Materi legalitas perusahaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Materi legalitas perusahaan

on

  • 11,836 views

Tugas Pengantar Hukum dan Bisnis -- Semester II STIE Pelita Indonesia

Tugas Pengantar Hukum dan Bisnis -- Semester II STIE Pelita Indonesia

Statistics

Views

Total Views
11,836
Views on SlideShare
11,831
Embed Views
5

Actions

Likes
1
Downloads
204
Comments
1

2 Embeds 5

https://twitter.com 3
http://www.docseek.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • JASA PENGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    “Corporate Legal services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034 Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Email: legal@saranaizin.com

    JASA PERNGURUSAN PERIZINAN EXPORT IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM
    - URUS NIK EXPORT IMPORT
    - URUS NPIK
    - URUS IT ELEKTRONIKA
    - IT PAKAIAN JADI
    - IT ALAS KAKI
    - IT MAKANAN DAN MINUMAN
    IT OBAT TRADISINAL DAN HERBAL
    - URUS IP PLASTIK, IP BESI/BAJA, IP TEKSTIL
    - URUS PI BARANG MODAL BUKAN BARU
    - URUS ETPIK
    - URUS SKPLBI BARANG / LABEL PRODUK IMPORTIR
    - URUS POSTEL

    JASA PENGURUSAN LEGAL SERVICES
    - URUS PENDIRIAN PT – PERSEROAN TERBATAS
    - URUS PENDIRIAN PMA
    - URUS IZIN PRINSIP
    - URUS PENDIRIAN CV
    - URUS PENDIRIAN UD
    - URUS IZIN PRINSIP PERLUASAN
    - URUS SIUP
    - URUS TDP
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Materi legalitas perusahaan Materi legalitas perusahaan Document Transcript

