................................................................................ 825.1 Badan Perizinan Dan Penanaman Modal ...................................................... 825.1.1 Standar Regulasi Perizinan ........................................................................ 835.1.2 Eksploitasi PT Tirta Investama .................................................................. 895.1.3 Penanaman Modal ..................................................................................... 925.2 Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) ........................................................... 965.2.1 Arah Pembangunan Kabupaten Pasuruan .................................................. 975.2.2 Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kebiijakan .................. 1005.2.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Pasuruan ................... 1035.3 PT Tirta Investama ..................................................................................... 1075.3.1 Eksploitasi .............................................................................................. 1075.3.2 Dampak Eksploitasi Dan Antisipasi......................................................... 1115.3.3 Kordinasi Pemangku Kepentingan ........................................................... 1145.3.4 Kontrol Pemangku Kepentingan .............................................................. 116 vii
  11. 11. 5.3.5 Dalam Kebijakan .................................................................................... 1185.3.6 Konsep CSR............................................................................................ 1215.3.7 Komitmen Perusahaan ............................................................................. 1235.3.8 Konsep Pembangunan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan ......................... 1255.3.9 Pelaksanaan CSR ................................................................................... 1285.3.10 Out Put CSR ......................................................................................... 1375.3.11 Pendukung Dan Penghambat ................................................................. 1385.4 Chross Chek Dusun Jatianom ..................................................................... 1405.4.1 Profil Informan ....................................................................................... 1415.4.2 Bentuk-Bentuk CSR ................................................................................ 1555.4.3 Kapasitas Penerima CSR ......................................................................... 1585.4.4 Sebab CSR .............................................................................................. 1655.4.5 Sistem Pengelolahan CSR ....................................................................... 1715.4.6 Out Put CSR .......................................................................................... 180BAB VI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIALPERUSAHAAN.............................................................................................. 1896.1 Eksploitasi Tak Terkontrol ......................................................................... 1896.2 Hukum Lemah ........................................................................................... 1966.3 CSR Merupakan Dinamisator..................................................................... 2056.4 Pranata Sosial Terhadap Pengaruh Perusahaan ........................................... 2136.5 Membutuhkan Sinergi Masarakat, Perusahaan Dan Pemerintah .................. 2206.6 Relevansi Teori Dan Konsep ...................................................................... 2216.6.1 Relevansi Teori Good Governance .......................................................... 2216.6.2 Relevansi Teori Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .................. 227BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ....................................... 2287.1 Kesimpulan ................................................................................................ 2287.1.1 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaa PT Tirta Investama DiDusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan 2287.1.2 Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaa PT Tirta Investama DiDusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan 2287.3 Rekomendasi.............................................................................................. 2307.3.1 Rekomendasi Kepada Pemerintah ........................................................... 2307.3.2 Rekomendasi Kepada PT Tirta Investama .............................................. 2317.3.3 Rekomendasi Kepada Masyarakat Dusun Jatianom ................................. 232DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 233 viii
  12. 12. LAMPIRAN ................................................................................................... 237 ix
  13. 13. DAFTAR TABELTabel 1 .............................................................................................................. 41Tabel 2 .............................................................................................................. 63Tabel 3 .............................................................................................................. 87Tabel 4 .............................................................................................................. 91Tabel 5 .............................................................................................................. 93Tabel 6 .............................................................................................................. 98Tabel 7 ............................................................................................................ 101Tabel 8 ............................................................................................................ 105Tabel 9 ............................................................................................................ 108Tabel 10 .......................................................................................................... 113Tabel 11 .......................................................................................................... 115Tabel 12 .......................................................................................................... 116Tabel 13 .......................................................................................................... 119Tabel 14 .......................................................................................................... 123Tabel 15 .......................................................................................................... 124Tabel 16 .......................................................................................................... 127Tabel 17 .......................................................................................................... 128Tabel 18 .......................................................................................................... 138Tabel 19 .......................................................................................................... 139Tabel 20 .......................................................................................................... 141Tabel 21 .......................................................................................................... 162Tabel 22 .......................................................................................................... 167Tabel 23 .......................................................................................................... 175Tabel 24 .......................................................................................................... 181Tabel 25 .......................................................................................................... 192Tabel 26 .......................................................................................................... 202Tabel 27 .......................................................................................................... 220Tabel 28 .......................................................................................................... 225 x
  14. 14. GLOSARIUMAnalisis dampak lingkungan hidup (amdal) : kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidupyang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan1.Asas governance : demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kesewajaran dan kesetaraanGood Governance : Pemerintahan yang baikKearifan lokal : nilai-niai luhur yang berlaku dalam tata kehiduan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari2.Kebijakan : sikap yang diambil pemerintah dengan suatu pertimbangan berdasarkan respon situasi dan kondisi.Kepala Dusun : warga yang diberi jabatan mengabdi untuk kepentingan masyarakat di tingkat dusunLingkungan hidup : kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi1 Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2009. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1402 Lock. Cit xi
