Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangunan terhadap perencanaan pendidikan di kabupaten kepulauan sangihe.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangunan terhadap perencanaan pendidikan di kabupaten kepulauan sangihe.

on

  • 20,290 views

 

Statistics

Views

Total Views
20,290
Views on SlideShare
20,290
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
181
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangunan terhadap perencanaan pendidikan di kabupaten kepulauan sangihe. Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangunan terhadap perencanaan pendidikan di kabupaten kepulauan sangihe. Document Transcript

  • 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sehari sesudah merdeka, Negara Kesatuan RI pada dasarnya telah menetapkan pilihannya secara formal pada dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untukmenyelenggarakan otonomi daerah. Hal itu dapat disimpulkan dari bunyi Bab IV,pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya. Dalam pasal 18 UUD 1945, antara laindinyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”.Sementara, dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dikemukakan bahwa :“…oleh karena negara Indonesia itu suatu “eenheidsstaat”, maka Indonesia takakan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. DaerahIndonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah yang lebih kecil. Daerahitu bersifat otonom (streck dan locale rechtsgemeenchappen) atau bersifat daerahadministrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan denganundang-undang”. Dalam amandemen kedua UUD 1945, ketentuan tersebutmengalami perubahan. Perubahan tersebut tidak merubah esensinya, tapi lebihbersifat mempertegas, memperjelas dan melengkapi. Disebutkan, misalnya,“Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itudibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itumempunyai pemerintahan daerah” (pasal 18 ayat 1). Pemerintah daerah tersebutmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dantugas pembantuan (pasal 18 ayat 2). Selanjutnya, dikatakan bahwa pemerintahandaerah menjalankan otonomi seluas - luasnya, kecuali urusan pemerintahan yangoleh undang - undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (pasal 18 ayat5 UUD 1945). Secara etimologi, perkataan otonomi berasal dari bahasa latin“autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Dengan demikian,mula-mula otonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai
  • 2hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Kemudian arti iniberkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputipengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalambatas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri (Josep RiwuKaho,1991:14). Sementara itu, dalam UU No. 32/ 2004 tentang PemerintahDaerah ditegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diatur dandiurus tersebut meliputi kewenangan-kewenangan yang diserahkan olehpemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Josef Riwu Kaho (1991:15-17)menyebutkan berbagai teknik untuk menetapkan bidang mana yang menjadiurusan pemerintah pusat dan mana yang merupakan wewenang pemerintahdaerah, yaitu (a) sistem residu, (b) sistem material, (c) sistem formal, (d) sistemotonomi riil, dan (e) prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.Dalam sistem residu, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yangmenjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumahtangga daerah. Kebaikannya terutama terletak pada saat timbulnya keperluan-keperluan baru, pemerintah daerah dapat dengan cepat mengambil keputusan dantindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari pusat. Sebaliknya,sistem ini dapat pula menimbulkan kesulitan mengingat kemampuan daerah yangsatu dengan yang lainnya tidak sama dalam pelbagai lapangan atau bidang.Akibatnya, bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum ini dapat menjaditerlalu sempit bagi daerah yang kemampuannya terbatas. Sementara, dalam sistemmaterial, tugas pemerintah daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif atauterinci. Di luar tugas yang telah ditentukan, merupakan urusan pemerintah pusat.Kelemahannya, sistem ini kurang fleksibel karena setiap perubahan tugas danwewenang daerah harus dilakukannya melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit. Akibatnya, memghambat kemajuan daerah, karena mereka harus menunggupenyerahan yang nyata bagi setiap urusan. Kadang-kadang suatu urusan menjaditerbengkelai, tidak diurus oleh pemerintah pusat dan tidak pula oleh pemerintah
  • 3daerah. Sedangkan dalam sistem formal, daerah boleh mengatur dan mengurussegala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakupurusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerahyang lebih tinggi tingkatannya. Dengan kata lain, urusan rumah tangga daerahdibatasi oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya.Dalam sistem otonomi riil, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepadadaerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dankemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhankehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban sertawewenang ini didasarkan pada keadaan riil di dalam masyarakat, makakemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugas atau urusan yangselama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepadapemerintah daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untukdiatur dan diurus sendiri. Sebaliknya, tugas yang kini menjadi wewenang daerah,pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepadapemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah . Prinsip otonomi yang nyata,dinamis dan bertanggung jawab dikenal dalam UU No.5 tahun 1974 sebagai salahsatu variasi dari sistem otonomi riil. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakansejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukanpembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian,pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pulastandar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi,pemantauan dan evaluasi. Bersamaan dengan itu, Pemerintah wajib memberikanfasilitasi berupa pemberian peluang, kemudahan, bantuan, dan dorongan kepadadaerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien danefektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dariUndang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa manajemenpendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Penyesuaiandengan jiwa dan semangat otonomi itu, antara lain terwujud dalam bentukperubahan arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru,yang tentu juga berdampak pada paradigma perencanaan pendidikannya. Secaraideal, paradigma baru pendidikan tersebut mestinya mewarnai kebijakan
  • 4pendidikan baik kebijakan pendidikan yang bersifat substantif maupunimplementatif. Seperti yang dinyatakan oleh Azyumardi Azra (2002: xii) bahwadengan era otonomi daerah : ”lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah,madrasah, pesantren, universitas (perguruan tinggi), dan lainnya – yangterintegrasi dalam pendidikan nasional- haruslah melakukan reorientasi,rekonstruksi kritis, restrukturisasi, dan reposisi, serta berusaha untuk menerapkanparadigma baru pendidikan nasional”. Selain itu, implementasi kebijakan tersebutdiharapkan berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan di daerah dan ditingkat satuan pendidikan. Agar dampak positif dapat benar-benar terwujud,kemampuan perencanaan pendidikan yang baik di daerah sangatlah diperlukan.Dengan kemampuan perencanaan pendidikan yang baik diharapkan dapatmengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang serius. Fiske (1996)menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai negara sedang berkembangyang menerapkan otonomi di bidang pendidikan, otonomi berpotensimemunculkan masalah: perbenturan kepentingan antara Pemerintah Pusat danDaerah, menurunnya mutu pendidikan, inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan,ketimpangan dalam pemerataan pendidikan, terbatasnya gerak dan ruangpartisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnya tuntutanakuntabilitas pendidikan oleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitaspendidikan oleh masyarakat. Selain itu, dengan perencanaan yang baik, konon,merupakan separoh dari kesuksesan dalam pengelolaan dan penyelenggaraanpendidikan yang telah diotonomikan di daerah. Sayangnya, kata Abdul Madjiddalam tulisannya ”Pendidikan Tanpa Planning” (Kedaulatan Rakyat, 2006),bahwa rendahnya mutu pendidikan kita disebabkan oleh belum komprehensifnyapendekatan perencanaan yang digunakan. Perencanaan pendidikan, katanya,hanya dijadikan faktor pelengkap atau dokumen ”tanpa makna” sehingga seringterjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Dapat juga terjadi,seperti dinyatakan H. Noeng Muhadjir (2003:89), bahwa ”pembuatanimplementasi kebijakan berupa perencanaan, mungkin saja dilakukan oleh paraeksekutif tanpa penelitian lebih dahulu. Kemungkinan resikonya beragam,misalnya membuat kesalahan yang sama dengan eksekutif terdahulu, tidakrealistis, tidak menjawab masalah yang dihadapi masyarakat, sampai ke dugaan
  • 5manipulatif – koruptif”. Berdasarkan masalah yang ada maka peneliti akanmelaksanakan satu penelitian tentang : IMPLEMENTASI PELAKSANAANOTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS DESENTRALISASIPEMBANGUNAN TERHADAP PERENCANAAN PENDIDIKAN DIKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.1.2 Fokus penelitian Sebagai patokan dalam penelitian ini maka penulis membatasi permasalahanpada penelitian ini hanya terfokus pada Implementasi Pelaksanaan OtonomiDaerah Dalam Konteks Desentralisasi Pembangunan Terhadap PerencanaanPendidikan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.1.3 Rumusan Masalah Bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks DesentralisasiPembangunan Terhadap Perencanaan Pendidikan Di Kabupaten KepulauanSangihe ?1.4 Tujuan Penelitian Agar penelitian ini dapat memberikan arah yang baik, maka penelitiandilaksanakan dengan tujuan :1. Untuk mengetahui pelaksanaan otonomisasi daerah dalam konteks desentralisasi pembangunan.2. Untuk mengetahui perencanaan pendidikan diera otonomi daerah3. Untuk mengetahui pelaksanaan otonomisasi daerah dalam konteks desentralisasi pembangunan terhadap perencanaan pendidikan1.5 Manfaat Penelitian1. Manfaat Teoritis Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya ilmu manajenenpendidikan. Hal ini disebabkan karena penelitian ini menganalisis mengenaikebijakan pemerintah dibidang pendidikan diera otonomi daerah dalam kaitannyadengan perencanaan pendidikan.
  • 62. Manfaat praktis 1. Bermanfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pemerintah dibidang pendidikan. 2. Bermanfaat bagi penyelenggara pendidikan, lebih khusus dinas pendidikan nasional dalam perencanaan pendidikan.