  • Bab I PendahuluanI.1 Latar Belakang Belakangan ini, pemerintah Indonesia mulai menganjurkan masyarakatnya yang termasuk usiakerja untuk lebih memilih berwirausaha demi mengurangi jumlah pengangguran yang membludak danmenciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk masyarakat lainnya. Bentuk wirausaha yangdipilih nantinya pasti akan membutuhkan adanya pengakuan identitas oleh masyarakat di sekitarnya.Dalam rangka mendapatkan pengakuan (legalitas) tersebut, kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil untuk memperolehnya.I.2 Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan legalitas perusahaan ? 2. Apa saja bentuk legalitas suatu perusahaan(badan usaha) ? 3. Bagaimana cara memperoleh legalitas tersebut ? 4. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya suatu legalitas?I.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian legalitas perusahaan. 2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk legalitas suatu perusahaan. 3. Untuk mengetahui cara memperoleh legalitas perusahaan. 4. Untuk mengetahui berbagai manfaat yang diperoleh dengan adanya legalitas. 1
  • I.4 Manfaat 1. Dapat menambah wawasan bagi para pembaca. 2. Dapat dijadikan referensi untuk proses penulisan selanjutnya. 3. Dapat memenuhi tugas yang diberikan dosen/pengajar. Bab II PembahasanII.1 Pengertian Legalitas Perusahaan Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karenalegalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakuioleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang danperaturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sahdi mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaanunsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikanizin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkandengan isu-isu penertiban atau pembongkaranII.2 Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu: 1. Nama Perusahaan 2. Merek 2
  • 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 4. Izin Usaha Industri (IUI)II.3 Cara Memperoleh Legalitas Perusahaan 1. Nama Perusahaan Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanyayang melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikansebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Nama perusahaan dapat diberi dengan cara sebagai berikut: a. Berdasarkan nama pribadi pengusaha, b. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya, c. Berdasarakan tujuan didirikannya. Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Asas-asastersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi, b. Pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi, c. Larangan memakai nama perusahaan orang lain, d. Larangan memakai merek orang lain, e. Larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan. Setiap nama perusahaan harus disahkan, dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris,diumumkan di Berita Negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Apabila tidak ada keberatan 3
  • dari pihak lain, maka nama tersebut telah legal untuk digunakan oleh perusahaan tersebut. Sedangkanbila ada pihak yang menyangkal, lalu pihak tersebut mengajukan keberatan tertulis kepada MenteriPerdagangan yang kemudian akan diberitahukan kepada perusahaan yang bersangkutan. Jika alasankeberatan pihak lain tadi dapat diterima, maka menteri akan membatalkan pendaftaran yang beratetidak mengesahkan nama perusahaan tersebut. 2. Merek Menurut Pasal 1 UU no. 15 Taun 2001: Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 1) Syarat dan Tata Cara Permohonan Menurut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001: a. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. c. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan / atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam surat permohonan harus dicantumkan: a) Tanggal, bulan, dan tahun; b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; 4
  • c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek melalui kuasa; d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakna unsur- unsur warna; e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 2) Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan permohonan akan diperiksa oleh Direktur Jenderal. Jika ada kekuranganpersyaratan, akan diberikan waktu dua bulan untuk melengkapinya sejak tanggal pengiriman. Bilasudah lengkap, akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan. Selanjutnya, dalam jangkawaktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan, surat akan kepada pemeriksa untukdilakukan pemeriksaan substantif, yaitu sutau pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonanpendaftaran merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan termasuk permohonan yangharus ditolak. Menurut Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebutmengandung salah satu unsur: a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. b. Tidak meiliki daya pembeda. c. Telah menjadi milik umum. d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Menurut Pasal 6, permohonan harus ditolak jika merek: a. Terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan : 5