  15. 15. alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hdup lainnya3.Masyarakat : kelompok sosial dengan karakteristik kepentingan sosial, domisili, kewarganegaraan, suku, agama dan persamaan karakter sosial.Pembangunan berkelanjutan : upaya sadar dari terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam setrategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan4.Perangkat warga : sebagian pemerintah mau pun masyarakat yang mengabdi untuk kepentingan masyarakat.Perusahaan : lembaga hukum yang bertujuan mencari keuntungan maksimalSinergi : konsisten dalam kordinasi, perencanaan dan pelaksanaan programTanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau (CSR) Corporate Social Rsponsibility : upaya maksimal perusahaan untuk memberikan manfaat positif kepada masyarakat, pemerintah, perusahaan yang bersangkutan, lingkungan dan publik secara luas.Transformasi : perubahan positif pada tatanan sosial3 Lock Cit.4 Lock Cit xii
  16. 16. BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawabsosial perusahaan kepada entitas masyarakat dan lingkungan. Perusahaan sebagaipihak yang hadir di tengah-tengah masyarakat tidak dapat berdiri sendiri.Perusahaan harus mampu mensinergikan kepentingan kepada stakeholder danmemberikan keseimbangan antara masyarakat, lingkungan dan keuntungan yangdiperoleh perusahaan. Perusahaan dalam menjaga eksistensinya membutuhkansistem yang mampu mensinergikan setiap pemangku kepentingan dalam setiapsendi kehidupan. Artinya dibutuhkan sinergi untuk saling mendukung danmemberikan keuntungan bagi stakeholder yang terlibat secara langsung maupuntidak secara langsung terhadap proses produksi. Mengacu pada konsep yang digagas John Elkington, terbagi tigakomponen utama yang menjadi fokus CSR. Ketiga fokus tersebut adalah people,planet and profit5. Ketiga fokus ini merupakan komponen yang harus diperhatikankeseimbangannya. Melalui ketiga fokus ini, CSR dipahami sebagai infestasiperusahaan dalam jangka waktu panjang. Perusahaan tidak dapat bertahan dalamjangka waktu yang lama, apabila terdapat ketidak seimbangan dalam komponenCSR. Sebuah sistem yang menjaga harmonisasi stakeholder dapat terjaga denganadanya sistem saling membutuhkan. Ketidak seimbangan stakeholder berdampak5 Abraham, Rhonda dan Alice LaPlanter. 2010. Passion to Profit: Panduan Sukses Bisnis BagiPengusaha Muda diterjemahkan oleh Kusnandar. Jakarta: Azkia Publisheer. Hlm. 66 - 67 1
  17. 17. tidak terbangunnya pendukung produksi perusahaan. Baik ditinjau dari perspektiffaktor produksi, proses produksi, distribusi dan kondisi pasar. Komitment menjaga sistem operasi perusahaan tidak semata-mata dinilaidengan nominal internal perusahaan. Orientasi proses produksi turut melibatkankondisi lingkungan yang ada di masyarakat. Kondisi masyarakat yang tidak aman,memungkinkan terciptanya kondisi yang kurang kondusif bagi pasar danberpotensi mengganggu operasional perusahaan. Faktor produksi punmembutuhkan legitimasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untukmendukung proses produksi. Berdasarkan pemahaman ini diharapkan tercapainyaasas saling menguntungkan bagi stakeholder. CSR hadir untuk kepentinganstakeholder secara luas. CSR menjadi konsep prioritas terjaganya harmonisasiperusahaan, lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuandilaksanakannya CSR adalah sustainable development (pembangunan yangberlanjutan) 6. Tanggung jawab CSR tidak terbatas tanggung jawab perusahaan ataupemerintah kepada stakeholder. Secara luas CSR membutuhkan partisipasimasyarakat, organisasi masyarakat, pemerintah dan perusahaan untuk bersinergimenjaga hubungan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Program CSRbertujuan untuk kesejahteraan bersama. Harapan kesejahteraan tesebutmembutuhkan konsep Comunity Development (CD)7. CD adalah bentuk6 Vysser, Wyne, Dirk Matten, Manfred Pohl and Nick Tolhrust. 2010. The A – Z of Cooperate SocialResponcibility. Great Britain: Chippenham, Wiltshire. Hlm. 76.7 Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicanasana. 2011. Panduan Lengkap PenyusunanCSR. Jakarta: Penebar Swadaya. Hlm. 19. 2
  18. 18. komunikasi stakeholder dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan derajat.Kebijakan CSR tidak didasarkan komunikasi top down atau pun bottom up. Akantetapi komunikasi kebijakan CSR berdasarkan banyak arah. Salah satu bentukCSR perusahaan adalah menyisihkan keuntungan yang diperoleh perusahaankepada komunitas di sekitar perusahaan (berupa: pendidikan, kesehatan, fasilitasumum, pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan lain-lain).Kebijakan tersebut ditentukan dengan musyawarah menggali substansi masalah.Demikian seterusnya, proses kebijakan melewati proses formulasi, implementasidan evaluasi. Masyarakat turut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai pelaksanaan CSR adalah transformasi sosial ekonomi. ProgramCSR bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat. Transformasimerupakan kegiatan identifikasi permasalahan (kondisi sosial, ekonomi, prilaku,kelembagaan, pola perubahan sosial, infrastruktur, perilaku bisnis, rangsangankomersial masyarakat) untuk membangun tatanan baru8. Hasil kebijakan CSRtidak semata-mata diberikan kepada masyarakat sebagai tindakan pragmatisbelaka. Masyarakat diharapkan mampu mencapai kesejahteraannya denganmembangun sistem kemitraan. Kemitraan dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai situasi dan kondisi yang positif. Sedemikian pentingnya CSR perlu diwujudkan dalam sustainebledevelopment, tidak terbatas sebagai kegiatan suka rela perusahaan. Tanggungjawab sosial perusahaan yang menyangkut entitas secara luas menjadi kewajibanperusahaan. Dilegalkan melalui konstitusi, berdasarkan Undang-undang (UU) No.8 ibid. hlm 104 3
  19. 19. 40 Tahun 2008 tentang Perseoran Terbatas (PT) telah ditetapkan “Perseroan yangmenjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber dayaalam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan “.9 Salah satu perusahaan yang bersentuhan dengan aspek lingkungan dansosial adalah perusahaan Air Minum Dagang Dalam Kemasan (AMDK). Salahsatu perusahaan AMDK tersebut bernama PT Tirta Investama. Perusahaan AMDK mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untukdiperdagangkan kepada masyarakat umum. Hal yang menunjukkan komitmenperusahaan menjaga integritas adalah perusahaan memberikan informasi produksikepada publik. PT Tirta Investama mengambil mata air dari pegunungan denganmenjaga kualitas produknya kepada konsumen. Beberapa kriteria yang diberikanPT Tirta Investama untuk menjaga kualitas produk adalah mengambil air darimata air pegunungan yang keluar dari dalam tanah dengan sendirinya, bukanrekayasa tekhnologi atau campur tangan manusia. PT Tirta Investama memilihmata air yang melewati proses pemurnian dari dalam tanah. Proses pemurnian airmenyerap mineral dan menjaga keseimbangan sebagaimana sumber mata airasalnya. Air tersebut diharapkan memberi manfaat bagi kesehatan tubuhkonsumen10. PT Tirta Investama memiliki kriteria memilih mata air pegunungan untukdijadikan AMDK. Kriteria tersebut diantaranya adalah debit mata air harus sesuai9 Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 4o Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 106. Pasal 74 ayat 1.10 http://www.PT Tirta Investama.com/kebaikanalam/hadiahberharga 29 September 2010 4
  20. 20. dengan kebutuhan para metrik berupa kalsium dan magnesium yang harus sesuaidengan standar SNI, data para metrik mikro biologi menunjukkan tidak adanyabakteri, pertimbangan polutan sumber mata air, stabiltas parameter fisik yaitupemantauan jangka panjang pada periode tahunan berkenaan terjadinya perubahanpada mata air, stabilitas para meter kimia yaitu adanya perubahan-perubahan parameter kimia pada periode tahunan, ketersediaan infra struktur yang mendukungproduksi perusahaan tanpa mengganggu stabilitas lingkungan sekitar mata air danPT Tirta Investama mempertimbangkan kesinambungan mata air dan jumlah debityang dihasilkan11. Proses produksi PT Tirta Investama melewati tahapan yang tidak mudahmembutuhkan banyak tenaga, waktu dan biaya untuk menjaga daya jual pasar.PT Tirta Investama memiliki komitmen menjaga citra kepada konsumen danpublik. Tentu hal ini memiliki konsekuensi positif bagi pemasaran maupun CSR.PT Tirta Investama memaksimalkan manfaat positif bagi stakeholder. PT Tirta Investama sebagai perusahaan memiliki track record sukses. PTTirta Investama sebagai pelopor AMDK menjadi produsen terbesar di Indonesia.Di Indonesia, PT Tirta Investama menguasai 80 persen penjualan AMDK dalamkemasan galon. “ Sedangkan untuk keseluruhan market share AMDK diIndonesia, PT Tirta Investama menguasai 50% pasar. Saat ini PT Tirta Investamamemiliki 14 pabrik yang tersebar di Jawa dan Sumatra. “. PT Tirta Investamamemiliki 10 sumber mata air diantaranya Berastagi (Sumatra Utara), Lampung(Jabung dan Umbul Cancau), Mekarsari, Sukabumi (Kubang), Subang11 http://www.PT Tirta Investama.com/kebaikanalam/mataairterpilih 29 September 2010 5
  21. 21. (Cipondoh), Wonosobo (Mangli), Klaten (Sigedang), Pandaan (Jawa Timur),Kebon Candi (Jawa Timur), Mambal (Bali) dan Menado (Airmadidi). Bahkanpangsa pasar PT Tirta Investama telah meliputi Singapura, Malaysia, Fiji,Australia, Timur Tengah dan Afrika12. Salah satu operasi perusahaan PT Tirta Investama berada di KabupatenPasuruan. Di Kabupaten Pasuruan, PT Tirta Investama turut menempatkan pabrikdi Kecamatan Pandaan berada di dusun Jatianom, Desa Karang Jati. Operasi perusahaan tidak jauh dari pemukiman warga. Keberadaanperusahaan tidak lepas dari entitas sosial dan lingkungan. Berdasarkan geografi,Pandaan berada di kaki Gunung Penanggungan, berjarak 30 km sebelah barat dariibu kota Kabupaten Pasuruan. Luas Kecamata Pandaan 4.327 Ha denganketinggian 300 m diatas permukaan air laut dan suhu rata-rata 27’ C13. Hal pertama yang menarik keberadaan PT Tirta Investama di Pandaanadalah PT Tirta Investama berdampingan dengan masyarakat. PT Tirta Investamasebagai AMDK mengelola sumber mata air yang berada disekitar pemukimanwarga. Keberadaan warga di sekitar mata air dan keberadaan PT Tirta Investamamemiliki kepentingan yang berbeda. PT Tirta Investama hadir di Pandan untukberbisnis, perusahaan mengeksploitasi air dalam jumlah yang besar. Sedangkanmasyarakat sebagai penduduk yang telah lama tinggal menggunakan air untukkebutuhan.12 http://www.forplid.net/artikel/41-PT Tirta Investama-dan-kejahatan-konspirasi-.html 29September 201013 http://visitpandaan.com/pandaan-adalah/ 29 September 2010 6