  • 7 BAB II ACUAN TEORITIK2.1 Otonomi DaerahA. Konsep Otonomi Daerah Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yangdiberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakatuntuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahandalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunansesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengandaerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum,juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengancara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata danbertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggalisumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Otonomi Daerahadalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yangmelekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuanotonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi.Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuanmeliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yangdipegang oleh Pemerintah Pusat seperti1. Hubungan luar negeri2. Pengadilan3. Moneter dan keuangan4. Pertahanan dan keamananB. Dasar Pelaksanaan Otonomi
  • 8 Terselenggaranya Otonomisasi Daerah ternyata didasari oleh beberapa halberikut ini :1. Bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut paham sentralisme, tetapi membagi daerah Indonesia ke dalam katagori daerah besar dan kecil yang akan diatur dengan undang‐undang.;2. Pengaturan dalam UU tersebut harus berlandaskan g pada permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan mempertimbangkan hak‐hak, asal‐usul dalam daerah‐daerah yang bersifat istimewa.;3. Daerah besar dan kecil bukan merupakan „negara bagian‟, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dan dibentuk dalam kerangka yang tidak terpisahkan, serta dalam kerangka “negara kesatuan” (eenheidstaat);4. Corak daerah besar dan kecil itu ada yang bersifat „otonom‟ (streek en locale rechtsgemeenschappen),dan ada yang bersifat daerah administrasi belaka.;5. Sebagai konsekuensi daerah yang bersifat otonom, akan dibentuk Badan Perwakilan Daerah (BPD) karena di daerah pun pemerintahan akan bersendikan atas azas permusyawaratan;6. Daerah yang hak‐hak asal‐usul yang bersifat istimewa adalah „swapraja‟ (zelfbesturende landschappen), dan „desa‟ atau nama lain semacam itu yang disebut volksgemeenchappen;7. Negara Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah‐daerah yang mempunyai hak‐hak asal‐usul yang bersifat istimewa;8. Batas‐batas, isi dan luas otonomi yang diberikan kepada daerah, kebijakan dasarnya merujuk kepada prinsip‐prinsip yang terkandung dalam alinea pertama penjelasan pasal 18 kitab UUD/1945.C. Prinsip Otonomi Daerah Pelaksanaan Otonomi daerah dapatberjalan dengan baik harus sesuai denganprinsip – prinsip Otonomisasi Daerah, yaitu :1. Otonomi seluas‐luasnya. Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Di samping itu, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan
  • 9 pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat;2. Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar‐benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;3. Keserasian hubungan. Bahwa otonomi yang dilaksanakan harus mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Di samping itu, keserasian hubungan antar daerah tersebut harus serasi pula dengan Pemerintah dalam memelihara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI;4. Pemerintah wajib memberikan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, melalu penetapan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Karena itu, Pemerintah wajib pula memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang‐undangan.2.2 Konsep Desentralisasi Pendidikan Bila otonomi daerah menunjuk pada hak, wewenang dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat, maka hal tersebut hanya mungkin jika Pemerintah Pusatmendesentralisasikan atau menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerahotonom. Inilah yang disebut dengan desentralisasi. Mengenai asas desentralisasi,ada banyak definisi. Secara etimologis, istilah tersebut berasal dari bahasa Latin“de”, artinya lepas dan “centrum”, yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan
  • 10melepaskan dari pusat. Sementara, dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, babI, pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenangpemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RI. Sedangkanmenurut Jose Endriga (Verania Andria & Yulia Indrawati Sari,2000:iii)desentralisasi diartikan sebagai “systematic and rasional dispersal ofgovernmental powers and authority to lower level institutions so as to allowmulti–sectoral decision making as close as possible to problem area”. Lainhalnya dengan Nuril Huda (1998:4), dia mengartikan desentralisasi sebagai“delegations of responsibilities and powers to authorities at the lower levels”.Secara konseptual, penerapan asas desentralisasi didasari oleh keinginanmenciptakan demokrasi, pemerataan dan efisiensi. Diasumsikan bahwadesentralisasi akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal.Dengan sistem yang demokratis ini diharapkan akan mendorong tercapainyapemerataan pembangunan terutama di daerah pedesaan dimana sebagian besarmasyarakat tinggal. Sedangkan efisiensi dapat meningkat karena jarak antarapemerintah lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat, penggunaan sumberdaya digunakan saat dibutuhkan dan masalah diidentifikasi oleh masyarakat lokalsehingga tak perlu birokrasi yang besar untuk mendukung pemerintah lokal.Sementara itu, Kotter (1997) dalam buku “Leading Change”, menyatakan bahwalembaga yang terdesentralisasi memiliki beberapa keunggulan, antara lain : (1)lebih fleksibel, dapat memberikan respon dengan cepat terhadap lingkungan dankebutuhan yang selalu berubah, (2) lebih efektif, (3) lebih inovatif, dan (4)menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih komitmen dan lebihproduktif. Sedangkan Achmad Budiono, M.Irfan & Yuli Andi (1998:216)menyatakan bahwa dengan pengambilan keputusan dalam organisasi ke tingkatyang lebih rendah maka akan cenderung memperoleh keputusan yang lebih baik.Desentralisasi bukan saja memperbaiki kualitas keputusan tetapi juga kualitaspengambilan keputusan. Dengan desentralisasi, pengambilan keputusan lebihcepat, lebih luwes dan konstruktif. Istilah desentralisasi muncul dalam paket UUtentang otonomi daerah yang pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh keinginansegenap lapisan masyarakat untuk melakukan reformasi dalam semua bidang
  • 11pemerintahan. Menurut Bray dan Fiske (Depdiknas, 2001:3) desentralisasipendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendahkedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segalatugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang adaserta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Senada dengan itu, Husen &Postlethwaite (1994:1407) mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai “thedevolution of authority from a higher level of government, such as a departementof education or local education authority, to a lower organizational level, such asindividual schools”. Sementara itu, menurut Fakry Gaffar (1990:18) desentralisasipendidikan merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunanpendidikan yang menekankan pada keberagaman, dan sekaligus sebagaipelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untukmemecahkan berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis danbudaya, baik menyangkut substansi nasional, internasional atau universalsekalipun. Bila dicermati, esensi terpenting dari berbagai pengertian di atas adalahotoritas yang diserahkan. Williams (Depdiknas, 2001:3-4) membedakan adanyadua macam otoritas (kewenangan dan tanggung jawab) yang diserahkan daripemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, yaitu desentralisasi politis(political decentralization) dan desentralisasi administrasi (administrativedecentralization). Perbedaan antar keduanya terletak dalam hal tingkatkewenangan yang dilimpahkan. Pada desentralisasi politik, kewenangan yangdilimpahkan bersifat mutlak. Pemda menerima kewenangan melaksanakantanggung jawab secara menyeluruh. Ia memegang otoritas untuk menentukansegala kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakatnya. Halitu mencakup kewenangan untuk menentukan model, jenis, sistem pendidikan,pembiayaan, serta lembaga apa yang akan melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut. Sedangkan dalam desentralisasi administrasi, kewenanganyang dilimpahkan hanya berupa strategi pelaksanaan tugas-tugas pendidikan didaerah. Dengan kata lain, kewenangan yang diserahkan berupa strategipengelolaan yang bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu fungsipendidikan. Dalam desentralisasi model ini, pemerintah pusat masih memegangkekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan makro, sedangkan pemerintah
  • 12daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merencanakan, mengatur,menyediakan dana dan fungsi-fungsi implementasi kebijakan lainnya. Mengapabidang pendidikan didesentralisasikan? Tentang hal itu, ada berbagai pendapatdari para ahli. Husen & Postlethwaite (1994:1407) menguraikan mengenai alasandesentralisasi (reasons for decentralization), yaitu : (a) the improvement ofschools, (b) the belief that local participation is a logical form of governance in ademocracy, dan (c) in relation to fundamental values of liberty, equality,fraternity, efficiency, and economic growth. Sementara itu, setelah melakukanstudi di berbagai negara, Fiske (1998:24-47) menyebutkan sekurang-kurangnyaada empat alasan rasional diterapkannya sistem desentralisasi, termasukpendidikan, yaitu (a) alasan politis, seperti untuk mempertahankan stabilitasdalam rangka memperoleh legitimasi pemerintah pusat dari masyarakat daerah,sebagai wujud penerapan ideologi sosialis dan laissez-faire dan untukmenumbuhkan kehidupan demokrasi, (b) alasan sosio-kultural, yakni untukmemberdayakan masyarakat lokal, (c) alasan teknis administratif dan paedagogis,seperti untuk memangkas manajemen lapisan tengah agar dapat membayar gajiguru tepat waktu atau untuk meningkatkan antusiasme guru dalam proses belajarmengajar, (d) alasan ekonomis-finansial, seperti meningkatkan sumber dayatambahan untuk pembiayaan pendidikan dan sebagai alat pembangunan ekonomi.Sementara itu, Kacung Marijan (Abdurrahmansyah, 2001:58) melihat penerapandesentralisasi pendidikan di Indonesia justru sebagai gejala keputusasaanpemerintah dalam menghadapi persoalan keuangan. Sedangkan Arbi Sanit(2000:1) memandang penerapan desentralisasi secara umum sebagai “jalankeluar” bagi problematik ketimpangan kekuasaan antara pemerintah nasional danpemerintah lokal. Karena itu, menurutnya, konsep desentralisasi bertolak dariasumsi pemberian sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah lokalatau yang lebih rendah dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pemberiansebagian kekuasaan tersebut untuk mengatasi kekecewaan daerah terhadappemerintah pusat, yang berakar pada persoalan: (1) ketimpangan struktur ekonomiJawa-Luar Jawa, (2) sentralisasi politik, (3) korupsi birokrasi, (4) eksploitasiSDA, (5) represi dan pelanggaran HAM, dan (6) penyeragaman politik hinggakultural. Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses
  • 13pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak stakeholders di daerah,untuk menghasilkan integrasi sekolah dengan masyarakat lokal secara terusmenerus, untuk mendekatkan sekolah dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat,dan akhirnya untuk memperbaiki motivasi, kehadiran dan pencapaian murid.Selain itu, desentralisasi tersebut juga dalam rangka memberi kesempatan kepadarakyat atau masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif sehinggapendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yangakan bermanfaat bagi pembangunan daerah.2.2.1 Paradigma Baru Pendidikan. Era otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya pergeseran arahparadigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, meliputi berbagaiaspek mendasar yang saling berkaitan, yaitu (1) dari sentralistik menjadidesentralistik, (2) dari kebijakan yang top down ke kebijakan yang bottom up, (3)dari orientasi pengembangan parsial menjadi orientasi pengembangan holistik, (4)dari peran pemerintah sangat dominan ke meningkatnya peranserta masyarakatsecara kualitatif dan kuantitatif, serta (5) dari lemahnya peran institusi nonsekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat, baik keluarga, LSM, pesantren,maupun dunia usaha (Fasli Jalal, 2001: 5). Agak berbeda dengan hal tersebut,dalam buku Depdiknas (2002:10) tentang Materi Pelatihan Terpadu untuk KepalaDinas Kabupaten/Kota, selain perubahan paradigma dari “sentralistik kedesentralistik” dan orientasi pendekatan “dari atas ke bawah” (top downapproach) ke pendekatan “dari bawah ke atas” (bottom up approach) sebagaimanayang sudah disebut dalam buku Fasli Jalal, juga disebutkan tiga paradigma barupendidikan lainnya, yaitu dari “birokrasi berlebihan” ke “debirokratisasi”, dari“Manajemen Tertutup” (Closed Management) ke “Manajemen Terbuka” (OpenManagement), dan pengembangan pendidikan, termasuk biayanya, “terbesarmenjadi tanggung jawab pemerintah” berubah ke “sebagian besar menjaditanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders).Bila kedua pendapat di atas dianalisis dan disintesakan, maka wujud pergeseranparadigma pendidikan tersebut meliputi sebagai berikut :A. Dari sentralisasi ke desentralisasi pendidikan
  • 14 Sebelum otonomi, pengelolaan pendidikan sangat sentralistik. Hampir seluruhkebijakan pendidikan dan pengelolaan pelaksanaan pendidikan diatur dariDepdikbud. Seluruh jajaran, tingkat Kanwil Depdikbud, tingkat Kakandep DikbudKabupaten/Kota, bahkan sampai di sekolah-sekolah harus mengikuti dan taatterhadap kebijakan-kebijakan yang seragam secara nasional, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Kakandep dan sekolah-sekolah tidak diperkenankanmerubah, menambah dan mengurangi yang sudah ditetapkan olehDepdikbud/Kanwil Depdikbud, sekalipun tidak sesuai dengan kondisi, potensi,kebutuhan sekolah dan masyarakat di daerah. Dalam era reformasi, paradigmasentralistik berubah ke desentralistik. Desentralistik dalam arti pelimpahansebagian wewenang dan tanggung jawab dari Depdiknas ke Dinas PendidikanPropinsi, dan sebagian lainnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, bahkanjuga kepada sekolah-sekolah. Pada perguruan tinggi negeri/swasta dilimpahkankepada rektor, bahkan juga pada fakultas, dan juga pada jurusan/program studi.Dengan UU dan Peraturan Pemerintah mengenai otonomi daerah,Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, diberi wewenang membuatPeraturan-Peraturan Daerah, mengenai pendidikan tingkat Kabupaten/Kota.Dengan desentralisasi manajemen pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan tingkatKabupaten/Kota sebagai perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang otonom,dapat membuat kebijakan-kebijakan pendidikan, masing-masing sesuai wewenangyang dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan.Bahkan dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota, setiapsekolah juga diberi peluang untuk membuat kebijakan sekolah (school policy)masing-masing atas dasar konsep “manajemen berbasis sekolah” dan “pendidikanberbasis masyarakat” Dengan demikian, sebagian perubahan dan kemajuanpendidikan tingkat Kabupaten/Kota sangat bergantung pada kemampuanmengembangkan kebijakan pendidikan dari masing-masing Kepala DinasPendidikan tingkat Kabupaten/Kota. Desentralisasi manajemen pendidikantersebut, dilaksanakan sejalan dengan proses demokratisasi, sebagai prosesdistribusi tugas dan tanggung jawab dari Depdiknas sampai di unit-unit satuanpendidikan. Iklim dan suasana serta mekanisme demokratis bertumbuh danberkembang pada seluruh tingkat dan jalur pengelolaan pendidikan, termasuk di
  • 15sekolah-sekolah dan di kelas-kelas ruang belajar. Dari kebijakan yang top downke kebijakan yang bottom up; Sebelum otonomi, pendekatan pengembangan danpembinaan pendidikan dilakukan dengan mekanisme pendekatan “dari atas kebawah” (top down approach) Berbagai kebijakan pengembangan/ pembinaanpendidikan hampir seluruhnya ditentukan oleh Depdikbud, dan dalam hal khususdi Propinsi ditentukan oleh Kanwil Depdikbud, dan dalam hal khusus lainnya diKabupaten/Kota ditentukan oleh Kakandepdikbud, untuk dilaksanakan olehseluruh jajaran pelaksana di wilayah, termasuk di sekolah-sekolah. Lain halnyadalam era reformasi, sebagian besar upaya pengembangan pendidikan dilakukandengan orientasi pendekatan “dari bawah ke atas” (bottom up approach).Pendekatan bottom up harus terjadi dalam pengambilan keputusan di setiap levelinstansi, misalnya sekolah, Dinas Kabupaten/Kota, yayasan penyelenggarapendidikan, dan sebagainya. Berbagai aspirasi dan kebutuhan yang menjadikepentingan umum, sesuai kondisi, potensi dan prospek sekolah, diakomodasioleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sesuai wewenang dan tanggungjawabnya. Dan hal-hal lainnya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabDinas Propinsi diselesaikan pada tingkat Depdiknas. Oleh karenanya, tidak heranbila di Kabupaten/Kota sering terjadi “unjuk rasa” para guru, siswa, orang tuasiswa, dan masyarakat menuntut perbaikan kebijakan pendidikan yang tidaksesuai dengan harapan mereka. Dan berbagai aspirasi yang baik sudah seyogyanyaditerima oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.B. Dari orientasi pengembangan yang parsial ke orientasi pengembangan yang holistik Sebelum otonomi, orientasi pengembangan bersifat parsial. Misalnya,pendidikan lebih ditekankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,menciptakan stabilitas politik dan teknologi perakitan (Fasli Jalal, 2001:5).Pendidikan juga terlalu menekankan segi kognitif, sedangkan segi spiritual,emosional, sosial, fisik dan seni kurang mendapatkan tekanan (Paul Suparno,2003:98). Akibatnya anak didik kurang berkembang secara menyeluruh. Dalampembelajaran yang ditekankan hanya to know (untuk tahu), sedangkan unsurpendidikan yang lain to do (melakukan), to live together (hidup bersama), to be
  • 16(menjadi) kurang menonjol. Di Indonesia kesadaran akan hidup bersama kurangmendapat tekanan, dengan akibat anak didik lebih suka mementingkan hidupnyasendiri. Selain itu, pendekatan dan pengajaran di sekolah kebanyakan terpisah-pisah dan kurang integrated. Setiap mata pelajaran berdiri sendiri, seakan tidakada kaitan dengan pelajaran lain. Berbeda dengan itu, setelah reformasi orientasipengembangan bersifat holistik. Pendidikan diarahkan untuk pengembangankesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilaimoral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaranhukum (Fasli Jalal, 2001:5). Menurut Paul Suparno (2003:100), pendidikanholistik dipengaruhi oleh pandangan filsafat holisme, yang cirinya adalahketerkaitan (connectedness), keutuhan (wholeness), dan proses menjadi (being).Konsep saling keterkaitan mengungkapkan bahwa saling keterkaitan antara suatubagian dari suatu sistem dengan bagian-bagian lain dan dengan keseluruhannya.Maka tidak mungkin suatu bagian dari suatu sistem lepas sendiri dari sistem itudan lepas dari bagian-bagian yang lain. Saling keterkaitan dapat dijabarkan dalambeberapa konsep berikut, yaitu interdependensi, interrelasi, partisipasi dan nonlinier (Hent, 2001). Interdependensi adalah saling ketergantungan satu unsurdengan yang lain. Masing-masing tidak akan menjadi penuh berkembang tanpayang lain. Ada saling ketergantungan antara guru dengan siswa, antara siswadengan siswa lain, antara guru dengan guru lain, dan lain-lain. Interrelasidimaksudkan sebagai adanya saling kaitan, saling berhubungan antara unsur yangsatu dengan yang lain dalam pendidikan. Ada hubungan antara pendidik denganyang dididik, antara siswa dengan siswa lain, antara pendidik dengan pendidiklain. Relasi ini bukan hanya relasi berkaitan dengan pengajaran tetapi juga relasisebagai manusia, sebagai pribadi. Partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan,ikut andil dalam sistem itu. Dalam pendidikan secara nyata siswa hanya akanberkembang bila terlibat, ikut aktif didalamnya. Non linier menunjukkan bahwatidak dapat ditentukan secara linier serba jelas sebelumnya. Ada banyak hal yangtidak dapat diprediksikan sebelumnya dalam pendidikan, meski kita telahmenentukan unsur-unsurnya. Kita dapat membantu anak-anak dengan segalamacam nilai yang baik, namun dapat terjadi mereka berkembang tidak baik.Pendekatan pendidikan yang mekanistis tidak tepat lagi. Pendidikan tidak