  • • Merek orang lainyang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; • Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis; dan • Indikasi-geografis yang sudah terkenal. b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum tang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulus yang berhak. c. Merupakan tiruan, menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara, lembaga nasional maupun internasioanal, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. d. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jika permohonan tersebut memiliki salah satu unsur di atas, maka akan diberitahukan secaratertulis kepada pemohon bahwa mereknya tidak dapat didaftar atau ditolak. Pemohon dapatmengajukan keberatan dalam jangka waktu tiga puluh hari atas penolakan tersebut. Jika keberatanditerima, maka pengumuman akan dilakukan. Sedangkan jika tidak diterima, maka aka ditetapkan suratkeputusan penolakan tentang permohonan pendaftatan. 3) Pengumuman Menurut Pasal 25 UU No. 15 Tahun 2001, pengumumam dilakukan dengan mencantumkan: a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek dan kuasanya. b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya. c. Tanggal penerimaan. d. Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. 6
  • e. Contoh merek. Pengumuman harus berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan: a. Menempatkannya dalam Berta Resmi Merek yang diterbitka secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal. 4) Keberatan dan Sanggahan atas Pendaftaran Merek Berdasarkan Pasal 24 UU No. 15 Tahun 2001, setiap pihak dapat mengajukan keberatan selamajangka waktu tiga bulan terhadap merek secara tertulis, dengan alasan serta disertai bukti yang kuat.Terhadap hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kembali. (Pasal 26) Direktorat Jenderal harus mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon dalam jangkawaktu empat belas hari sejak diterimanya keberatan, dan pemohon harus membalas surat tersebutdisertai sanggahan dalam jangka waktu paling lama dua bulan, 5) Sertifikat Merek Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonanpendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak merek didaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM),sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek, menurut ketentuan Pasal 28 adalah 10tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan tersebut dilakukan 12 bulansebelum berakhirnya jangka waktu merek tersebut dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama,yaitu 10 tahun. Sertifikat tersebut memuat: a. Nama dan alamat lengkap pemilik atau kuasanya merek yang didaftar; b. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan; c. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; 7
  • d. Etiket merek yang didaftar; e. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; f. Jangka waktu berlakunya merek. 6) Pengalihan Atas Merek Terdaftar a. Pengalihan Hak Menurut ketentuan Pasal 40 UU No. 15 Tahun 2001, hak atas merek terdaftar dapat beralih ataudialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan olehperaturan perundang-undangan. Pengalihan ini wajib dimohonkan pencatatannya ke Dirjen HaKI untukdicatat di Daftar Umum Merek, apabila tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. b. Lisensi Demikian pula halnya, menurut ketentuan Pasal 43-48 UU No. 15 Tahun 2001, pemilik merekterdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan keDirjen HaKI, di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan memberikan lisensikepada pihak lainnya. Pemilik merek terdaftar berhak terhadap royaltinya. 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki Surat IzinPerusahaan Dagang (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjukkepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaankecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan . Untuk memperoleh SIUP, perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI), yaitudaftar isian yang memuat perincian data perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan pengusahajuga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi . 8
  • SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilikperusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan maka ia harus menunjukpenanggung jawab/ kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat SIUPditerbitkan. 1) Tata Cara dan Prosedur Mengajukan SIUP Pemilik/penanggung jawab perusahaan harus mengisi dan menandatangani SPI dan melampirinyadengan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Salinan/copy Surat Pendirian Perusahaan / Akte Notaris dan pengesahan dari Departemen Kehakiman atau instansi yang berwenang bagi perusahaan berbadan hukum. b. Salinan/copy Surat Pendirian Perusahaan / Akte Notaris yang terdaftar pada Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang berbentuk persekutuan. c. Salinan/copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah bila diwajibkan oleh UU Gangguan/Hinder Ordonnantie (HO) dan bagi yang tidak disyaratkan cukup dengan Surat Keterangan Tempat Usaha dari pejabat setempat. d. Copy KTP pemilik pemilik/penanggung jawab perusahaan. e. Pas foto dua lembar ukuran 3 x4 dari pemilik/pengurus perusahaan. f. Copy bukti pembayaran Uang Jaminan dan Biaya Administrasi. No Golongan Usaha Perdagangan Uang Jaminan Uang Administrasi 1. Perusahaan Dagang Kecil Rp 5.000 Rp 10.000 2. Perusahaan Dagang Menengah Rp 40.000 Rp 30.000 3. Perusahaan Dagang Besar Rp 70.000 Rp 60.000 Permohonan untuk mendapatkan SIUP , akan mendapat keputusan persetujuan atau penolakandalam waktu selambat-lambatnya 7 hari terhitung mulai tanggal permohonan SIUP diterima olehpejabat yang menangani perizinan untuk pulau Jawa dan Bali, dan 14 hari untuk di luar Jawa dan Bali 9