  22. 22. Air dipahami sebagai kebutuhan yang sangat vital dan menyangkut hajatkehidupan masyarakat luas. Keberadaan masyarakat dan perusahaan merupakankesenjangan dua pihak. Hubungan keduanya membutuhkan sinergi yang salingmenguntungkan. Masyarakat sebagai pihak yang dipayungi yuridhis tidak bolehdikorbankan oleh kepentingan sebagian pihak. Keberadaan PT Tirta Investama di tengah-tengah masyarakat memilikitanggung jawab sosial secara sungguh-sungguh kepada masyarakat luas, bukansekedar aksi filantropi dan charity. Harmonisasi perusahaan dan masyarakatmendorong pertanyaan sinergi keduannya. Hal kedua yang menarik, PT Tirta Investama pada skala nasionalmengeluarkan dana sebesar 12 milyar pada tahun 2010. Dana tersebutdiperuntukkan program WASH (Water Access, Sanitation, Hygiene Program).Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat pra-sejahtera. Bentuk WASH diantaranya komitmen memberikan solusi penyediaanair bersih di Indonesia. Program WASH disebut satu untuk sepuluh. Pelaksanaanprogram ini berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 2009, PT TirtaInvestama melaksanakan 41 kegiatan. Adapun bentuk 41 kegiatan tersebut berupapendidikan lingkungan dan konservasi daerah aliran sungai (DAS) yang berada di12 lokasi pabrik di seluruh Indonesia14.14 http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=76725:danone-PT Tirta Investama-sediakan-dana-rp12-m-untuk-program-csr&catid=13&Itemid=26 29September 2010 7
  23. 23. Disisi yang berbeda melalui Forum Wartawan Kementerian Perdagangan(FORWARD) di Bandung pada 12-13 Februari 2011 menyatakan PT TirtaInvestama telah melakukan CSR di Pandaan. Di desa Karang Jati, Tim CSRDanone PT Tirta Investama bekerjasama dengan LSM mengelola sampah plastikmenjadi kerajinan dan mengelola sampah organik menjadi kompos. Bahkan PTTirta Investama bekerjasama dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pasuruanuntuk mengembangkan Koperasi bernama “Akar Daun”. Tujuan koperasi iniadalah mendorong transformasi sosial ekonomi secara keberlanjutan dankemandirian bagi kelompok kerja. 15 Bentuk CSR lainnya di Dusun Jatianom adalah partisipasi PT TirtaInvestama bersama dengan masyarakat dalam pembangunan Masjid SabilusSajiidiin. Bahkan ditambahkan informasi oleh anggota BPD, PT Tirta Investamamemberikan bantuan sarana prasarana air bersih. Selain itu diberikan bantuanpengaspalan 600 x 4 meter, perbaikan sarana air untuk mendorong kebersihan dankesehatan lingkungan, memberikan sumber air dengan dilengkapi saluran air kerumah penduduk dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar 16. Pelaksanaan CSR pada skala nasional tidak lepas dari eksploitasi di DusunJatianom. CSR pada aspek yang luas memiliki etika memperhatikan kondisi sosialekonomi pada lingkungan lokal. Terlebih, perusahaan ini telah mendirikanpabriknya di Dusun Jatiano sejak tahun 1984.15 http://www.beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2011-02-15/92834/Inilah_Pemberdayaan_Masyarakat_lewat_CSR_ala_PT Tirta Investama 15 Februari201116 http://bataviase.co.id/node/506395 24 Desember 2010 8
  24. 24. Fenomena tersebut mengundang pertanyaan upaya maksimal perusahaanmemberikan dampak positif ditingkat Dusun Jatianom, sebelum memberi dampakpositif ke tingkat nasional. Apakah bentuk CSR yang diberikan perusahaankepada masyarakat Dusun Jatianom telah cukup medorong keseimbangankemajuan masyarakat dan perusahaan! Bila dibandingkan besarnya CSR PT TirtaInvestama di NTT. Hal ketiga yang menarik adalah pelaksanaan CSR PT Tirta Investamatelah disambut Wakil Bupati Pasuruan Eddy Paripurna sebagai harmonis antarapemerintah, swasta dan masyarakat pada tahun 201017. Pelaksanaan CSR diatur dalam Peraturan Daerah (perda) Jawa Timur No.4Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Regulasi CSRberdasarkan Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa ruang lingkup Tangung JawabSosial Perusahaan (TSP) mencakup biaya pembiayaan yang berbasiskankerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah. Pada pasal 15 memiliki substansi beberapa perusahaan dapat membentukforum pelaksana TSP. Forum yang dibentuk oleh perusahaan tersebut harusdilaporkan kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah dapat memfasilitasiterbentuknya forum tersebut. Pada pasal 16 memiliki substansi pemerintah daerah menyampaikanprogram sekala prioritas kepada forum TSP sebagai program pelaksanaan TSP.Selanjutnya forum memiliki kewajiban melaporkan perencaaan, pelaksanaan dan17 http://bataviase.co.id/node/506395 24 Desember 2010 9
  25. 25. evaluasi pelaksanaan masing-masing anggota TSP kepada pemerintah daerah.Selanjutnya pemerintah provinsi melaporkan pelaksanaan TSP kepada DPRD.18 Kualitas program CSR PT Tirta Investama menarik untuk diuji.Perusahaan mampu menyelenggarakan kegiatan positif sebelum pemerintahmembuat kebijakan.1.2 Fokus Penelitian a) Sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dilaksanakan? b) Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan?1.3 Tujuan Penulisan a) Mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. b) Mengetahui kualitas tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.18 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2011. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor Tahun 2011Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Surabaya. 10
  26. 26. 1.4 Manfaat Penulisan Keberadaan kasus yang telah ditetapkan variabelnya berdasarkan kajianpenelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat akademis maupun praktis.Adapun manfaat tersebut :1.4.1 Manfaat Teoritis Pertama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kajianIlmu Politik. Dengan demikian kajian Ilmu Politik mampun mengkaji lebih jauhfenomena sosial secara komprehensif. Kedua, Terkait penelitian ini diharapkan kajian teori CSR mampuberkembang lebih jauh. Perkembangan penelitian ini diharapkan mampumemberikan inovasi konsep CSR. Perbaikan konsep CSR memberikan kasanahkekayaan dan penyempurnaan kajian akademik.1.4.2 Manfaat Praktis Pertama, kepada perusahaan PT Tirta Investama. Keberadaan penelitianPT Tirta Investama di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan ini diharapakanmampu hadir sebagai pertimbangan kebijakan perusahaan dalam melaksanakantanggung jawab sosial, serta mampu melaksanakan tanggung jawab sosial secaraakurat Kedua, kepada masyarakat khususnya masyarakat Dusun Jatianomdiharapkan turut memberikan informasi dan wawasan. Terlebih masyarakat adalahpemangku kepentingan yang berada dekat dengan perusahaan. Masyarakat 11
  27. 27. memiliki potensi dampak yang besar dengan keberadaan perusahaan. Masyarakatdiharapkan mampu bersikap kritis demi kelangsungan hidupnya, lingkungan daninvestasi jangka panjang. Masyarakat terdidik dan kritis merupakan salah satukeseimbangan telaksananya sinergi kepentingan yang adil, seimbang dan tidakterdominasi. Ketiga, kepada pemerintah. Penelitian diharapkan sebagai pertimbanganpembangunan. Sebagaimana konstitusi ditetapkan, keberadaan penelitian inidiharapkan mampu memberikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat danpemerintah melaksanakan eksekusi kebijakan dengan tepat sasaran. Pertimbanganyang dilaksanakan tidak lepas dari kajian yang komprehensif. 12
  28. 28. BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.1 Teori Dasar Pemerintahan Yang Baik2.1.1 Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersinergimembutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan terlibat dalam setiapkebijakan. Tidak terdapat dominasi kelompok tertentu yang menguasai kebijakan.Pencapaian harapan tersebut tidak lepas dari peran negara sebagai penyelenggara.Negara merupakan pihak utama yang memiliki wewenang menjalankanadministrasi. Kelompok kepentingan yang bersinggungan dengan kebijakan, harusberinteraksi dengan negara. Negara sebagai pihak yang terepresentasi dari birokrasi dan apraturpemerintahan memiliki peran yang sangat penting. Negara sebagai pihak yangberwenang menjalankan administrasi memiliki dampak yang erat terhadapkebijakan dan pembangunan. Suatu pembangunan atau kebijakan memiliki tolokukur kualitas dan kuantitas yang memadai. Kebijakan dan pembangunan tidakdapat terlaksana menyentuh substansi bila tidak mendapatkan dukungan atasobjek kebijakan tersebut. Terlebih substansi kebijakan tersebut tidakmerepresesntasikan permasalahan yang ada dilapangan. Harapan terciptanya pembangunan seperti yang telah disebutkan adalahterdapat upaya peningkatan kinerja administrasi pemerintah. Pemerintah harus 13