  • 17dipikirkan lagi secara linier, seakan-akan bila langkah-langkahnya jelas laluhasilnya menjadi jelas; tetapi lebih kompleks dan ada keterbukaan terhadap unsuryang tidak dapat ditentukan sebelumnya. Prinsip keutuhan menyatakan bahwakeseluruhan adalah lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya. Prinsipkeutuhan sangat jelas diwujudkan dengan memperhatikan semua segi kehidupandalam membantu perkembangan pribadi siswa secara menyeluruh dan utuh.Maka, segi intelektual, sosial, emosional, spiritual, fisik, seni, semua mendapatporsi yang seimbang. Salah satu unsur tidak lebih tinggi dari yang lain sehinggamengabaikan yang lain. Kurikulum dibuat lebih menyeluruh dan memasukkanbanyak segi. Pendekatan terhadap siswapun lebih utuh dengan memperhatikanunsur pribadi, lingkungan dan budaya. Pembelajaran lebih menggunakaninteligensi ganda, dengan mengembangkan IQ, SQ, dan EQ secara integral.Prinsip ”proses menjadi” mengungkapkan bahwa manusia memang terusberkembang menjadi semakin penuh. Dalam proses menjadi penuh itu unsurpartisipasi, keaktifan, tanggung jawab, kreativitas, pertumbuhan, refleksi, dankemampuan mengambil keputusan sangat penting. Proses itu terus-menerus danselalu terbuka terhadap perkembangan baru. Dalam pendidikan, prinsipkemenjadian ini ditonjolkan dengan pendekatan proses, siswa diaktifkan untukmencari, menemukan dan berkembang sesuai dengan keputusan dantanggungjawabnya. Dalam proses itu, siswa diajak lebih banyak mengalamisendiri, berefleksi dan mengambil makna bagi hidupnya. Dalam proses ini siswadibantu sungguh menjadi manusia yang utuh, bukan hanya menjadi calon pekerjaatau pengisi lowongan kerja.C. Dari peran pemerintah yang dominan ke meningkatnya peranserta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif. Sebelum otonomi, peran pemerintah sangat dominan. Hampir semua aspekdari pendidikan diputuskan kebijakan dan perencanaannya di tingkat Pusat,sehingga daerah terkondisikan lebih hanya sebagai pelaksana (Sumarno, 2001:3).Pendidikan dikelola tanpa mengembangkan kemampuan kreativitas masyarakat,malah cenderung meniadakan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaanpendidikan. Lembaga pendidikan terisolasi dan tanggung jawab sepenuhnya adapada pemerintah pusat. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk
  • 18mengontrol jalannya pendidikan. Selain itu, dengan sendirinya orang tua danmasyarakat, sebagai constituent dari sistem pendidikan nasional yang terpenting,telah kehilangan peranannya dan tanggung jawabnya. Mereka, termasuk pesertadidik, telah menjadi korban, yaitu sebagai obyek dari sistem yang otoriter. (Tilaar,1999:113)Sesudah otonomi, ada perluasan peluang bagi peran serta masyarakat dalampendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, untukmendorong partisipasi masyarakat, di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk DewanPendidikan, sedangkan di tingkat sekolah dibentuk komite sekolah. Pembentukankomite sekolah didasarkan pada keputusan Mendiknas No.044/U/2002 tentangpanduan pembentukan komite sekolah. Menurut panduan, pembentukan komitesekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparanberarti bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui olehmasyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, prosessosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calonanggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasilpemilihan. Akuntabel berarti bahwa panitia persiapan pembentukan komitesekolah hendaknya menyampikan laporan pertanggungjawaban kinerjanyamaupun penggunaan dan kepanitiaan. Sedangkan secara demokratis berarti bahwadalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarahmufakat. Jika dipandang perlu, dapat dilakukan melalui pemungutan suara.D. Dari lemahnya peran institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat. Sebelum era otonomi, peran institusi non sekolah sangat lemah. Dalam eraotonomi, masyarakat diberdayakan dengan segenap institusi sosial yang ada didalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasipenerus bangsa. Berbagai institusi kemasyarakatan ditingkatkan wawasan, sikap,kemampuan, dan komitmennya sehingga dapat berperan serta secara aktif danbertanggung jawab dalam pendidikan. Institusi pendidikan tradisionil sepertipesantren, keluarga, lembaga adat, berbagai wadah organisasi pemuda bahkanpartai politik bukan hanya diberdayakan sehingga dapat mengembangkan fungsipendidikan dengan lebih baik, melainkan juga diupayakan untuk menjadi bagian
  • 19yang terpadu dari pendidikan nasional. Demikian juga, ada upaya peningkatanpartisipasi dunia usaha/industri dan sektor swasta dalam pendidikan karenasebagai pengguna sudah semestinya dunia usaha juga ikut bertanggung jawabdalam penyelenggaraan pendidikan. Apabila lebih banyak institusikemasyarakatan peduli terhadap pendidikan maka pendidikan akan lebih mampumenjangkau berbagai kelompok sasaran khusus seperti kelompok wanita dananak-anak kurang beruntung (miskin, berkelainan, tinggal di daerah terpencil dansebagainya). Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukanpembenahan sebagai kebijakan dasar, yaitu pengembangan kesadaran tunggaldalam kemajemukan, pengembangan kebijakan sosial, pengayaan berkelanjutan(continuous enrichment) dan pengembangan kebijakan afirmatif (affirmativepolicy) (Fasli Jalal, 2001:72-73).E. Dari ”birokrasi berlebihan” ke ”debirokratisasi”. Sebelum otonomi, berbagai kegiatan pengembangan dan pembinaan diaturdan dikontrol oleh pejabat-pejabat (birokrat-birokrat) melalui prosedur dan aturan-aturan (regulasi) yang ketat, bahkan sebagiannya sangat ketat dan kaku olehKandepdikbud/Kanwildikbud. Hal ini mempengaruhi pengelolaan sebagiansekolah-sekolah, dalam iklim ”birokrasi berlebihan”. Dalam kondisi yangdemikian, tidak jarang ditemukan adanya ”kasus birokrasi yang berlebihan” darisebagian pejabat birokrat yang menggunakan ”kekuasaan berlebihan” dalampembinaan guru, siswa, dan pihak-pihak lainnya. Keadaan ini telah mematikanprakarsa, daya cipta, dan karya inovatif di sekolah-sekolah. Dalam era reformasi,terjadi proses ”debirokratisasi” dengan jalan memperpendek jalur birokrasi dalampenyelesaian masalah-masalah pendidikan secara profesional, bukan atas dasar”kekuasaan” atau peraturan belaka. Hal ini sesuai dengan prinsip profesionalismedalam pendidikan, dan juga pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalamdesentralisasi. Di samping itu juga dilakukan ”deregulasi”, dalam arti”pengurangan” aturan-aturan kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengankondisi, potensi, dan prospek sekolah, dan kepentingan masyarakat (stakeholders)untuk berpartisipasi terhadap sekolah, dalam bentuk gagasan penyempurnaankurikulum, peningkatan mutu guru, dana dan prasarana/sarana untuk sekolah.
  • 20F. Dari ”manajemen tertutup” (close management) ke ”management terbuka” (open management). Sebelum otonomi, diterapkan bentuk-bentuk ”manajemen tertutup”, sehinggatidak transparan, tidak ada akuntabilitas kepada publik dalam pengelolaanpendidikan. Dalam era reformasi, manajemen pendidikan menerapkan”manajemen terbuka” dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan sampaipada evaluasi, bahkan perbaikan kebijakan. Seluruh sumber daya yang digunakandalam pendidikan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruhkelompok masyarakat (stakeholders), dan selanjutnya terbuka untuk menerimakritikan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang tidak dapatdipertanggungjawabkan.G. Dari pengembangan pendidikan ”terbesar menjadi tanggung jawab pemerintah” berubah ke ”sebagian besar menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders) Sebelum otonomi, pengembangan pendidikan, termasuk pembiayaan, terbesarmenjadi tanggung jawab pemerintah, dibandingkan dengan menjadi tanggungjawab orang tua siswa dan masyarakat (stakeholders). Dalam era reformasi,pengembangan pendidikan, termasuk pembiayaan pendidikan, berupa gajihonorarium/tunjangan mengajar, penataran/pelatihan, rehabilitasi gedung danlain-lain, diupayakan supaya sebagian besar akan menjadi tanggung jawab orangtua siswa dan masyarakat (stakeholders). Kemajuan pendidikan tingkatKabupaten/Kota akan banyak bergantung pada partisipasi orang tua siswa danmasyarakat serta pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing, di samping proyek-proyek khusus, dan juga kemudahan dan pengendalian mutu dan hal-halkepentingan nasional lainnya dari DEPDIKNAS, dan dari Dinas Propinsi.2.2.2 Paradigma Baru Perencanaan Pendidikan diera Otonomi Dengan terjadinya perubahan paradigma baru pendidikan, maka sistemperencanaan pendidikan dalam iklim pemerintahan yang sentralistik, sudah tidaksesuai lagi dengan kebutuhan perencanaan pendidikan pada era otonomi daerah,sehingga diperlukan paradigma baru perencanaan pendidikan. Menurut MulyaniA. Nurhadi (2001:2), perubahan paradigma dalam sistem perencanaan pendidikan