  • kecuali untuk daerah-daerah Riau Kepulauan, pedalaman Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, danIrian Jaya selambat-lambatnya 30 hari. Bahwa cepat atau lambatnya pengajuan, penanganan, dan pengeluaran SIUP, dipengaruhi olehfaktor-faktor prasarana dan sarana transportasi, komunikasi, serta keadaan alam dan geografi, makabatas waktu pemberian persetujuan atau penolakan, atas permohonan izin usaha (SPI) ialah pejabat-pejabat yang menangani perizinan diterapkan secara berbeda-beda untuk tempat-tempat di pulau Jawadan Bali dengan daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Bali, lebih-lebih untuk daerah-daerah Riau,pedalaman-pedalaman Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya. Batas-batas waktutersebut terhitung mulai Surat Permohonan Izin Usaha (SPI) yang dilampiri dengan dokumen-dokumenyang lengkap itu diterima secara resmi oleh pejabat yang menangani perizinan. Bila permohonan SIUP ditolak, maka alasan-alasan penolakan dijelaskan secara tertulis kepadapemohon oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pemohon SIUP yang ditolak, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepadapejabat yang kedudukannya setingkat lebih tinggi dari pejabat yang menolak permohonan tersebutselambat-lambanya 14 hari sejak diterimanya penolakan. SIUP dapat diberikan secara otomatis pada perusahaan milik negara, koperasi, dan perusahaandagang kecil golongan ekonomi lemah yang tidak berbentuk koperasi. Permohonan izin usahaperdagangan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang dibentuk berdasarkanperaturan perundangan yang berlaku atau koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum secaraotomatis diberikan SIUP dalam arti tidak ditolak. 2) Pembekuan dan Pencabutan SIUP SIUP dapat dibekukan dalam hal perusahaan yang bersangkutan: a. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, yang didasarkan bukti adanya pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengadilan. 10
  • b. Telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP karena melanggar ketentuan: • Tidak melaporkan mengenai penghentian kegiatan usahanya / penutupan perusahaannya, termasuk kantor cabang / perwakilan perusahaan. • Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang / perwakilan perusahaan. • Tidak memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. • Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan permintaan tertulis dar Kantor Pelayanan Pajak setempat. Jangka waktu pembekuan SIUP paling lama satu tahun, kecuali masih dalam proses pemeriksaanbadan peradilan. Pembekuan ini dilakukan oleh Kepala Kanwil DepDag atau Kepala Kantor DepDagyang menerbitkan SIUP, atau yang mewakili dengan menerbitkan SK. SIUP yang dibekukan dapat dicairkan apabila: a. Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. SIUP dicabut apabila perusahaan pemegangnya: a. Telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu: • Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh SIUP. • Menyalahgunakan SIUP yang menyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP-nya. 11
  • • Melanggar larangan di bidang perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencabutan SIUP dilaksanakan oleh Kepala Kanwil DepDag atau Kepala Kantor DepDag yangmenerbitkan SIUP, atau yang mewakilinya dengan menerbitkan SK. Perusahaan yang telah dicabutSIUP-nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP baru setelah satu tahun sejaktanggal pencabutan dan apabila disetujui permohonannya tersebut, diperlakukan sebagai perusahaanbaru. 4. Izin Usaha Industri (IUI) Selain perusahaan perdagangan barang dan/atau jasa, ada pula perusahaan industri. Sama halnyadengan perusahaan perdagangan, perusahaan industri pun juga harus memiliki surat izin yaitu SuratIzin Industri (IUI). Setiap pendirian perusahaan industri baru atau perluasan wajib memperoleh IUI. Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap Persetujuan Prinsip yang diberikan kepada perusahaanindustri untuk dapat langsung melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan /instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan termasuk dimulainya kegiatan produksi percobaan. IUIberlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan berproduksi. Adapun IUI terdiri atas: a. Izin Tetap, yaitu yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah siap berproduksi secara komersial. b. Izin Perluasan, yaitu yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis industri atau komoditi yang diizinkan. 1) Pengajuan Permohonan dan Pemberian IUI a. Persetujuan Prinsip Persetujuan prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial. 12
  • Permohonan Persetujuan Prinsip yang wewenang pemberiannya izin usahanyadilimpahkan oleh Menteri kepada Dirjen Pajak atau Ka Kanwil Departemen Perindustrian,diajukan langsung oleh pemohon kepada Dirjen atau Ka Kanwil Departemen Perindustrianyang bersangkutan. Setelah permohonan tersebut diterima, dalam 14 hari kerja pihak yang bersangkutan akanmengeluarkan Persetujuan Prinsip yang dimaksud atau menolaknya. Persetujuan Prinsiptersebut: • Dapat diubah sesuai dengan permohonan dari yang bersangkutan • Berlaku selama jangka waktu tiga tahun, dapat diperpanjang oleh pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari Menteri Perindustrian untuk mengeluarkan IUI. • Batal dengan sendirinya apabila selambat-lambatnya tiga tahun, pemohon tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pabrik. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, pengusaha harus menyampaikan informasikemajuan pembangunan proyeknya setiap satu tahun sekali, paling lambat tanggal 31 Januaripada tahun berikutnya. b. Izin Tetap Permohonan Izin Tetap bagi jenis industri yang wewenang pemberian IUI-nyadilimpahkan oleh Menteri kepada Dirjen atau Ka Kanwil Departemen Perindustrian makapermohonan tersebut diajukan langsung oleh pemohon kepada pihak yang bersangkutan. Dalamhal pembangunan fisik pabrik telah selesai dan siap melaksanakan kegiatan berproduksikomersial, perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Tetap kepada pihak yangbersangkutan. Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak penerimaan permohonan, akan dilakukanpemeriksaan ke lokasi guna memastikan kesiapan pabrik untuk berproduksi komersial. Hasilpemeriksaan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 13