  29. 29. mampu menyuguhkan konsep dan mekanisme yang mensinergikan parapemangku kepentingan terlibat dalam kebijakan. Kebijakan merupakan hasil darisubstansi permasalahan yang ada di lapangan. Pihak-pihak yang terlibat terjaminhaknya untuk menyampaikan aspirasi. Kebijakan memiliki kualitas; tidakmerugikan pihak tertentu. Disinilah pemerintah atau negara berperan sebagai pemrakarsapembangunan yang siap terbuka menjamin hak pemangku kepentingan. Negaramenghadirkan dirinya bukan sebagai pihak yang lebih tinggi, tetapi negarabersama pemangku kepentingan memiliki persamamaan untuk mencapaipembangunan yang berkelanjutan.2.1.2 Pemerintah Dan Masyarakat Paradigma teori good governance merupakan trobosan bagi penyelenggarapemerintahan dimana pelaksanaan tersebut menyangkut kebijakan. Menyangkutpermasalahan kebijakan, terdapat elemen yang turut memiliki dampak ataupunmempengaruhi kebijakan. Kebijakan tersebut dapat menempatkan pihak tersebutsebagai subjek ataupun sebagai objek kebijakan. Disinilah masyarakat sebagaielemen penting bagi kebijakan. Masyarakat dapat menjadi kelompok kepentinganmaupun kelompok penekan. Berdasarkan konsep kebijakan terdapat proses penyusunan agenda,formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap 14
  30. 30. implementasi kinerja dan dampak kebijakan dan proses kebijakan baru19. Proseskebijakan tersebut menunjukkan adaya siklus dalam kebijakan. Kebijakan tidakterbatas ketetapan pemerintah yang besifat top down dan tidak memiliki imbalbalik terhadap penyelenggara kebijakan. Kebijakan merupakan merupakanidentifikasi permasalahan. Sebuah permasalahan tersebut dibahas untuk dicarisolusi dari beragam solusi. Setelah permasalahan tersebut melewati formulasi danmedapatkan dukugan dan solusi, alternatif tersebut diimplementasikan kepadasasaran berupa kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan ketetapan yangmengikat. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kinerja. Sebagaimanatujuan kebijakan tersebut dirumuskan sejak awal, pelaksanaan kebijakanmendapatkan analisis. Pelaksanaan kebijakan ditinjau kembali untuk dinilaisebuah kebijakan telah tepat sasaran. Kebijakan dirumuskan untuk tujuan yangefektif. Hasil penilaian tersebut berupa evaluasi, kembali harus diuji. Selanjutnya,kemunculan alternatif baru memiliki peluang apabila terdapat kondisi lapanganyang mengharuskan; yaitu terdapat kebijakan baru. Kebijakan pun dapat berakhirtanpa adanya kebijakan baru apabila suatu kebijkan telah tepat sasaran dan dinilaitidak terdapat pihak yang dirugikan. Kebijakan ini tidak lepas dari adanya kerangka analisis. Sebagaimanadigagas oleh Gordon bahwa analisis kebijakan dibagi : analisis determinasikebijakan, analisis isi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, advokasi19 Ripley, Randal B. 1985. Policy Analysis in Political Science. Nelson-Hall Publisher, Chicago,Chapter 1-4. Hlm 49. 15
  31. 31. kebijakan dan informasi untuk kebijakan20. Determinasi kebijakan harusmenyangkut deskripsi masalah. Permasalahan harus teridentifikasi danmendapatkan substansi. Seorang analisis kebijakan pun harus mempertanyakansiapa pihak yang memiliki kepentingan, untuk siapakah kebijakan tersebutdiimplementasikan, oleh siapa sajakah kelompok kepentingan dan penekan yangberperan, kapan dan mengapa, bagaimana kebijakan dilaksanakan. Sebelummengambil alternatif maupun tindakan harus terdapat gambaran yang jelas. Analisis isi kebijakan menyangkut alternatif yang direkomendasikan ataspertimbangan evaluasi kebijakan sebelumnya, adanya nilai-nilai yang menjadipermasalahan, adanya kerangka analisis atas teori dimana hal ini dilakukan olehkalangan akademisi, terdapat kritik oleh pihak tertentu. Alterntif kebijakan yangdiberikan mencakup deskripsi secara menyeluruh. Alernatif-alternatif yangdiberikan dapat berupa rekomendasi setelah diuji sebagai pilihan relevan dalamsebuah kasus. Peran kelompok kepentingan dan penekan yang terlibat semakinbesar ketika tahapan kebijakan telah mencapai proses ini Hal ini disebabkanperjuangan kepentingan akan segera diproses untuk dimplementasikan. Monitoring dan evaluasi kebijakan merupakan analisis kinerja kebijakandengan mempertimbangkan substansi kinerja dan mencapai target yangdirumuskan dan mengetahui dampak yang dihasilkan. Keberadaan cost andbenefit merupakan pertimbangan yang tinggi atas dilaksanakannya suatukebijakan. Analisis kebijakan pada tahap ini cenderung melibatkan pemeritah,20 Gordon, I., J. Lewis dan K. Young. 1977. Perspektives on Policy Analysis Dalam Wayne Parson(ed).2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan diterjemahkan oleh TriWibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana Prenada Media group. Hlm. 57 16
  32. 32. akan tetapi terdapat peluang bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui danmempersiapkan strategi untuk proses kebijakan selanjutnya. Hal ini dipengaruhioleh proses kebijakan terbuka seperti bagan kebijakan Gabriel Almon. Informasi unuk kebijakan merupakan analisis kebijakan untukmemberikan informasi kebijakan kepada pemangku kepentingan, maupun pihak-pihak yang tertarik terlibat dalam suatu kebijakan. Informasi yang diberikan dapatberupa hasil penelitian. Terdapat imbal balik pelaksaan kebijakan melibatkan nongovernment. Disinilah menunjukkan kebijakan bukan bersifat top down.Kebijakan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang tertarik. Analisis kebijakan selajutnya adalah advokasi kebijakan. Merupakanbentuk perjuangan kepentingan oleh pemerintah maupun non pemerintah untukmempengaruhi kebjakan selanjutnya. Pengaruh tersebut dapat berupa hasilpenelitian maupun kegiatan lainnya yang melegitmasi. Analisis kebijakan menunjukkan suatu kebijakan yang diimplementasikankepada masyarakat luas meruapakan suatu hal yang urgent. Disini masyarakatadalah pihak yang dapat memunculkan permasalahan, maupun menerima bentukdan dampak kebijakan. Sesuatu hal yang diterima masyarakat memilikikonsekuensi. Penempatan masyarakat dalam kebijakan ini merupakan subjek danobjek kebijakan. Pemerintah bukan aktor tunggal kebijakan. Pemerintah tidakdapat berdiri sendiri menentukan kebijakan. Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan ketergantungan untukmemproduksi kebijakan. Terdapat kesetaraan dalam hubungan mereka. 17
  33. 33. Mempertahankan hubungan untuk menjaga sistem tersebut dibutuhkan kemitraanyang sehat. Artinya perlunya menjaga transparansi untuk mengidentifikasisubstansi kebijakan. Setiap pihak yang terlibat dalam kebijakan harus mampumempertanggung jawabkan peran, tugas dan fungsinya. Dibutuhkan pulakesepakatan aturan yang menjaga segala pola dan konsekuensi pihak yang terlibat.Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.2.1.3 Swasta Swasta sebagai pihak yang berorientasi kepada pasar memiliki andil peranyang penting. Pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan tidak lepasbermitra dengan swasta. Bahkan keberadaan swasta dalam kondisi tertentu dapatterselenggara mandiri tanpa harus diintervensi oleh pemerintah. “ Satu unsur stakeholder lain yang penting dan disorot peran sertanya dalam mewujudkan good governance adalah sektor swasta. Dalam good governance, sektor swasta adalah kelompok yang sama pentingnya dengan pemerintah maupun civil society “21. Pergeseran perspektif kebijakan ini perlu dipahami; swasta adalah bagiandari masyarakat yang turut memiliki kepentingan terhadap produk kebijakan. Danswasta adalah pihak yang mampu bermitra dengan pemerintah. Keberadaan swasta dalam kebijakan merupakan pihak yang tidak dapatdiabaikan. Kebijakan pemerintah dalam hal alokasi distribusi kebijakan dankesejahteraan turut bersentuhan dengan peran swasta. Hal ini berkaitan erat21 Sumarto, Hetifah Sj., 2003. Inovasi, Participatory dan Good Governance: 20 PemrakarsaInovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 27. 18
  34. 34. dengan peran pemerintah sebagai badan yang menghasilkan kebijakan;pemerintah tidak menghasilkan suatu bentuk barang atau layanan jasa. Walau punterdapat potensi pemerintah mampu menjadi pihak yang memproduksi haltersebut. Kemampuan pemerintah menghasilkan produk kebijakan belum tentuselaras dengan kemampuan pemerintah melaksanakannya. Terdapatnyaketerbatasan tersebut dapat melibatkan swasta sebagai pelaksana. Swasta dalamperkembangannya mampu mendampingi masyarakat dalam kebijakan pemerintah.Implementasi kebijakan dapat pula menempatkan swasta memberikan layananjasa maupun produksi barang dan jasa kepada masyarakat. Pemerintah pada posisiini sebagai pengawas dan mengontrol. “ Penyediaan layanan kesejahteraan dapat dianggap sebagai campuran komplek dari kontribusi-kontribusi dari empat sumber: pemerintah, pasar, organisasi sukarela, dan rumah tangga individu “22. Dalam perkembangannya, keberadaan swasta dianggap semakin pentingdalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Bahkan peran pemerintah dapatdiambil alih oleh swasta. Swasta kembali memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik muncul dari kepentingan-kepentingan dan polemik.Polemik yang terjadi di ruang publik memasuki proses kebijakan untukmenyelesaikan polemik yang ada. Permasalahan tersebut tidak seutuhnya22 Self, P. 1993. Government by The Market: The Politic of Public Choice. London: Miacmilan. Hlm.121. 19