  • 21di daerah setidak-tidaknya akan menyentuh lima aspek, yaitu sifat, pendekatan,kewenangan pengambilan keputusan, produk serta pola perencanaan anggaran.Dari segi sifat perencanaan pendidikan, maka perencanaan pendidikan padatingkat daerah sebagai kegiatan awal dari proses pengelolaan pendidikan termasukkegiatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Sementara itu, Pemerintah Pusatberkewajiban merumuskan kebijakan tentang perencanaan nasional, yang dalampelaksanaannya telah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang RI No.25 tahun2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Pada tingkat Departemen,Propenas ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen Rencana Strategis(Renstra) yang memuat strategi umum untuk mencapai tujuan programpembangunan di bidang masing-masing dan dituangkan dalam KeputusanMenteri. Berdasarkan Renstra itu, Pemerintah Pusat menyusun Programpembangunan tahunan yang disingkat Propeta yang dituangkan dalam KeputusanMenteri, sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Selain itu,pada era otonomi daerah diharapkan akan lebih tumbuh kreativitas dan prakarsa,serta mendorong peran serta masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuanmasing-masing daerah. Ini berarti bahwa dalam membangun pendidikan di daerahKabupaten/Kota perlu dilandasi dengan perencanaan pendidikan tingkat daerahyang baik dan distinktif, tidak hanya bertumpu kepada perencanaan nasional yangmakro, tetapi juga dapat mempertimbangkan keunikan, kemampuan, dan budayadaerah masing-masing sehingga mampu menumbuhkan prakarsa dan kreativitasdaerah. Perencanaan program pendidikan di daerah bukan lagi merupakan bagianatau fotokopi dari perencanaan program tingkat nasional maupun propinsi, tetapimerupakan perencanaan pendidikan yang unik dan mandiri sehingga beragam,walaupun disusun atas dasar rambu-rambu kebijakan perencanaan nasional. Darisegi pendekatan perencanaan pendidikan, era otonomi telah merubah paradigmadalam pendekatan perencanaan pendidikan di daerah dari pendekatan diskritsektoral menjadi integrated dengan sektor lainnya di daerah. Sebelum otonomi,sistem alokasi anggaran pendidikan di daerah diperoleh dari APBN pusat secarasektoral pada sektor pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta KepercayaanKepada Tuhan Yang Maha Esa, namun setelah otonomi diperoleh dari APBDyang berasal dari berbagai sumber sebagai bagian dari dana Daerah untuk seluruh
  • 22sektor yang menjadi tanggung jawab daerah. Sumber-sumber itu meliputi danabagi hasil, dana alokasi umum, dana dekonsentrasi, dana perbantuan, pendapatanasli daerah, dan bantuan masyarakat. Dengan demikian, telah terjadi perubahansumber anggaran yang semula bersifat tunggal-hierarkhi-sektoral sekarangmenjadi jamak-fungsional-regional, tetapi dalam persaingan antar sektor. Darisegi kewenangan pengambilan keputusan, sistem perencanaan pendidikan yangsentralistik telah menutup kewenangan Daerah dalam pengambilan keputusan dibidang pendidikan baik pada tataran kebijakan, skala prioritas, jenis program,jenis kegiatan, bahkan dalam hal rincian alokasi anggaran. Namun, dalam eraotonomi Daerah dapat dan harus menetapkan kebijakan, program, skala prioritas,jenis kegiatan sampai dengan alokasi anggarannya sesuai dengan kemampuanDaerah, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional yang antara laindalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan. Sementara darisegi produk perencanaan pendidikan, pada era desentralisasi produk perencanaanpendidikan diharapkan merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaanpembangunan Daerah secara lintas sektoral. Oleh karena itu, produk Dalam UUtersebut, yang dimaksud dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerahadalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkanrencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka pendek, dantahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Dalam penjelasan UU tersebut, perencanaan partisipatifdisebut hanya sebagai salah satu dari lima pendekatan dalam Sistem PerencanaanPembangunan Nasional. Keempat pendekatan lainnya adalah pendekatan politik,teknokratik, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom–up). Perencanaandengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalahuntuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki perencanaanpendidikan yang dihasilkan harus mencakup seluruh komponen perencanaanpendidikan yang meliputi: kebijakan, rencana strategis, skala prioritas, program,sasaran dan kegiatan, serta alokasi anggarannya dalam konteks perencanaanpembangunan Daerah secara terpadu. Semua komponen itu perlu dikembangkansecara spesifik sesuai dengan kemampuan dan kharakteristik Daerah, sejauh tidak
  • 23bertentangan dengan kebijakan umum, prioritas nasional, dan program-programstrategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.2.3 Perencanaan Pendidikan 2.3.1 Konsep Perencanaan Pendidikan Adapun defenisi Perencanaan Pendidikan menurut para ahli atau para pakarmanajemen adalah antara lain :a. Menurut, Prof. Dr. Yusuf Enoch Perencanaan Pendidikan, merupakan suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternative keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepadanpencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara.b. Beeby, C.E. Perencanaan Pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa depan ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, social, dan politik untuk mengembangkan potensi system pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh system tersebut.c. Menurut Guruge (1972), Perencanaan Pendidikan merupakan proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan.d. Menurut Albert Waterson (Don Adam 1975) Perencanaan Pendidikan adalah investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang di dasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial.e. Menurut Coombs (1982), Perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional dianalisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat.f. Menurut Y. Dror (1975), Perencanaan Pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara
  • 24 optimal untuk pembangunan ekonomi dan social secara menyeluruh dari suatu Negara. Jadi, definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapapendapat tersebut, adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalammenganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusanyang diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal yang berhubungansecara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itusendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak adabatas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatanmendahului dan didahului oleh kegiatan lain. Secara konsepsional, bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukanoleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampaknya dalamhal ini terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnya. Adapunkomponen-komponen yang ikut serta dalam proses ini adalah :1. Tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan.2. Masalah strategi adalah termasuk penanganan kebijakan (policy) secara operasional yang akan mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Maka ketepatan pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Dalam penentuankebijakan sampai kepada palaksanaan perencanaan pendidikan ada beberapa halyang harus diperhatikan, yaitu : siapa yang memegang kekuasaan, siapa yangmenentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalampengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagaisumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya mengenaisystem kenegaraan yang merupakan bentuk dan system manajemennya,bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandungdalam kebijakan itu. Juga masalah bobot untuk jaminan dapat terlaksananyaperencanaan pendidikan. Hal ini dapat diketahui melalui output atau hasil system
  • 25dari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu dokumen rencanapendidikan. Dari beberapa rumusan tentang perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumibahwa masalah yang menonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatukonsep keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan. Dengan demikian,perencanaan pendidikan dalam pelaksanaan tidak dapat diukur dan dinilai secaracepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya dalam kegiatan ataubidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentingannasional.A. Tujuan Perencanaan Pada dasarnya tujuan perencanaan adalah sebagai pedoman untuk mencapaisasaran yang telah ditetapkan. Sebagai suatu alat ukur di dalam membandingkanantara hasil yang dicapai dengan harapan. Dilihat dari pengambilan keputusantujuan perencanaan adalah :1. Penyajian rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang.2. Menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang/satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan.B. Fungsi Perencanaan Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian,sebagai alat bagi pengembangan quality assurance, menghindari pemborosansumber daya, menghindari pemborosan sumber daya, dan sebagai upaya untukmemenuhi accountability kelembagaan. Jadi yang terpenting di dalam menyusunsuatu rencana, adalah berhubungan dengan masa depan, seperangkat kegiatan,proses yang sistematis, dan hasil serta tujuan tertentu.C. Proses Perencanaan Perencanaan merupakan siklus tertentu dan dan melalui siklus tersebut suatuperencanaan bias dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan danpenyelesaian perencanaan. Dan secara umum, ada beberapa langkah penting yangperlu diperhatikan di dalam perencanaan yang baik, yaitu :
  • 261. Perencanaan yang efektif dimulai dengan tujuan secara lengkap dan jelas.2. Adanya rumusan kebijaksanaan, yaitu memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan factor-faktor lingkungan apabila tujuan itu tercapai.3. Analisis dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijaksanaan yang telah dirumuskan.4. Penunjukan orang - orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan (pimpinan) termasuk juga orang yang akan mengadakan pengawasan.5. Penentuan system pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan pembandingan apa yang harus dicapai, dengan apa ya ng telah tercapai, berdasarkan criteria yang telah ditetapkan.2.3.2 Isu-Isu Perencanaan PendidikanA. Perencanaan Pendidikan itu baik yang buruk adalah implementasinya. Sebelum kita bahas masalah tersebut, ada baiknya kita pahami terlebih dahulupengertian atau definisi dari perencanaan tersebut, ada beberapa pengertian ataudefinisi dari perencanaan yaitu : Seperangkat tindakan untuk memecahkanberbagai permasalahan, khususnya masalah sosial dan ekonomi pada satu perioderencana, yang berorientasi pada horison waktu „yang akan datang‟, pada jenis dantingkatan perencanaan tertentu, di masa yang akan datang (Alden, 1974: 1-2), Cara berpikir tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi, yang berorientasipada waktu yang akan datang, terkonsentrasi pada suatu tujuan dan keputusanbersama, serta berusaha untuk mewujudkan program dan keputusan bersama(Friedmann,1964) • Sebuah proses untuk menentukan tindakan-tindakan bagimasa depan yang diinginkan melalui serangkaian pilihan-pilihan yang logis(Davidoff,1962 in Faludi, 1983: 11) Sebuah proses untuk mengarahkan aktivitasmanusia dan kekuatan alam dengan mengacu pada kondisi masa depan yangdiinginkan (Branch, 1998: 2) Suatu lingkaran proses yang berulang dariserangkaian tahapan-tahapan yang logis (Meise and Volwahsen, 1980: 3-5) Darisekian banyak definisi atau pengertian tentang perencanaan, dapat disarikansebagai berikut : Perancanaan adalah seperangkat prosedur untuk memecahkanpermasalahan fisik, sosial, dan ekonomi, yang harus meliputi prinsip-prinsip