  • hari kerja setelah pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan tersebut di atas tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi komersial kepada pihak yang bersangkutan. Dalam jangka waktu 14 ahri kerja sejak penerimaan laporan hasil pemeriksaan dimaksud di atas ataupun pernyataan bahwa pemeriksaan tidak dilaksanakan tersebut di atas, pihak yang bersangkutan megeluarkan IzinTetap atau menundanya dengan pernyataan tertulis berdasarkan pertimbangan belum siapnya pabrik berproduksi secara komersial. c. Izin Perluasan Perusahaan yang telah meiliki Izin Tetap, wajib memiliki Izin Perluasan apabila: • Melakukan kegiatan penambahan kapasitas produksi di atas 30% dari kapasitas terpasang yang telah diizinkan di luar jenis industri yang bersangkutan. • Melakukan perluasan dan atau diversifikasi produk di luar jenis industri yang bersangkutan , sepanjang jenis atau komoditi industri tersebut tidak termasuk dalam daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Permohonan Izin Perluasan disampaikan langsung oleh direksi perusahaan ke Dirjen Departemen Perindustrian . jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain yang disertai dengan surat kuasa asli. Permohonan tersebut akan diproses maksimal dalam waktu tiga hari kerja.2) Pencabutan IUIIUI dapat dicabut dalam hal: a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan Industri b. Tidak menyampaikan informasi industri secara berturut-turut tiga kali atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar 14
  • c. Melakukan pemindahan lokasi usaha tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan d. Melakukan pemindahtanganan hak atas IUI tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan Pencabutan IUI dilakukan setelah dikeluarkan: a. Peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing dua bulan b. Membekukan IUI ntuk jangka waktu enam bulan sejak dikeluarkan Penetapan Pembekuan kegiatan usaha industri . pembekuan dapat dicairkan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan melakukan perbaikan selama masa pembekuan tersebut. Terhadap pencabuatn IUI, perusahaan dapat mengajukan banding kepada Menteri atau Dirjenynag bersangkutan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Surat Pencabutan IUI. Dan pihaktersebut dapat menerima atau menlak permohonan banding dalam jangka waktu 30 hari kerja sejakditerimanya permohonan banding tersebut.II.4 Manfaat Legalitas Perusahaan Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, amka akan diperolehbeberapa manfaat diantaranya: 1. Sarana perlindungan hukum Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhidar dari tindakan pembokaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya 2. Sarana Promosi 15
  • Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. 3. Bukti kepatuhan terhadap hukum Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturanhukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. 4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumenhukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinyauntuk sarana pengembangan usaha. 5. Mempermudah pengembangan usaha Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya.Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank. Bab III PenutupIII.1Kesimpulan Suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun perusahaan industri, dalammenjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaantersebut. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan bermacam-macam disesuaikan dengan bidang dan jenis 16
  • kegiatan perusahaan tersebut, diantaranya Nama Perusahaan, Merek, Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP), dan Izin Usaha Industri (IUI). Dengan dimilikinya dokumen-dokumen pelegalan perusahaan, maka akan didapat beberapamanfaat diantaranya dalam hal perlindungan dari tindakan hukum yang berhubungan dengan masalahperizinan, dalam hal promosi produk, dalam hal bukti kepatuhan terhadap hukum, dalam halpermudahan mendapatkan proyek, dan dalam hal permudahan mendapatkan pinjaman dana unutkperluasan perusahaan maupun kegiatan lainnya.III.2Saran Maka dari itu, berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan yang diperolehnantinya, seorang pengusaha harus mengurus legalitas perusahaannya. Dengan proses yang tidakterlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, pengusaha sudah mendapatkan jaminankeberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelegalan itu tidak diurus, nantinya pengusaha itu sendiriyang akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya. Selain merasa terancam dengan penertibanoleh pihak berwajib, mereka juga akan eksulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebihbaik. 17