1. TIPE-TIPE NEGARA
Pokok bahasan :
Pengertian tipe negara
Tipe negara ditinjau dari segi sejarah
Tipe negara ditinjau dari segi
unsurnya
Tipe negara ditinjau dari segi tujuan
dan fungsi negara serta hubungan
antara pemerintah dengan yang
diperintah

2. Pengertian tipe negara



Tipe negara ialah suatu penggolongan negara
yang tidak mempunyai batas-batas yang tegas.
Ini berbeda dengan klasifikasi negara atas
bentuk-bentuk tertentu, misal bentuk negara
(Kesatuan atau federasi) dan bentuk
pemerintahan (Kerajaan atau Republik) dimana
batas-batas dan ukurannya cukup tegas sehingga
mudah dikenali.
Menurut Prof. Logemann, tipe negara lebih
berkenaan dengan struktur batin pemerintah,
mengenai hubungan antara pemerintah dengan
warga negara, dan mengenai tugas negara.

3. Tipe negara ditinjau dari segi
sejarah





Tipe negara-negara timur purba, yang ciricirinya : teokratis, absolut, dan despostis
Tipe negara-negara yunani kuno, yang
ciri-cirinya : merupakan polis (city state)
dan demokratis (langsung)
Tipe negara Romawi kuno, yang sudah
merupakan ‘country state” dan
despostis/absolut
Tipe negara-negara abad menengah, yang
ciri-cirinya : dualistis, feodalsits, dan
despostis
Tipe negara-negara modern, mulai dari
pemikiran Hobbes, locke, dan lain-lain
yang dapat dibedakan dalam negara

4. Tipe negara ditinjau dari segi
unsurnya

Tipe negara yang mana dipandang
dan dititik beratkan pada :
• unsur wilayah,
• unsur bangsa/rakyat,
• atau unsur pemerintah.

5. Tipe negara ditinjau dari segi tujuan dan funsi
negara serta hubungan antara pemerintah dengan
yang diperintah
 George Jellinek (bapak Ilmu Negara)
dalam “status theorie”nya mengemukakan
tentang hubungan antara negara dan
warga negara sebagai beriku :
• Status positif : negara aktif
menyelenggarakan/ikut campur soal-soal
kesejahteraan/kemakmuran rakyat
• Stautus negatif : negara tidak ikut campur
urusan perkonomian rakyat
• Stautus aktif : Rakyat ikut aktif berpartisipasi
dalam pemerintahan
• Status pasif : Rakyat tidak berpartisipasi
/hanya tunduk pada pemerintah

6. Dari pandangan Jellinek ini telah
melahirkan tipe-tipe kenegaraan:



Negara Polisi (polizei Staat)
Negara Hukum Formal/Liberal
(Formeele.Liberal Rechtstaat)
Negara Hukum Materiil/Modern

7. Negara Polisi (polizei Staat), cirinya :
• Negara menentukan segalanya, sedang rakyat
pasif (jadi siofat hubungan negara/penguasarakyat adalah “Positif-Pasif”
• Solus Publica Supreme lex, artinya
kepentingan umum diatas segalanya, termasuk
diatas hukum/undang-undang
• Principe legibus solutus est, artinya hanya
raja/penguasa yang dapat membuat
hukum/undang-undang
• Dipengaruhi aliran merkantilisme dalam ilmu
ekonomi

8. Negara Hukum Formal/Liberal
(Formeele.Liberal Rechtstaat)

Negera hukum formal merupakan anti tesis dari
negara polisi, cirinya :
• Negara tak boleh campur tangan dalam bidang ekonomi,
rakyat yang bebas atau aktif dalam pemerintahan,
sehingga status hubungan negara-rakyat sifatnya
negatif-aktif
• Negara hanya merupakan wasit saja kalau ada
pelanggaran aturan permainan dari rakyat yang
berkompetisi bebas, sehingga disebut juga “negara
Penjaga malam”
• Pandangan akan hukum yang sempit (undang-undang)
dan aliran liberailsme sangat mempengaruhi tipe negara
hukum formil ini

9. Negara Hukum Materiil/Modern atau
negara Kesejahteraan(welfare state)

Tipe negara hukum materiil
merupakan tesis baru dari negara
polisi (tesis) dan negara hukum
formal(antitesis). Sifat hubungan
negara-rakyat adalah positif-aktif

10. Rechtstaat dan The Rule of Law


Konsep Negara Hukum (rechtstaat)
berkembang di negara eropa kontinental
Syarat pokok negara hukum yang
dikembangkan di eropa kontinental
dengan tokohnya frederick julius stahl
ialah :
• Pengakuan dan perlindungan terhadap Hakhak asasi manusia
• Perlu adanya pembagian kekuasaan
• Asas legalitas (pemerintahan berdasarkan
hukum)
• Adanya peradilan administrasi

11. 
Sedangkan menurut konsep the rule
of law yang berkembang dinegara
anglo-saxon dipelopori oleh A.V.
Dicey, ditentukan 3 syarat pokok
negara hukum :
• Supremacy of law (hukum diatas
segalanya)
• Equality before the law (persamaan
kedudukan dalam hukum)
• Konstitusi berdasarkan Hak Asasi
Manusia

12. 

The Rule of Law dalam arti yang formal
tidak lain adalah merupakan kekuasaan
umum yang terorganisir (organized public
power)
The Rule of Law dalam arti materiil adalah
‘the rule of just law’, yaitu yang
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
bermaksud menegakkan hukum yang
benar dan adil