  • 27sebagai berikut:– Seperangkat tindakan – Upaya untuk memecahkan masalah –Memiliki dimensi waktu dan berorientasi ke masa yang akan datang – Suatuproses berputar dengan adanya umpan balik – Melibatkan beberapa alternatifuntuk mencari pemecahan. Dari definisi atau pengertian tentang perencanaan tersebut, maka dapat kitasimpulkan bahwa perencanaan tersebut disusun agar dapat menuju kearah yanglebih baik, walaupun demikian tidak semua perencanaan tersebut berjalan sesuairencana, terkadang sesuatu yang telah kita perhitungkan dengan matang, tapi padakenyataanya kadang kala terdapat masalah yang diluar perkiraan kita, oleh karenaitulah perencanaan tersebut akan terus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu agartujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan isu-isu atau pendapat tentang perencanaan pendidikan yangdikatakan baik, tapi buruk dalam implementasinya, mungkin ada benarnyapendapat tersebut jika dilihat dari hasil yang terjadi yang berkaitan denganperencanaan pendidikan tersebut, salah satu diantara perencanaan pendidikanyang implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan adalah Program WajibBelajar 9 tahun misalnya, dimana pada Program Wajib Belajar 9 tahun ini,pemerintah pusat dalam hal ini Departeman Pendidikan Nasional, untukmenuntaskan progam wajar 9 tahun ini, pemerintah pusat memberikan bantuanpendidikan kepada siswa yang dikenal dengan BOS (Bantuan OperasionalSekolah), harapan dari Pemerintah Pusat dengan adannya program ini, makaseluruh anak bangsa yang ada diseluruh pelosok negeri ini dapatmenikmati/mengenyam pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun, tapikenyataannya program BOS tersebut, belum menunjukkan hasil yang sangatsignifikan, karena masih banyak siswa-siswa usia sekolah yang belum dapatmenikmati pendidikan sampai 9 tahun tersebut, hal ini mungkin disebabkan olehbelum mencukupinya biaya BOS yang digunakan buat siswa dalam melaksanakanpendidikannya, sehingga siswa masih dibebani biaya lagi untuk menutupikekurangan dari dana BOS tersebut, akibatnya banyak siswa-siswa yang putussekolah karena tidak sanggup menanggung biaya tambahan tersebut. Mungkinpemerintah harus memikirkan kembali besaran dana BOS tersebut, hingga dana
  • 28tersebut benar-benar dapat digunakan untuk mencukupi siswa dalammelaksanakan pendidikan dasar 9 tahun itu.B. Mutu Pendidikan rendah karena kebijakan yang berganti-ganti. Kebijakan yang sering berganti-ganti bukanlah satu-satunya penyebabrendahnya mutu pendidikan saat ini, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhirendahnya mutu pendidikan, diantara faktor-faktor tersebut misalnya adalahrendahnya kualitas/profesionalisme guru selaku tenaga pendidik, kurangnyasarana prasarana pendidikan, kurangnya perhatian orang tua/partisipasimasyarakat juga dapat menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya kualitas/profesionalisme guru dapat disebabkan karena banyaksekali guru yang tidak fokus kepada profesinya dikarenakan rendahnya incomeyang diperoleh guru tersebut, hingga mereka mengajar hanya untuk memenuhikewajiban saja, mereka tidak mempunyai beban moral atau tanggung jawab untukmencerdaskan anak didik mereka, karena yang terpenting bagi mereka adalahbagaimana mereka dapat mencari penghasilan tambahan untuk mencukupikebutuhan hidup sehari-hari. Kurangnya sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor yangmenyebabkan rendahnya mutu pendidikan, hal ini disebabkan terbatasnyaanggaran pendidikan, hingga saat ini pemerintah belum sanggup untukmerealisasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBNsebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, hingga banyak sekali program-program yang tidak dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran pendidikantersebut.Mungkin salah satu penyebab dari kebijakan pemerintah yang seringberganti-ganti, hingga menyebabkan rendahnya mutu pendidikan adalah adannyakebijakan dalam hal kurikulum yang selalu berubah-ubah hingga menyebabkanketidakpastian/kebingunan dalam melaksanakan kurikulum tersebut, seringkaliguru menjadi bingung dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah tersebut,karena dengan pergantian kurikulum tersebut, secara otomatis guru tersebut harusmenyesuaikan kembali dengan kurikulum yang baru itu, proses penyesuaian inimemerlukan waktu yang cukup lama, karena guru-guru tersebut harus memahamiisi dari kurikulum tersebut, agar dapat di implementasikan dalam kegiatan belajar
  • 29mengajar. Karena itulah perubahan kebijakan yang dilakukan ditengah jalansebaiknya seminimal mungkin kalau bisa dihindarkan, hingga tidak menjadikansalah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan.C. Visi Diknas : Insan Cerdas dan Kompetitif Sesuai dengan Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009,bahwa Depdiknas memiliki Visi yaitu : Terwujudnya Sistem Pendidikan Nasionalsebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semuawarga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehinggamampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah-ubah. Dalam pembangunan jangka panjang tahun 2025 telah dicanangkan visi yanglebih spesifik yaitu : Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. Yang dimaksuddengan Insan Indonesia Cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensifyang meliputi :a. Cerdas Spiritual, yang dapat diaktualisasikan melalui hati untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia termasuk didalamnya budi pekerti yang luhur.b. Cerdas Emosional, yang dapat diaktualisasikan melalui rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiatif akan keindahan seni.c. Cerdas Sosial, dapat diaktualisasikan melalui interaksi sosial untuk membina dan memupuk hubungan timbal balik, simpatik, demokratis dan lain-lain.d. Cerdas Intelektual, dapat diaktualisasikan melalui olah pikir supaya menjadi insan kreatif, berpengetahuan dan mempunyai daya imajinatif.e. Cerdas Kinetis, dapat diaktualisasikan melalui olahraga untuk memuwujudkan insan yang sehat, bugar dan berdaya tahan.Sedangkan makna Kompetitif adalah :a. Berkepribadian unggul.b. Bersemangat tinggi.c. Mandiri.d. Pantang Menyerah.e. Membangun dan membina jejaring.
  • 30f. Bersahabat dengan perubahan.g. Inovatif dan menjadi agen perubahan.h. Produktif dan sadar mutu.i. Berorientasi global.j. Pembelajaran sepanjang hayat. Pada dasarnya visi Depdiknas tersebut menekankan pada pendidikan yangdapat mentransformasikan dari masyarakat yang sedang berkembang menuju kemasyarakat madani, pendidikan harus terus menerus dilakukan dengan mengikutiperkembangan dan perubahan jaman.Untuk mewujudkan visinya DepartemenPendidikan Nasional memiliki 3 pilar pembangunan pendidikan yaitu :1).Pemerataan dan perluasan akses. 2). Peningkatan mutu dan relevansi serta dayasaing keluaran pendidikan. 3). Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citrapublik pengelolaan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan jika ditopang oleh beberapafaktor yaitu :1). Kurikulum yang berkelanjutan. 2). Kualitas guru yang memadai.3). Prasarana dan sarana terbangun terjaga dan berkembang terus 4). Manajemenpengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga menimbulkanpencitraan publik yang positif. Dengan adannya visi dari Depdiknas tentang Insan Cerdas yang Kompetitif,saya setuju dengan visi tersebut jika dapat dilaksanakan dan di implementasikandengan baik, karena visi itu dapat mengarahkan bangsa Indonesia kearah yanglebih dan memiliki daya saing yang tinggi dengan bangsa lain.
  • 31 BAB III METODOLOGI PENELITIAN3.1 Pendekatan yang digunakan Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap sejauh mana ImplementasiPelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Desentralisasi PembangunanTerhadap Perencanaan Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam danmemberi jawaban yang tepat terhadap masalah yang akan diteliti digunakanpenelitian kualitatif. Gambaran karakteristik yang dijelaskan tersebut sesuaidengan maksud dari penelitian ini, karena yang diamati adalah ImplementasiPelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Desentralisasi PembangunanTerhadap Perencanaan Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini apabila menggunakan pendekatan kuantitatif kurang sesuai karenapenelitian ini bersifat independent, tidak berintegrasi langsung dengan subyeksehingga akan sangat sulit sekali diungkapkan proses kegiatan yang berlangsung.Nasution (1992) mengemukakan bahwa “ Pada hakekatnya penelitian kualitatifmengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka dan berusahamemahami bahasa serta tafsiran mereka sendiri tentang dunia yang adadisekitarnya. Dengan menggunakan metode kulitatif, dapat ditemukan data yangtidak teramati dan terukur secara kuantitatif, seperti nilai, sikap mental, kebiasaan,keyakinan dan budaya yang dianut oleh seseorang atau kelompok dalamlingkungan tertentu. Demikian pula Mc. Cracken ( 1988 ) dalam Julia Brannen (1997 ) mengemukakan bahwa : “ Di dalam penelirtian kualitatif konsep dankategorilah yang dipersoalkan bukan kejadian atau frekuensinya. Dengan kata lainpenelitian kualitatif tidak meneliti suatu lahan kosong, tetapi ia menggalinya.Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dalam situasi yang wajar,langsung apa adanya tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur lain dari luarlingkungan. Untuk itu peneliti berhubungan langsung dengan situasi dan sumberdata yang akan diselidiki. Peneliti tidak menggunakan angka-angka, tetapimengumpulkan data deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian untuk mencarimakna, walaupun tidak menolak angka-angka sebagai penunjang penelitian.