  35. 35. diselesaikan melalui intervensi pemerintah. Keberadaan organisasi nonpemerintah maupun masyarakat mampu melakukan advokasi. Hal yang menarik dalam pemenuhan kebutuhan, tanpa adanya intervensipemerintah adalah terjadinya interaksi antara individu dan kelompok. Interaksitersebut dipengaruhi oleh keberadaan nilai suatu barang dan jasa. Disinilah pasartercipta di atas hubungan pemenuhan kebutuhan. “ Dengan demikian dapatdipahami bahwa pasar adalah struktur sosial yang muncul secara spontan “ 23. Pasar mampu hadir sebagai tandingan peran pemerintah. Pasar merupakanrepresentasi dari aktivitas civil society. Akan tetapi perlu ditegaskan kembalibahwa keberadaan pasar diantara masyarakat tidak dapat lepas dari kebijakanpemerintah. Kebjakan publik yang mengikat turut mempengaruhi interaksi yangada di masyarakat. Pencapaian hasil maksimal dalam pemenuhan kebutuhandalam interaksi masyarakat dengan pasar membutuhkan legitimasi kebijakan.Tidak dapat dipungkiri keberadaan swasta sebagai salah satu pihak yangmempengaruhi pasar memiliki kepentingan dalam kebijakan. Swasta sebagairepresentasi masyarakat harus medapatkan kepastian tetap terjaganya hubunganyang saling menguntungkan dengan keterlibatan masyarakat dan pemerintah.2.1.4 Definisi Teori Good Governance Teori good governance bermunculan berkaitan dengan hubungan antarapemerintah dan civil society. Teori good governance gencar didiskusikan sebagai23 Winarno, Budi. 2009. Pertarugan Negara Vs Pasar. Yogyakarta: Media Pressindo. Hlm. 45. 20
  36. 36. salah satu syarat pelaksanaan kebijakan. Teori good governance menjadi syaratwajib unsur terpenuhinya stakeholder dalam kebijakan publik. “ Good governance disini diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tatacara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- 24masalah publik “. Teori good governance memberikan kesempatan kepadasetiap stakeholder berpartisipasi dalam setiap isu maupun kebijakan. Teoritersebut ditujukan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yangmengakomodasi kepentingan dengan komunikaif. Teori good governancememberikan kesempatan stakeholder berkomunikasi dengan saling menghargai.Keberadaan forum good governance menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalamrangka menuju kebijakan publik. Keterlibatan komunitas dalam rangka pembangunan dianggap sebagai halyang sangat penting. Keberadaan substansti community development merupakanpenghargaan terhadap pembangunan dan kebijakan. Dibutuhkan partisipasi civilsociety untuk melaksanakan. Partisipasi merupakan kunci awal terlaksananyagood governance. Melalui good governance pemerintah diharapkan mampu memberikanpelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pencapaiantujuan tersebut dapat terlaksana berdasarkan pihak pemerintah, apabila pemerintahbersikap terbuka dan siap bersikap setara dengan masyarakat.24 Sumarto,ibid. hlm 1. 21
  37. 37. Good governance pun memberikan ruang bagi swasta sebagai bagian yangsangat penting dalam pembangunan untuk terlibat. Hal ini mengingat swastamemiliki peran andil dalam kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah.Tujuannya untuk mensinergikan kepentingan dan saling mendukung untukmenciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Sebagaimana dijelaskan oehHidayat Nur Wahid “ Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitupemerintah, dunia usaha (comercial society) dan masyarakat pada umumnya(termasuk partai politik)25 “. Sinergi stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan tersebut harusdilandasi dengan karakteristik atau asas yang menlandasi penyelenggaraan goodgovernance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance terdapat asas yangharus menjadi kepastian dalam Good Public Governance disetiap aspekpelaksanaan fungsinya yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budayahukum dan kesewajaran dan kesetaraan26. Melalui teori ini pembangunan berkelanjutan dilaksanakan denganmenjaga kepercayaan stakeholder dalam setiap isu kebijakan. Keterlibatanstakeholder pun merupakan modal perbaikan pelayanan pemerintah danmencegah disorder development.2.2 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan2.2.1 Defisini Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan25 Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. Public Governance: Proceeeding Diskusi Paneldan Workshop Konsep Pedoman Umum. Jakarta: Penerbit Salemba. Hlm. 38.26 Ibid, 79. 22
  38. 38. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan dan masyarakatmenjadi tren dengan hadirnya konsep corporate social responsibility (CSR).Perusahaan mendapat banyak perhatian oleh banyak kalangan untuk memberikankontribusi. Perusahaan sebagai industri dianggap sebagai pihak yang harusbertanggung jawab dengan keberadaannya. Keberadaan perusahaan yang hadir ditengan-tengah masyarakat dan lingkungan sering kali memberikan dampaknegatif. Kejayaan perusahaan untuk terus mempertahankan produksi dan industrimemiliki biaya sosial dan ekonomi. Hingga saat ini tanggung jawab perusahaan belum memiliki standart yangjelas. Ukuran perusahaan untuk menjaga keseimbangan hubungan denganmasyarakat dan lingkungan masih bersifat mengambang. Tidaklah mengherankanbila setiap praktisi dan pakar mendefinisikan tanggung jawab perusahaan dengankriteria dan konsep yang berbeda-berda. Didefinisikan Johnson and Johnson “Corporate Social Responsibility is about how companies manage the businessprocesses to produce en overall positive impact on society “27. Perusahaan sebagaipihak yang mengelolah perusahaan harus memberikan dampak positif kepadamasyarakat. Perusahaan tidak terbatas melakukan aktifitas bisnis dan memperolehkeuntungan pribadi. Perusahaan memiliki hubungan kesatuan dengan masyarakat. Dampak perusahaan merupakan konsekuensi berdirinya perusahaan.Perusahaan tidak dapat menutup diri dari keberadaan masyarakat dan lingkungan.Keberadaan perusahaan harus memberikan keuntungan nilai-nilai sosial maupun27 Johnson and Johnson.2006 dalam Nor Hadi. 2011. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta:Graha Ilmu.hlm. 46 23
  39. 39. nilai-nilai ekonomi. Konsekuensi perusahaan pun dalam proses produksi harusmampu memberikan produk yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Sedangkan menurut Lord Holme dan Richard Watts mendefinisikan : “ Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethtically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large “28. Argumen yang disampaikan oleh Lord Holme dan Richard Wattsmenjelaskan bahwa konsep CSR menunjukkan adanya komitmen atas perusahaankepada kepada pekerja, keluarga pekerja, masyarakat sekitar dan masyarakatsecara umum. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk turut serta dalampembangunan. Hal ini menyangkut sektor sosial dan ekonomi. CSR merupakankonsekuensi yang harus ditanggung entitas bisnis atas keberadaannya. Hal yang menarik dari pendapat Lord Holme dan Richard Watts adalahkomitmen entitas bisnis memiliki peran untuk memberikan kesejahteraan ekonomidan sosial tidak terbatas kepada karyawan, keluarga karyawan, masyarakat disekitar perusahaan dan masyarakat secara luas. Kepentingan suatu golonganmasyarakat dan masyarakat luas kini tidak terbatas tertuju kepada pemerintah, kiniterdapat golongan swasta yang turut memegang peran. Swasta kini memiliki peranuntuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan memperjuangkankesejahteraan.28 Lord Holme and Richard Watts. 2006 dalam Nor Hadi. 2011. Corporate Social Responsibility.Yogyakarta: Graha Ilmu.hlm. 46 24
  40. 40. Komitmen yang diberikan perusahaan kepada masyarakat luas tersebutbersifat berkelanjutan. Perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya tidakterbatas aksi pengabdian atau sebagai kewajiban saja. Kegiatan-kegitan yanghanya bersifat prosedural merupakan langkah-langkah yang belum menyentuhsubstansi CSR. Bentuk-bentuk komitmen perusahaan dengan aksi communitydevelopment, charity maupun phiilantropy yang hanya dibebankan kepada pihaktertentu saja bukan mencerminkan suksesnya pelaksanaan CSR. CSR melibatkanseluruh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan strategis. Berdasarkan pemahaman Rachman dan kawan-kawan bahwa CSRmemiliki pengertian dasar berdasarkan ISO 26000 sebagai : “ Responsibility of an organzation or the the impact of its decisions and activities on society and the enviorement, thought transparant and ethichal behavior that contributes to sustainable development, health and the walfare of society, takes into accounts the expectations of stakeholders; is in compliance with applicble law and consistant with international norms of behavior; an is integrated throught the organitation and practiced in its relationship “29. Tanggung jawab perusahaan turut terlibat dalam aspek sosial danlingkungan. Pelaksanaannya mendorong transparansi, menjaga etika untukberkelanjuan mendorong pembangunan dalam bidang kesejahterakan masyarakat,keterlibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan,mendorong kepastian hukum dan tetap menjalankan norma-norma yang berlakudalam hukum internasional. Hal ini penting dalam menjaga integrasi perusahaandan menjaga relasi pihak yang terlibat.29 Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicanasana, Lock. Cit. hlm. 17 25
  41. 41. Pelaksanaan komitmen merupakan tanggung jawab setiap pihak yangterlibat dalam proses produksi maupun pihak-pihak yang memiliki andil dalampembangunan. Komitmen perusahaan untuk menjalankan CSR pun harusmelibatkan karyawan, pimpinan perusahaan, pemerintah, konsumen, masyarakatdan kelompok-kelompok di masyarakat. Hal ini dilakukan berdasarkan alasanpememenuhan kebutuhan yang telah terjadi dalam proses produksi melibatkanbanyak pihak. Setiap pihak yang terlibat dalam proses produksi tersebut memiikiperan untuk tetap menjaga hubungan yang sehat untuk memberikan keuntunganmasing-masing pihak. Sinergi kepentingan melalui konsep CSR ini sangat pentinguntuk melakukan kontrol masing-masing pihak dan mendorong kemajuanpemangku kepentingan di level pembangunan. Integrasi perusahaan pun merupakan faktor yang sangat penting untukmempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan harusmelakukan upaya membangun citra kepercayaan publik. Upaya tersebut dapatterlaksana dengan transparansi perusahaan. Transparansi perusahaan untukmenyantumkan bentuk-bentuk kandungan hasil produksi merupakan bentuk-bentuk upaya perusahaan melakukan perlindungan konsumen. Konsumem turutmemiliki hak mengetahui kandungan barang yang dibeli. Konsumen berhak untukmengetahui kualitas barang yang telah dibeli. Transparansi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial kepadamasyarakat dan sinergi dalam pembangunan adalah informasi yang menyangkutkepentingan publik. Publik berhak mengetahui kontribusi perusahaan kepada 26
