Your SlideShare is downloading. ×
Hubungan antara hukum dan politik terhadap ekonomi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Hubungan antara hukum dan politik terhadap ekonomi

22,055
views

Published on

Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi -- Semester I D3 Akuntansi STIE Pelita Indonesia

Tugas Pengantar Ilmu Ekonomi -- Semester I D3 Akuntansi STIE Pelita Indonesia

Published in: Business

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
22,055
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
281
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Bab I PendahuluanI.1 Latar Belakang Akhir-akhir ini, permasalahan yang terjadi di sekitar kita, baik itu dalam kontekskenegaraan maupun dalam konteks kemasyarakatan, menjadi semakin kompleks.Masalah dalam satu bidang pasti akan berdampak pada bidang lainnya. Apabila kitatidak mengetahui bagaimana implikasi dari tindakan yang kita ambil terhadap bidanglainnya, maka akan terjadi kekacauan dalam keberlangsungannya. Oleh karena itu,makalah ini disusun agar kita memahami bagaimana hubungan dan pengaruh dari bidanghukum dan politik terhadap bidang ekonomi, agar kita tahu dampak ekonomi seperti apayang akan muncul dalam tindakan hukum dan politik.I.2 Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan hukum ? 2. Apa saja unsur-unsur dari hukum ? 3. Bagaimana hubungan hukum dengan ekonomi ? 4. Apakah yang dimaksud dengan politik ? 5. Bagaimana hubungan politik dengan ekonomi?I.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian hukum 2. Untuk mengetahui unsur-unsur hukum 3. Untuk mengetahui hubungan hukum dan ekonomi 4. Untuk mengetahui pengertian politik 5. Untuk mengetahui hubungan politik dan ekonomiI.4 Manfaat 1. Dapat menambah wawasan bagi para pembaca 2. Dapat dijadikan referensi untuk proses penulisan selanjutnya 3. Dapat memenuhi tugas yang diberikan dosen/pengajar 1
  • 2. Bab II PembahasanII.1 Pengertian Hukum Menurut Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul “Inleiding totde studie van het Nederlandse Recht” (Pengantar Ilmu Hukum), bahwa tidak mungkinmemberikan suatu defenisi tentang apakah yang disebut hukum itu. Jikalau kitamenanyakan apakah yang dinamakan hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanyapersesuaian pendapat. Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan defenisi yang tepat, ialahkarena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidakmungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam satu defenisi. Akantetapi, walaupun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apakahhukum itu, namun Drs. E. Utrecth, SH. telah mencoba membuat suatu batasan, yangmaksudnya sabagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: “Hukum adalah himpunanperaturan-peraturan (perintah-peritah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertibsuatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.”II.2 Unsur-Unsur Hukum Apa yang dimaksud dengan hukum di sini tidak hanya berupa serangkaian kaidah,tetapi juga lembaga, proses, serta sikap masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian,tulisan ini melihat hukum sebagai suatu sistem dan sekaligus sebagai "an operating unit"yang mengisyaratkan adanya gerak dinamik dari hukum, dalam arti mengandung pulaaspek-aspek yang berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat,Pandangan ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Friedman yang menyatakanbahwa dalam setiap sistem hukum memiliki tiga unsur utama: 1. Substansi hukum (legal substance), terdiri dari seperangkat kaidah hukum yang menyangkut kaidah hukum tertulis (written law), yang lazim disebut peraturan 2
  • 3. perundang-undangun, dan kaidah hukum yang tidak tertulis (unwritten law).Apabila hukum dilihat dari aspek substansi, dapat dikemukakan bahwa hukumyang kini berlaku di Indonesia beraneka ragam, yang dapat dibedakan ke dalam:a. Kaidah hukum adat, yaitu hukum yang sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Suatu aspek yang belum dimanfaatkan secara maksimal dari kaidah hukum adat adalah mengenai cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah. Cara penyelesaian ini sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa, terutama di bidang perdagangan dan bisnis. Sifat kekeluargaan akan mengembalikan suasana keseimbangan di antara pihak yang bersengketa untuk terus mempertahankan dan melanjutkan hubungan bisnis di antara mereka. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan yang dikenal dalam masyarakat adat. Selain itu, juga menghemat waktu dan biaya yang sangat penting bagi dunia usaha, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dikenal sangat tidak sederhana, tidak murah dan tidak pula cepat.b. Kaidah peraturan perundang-undangan, memiliki beberapa ciri antara lain: - Pertama, peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang diciptakan secara sadar dan sengaja untuk mengatur kehidupan sosial. Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan ekonomi, dapat dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan sesuai yang dibutuhkan. - Kedua, peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali, serta tidak bersifat diskriminatif karena kaidahnya bersifat umum. Kaidah peraturan perundang-undangan memiliki beberapa kelemahan bawaan, beberapa di antaranya yang dapat disebut: Pertama, peraturan perundang-undangan sesuai dengan sifatnya yang tertulis, tidak mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang selalu berkembang. Sebagai konsekuensinya tidak seluruh bidang ekonomi mempunyai pijakan hukum yang kukuh karena peraturan perundang-undangan yang ada sudah ketinggalan zaman. 3
  • 4. Sementara itu untuk mengubah atau membentuk peraturan perundang- undangan tidak selalu cepat dilakukan, karena harus mengikuti prosedur tertentu. Kedua, sebagai konsekuensi dari hal yang pertama, banyak kegiatan di bidang ekonomi diatur oleh pihak pemerintah melalui aturan kebijakan. Ketiga, peraturan perundang-undangan seringkali memberikan kewenangan pengaturan kepada pemerintah melalui delegated legislation. Aturan pendelegasian yang seringkali ditentukan secara serampangan, juga mempunyai potensi konflik dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. c. Kaidah hukum yurisprudensi, merupakan aturan hukum yang dikembangkan oleh pengadilan. Kelemahan dari kaidah yurisprudensi yaitu karena sistem kita tidak menganut asas preseden, maka bisa terjadi untuk perkara yang sama melahirkan putusan yang tidak sama jika diperiksa dan diadili oleh hakim dan pengadilan yang berbeda. Hal ini dapat menimhulkan kerisauan bagi kalangan pengusaha.2. Struktur hukum (legal structure), berkaitan dengan hal penerapan dan penegakan hukum dan berkaitan dengan kelembagaan hukum termasuk masalah yurisdiksi dan prosedur, serta mengenai sumber daya manusia bidang hukum. Dilihat dan aspek ini, perkembangan ekonomi selama ini juga didorong oleh ketersediaan aspek ini. Meskipun kita harus mengakui, bahwa di bidang penerapan dan penegakan hukum masih banyak ditemui hambatan, baik yang menyangkut kelembagaan, prosedur maupun sumber daya manusia. Karena itu, berkaitan dengan kelembagaan, dewasa ini telah dibentuk pengadilan niaga untuk menyelesaikan masalah kepailitan dan bidang bisnis lainnya serta pemberian jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman yang dilakukan melalui perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.3. Budaya hukum (legal culture). Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum (legal culture) masyarakat. Budaya hukum 4
  • 5. dapat diibaratkan sebagai "a working machine" dari sistem hukum atau merupakan "the element of social attitude and value". Sulit mengharapkan terlalu banyak terhadap hukum, manakala banyak anggota masyarakat yang tidak mempunyai sikap menghargai hukum, apalagi apabila hal tersebut dilakukan oleh penguasa melalui pendekatan yang serba kekuasaan. Sebagaimana yang lazim terjadi dalam praktik pada masa-masa yang lalu.II.3 Hubungan Hukum dan Ekonomi Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatuinstrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadiperundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Lembaga hukum adalahsalah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama,ekonomi, perang atau lainnya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengaturkehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial,politik, budaya, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atauperanannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan ataukebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, sehingga konflik antara