  • 32Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis induktif denganmengesampingkan hipotesis awal penelitian, tetapi mencari pola , bentuk dantema-tema untuk dapat mengungkapkan data secara sistematis.3.2 Tempat dan waktu penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kantor dinas DIKPORA Kabupaten KepulauanSangihe yang teletek dikelurahan Tona 2 kecamatan Tahuna Timur KabupatenKepulauan Sangihe dengan alasan perencanaan pendidikan di Kabupatenkepulauan sangihe seluruhnya terpusat dikantor yang dimaksud dengan demikianpeneliti dapat melakukan analisis kebijakan pemerintah dibidang pendidikandalam kaitan perencanaan pendidikan yang dilakukan kantor dinas DIKPORAKabupaten kepulauan Sangihe. Penelitian ini akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari 2012sampai bulan Juni 2012. Peneliti mengawali penelitian ini dengan observasilangsung dilokasi penelitian kantor dinas DIKPORA Kabupaten kepulauanSangihe. Waktu penelitiansampai dengan penulisan laporan dilaksanakan selamalima bulan dengan tidak mengganggu keja pegawai dikantor dinas DIKPORAKabupaten kepulauan Sangihe.3.3 Data dan Sumber data Informan atau subjek penelitian ada kepala dinas DIKPORA Kabupatenkepulauan Sangihe, sekretaris dinas DIKPORA Kabupaten kepulauan Sangihe,dan kepala bidang perencanaan dinas DIKPORA Kabupaten kepulauan Sangihe.Penelitiakan berusaha mencermati para informan dengan teliti dengan caraberupaya menemukan informasi dari informan yang paling mengetahui pokokmasalah yang akan diteliti.3.4 Teknik Pengumpulan Data Metode yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalahwawancara dan observasi. Kemampuan melakukan wawancara dan observasimerupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh peneliti kualitatif. Dasarketrampilan wawancara dan observasi berperan besar dalam pelaksanaan
  • 33metodemetode yang lebih praktis (Poerwandari, 2001, h. 64). Di dalam penelitianini, akan digunakan empat macam metode pengumpulan data, yaitu: wawancara,observasi, materi audiovisual, dan dokumen. Berikut ini adalah penjelasan darimasing-masing metode yang akan digunakan dalam penelitian ini.1. Wawancara Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untukmencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksuduntuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahamiindividu berkaitan dengan topik yang diteliti (Poerwandari, 2001, h. 75).Wawancara pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu: wawancara terstruktur,semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Di dalam penelitian ini, akan digunakanwawancara dengan bentuk semi-terstruktur. Wawancara untuk penelitian ini akandilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian. Di dalamproses wawancara ada pedoman wawancara yang sangat umum, denganmencantumkan hal-hal penting yang harus ditanyakan tanpa menentukan urutanpertanyaan. Pedoman wawancara ini digunakan untuk mengingatkan mengenaiaspek-aspek yang harus dibahas sekaligus menjadi daftar pengecek aspek relevanyang perlu dibahas atau ditanyakan (Patton dikutip dalam Poerwandari, 2001, h.76). Guba dan Lincoln (dikutip dalam Moleong, 2002, h. 137) menyatakan bahwauntuk penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka. Wawancaraterbuka maksudnya adalah subjek mengetahui bahwa mereka sedangdiwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut. Di dalampenelitian ini akan digunakan jenis wawancara tersebut. Menurut Smith et al(dikutip dalam Poerwandari, 2001, h. 77) di dalam menyusun pertanyaan untukwawancara, harus diperhatikan beberapa aspek, antara lain: pewawancara harusbersifat netral, tidak diwarnai nilai-nilai tertentu, dan tidak mengarahkan.Kemudian juga perlu dihindari penggunaan istilah-istilah yang canggih, resmi,ataupun tinggi, serta perlunya menggunakan pertanyaan terbuka, bukanpertanyaan tertutup. Pertanyaan perlu diformulasikan secara jelas, sederhana,singkat, dan tidak mengandung beberapa pesan pertanyaan sekaligus. Di dalampelaksanaan wawancara, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, yaitu:menyiapkan diri menjadi penerima informasi yang baik; menghindari banyak
  • 34bicara; mencoba untuk melakukan probe, yaitu teknik tersamar untuk memancingsubjek berbicara, probe ini harus bersifat netral atau tidak mengarahkan jawabansubjek, peneliti juga perlu untuk bersikap peka dalam menghadapi subjek. Didalam pengambilan data nantinya, perlu menjalin rapport (hubungan baik) denganorang yang akan diwawancarai sekaligus menjaga netralitas data.2. Observasi Observasi dikaitkan dengan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatatfenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalamfenomena tersebut (Poerwandari, 2001, h. 70). Observasi sering dianggap mudaholeh para peneliti, padahal sebenarnya dibutuhkan latihan agar bisa mahir dalamobservasi. Alat perekam pun tidak sepenuhnya sempurna, karena kadang-kadangada proses yang tidak terekam kamera atau tape recorder. Kesulitan ini bisadiatasi dengan menyediakan lembaran - lembaran khusus untuk dicatat dilapangan. Memori peneliti sangat terbatas dan mudah terganggu denganbanyaknya informasi dari luar sehingga perlu untuk dilakukan pencatatanlangsung setelah observasi. Buford Junker (dikutip dalam Moleong, 2002, h. 127)membagi peran pengamat dalam sebuah observasi penelitian menjadi tiga. Peranyang akan digunakan adalah peran yang ketiga, yaitu subjek mengetahui bahwadirinya sedang diobservasi untuk sebuah penelitian. Oleh karena itu, diharapkansubjek tetap bisa berlaku seperti adanya dan memberikan informasi yangdiperlukan oleh pengamat sekaligus peneliti. Catatan observasi akan dilaporkansecara faktual, deskriptif dan akurat. Hasil observasi dicatat pada catatan lapangandengan menuliskan pula tanggal dan waktu pencatatan.3. Materi audiovisual Materi audiovisual adalah salah satu metode penunjang wawancara danobservasi yang sangat penting yang digunakan untuk menyimpan apa yang dilihatdan didengarkan agar lebih awet dan bisa diulang kapan saja. Peralatanaudiovisual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah recorder dankamera. Recorder akan digunakan untuk merekam wawancara dengan subjekmaupun dengan narasumber secara audio, sedangkan kamera akan digunakan
  • 35untuk mengambil beberapa foto subjek. Satu hal yang penting dalam penyiapanalat audiovisual adalah dengan benar-benar memeriksa dan menguji coba alattersebut terlebih dahulu agar nantinya dalam pelaksanaan wawancara danobservasi tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang akan merugikan peneliti sendiri.4. Dokumen Metode pengumpulan data yang keempat adalah penggunaan dokumen.Dokumen yang akan digunakan adalah dokumen publik yang sifatnya resmi,seperti SK pengangkatan CPNS, SK pengangkatan PNS, SK kenaikan pangkatdan golongan, dan juga ijazah tanda lulus kuliah. Penggunaan dokumen bisadigunakan untuk bukti keberadaan subjek dan analisis data (Poerwandari, 2001, h.69).3.5 Analisis Data Data penelitian kualitatif tidak berbentuk angka, melainkan narasi,deskripsi,cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, ataupun bentuk-bentuk datanonangka lainnya. Ketika wawancara dan observasi, maka akan didapatkan datamentah yang harus dianalisis. Analisis data ini akan tergantung pada pengetahuanyang dimiliki oleh masing-masing peneliti. Pengetahuan kita nantinya akanmenunjuk pada empat arah, yaitu: pengetahuan teoretis, pengalaman di lapangan,pengetahuan akan konteks, dan pengetahuan teknik analisis data (Moleong, 2002,h. 190). Di dalam analisis data, ada urutan-urutan yang bisa dilakukan untukmenganalisis data. Urutan-urutan tersebut adalah sebagai berikut:1. Membuat dan mengatur data yang sudah dikumpulkan Pengolahan atau analisis data dimulai dengan mengorganisasikan ataumengatur data. Pengaturan data yang sistematis akan menguntungkan karena akandiperoleh kualitas data yang baik. Proses selanjutnya adalah mendokumentasikananalisis yang dilakukan, serta menyimpan data dan analisis yang berkaitan dalampenyelesaian penelitian. Hasil wawancara danobservasi akan ditranskripsikan dandalam transkrip hasil wawancara dituliskan dengan teratur. Pengaturan data inilahyang bisa membantu dalam analisis data berikutnya.