  42. 42. masyarakat sekitar dan lingkungan, agar masyarakat dapat melakukan kontrolterhadap tanggung jawab perusahaan. Sinergi kepentingan antara perusahaan, masyarakat dan pemerintahmelalui tanggung jawab CSR merupakan suatu etika bagi pihak yang menyangkutkepentingan masyarakat luas. Melalui etika, perusahaan harus turut memberikandampak positif. Tidak terbatas perusahaan yang meraup keuntungan, setiappemangku kepentingan harus turut maju secara bersama-sama. Hal ini dilakukanuntuk menghindari kesenjangan sosial. Dan menghambat proses poduksiperusahaan, pembangunan dan keseimbangan pasar. Komitmen ini dilakukan dengan berbasiskan pembangunan berkelanjutan.CSR dilaksanakan selama perusahaan melaksanakan proses produksi. CSR tidakdilaksanakan hanya sementara. Komitmen mempertanggung jawabkan eksistensiperusahaan ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan, dipertimbangkan dalamjangka waktu yang lama. Hal ini dilaksanakan melalui regulasi kebijakan danprogram yang melibatkan para pakar untuk melakukan riset. Pemahaman CSR ini pada dasarnya merupakan konsep yang digagas olehJohn Elikington dengan konsep triple bottom line. Konsep tersebut menempatkantiga varian utama sebagai analisa; yaitu melibatkan ekonomi profit, sosial peopledan lingkungan planet 30. Ketiga elemen ini memiliki keterkaitan dalampemabangunan berkelanjutan. Pelaksanaan CSR pun melibatkan ketiga varian inisebagai pemangku kepentingan utama. Ketiga pemangku kepentingan tersebut30 John Elkington. 1998 dalam Nor Hadi. 2011. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: GrahaIlmu.hlm. 12. 27
  43. 43. merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap pemangkukepentingan memiliki kepentingan untuk saling menunjang dan memberikandampak positif. Adapun definisi lainnya yang dikemukakan oleh Lingkar Studi CSRIndonesia “ Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalisirdampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruhpemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan agarmencapai tujuan pembangunan berkelanjutan “31.2.2.2 Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR merupakan moral kepada stakeholder. Perusahaan memilikikesadaran memberikan kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Polakontribusi perusahaan harus memiliki standar yang jelas. Terdapat ciri-ciri umumperusahaan dapat diidentifikasi dalam melakukan kontribusi. Terdapat prinsip-prinsip utama yang menjadi kriteria moral perusahaan.Disampaikan oleh Alyson Warhurst bahwa terdapat prinsip-prinsip CSR : prioritaskorporat, manajemen terpadu, proses perbaikan, pendidikan karyawan,pengkajian, produk dan jasa, informasi publik, fasilitas dan operasi, peneliti,prinsip pencegahan, kontraktor dan pemasok, siaga menghadapi darurat, transferbest practice, memberi sumbangan, keterbukaan, pencapaian dan pelaporan32.31 Lingkar Studi Indonesia dalam Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicanasana. Loc.Cit. Hlm. 15.32 Warhurst, Alyson. 1998 dalam Nor Hadi. Lock. Cit. hlm. 63-65. 28
  44. 44. Prioritas Korporat, dipahami adanya tanggung jawab perusahaan sebagaipihak yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan memiliki kesadaranmemperhatikan keberadaannya. Pemahaman ini mendorong perusahaan untukproduksi yang ramah lingkungan dan memprioritaskan tanggung jawab sosialsebagai hal utama. Perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak merugikanpihak tertentu. Bahkan cenderung memberikan hal positif. Manajemen terpadu, sebagai perusahaan yang profesional, memiliki visidan missi, integritas dan kredibilitas; perusahaan harus mampu mengelolaprogram, kebijakan dan praktik isu dan aturan ke dalam kegiatan bisnis dan semualini manajemen. Adanya aturan dan norma-norma yang berlaku sebagai etika tidaksebatas sebagai prosedur. Keberadaannya harus mampu dilaksanakan sebagairegulasi. Melalui regulasi yang disiplin diketahui semua pihak yang terlibatdengan tanggung jawab masing-masing. Dan setiap pihak pun mengetahui perandan aturan main yang jelas. Proses kebaikan, melakukan kinerja berkesinambungan untukmemperbaiki program, kebijakan dan keberadaan kondisi sosial yang ada.Perbaikan dilakukan melalui riset. Riset dilakukan untuk mengetahui kebutuhanyang berdara di lapangan, serta mengetahui substansi permasalahan. Prinsip ini perlu dilakukan agar keberadaan perusahaan tidak terbatas padakondisi stagnan. Tidak berkembangnya situasi dan kondisi memiliki implikasiperubahan positif. Disisi yang berbeda situasi dan kondisi di lapangan selalu 29
  45. 45. berubah-ubah. Peran perusahaan untuk tetap eksis dan mengetahui kondisilapangan dapat dilakukan melalui penelitian. Pelaksanaan kegiatan ini tampaknya menyibukkan perusahaan untukmengurusi kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, dibandingkan perolehanprofit. Hal ini tidak seutuhnya terkesan negatif, bila diperhitungkan denganuntung dan rugi. Terdapat investasi sosial yang harus dipertimbangkan melaluiaktifitas ini. Alasan keuntungan investasi sosial adalah setiap pelaksanaankegiatan dan kebijakan CSR tidak lepas dari para stakeholder. Para pemangkukepentingan mensinergikan kepentingan. Melalui kegiatan ini semua pemangku kepentingan akan diuntungkan. Halini harus dipahami bahwa penyelenggara kegiatan tidak terbatas oleh perusahaan.Akan tetapi perusahaan adalah penggerak utama monitoring kondisi yang telahada. Perbaikan ini tentu harus melibatkan semua pihak untuk menyampaikanargumen. Pendidikan karyawan, upaya pendidikan dan pelatihan kepada karyawanadalah bagian dari pada pelaksanaan konsep CSR. Pelatihan kepada karyawanmerupakan upaya peningkatan kualitas kepada konsumen dan pola produksi.Kualitas kepada konsumen merupakan out put yang diberikan perusahaan kepadamasyarakat luas. Perusahaan memberikan produk dan hasil yang dapat diterimaoleh masyarakat. Kesuksesan perusahaan untuk menghasilkan produk yangdiapresiasi masyarakat membutuhkan kerjasama. Kerjasama dengan totalitas 30
  46. 46. membutuhkan kemampuan yang memadai untuk menghasilkan produk yangmaksimal. Sedangkan pola produksi memiliki peran yang besar dalam prosesproduksi. Pola produksi menekankan kepada proses internal perusahaan.Perusahaan membutuhkan kemampuan tenaga kerja yang berkualitas untukmeraih keuntungan maksimal. Perusahaan membutuhkan karyawan dan manajeryang mampu terus berinovasi. Melalui sumber daya yang berkualitas polaproduksi akan berjalan dengan efektif. Perusahaan membutuhkan bahan faktorproduksi, proses produksi dan waktu produksi. Hal ini sangat dipengaruhi olehpola produksi. Disinilah pendidikan karyawan merupakan kebutuhan yang sangatpenting. Proses produksi merupakan kelangsungan perusahaan. Perusahaan hidupdengan sistem produksi yang melibatkan pasar. Antara permintaan dan penawaranbarang dan jasa ditentukan oleh pasar. Hal yang harus diperhatikan dalam prosesproduksi adalah penekanan biaya produksi dan menghasilkan keuntungan yangmaksimal. Keuntungan maksimal tersebut dapat diperoleh melalui proses internaldan eksternal perushaan. Proses yang melibatkan internal dan eksternalmerupakan sistem yang harus terjaga. Sistem tersebut diantaranya dapat terjagadengan menghasilakan produk yang tetap diminati oleh pasar. Kualitas produkdapat terjaga dengan memaksimalkan pendidikan karyawan. Maka pendidikankaryawan merupakan bagian dari sistem perusahaan. Keberlangsungan prosesproduksi sangat dipengaruhi pendidikan karyawan. Pendidikan karyawandilaksanakan selama perusahaan tersebut berproduksi. 31
  47. 47. Kajian merupakan upaya mengetahui dampak lingkungan dan sosialsebelum atau sesudah proyek perusahaan. Prinsip ini dalam kondisi praktik dilapangan sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pengkajiansebagai riset dapat dilakukan dengan survei, reseach pendahuluan atau penelitianlainnya. Satu kondisi lapangan hendaknya dapat diketahui potensi keuntungan,kerugian dan dampak yang dihasilkan sebelum suatu proyek perusahaandilakukan. Prediksi perusahaan merupakan langkah sistematis untuk melakukanproyek dengan langkah yang diperhitungkan. Keberadaan perusahaan harusdiperhitungkan untuk dapat ramah terhadap lingkungan dan masyarakat. Melaluiprediksi berdasarkan riset yang telah ada, perusahaan dapat mengetahui langkahyang harus diambil untuk dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Baikdari segi lingkungan, sosial, budaya, pemerintah dan lain-lain. Prediksi inimerupakan langkah menuju agenda pembangunan secara bersama. Setelah dapatdiketahui prediksi-prediksi yang ada, perusahaan dapat melakukan dialog denganpara pemangku kepentingan. Dialog tersebut dimaksudkan untuk melakukanpembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan perusahaan harus mampumelakukan kordinasi dengan pemangku kepentingan. Bahkan keberadaanperusahaan harus mampu menjadi pelopor agenda pembangunan. Seteletah perencanaan dan keputusan dilaksanakan, perusahaan masihmemiliki tanggung jawab evaluasi. Evaluasi adalah upaya peninjauan kembaliatas keberadaan perusahaan dan upaya kontribusi yang telah dilakukan olehperusahaan. Evalusi perusahaan menyangkut kondisi sosial dan ekonomi yang adadi perusahaan. Terlebih suatu perusahaan yang bergerak mengekspoitasi sumber 32