sesama wargadalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.Berdasarkan pengalaman sejarah, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehinggatidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utamadalam pembangunan ekonomi Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan danperkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya merupakan fenomena yang harussegera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomiyang dinamis dengan mandeknya perangkat hukum. Di samping itu ahli hukum jugadiminta peranannya dalam konsep pembangunan, yaitu untuk menempatkan hukumsebagai lembaga (agent) modernisasi dan bahwa hukum dibuat untuk membangunmasyarakat (social engineering). 5
  • 6. Bukan hanya hukum yang harus tunduk pada tuntutan-tuntutan ekonomi sehinggasegala asas hukum harus minggir demi pencapaian tujuan di bidang ekonomi, tetapisebaliknya juga, bahwa untuk mendapat tujuan pembangunan ekonomi, maka langkah-langkah di bidang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan jalur (channel)hukum sehingga terjalin sinergi antara bidang hukum dan ekonomi. Sinergi itu sendiridiharapkan akan memperkuat pembangunan ekonomi secara sistematik maupunpembangunan Sistem Hukum Nasional , sehingga pada gilirannya baik Sistem EkonomiNasional maupun Sistem Hukum Nasional akan semakin mantap dalam perspektifPembangunan yang Berkelanjutan. Tentu saja sistem ekonomi pun harus juga mendukung pembangunan sistem hukumsecara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukung pembangunan sistemekonomi nasional secara positif, dan seterusnya. Tidak seperti masa lalu ketikapembangunan hukum diabaikan, dilanggar bahkan diinjak-injak oleh pelaku ekonomimaupun DPR dan Penguasa, tetapi berteriak-teriak menuntut adanya perlindunganhukum dan kepastian hukum begitu krisis moneter mengancam kelangsungan kehidupandan pembangunan ekonomi, yang notabene disebabkan oleh sikap arogan para ahli danpelaku ekonomi sendiri, seakan-akan hukum hanya merupakan penghambatpembangunan ekonomi saja. Hukum mempunyai peranan dalam perkembangan ekonomi, dengan menyediakaninfrastruktur hukum yang memungkinkan bagi berfungsinya sistem ekonomi.infrastruktur hukum ini, tidak hanya berupa seperangkat kaidah, tetapi meliputi pulalembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan. II.3.1 Sejarah Awal Perkembangan Hukum Ekonomi Sudah lama orang mengetahui adanya hubungan yang erat antara hukum danekonomi, akan tetapi barulah sekitar tahun 1930-an orang mulai menggunakan kacamatahukum ekonomi atau Droit Économique, yang pada waktu itu baru mencakup peraturanadministrasi negara yang membatasi kaidah-kaidah hukum perdata dan / atau hukumdagang. Pembatasan ini berpangkal pada konsepsi negara kesejahteraan (mendekatiliberal) yang mewajibkan negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum, 6
  • 7. dan tidak hanya menyerahkan kepada warga negara sendiri saja untuk memenuhikebutuhan-kebutuhan dan kepentingan saja. Presiden Amerika Serikat saat itu, Thomas Jefferson, mengungkapkan bahwa “Thatgovernment which give governs least, governs best”. Namun, ungkapan tersebut tidaklagi bisa diteruskan setelah terjadinya malaise atau resesi ekonomi yang melanda seluruhdunia tahun 1930-an. Maka bertindaklah Prancis melalui kaidah administrasi negaranyauntuk mengusahakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum,yang mana sebelumnya mereka menggunakan dasar filsafat liberal. Dalam akhir tahun 1940-an (pasca PD II), Eropa dihadapkan pada keharusanmembangun kembali perekonomiannya yang telah hancur total oleh peperangan. Namun,sumber dana untuk itu sangat terbatas, dan terutama diperoleh dari International Bank ofReconstruction and Development (IBRD) berdasarkan Marshall plan. Oleh karena ituterpaksalah negara-negara Eropa mengadakan pembangunan berencana dibawahpengawasan IBRD. Tentu saja pembangunan tersebut memerlukan peraturan-peraturanhukum yang akan mengarahkan kegiatan anggota masyarakatnya supaya melakukan hal-hal yang mendukung rencana pembangunan ekonomi itu. Bertambahnya kaidah-kaidah hukum di segala bidang yang mengarahkam anggotamasyarakat itulah yang akhirnya mengubah ciri hukum ekonomi dari yang membatasihukum perdata dan hukum dagang (Droit Économique) menjadi lebih luas (Droit de l’Économie) seperti hukum tata