  • 362. Membaca dengan teliti data yang sudah diatur Transkrip yang telah disusun dibaca dan diperiksa kembali. Proses iniumumnya disebut koding. Koding dimaksudkan untuk dapat mengorganisasi danmensistemasikan data secara lengkap dan mendetail sehingga data dapatmemunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari. Oleh karena itu, akandidapatkan insight tentang tema-tema penting dalam pernyataan subjek. Semuapeneliti kualitatif menganggap bahwa koding ini sebagai tahap yang penting,karena dengan demikian bisa didapatkan makna dari data yang dikumpulkannya.3. Deskripsi pengalaman peneliti di lapangan Pada bagian awal analisis, akan dideskripsikan pengalaman peneliti dilapangan. Deskripsi pengalaman ini dimaksudkan untuk menggambarkan situasipenelitian dan konteks yang dapat membantu dalam memahami pernyataan-pernyataan subjek.4. Horisonalisasi Langkah yang berikutnya dilakukan adalah dengan memeriksa kembalitranskrip wawancara yang telah dibuat. Pemeriksaan ini dilakukan untukmengidentifikasikan ucapan-ucapan yang relevan dan tidak relevan bagipenelitian ini. Salah satu cara yang nantinya akan digunakan adalah denganmenebalkan ucapan-ucapan subjek yang sesuai dengan penelitian ini. Hasilidentifikasi ini nantinya akan ditulis terpisah dalam kolom yang lain.5. Unit-unit makna Unit-unit makna akan terus ditentukan dengan terus melakukan dan merevisihasil koding. Berdasarkan keseluruhan transkrip, diharapkan bisa ditemukanbeberapa unit makna.6. Deskripsi tekstural Unit-unit makna yang telah ditemukan, nantinya akan dideskripsikan.Deskripsi pertama yang akan dilakukan adalah deskripsi tekstural, yaitu deskripsi
  • 37yang didasarkan pada ucapan subjek yang asli/orisinil/harfiah/verbatim. Ucapan-ucapan subjek ini bisa didapatkan dari horisonalisasi.7. Deskripsi struktural Deskripsi struktural adalah deskripsi kedua yang harus dilakukan dalammelakukan analisis data penelitian kualitatif. Deskripsi struktural nantinya akanberisi interpretasi atau penafsiran peneliti terhadap ucapan/perkataan subjek yangverbatim. Oleh karena itu, deskripsi struktural ini bisa juga ditulis sesudah ucapanverbatim subjek.8. Makna/esensi Pada bagian ini, yang akan dilakukan adalah mencari inti atau makna atauesensi dari pengalaman subjek. Pemberian makna atau inti ini didapatkandarikeseluruhan unit-unit makna, deskripsi tekstural, dan deskripsi struktural.Dengan demikian, diri pengalaman subjek dapat dipahami sebenar-benarnya.3.6 Verifikasi Data Verifikasi mempunyai makna yang hampir sama dengan konsep validitas danreliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Verifikasi merupakan upaya untukmenunjukkan bahwa penelitian ini sudah berjalan dengan benar. Verifikasidisebut juga trustworthiness (kelayakan data) atau keabsahan data. Lincoln danGuba (Moleong, 2002, h. 173) mengemukakan empat macam standar verifikasi,yaitu: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmbilitas. Dalam tiapstandar itu, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menunjangnya. Berikut iniadalah teknik yang akan digunakan peneliti dalam verifikasi data.1. Kredibilitas Kredibilitas disebut juga sebagai taraf kepercayaan. Kredibilitas ini digunakanuntuk melihat apakah penelitian yang dilakukan sudah berjalan dengan benar ataubelum. Ada beberapa hal akan dilakukan untuk menunjang kredibilitas, yaitu:
  • 38a. Keterlibatan dan pengalaman berkesinambungan Pada bagian ini, ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhikredibilitas. Kegiatan tersebut antara lain:1) Survai dan terlibat langsung di lapangan untuk membangun rapport dengan subjek penelitiannya.2) Mempelajari lingkungan sosial dan budaya di lingkungan subjek.3) Merasa yakin pada diri sendiri bahwa penelitian yang akan dilakukan benar- benar bisa dilanjutkan.b. Triangulasi Triangulasi berarti bahwa peneliti berusaha mencari sumber dari berbagaisudut pandang. Hal ini diperlukan untuk melakukan pengecekan mengenaikebenaran penelitian yang dilakukan. Berbagai macam sudut pandang ini akandiperoleh dari: buku-buku, para tokoh/pakar yang berkompeten, peneliti-penelitilain, dan keluarga subjek.c. Peer debriefing atau p eer review Peer sering diartikan sebagai teman sejawat atau teman sebaya, maka peerdebriefing atau peer review dapat diartikan sebagai pengecekan hasil penelitianoleh teman sebaya. Teman sebaya yang diharapkan adalah teman yang bisamemeriksa persepsi, insight, dan analisis yang dibuat oleh peneliti. Oleh karenaitu, akan dibutuhkan teman yang mempunyai pandangan atau pemahaman umumakan penelitian ini.d. Cek anggota ( m ember check ) Cek anggota dilakukan dengan cara peneliti kembali datang menemuiresponden atau subjek penelitiannya untuk memeriksa kebenaran data daninterpretasi yang dilakukan oleh peneliti. Cara ini diperlukan agar tidak terjadikekeliruan peneliti dalam mengartikan dunia pengalaman subjek. Kekeliruanpenafsiran ini terjadi karena ketidaksesuaian peneliti dalam mengartikan duniapengalaman subjek dengan kejadian atau apa yang benar-benar dialami olehsubjek.
  • 392. Transferabilitas Transferabilitas disebut juga daya transfer atau kemampuan hasil penelitianuntuk ditransfer pada situasi lain. Manfaat dari transferabilitas ini adalah penelitidapat membantu pembaca untuk melihat kemungkinannya menerapkannya dalamsituasi lain yang mirip. Oleh karena itu, tranferabilitas sering disebutgeneralisabilitas, yaitu kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasikan padasubjek lain yang mirip. Ada beberapa cara yang akan dilakukan peneliti untukmenunjang transferabilitas, yaitu:a. Deskripsi yang tebal Penelitian kualitatif membutuhkan deskripsi yang mendetail, oleh karena itulaporannya biasanya lebih tebal. Deskripsi yang mendetail ini akan memberi lebihbanyak kesempatan pada hasil penelitian kita untuk ditransfer pada situasi lainyang mirip.b. Sampling purposif dengan karakteristik subjek yang jelas Jika karakteristik subjek dibuat dengan jelas, maka hasil penelitian kita akansemakin mungkin ditransfer atau digeneralisasikan pada subjek lain yangmempunyai karakteristik yang hampir sama.3. Dependabilitas Dependabilitas adalah daya konsistensi dari hasil penelitian kita. Standar inipenting karena digunakan untuk menyakinkan pembaca bahwa penelitian kitakonsisten. Dependabilitas diartikan bahwa penelitian kita dapat diulang padasubjek yang sama/mirip dalam konteks yang sama/mirip dan dengan hasil yangsama/mirip pula. Ada satu hal yang penting untuk dilakukan untuk menunjangdependabilitas, yaitu audit eksternal. Audit eksternal dilakukan dengan caramenemui konsultan atau auditor, yang memahami metode penelitian kualitatif,untuk memeriksa proses dan hasil penelitian kita agar penelitian ini tidakdianggap subjektif. Audit eksternal yang akan dilakukan adalah dengan dosenpembimbing.
  • 404. Konfirmabilitas Konfirmabilitas disebut juga daya kenetralan. Konsep konfirmabilitasdiusulkan untuk mengganti konsep tradisional tentang objektivitas (Poerwandari,2002, h. 174). Secara sederhana, konfirmabilitas dapat diartikan sebagaikemampuan hasil penelitian untuk disetujui atau dinyatakan tidak bias. Adabeberapa penunjang konfirmabilitas agar penelitian ini dikatakan tidak bias, yaitu:a. Data mentah hasil wawancara yang meliputi hasil rekaman dan catatan – catatan di lapangan. Data mentah ini digunakan sebagai bukti yang akan ditunjukkan pada dosen pembimbing.b. Proses analisis yang benar dari horisonalisasi sampai makna/esensi.c. Pembahasan yang benar dalam Bab 5, untuk menghadapkan hasil analisis penelitian ini pada teori atau penelitian lain. Hasil analisis dari penelitian ini, bisa menguatkan atau bahkan melemahkan hasil penelitian lain.d. Pemeriksaan materi audiovisual yang berkaitan dengan proses wawancara dan observasi.e. Pemeriksaan asumsi pribadi, yaitu dosen pembimbing melihat apakah peneliti telah berhasil melakukan bracketing atau belum. Ada satu cara yang bisa digunakan untuk memeriksa asumsi pribadi itu, yaitu dengan analisis kasus negatif. Analisis kasus negatif dilakukan dengan mencari - cari kelemahan dari hasil pekerjaan peneliti sendiri.
  • 41 DAFTAR PUSTAKAAbdurrahmansyah. (2001). Desentralisasi: Harapan dan tantangan bagi dunia pendidikan.Achmad Budiyono, M. Irfan, &Yuli Andi. (1998). Evaluasi pelaksanaan kebijakan uji coba otonomi daerah. Jurnal Penelitian Ilmu -Ilmu Sosial, PPS Universitas Brawijaya,2, 209-218.Alisjahbana, A.S. (2000). Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Jurnal Analisis Sosial, AKATIGA,1,29-38.Arbi Sanit. Et al. (2000). Penelitian paradigma baru hubungan pusat daerah di Indonesia: Format otonomi daerah masa depan.Jakarta: Laporan penelitian.Azyumardi Azra. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.Depdiknas. (2001). Desentralisasi Pendidikan. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan.________. 2002. Memiliki Wawasan Tentang Model-Model Perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota. (Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota).________. 2002. Menyerasikan Perencanaan Pendidikan Tingkat Mikro dan Makro.________. 2002. Mengembangkan Kebijakan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota.Dodi Nandika. 2007. Pendidikan di tengah gelombang perubahan. Jakarta: LP3ES.Djaenuri. 2003. Hubungan Pusat dan Daerah, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka : Jakarta.Engkoswara, H., & Komariah, A. 2010. Administrasi Pendidikan. Alfabeta : Bandung.Fattah, Nanang (2000), Manajemen Berbasis Sekolah : Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Kemandirian Sekolah. Bandung : CV Andira_____________ 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
  • 42_____________ (2000) Manajemen Berbasis Sekolah : Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung : Rosda Karya____________. (2004) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung : Pustaka Bani Quraisy____________. (2006) Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung : Rosda KaryaGeorge R. Terry & Leslie W. Rue (1999), Dasar-Dasar Manajemen, Alih Bahasa G. A. Ticoalu. Jakarta : Bumi AksaraHasbullah (2006). Otonomi Pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta : RajawaliHadi, Sutrisno. 1991. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.Hadiyanto. (2004), Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia. Jakarta : Rineka CiptaHasibuan, Malayu S.P. 1989. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Haji Masagung.Himpunan Peraturan Perundang – undangan. 2008. Standar Nasional Pendidikan. Fokusmedia : BandungHimpunan Peraturan Perundang – undangan. 2000. UU Otonomi Daerah 1999. Citra Umbara : Bandung.Husaini, Usman. 2006. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta.Ihsan, F. 2010. Dasar – dasar Kependidikan komponen MKDK. Rineka Cipta : Jakarta............... 2010. Filsafat Ilmu. Rineka Cipta : Jakarta.Kambey, D. 2010. Landasan Teori Administrasi/Manajemen. Ganesha Nusantara : JakartaKatono, K. 1997. Tinjauan Politik mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pradnya Paramita : JakartaRanupandojo. H, 1987.Teori dan konsep Manajemen.UPP AMPYKPN : Yogyakarta
  • 43Rifai, M. 2011. Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik hingga Modern, Ar-RUZZMEDIA : YogyakartaRohman, A. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Laksbang Mediatama : YogyakartaRosyada, D. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis, KencanaTirtarahardja, U., dan La Sulo L. 2008. Pengantar Pendidikan. Rineka Cipta : Jakarta.Widjaya. 1995. Administrasi Kepegawaian. Rajawali Pers : Jakarta.Wiiliams, Gareth. 1977. Towards Lifelong Education: A New Role for Higher Education Institutions. Paris : UNESCO