  48. 48. daya alam. Kontribusi yang diberikan perusahaan kepada alam pun harus tetapdiperhatikan. Ekosistem alam yang ada harus tetap terjaga. Keberadaanperusahaan bukan untuk merusak ekosistem yang ada. Perusahaan justru harusmampu melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini menjadikan penting bagi perusahaan melakukan evaluasi. Sebelumperusahaan melaksanakan aktivitas yang lebih jauh atau meninggalkan area kerja.Tidaklah etis perusahaan meninggalkan lingkungan yang telah dieksploitasisumber dayanya, hingga berakibat terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakanyang terjadi merupakan permasalahan yang komprehensif bagi sarana dan prasarana umum, potensi yang dilakukan perusahaan ataupun keberlangsungandaerah beberapa tahun selanjutnya. Produk dan Jasa, merupakan kostribusi perusahaan kepada konsumen danlingkungan. Produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan dapat ramah terhadaplingkungan. Produk dan jasa tidak lepas dari limbah atau sampah. Keberadaannyahendaknya dapat ditanggulangi; tidak menjadi permasalahan bagi lingkungan,tercemarnya alam, rusaknya ekosistem dan permasalahan lainnya. Produk dan jasa menjadi kebutuhan masyarakat secara luas, sebagaikonsekuensinya terdapat sisa produksi yang tidak dapat dipakai. Permasalahn initentu menjadi bagian tanggung jawab perusahaan. Keberadaan kendaraanbermotor dapat mencemari udara, keberadaan produk makanan cepat sajimenyisakan sampah plastik; sampah plastik sulit diurai. 33
  49. 49. Informasi publik; upaya memberikan informasi terkait dengan perusahaan,produk, pendidikan kepada pelanggan, penggunaan produk yang aman demikianhalnya dengan jasa yang diberikan. Informasi kepada publik merupakan kegiatanuntuk memberikan pemahaman kepada konsumen maupun masyarakat secara luasbahwa suatu produk memiliki kemampuan dalam hak tertentu dan terdapatbatasan dalam hal guna. Hal ini perlu disampaikan dengan tujuan konsumenmengetahui kegunaan barang dan resiko penggunaan barang. Bahkan perusahaanharus mampu mendidik konsumen dalam mempergunakan barang dan jasa.Tujuannya adalah untuk perlindungan konsumen dan mengantisipasikemungkinan yang tidak diinginkan. Kepuasan konsumen merupakan bagian kesuksesan perusahaan.Perusahaan yang mendapatkan kepercayaan dari konsumen memiliki apresiasi,agar publik tidak ragu menggunakan produk atau jasa perusahaan. Hal ini cukuppenting untuk meminimalisir potensi konflik. Fasilitas dan Operasi merupakan prinsip perusahaan untukmempergunakan temuan, rancangan dan mengoperasikan temuan yangmempertimbangkan dampak lingkungan. Perusahaan harus tetap berinovasi untukmeminimalisir dampak negatif kepada lingkungan dan sosial-ekonomi. Hal inidapat dilakukan dengan mengetahui perkembangan tekhnologi dan informasi.Teknologi dan informasi harus dipergunakan untuk perlindungan setiap pemangkukepentingan. 34
  50. 50. Perusahaan tidak dapat menganggap sepele keberadaan penggunaantekhnologi yang tidak ramah. Beragam dampak dapat menjadi permasalahan bagiperusahaan itu sendiri. Permasalaan kecil dapat menjadi permasalahn yang besarbila permasalahn kecil terus bertambah. Bergulirnya waktu menjadikanperusahaan berhadapan dengan masalah yang mengumpul. Penelitian adalah pendukung pihak-pihak yang meneliti dampak sosialbahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha.Perusahaan selalu membutuhkan inovasi untuk menghasilkan beragam hal yangefektif dan efisien. Perusahaan hadir dengan meminimalisir dampak negatif danmemaksimalkan dampak positif. Perusahaan menggunakan modal minimaldengan harapan memperoleh hasil maksimal. Hal inilah yang menjadikanperusahaan memperoleh keuntungan. Upaya memperoleh keuntungan inimembutuhkan langkah-langkah penuh pertimbangan. Perusahaan punmembutuhkan data kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki perusahaan tidak dapatditanggulangi oleh perusahaan itu sendiri. Sangatlah relevan melibatkan penelitiataupun pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian inimerupakan cek dan kontrol perusahaan. Melalui penelitian yang ada, perusahaandapat meningkatkan produksi. Prinsip pencegahan adalah antisipasi atas proses produksi, hasil produksi,keberadaan perusahaan di lingkungan dan lain-lain. Pencegahan dilakukan denganmempertimbangkan dampak negatif, walau dalam kenyataannya belum tejadi. 35
  51. 51. Pencegahan dilakukan dengan melakukan perbaruan atau memodifikasi sistempemasaran, penggunaan produk dan lain-lain. Tanggung jawab kontraktor dan pemasok perusahaan harus dipegangteguh. Tidak terbatas perusahaan sendiri yang berhadapan dengan masyarakatsekitar. Kontraktor dan pemasok dalam aktivitasnya dengan perusahaan harusmampu memberikan dampak positif. Kesenjangan sosial harus diminimalisiruntuk mempertahankan kondisi yang kondusif. Keberadaan masyarakat harusdisinergikan dengan pihak pemasok atau kontraktor. Siaga menghadapi darurat dimaksudkan menjaga keselamatan karyawandan lingkungan sekitar. Upaya siaga dapat dilakukan melalui kordinasi denganpihak-pihak yang berkompeten. Siaga menghadapi darurat harus ditekankan sebagai kebutuhan dan syaratoperasi perusahaan. Kondisi darurat dapat terjadi secara tiba-tiba, danmembutuhkan penanganan cepat. Penekanan siaga menghadapi daruratmenyangkut hak vital manusia. Taransfer Best Practice merupakan kontribusi kepada publik, lembagabisnis dan lembaga pemerintahan. Kontribusi yang dilakukan perusahaan kepadapublik dapat dilakukan dengan turut berpartisipasi dalam proses kebijakanataupun melakukan gerakan sosial. Kontribusi perusahaan adalah upaya bersama untuk maju bagi pihak-pihakyang membutuhkan. Upaya kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial. 36
  52. 52. Kesadaran perusahaan untuk peduli adalah salah satu etika untuk salingmenolong. Adapun bentuk-bentuk kegiatan ini adalah memberikan bantuanpendidikan bagi siswa tidak mampu, memberikan bantuan dana bagi keluargatidak mampu dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan. Tujuannya untukmemberikan bantuan secara nyata. Bantuan dapat digunakan secara langsung olehpihak yang bersangkutan. Memberi sumbangan merupakan usaha bersama dalam rangkapengembangan kebijakan publik, bisnis, lembaga pemerintah dan lintasdepartemen dan lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan bimbingan danpelatihan. Melalui kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran tanggung jawab danmemunculkan program yang berbasis pada kepentingan masyarakat. Perusahaan sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini ditekankanuntuk mampu hadir sebagai pihak yang menseponsori. Bahkan perusahaan akanlebih baik bila menjadi pelopor. Keberadaan perusahaan merupakan pihak yangpenting hadir di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan pun harus mampubersinergi dalam proses kebijakan. Keterbukaan, hal yang sangat penting dalam berdialog. Perusahaan dalammenjalin hubungan harus mampu berdialog terkait dengan keberadaanperusahaan. Perusahaan pun harus siap berhadapan dengan pihak mana pun yangmerasa terganggu dengan keberadaan perusahaan dan keluhan-keluhan lainnya. 37
  53. 53. Adapun pihak-pihak yang perlu diajak dialog secara berskala adalahpekerja dan publik. Keberadaannya merupakan bagian yang berperan penting bagiperusahaan. Pekerja mewakili internal perusahaan atas keluhan dalam prosesproduksi. Sedangkan publik adalah pihak yang bersentuhan dengan keberadaanperusahaan. Pencapaian dan pelaporan, melakukan evaluasi kinerja yang telahdilakukan secara keseluruhan. Melakukan pengkajian sebagaimana target yangtelah ditetapkan perusahaan dan mengevaluasi antara harapan pemangkukepentingan dengan kegiatan yang telah dilakukan. Dan melakukan analisis sesuaikonstitusi yang berlaku. Pihak yang berhak mengetahui laporan tersebut diantaranya pemegangsaham, dewan direksi, pekerja dan publik. Hal ini penting agar pemangkukepentingan mengetahui kondisi yang dihadapi perusahaan. Kegiatan yang telahdilakukan menjadi koreksi bersama. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadarandan partisipasi. Melalui prinsip-prinsip ini perusahaan tidak terbatas sebagai golonganyang mengekspolitasi dan mencari keuntungan. Perusahaan pun memilikitanggung jawab kepada lingkungan, pemerintah dan masyarakat.2.2.3 Sejarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada era klasik, CSR bukanlah hal baru bagi peradapan manusia. CSRsecara tidak langsung hadir searah dengan etika, sejak manusia mengenal hidup 38