negara, hukum pidana, hukum internasional, hukum pajak,dan hukum administrasi negara. Di Indonesia, kaidah-kaidah yang membatasi hukum perdata dan hukum dagangmaupun kaidah yang mengarahkan masyarakat sesuai dengan kehendak dan tujuanpemerintah, ternyata sudah ada dalam hukum adat jauh sebelum negara-negara Eropamelakukannya. Seperti dalam hukum adat serta Agrarische Wetgeving dan AgrarischeBesluit tahun 1870 yang melarang para petani menanami sawah atau ladangnya dengantanaman yang dikehendakinya sendiri, tetapi diadakan untuk mensukseskan CultuurStelsel, yaitu penanaman tanaman keras, guna diekspor ke luar negeri. Pada tahun 1875 diadakan Vrevreemdingsverbod atau larangan pengasingan tanahadat kepada orang yang tidak tubduk pada hukum adat supaya rakyat Indonesia jangansampai kehilangan tanah (adatnya). Demikian pula pasal 163 Indische Staatsregeling 7
  • 8. dapat dipandang sebagai kaidah-kaidah droit de l’ économie karena pasal-pasal itulahyang menjadi landasan hukum dari struktur ekonomi Indonesia. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan dapat dicatat juga kaidah-kaidah droitéconomique dan droit de l’ économie di Indonesia, seperti larangan penimbunan barangyang diancam dengan hukuman pidana subversi, pembatasan pemilikan tanah olehUndang-undang Pokok Agraria (1960), pasal 33 UUD 1945, Bimas, KUD, Kep.Pres.14A, dan lain sebagainya. II.3.2 Hukum Ekonomi atau “Hukum dan Ekonomi” Lalu lintas ekonomi akhir-akhir ini semakin ramai dan rumit sehingga seringmembawa persoalan-persoalan baru yang menuntut pemecahan-pemecahan baru, sepertidalam sengketa internasional melalui arbitrase, pengaturan tarif bersama, bebas cukaipada kerja sama regional, atau keterikatan yang sama dalam ketentuan pateninternasional. Pada tingkat domestik juga mengalami hal yang sama. Banyak peristiwaekonomi dan pranata ekonomi yang dulu tidak kita jumpai sekarang hadir di tengah kita,atau ada lembaga baru yang berupa perkembangan evolusi berpuluh tahun seperti yangterjadi pada kontrak bagi hasil perminyakan kita. Semua itu tidak diatur dalamketentuan-ketentuan hukum kita sehingga tidak bisa menyelesaikan persoalan-persolaansekarang. Ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi yang semakin kompleks inisebagian besar karena sifat hukum yang konservatif. Hukum itu sering sekali berubahkalau nilai-nilai sudah berubah. Namun, peraturan lalu lintas ekonomi tersebut terdapatdi Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sehingga kita akan menyebutnyasebagai hukum dagang saja. Padahal kita membutuhkan lebih dari sekedar hukumdagang untuk menyikapi persoalan ekonomi yang muncul. Apalagi KUHD yang adasudah ketinggalan zaman kerena KUHD yang dipakai sejak 1848 itu adalah KUHDBelanda yang diciptakan tahun 1838. Jadi wajar saja jika KUHD tidak mampu menjawabpersoalan mutakhir ekonomi. Konsekuensi logis dari semua ini adalah mutlaknya perubahan dilakukan agarKUHD tersebut bisa mengatur juga lalu lintas ekonomi yang sekarang terjadi. Perubahan 8
  • 9. yang dilakukan hanyalah perubahan partial dengan memperhatikan kepentingan umum,dan harus memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil. Pembangunan hukum dengan pembangunan ekonomi sering dipisahkan, padahalpertumbuhan hukum dan pertumbuhan ekonomi itu saling berhubungan. Kadangkalapengaruh hukum terasa kuat, tetapi lebih sering pengaruh ekonomi yang lebihmenentukan.1 Atau sering pula hukum dan ekonomi itu bertarung dulu sebelum ketahuansiapa yang akan keluar sebagai pemenang.2 Menurut Posner, sering terbukti suatu sistemhukum itu mendukung efisiensi ekonomi. Pendapat ini agak meragukan sebab sering kitamendengar keluhan bahwa cukup banyak ketentuan hukum yang ditafsirkanmenghambat kemajuan ekonomi.3 Kalau kita sepakat bahwa lalu lintas ekonomi yang semakin luas dan rumit inimembutuhkan suatu rangkaian ketentuan hukum yang mengaturnya, tidak akan cukupjika hanya dengan melakukan perubahan Hukum Dagang pada KUHD karena akanmemakan waktu yang lama. Lebih baik jika diciptakan satu cabang hukum yang baru.Ada beberapa ahli menamakan hukum yang baru itu sebagai “Hukum Ekonomi”, adajuga yang menyebutkan “Hukum dan Ekonomi” Istilah “Hukum Ekonomi” cenderung menekankan soal dalil-dalil ekonomi yangberhubungan dengan hukum penawaran dan permintaan. Sedangkan istilah “Hukum danEkonomi” agaknya lebih menarik dan lebih luas jangkauannya. Dengan menempatkankata penghubung “dan” antara hukum dengan ekonomi sebetulnya kita membuka banyakkemungkinan perluasan di masa datang. 1 Dilahirkannya UUPMA No.1 th 1967 karena pembangunan ekonomi membutuhkan peraturan yang mengatur masuknya modal asing ke Indonesia 2 Kepres 14/1979 yang ditujukan untuk membantu pengusaha lemah mengalami kemacetan karena realitas pembangunan ekonomi yang cenderung tidak mau membantu pengusaha lemah 3 Pasal 54 lama KUHD yang membatasi hak suara modal asing 9