  54. 54. bersama dan mengenal perdagangan. Etika diakui masyarakat melalui norma yangberlaku secara formal maupun secara tidak formal. Sekitar tahun 1700 BC Raja Hammurabi dari bangsa Mesopotamia telahmenetapkan kebijakan terhadap pelaksanaan perdagangan kayu perhutanan. Padamassa tersebut terjadi penebangan secara besar-besaran. Eksploitasi lahan secarabesar-besaran mengakibatkan erosi dan pencemaran udara. Dalam undang-undangditetapkan bahwa pelaku bisnis dan petani kayu di wilayah perhutanan harusmampu memberdayakan masyarakat sekitar dan ramah terhadap lingkungan. Bilapelaku bisnis tidak melaksanakan kegiatan tersebut mendapatkan sangsi penjarahingga hukuman mati. Berkembang pada era 1920-an, perdebatan konsep tanggung jawab kepadalingkungan dan sosial menjadi perhatian banyak kalangan. Kemunculanindustrialisasi memiliki konsekuensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial.Sebagai contohnya meningkatnya kriminalitas. Pada era ini para pelaku bisnismulai mengunakan l keuntungannya untuk aksi-aksi bersifat filantropi. Kegiatan tanggung jawab sosial turut didukung oleh Dekan Sekolah BisnisHarvard; Wallace B. Donham. Menurut Donham, kaum pebisnis memulai polabaru. Pada era sebelumnya bisnis tidak peduli dengan tanggung jawab sosial,meskipun lingkungan sosial mengharapkan tanggung jawab dari pelaku bisnis33. Era 1960-1970 diwarnai dengan buku silent sprint oleh Rachel Carson.Buku tersebut menarik perhatian publik untuk melihat dampak industri terhadap33 Hadi, Nor.dkk. Lock. Cit. hlm. 21-23. 39
  55. 55. lingkungan. Isu buku tersebut bertambah keras dengan kemunculan perusahaanmobil General Motor dan Standard Oil (Exxon Mobil). Perusahaan tersebutmemproduksi limbah timbal sangat banyak, kondisi tersebut semakin menarikperhatian anggota Senat Amerika Serikat untuk melakukan uji kelayakan. Isulingkungan menjadi kepentingan bersama antara masyarakat, pemerintah danpelaku usaha. Kebijakan lingkungan melewati proses yang panjang karenamendapat kawalan banyak pihak. Pada era 1980-1990 keberadaan industri kembali menjadi peringatankeprihatinan dunia. Terjadi peledakan industri nuklir di Chernobyl Ukraina dankeracunan masal di Bhoqal India. Serta adanya penemuan lubang lapisan ozonakibat industri. Periode ini merupakan cikal bakal isu pemanasan global. Pada periode 1990-2000 terjadi kasus perang teluk persia berakibat padakebocoran kilang minyak dan kerusakan alam. Peristiwa itu mendorongpengambilan keputusan politik untuk memperhatikan lingkungan dan kondisisosial ekonomi. Bahkan isu perang menjadi bagian isu lingkungan. Banyak pihakyang memantau kebijakan genjatan senjata, karena diharapkan harus sesuaidengan norma kemanusian dan lingkungan. Pada era 2000-an masyarakat lebih selektif mengontrol kebijakanpemerintahan Amerika sebagai pemenang dunia ketiga. Pada era itu diharapkan 40
  56. 56. setiap kebijakan mempertimbangkan dampak lingkungan terhadap masyarakatsekitar34. Perkembangan sejarah CSR turut ditandai dengan keberadaan kaumintelektual. Kaum intelektual merupakan pihak yang turut memberikansumbangan tolok ukur penerapan konsep CSR. Perkembangan konsep yangdisumbangkan kaum intelektual memberi kepastian hukum positif. Konseptersebut tidak terbatas mewarnai kebijakan di lingkup nasional, akan tetapi CSRmenjadi isu kebijakan dalam lingkup internasional. Adapun tabel yangmenerangkan secara singkat konsep perkembangan CSR, yaituTabel 1 Sejarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan1953 Diterbitkan “ Social Responsibility of Businessman “ karya Howard Bowen yang kemudian dikenal dengan Bapak CSR.1987 The World Commisission on Emvironment and Development (WECD) dalam Bruntland Report, menembangkan tiga komponen penting (sustainable development), yang didasarkan kepada pengembangan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai sesuatu yang harus dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan.1992 KTT Bumi di Rio Deneiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang didasarkan kepada perlindungan lingkungan hidup, pembangunan sosial dan ekonomi sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan.1998 Konsep CSR semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibal with folks: The Triple Bottom Line in 21 st Century Business (1998), karya John Elkington. Dia mengemas CSR dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari profit, planet, dan people.2002 Wold Summit Sustainable Development di Yohanburg memunculkan Social Responsibility yang mengirigi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability.2010 Diberlakukan ISO 26000 suatu standar operasional dan norma pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisasi-organisasi termasuk perusahaan yang terhimpun dalam Guidance Social Responsibility3534 http//www.runet.edu/-wkovarik/hist1/timeline.news.html 29 September 201135 Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicanasana, Lock. Cit. hlm. 82 41
  57. 57. 2.2.4 Double Diamond Double Diamond merupakan perkembangan dari analisis keunggulanbersaing yang digagas oleh Michael Porter, atau disebut Fircle Force. Sebuahkonsep yang turut diadopsi menjadi bagian tanggung jawab sosial perusahaan.Analisis tersebut menganalisis persaingan industri berdasarkan sisi supplay chain(supplier dan pelanggan) dan pasar (pemain baru dan substitusi). Berdasarkanhasil analisis menunjukkan bahwa persaingan industri membutuhkan kemandirianindustri. Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan industri tidakseutuhnya dapat mandiri. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor,Sebagai pertimbangan tercapainya industri yang mandiri dan mendorongpersaingan pasar dibutuhkan pemberdayaan bagi masyarakat dan mendorongindustri bangkit. Aspek pemberdayaan tersebut pada direalisasikan dalam aspekekonomi. Dalam perkembangannya, kebutuhan pemberdayaan turut dipengaruhioleh aspek sosial. Keberadaan aspek sosial dan ekonomi saling mempengaruhisatu sama lain. Berdasarkan faktor tersebut transformasi masyarakat menggunakanDouble Diamond. Analisis Double Diamond menggunakan aspek sosial danekonomi sebagai cerminan. Dalam hal ini keberadaan sosial diharapkan mampumempengaruhi kondisi ekonomi. Transformasi sosial ekonomi masyarakat dilaksanakan pada wilayahterkecil yaitu kecamatan. Lingkup kecamatan merupakan hubungan masyarakat 42
  58. 58. dan perusahaan. Batasan ini merupakan tolok ukur terlaksananya kemandirianmasyarakat. Tantangan utama Double Diamond bukanlah keadaan geografimasyarakat, melainkan pola sosial ekonomi yang dibangun masyarakat. Polasosial ekonomi mempengaruhi perkembangan dunia bisnis yang berada dilingkungan sekitar, beserta mempengaruhi tingkat perkembangan masyarakat.Pihak yang dianggap memiliki peran penting dalam konsep Double Diamondadalah pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Keberadaan elemen inimerupakan pihak yang memiliki peran penting dalam transformasi sosial ekonomidi masyarakat. Tidak dapat dapat dipungkiri bahwa konsep analisis DoubleDiamond tidak lepas dari teori good governance sebagai sinergi kebijakan. Manfaat pelaksanaan Double Diamond ini adalah memetakan, menggalidan mengenali potensi positif daerah. Pemetaan ini cukup koprehensif untukmengetahui pola hubungan pemangku kepentingan, permasalahan yangberkembang dan lain-lain. Disisi yang berbeda, Double Diamond turutmengetahui keunggulan potensi daerah. Hal yang harus dipahami dalam Double Diamond adalah unit analisistransformasi sosial ekonomi. Transformasi sosial ekonomi merupakan upayasinergi kepentingan. Berdasarkan analisis Double Diamond terdapat aspek internaldan eksternal mempengaruhi kondisi sosial ekonomi. Aspek eksternal meliputpemerintah dan peluang ekonomi. 43
  59. 59. Pemerintah bukanlah pihak yang terlibat dalam internal sosial ekonomiDouble Diamond. Keberadaannya turut memiliki peran penting dalammempengaruhi pertumbuhan, pengembagangan sosial ekonomi masyarakat.Pengaruh pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam kebijakan, pembangunandan respon pemerintah kepada suatu isu. Peluang ekonomi merupakan faktor ekonomi yang berada di dalam dan diwilayah kajian. Keberadaannya memiliki pengaruh dalam sosial ekonomi wilayahyang di kaji. Keberadaannya merupakan peluang bagi perusahaan dan masyarakatuntuk mengutungkan. Faktor sosial ekonomi membutuhkan dukungan peluangekonomi di luar wilayah kajian. Sebagai contohnya; keberadaan bencana alam dankrisis global yang terjadi. Hal ini merupakan kejadian yang tidak disangka.Keberadaan sosial ekonomi pada suatu daerah terpengaruhi oleh bencana alamatau krisis global, walau di daerah yang bersangkutan tidak mengalami bencanatersebut. Disini terjadi faktor yang mempengaruhi peluang ekonomi. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi sosial ekonomi merupakanpola transformasi sosial ekonomi swasta dan masyarakat. Adapun7 Pedomantransformasi sosial ekonomi internal Double Diamond, yaitu prilaku dan nilai-nilai sosial, rangsangan perubahan sosial, modal sosial dan kelembagaan, kondisiinput sosial budaya dan kondisi input ekonomi, kondisi dan prilaku persaingan,kondisi dan prilaku persaingan, kondisi permintaan dan rangsangan komersial,lapis-lapis prilaku ekonomi dan kondisi rantai nilai usaha. 44
  60. 60. Prilaku dan nilai-nilai sosial merupakan survei dan pemetaan perilakuyang menjadi kebiasaan masyarakat dan nilai suatu fenomena sosial di matamasyarakat yang bersangkutan. Bedasarkan pemetaan ini menyangkut : a) Permasalahan gender. b) Status sosial menyangkut pekerjaan. c) Struktur sosial dan pendapatan. d) Apresiasi terhadap pendidikan, produktivitas dan etos kerja. e) Nilai dan kepercayaan masyarakat, keberadaan kearifan lokal, adat- istiadat, karakteristik masyarakat,pola hubungan sosial, motif penggerak tingkah laku masyarakat. f) Pengalaman masyarakat g) Pengetahuan masyarakat terhadap CSR. Rangsangan perubahan sosial merupakan faktor yang mempengaruhiperubahan sosial budaya yang ada di masyarakat. Adapun poin yang menjadipertanyaan menyangkut: a) Mobilitas sosial. b) Pola interaksi peduduk pendatang. c) Perantau terdidik dan pendidikan keluar daerah. d) Difusi sosial-asimilasi sosial. e) Brain drain f) Kehadiran tekhnologi, informasi dan trasnportasi. g) Pola komunikasi dan informasi. 45

×