  • 10. II.4 Pengertian PolitikPolitik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yangantara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertianini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenaihakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupunnonkonstitusional.Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.II.5 Hubungan Politik dan Ekonomi Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalamperekonomian , ideologi ekonomi dan politik, hubungan internasional, dan hubunganantara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Lingkungan politik telah diakui sebagaifaktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Studi menunjukkan bahwanasionalisme dan perundangan dengan pemerintah dianggap sebagai masalah pokok bagimanajemen internasional. Selanjutnya, Hendrick dan Struggles memperkirakan bahwalebih dari 60% perusahaan Amerika Serikat yang melakukan bisnis di luar negerimengalami kerugian akibat politik dalam periode 1975 sampai 1980 Dewasa ini semua pemerintah memainkan peranan penting dalam perekonomiannegara. Pada dasarnya peranan itu terdiri dari dua jenis yaitu sebagai pemeran serta 10
  • 11. sebagai pengatur (regulator). Sebagian besar pemerintah memainkan kedua peranan itudengan kadar yang berbeda-beda. Di negara industri barat peran serta pemerintah dalamperekonomian tidak begitu menonjol walaupun cukup penting. a. Pemeran serta Ada beberapa alasan mengapa peran serta pemerintah dalam kegiatan ekonomi perlu diperhatikan oleh pemasar internasional. Pertama, pemilikan pemerintah mungkin menutup kemungkinan operasi perusahaan di beberapa pasar, seperti di India. Alasan lainnya adalah bahwa pemilikan pemerintah dapat berarti satu-satunya pelanggan perusahaan di suatu negara adalah pemerintah negara itu (monopoli power). b. Pengatur (Regulator) Pemasar memahami perananan pemerintah sebagai pengatur lingkungan ekonomi. Pemerintah merencanakan dan mengarahkan, mengenakan pajak dan mengatur perekonomian. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mempengaruhi penggunaan peralatan penetapan harga dan peralatan kredit oleh pemasar.Pengaruh Politik terhadap Perkembangan Perekonomiandi Indonesia Kancah dunia politik di Indonesia sangat berpengaruh besar terhadap kemajuanekonomi bangsa ini. Seperti kita ketahui dengan adanya campur tangan antara duniapolitik di pemerintahan akan menghasilkan suatu perjanjian atau kerjasama dengan duniainternasional. Sebenarnya dengan adanya dunia politik di Indonesia bisa berdampak positifmaupun negatif untuk negara ini, sebut saja organisasi PBB, dengan bergabungnyaIndonesia menjadi anggota PBB bisa berdampak positif dan bepengaruh sekali terhadapekonomi bangsa ini karena dengan bantuan pinjaman uang dari bank internasional yangbernaung di badan PBB bisa membantu sedikit demi sedikit dampak ekonomi Indonesia,tidak hanya itu Indonesia juga bisa mengenal dunia Internasional. 11
  • 12. Tidak hanya ikut dalam organisasi PBB indonesia juga ikut serta dalam organisasiG20, dengan ikutnya Indonesia dalam organisasi tersebut sangat berdampak positif sekalikarena negara kita bisa menarik simpati para investor-investor asing untuk menanamkansaham mereka di Indonesia. Indonesia pun juga aktif dalam berbagai Hal di dalam kerajasama organisasi lainya,sebut saja AFTA (Asean Free Trade Arena) yang artinya kawasan bebas Asia yangterdiri dari 10 negara asia termasuk Indonesia. Memang AFTA sangat berpengaruh sekali terhadap ekonomi rakyat Indonesia tetapiAFTA juga berdampak buruk untuk negeri ini karena dengan adanya AFTA tersebutproduk-produk indonesia kalah saing dengan negara-negara lain seperti yang di gembor-gemborkan pada awal tahun 2010 ini. Mungkin kita semua tahu bahwa China ikut bergabung dengan organisasi AFTA.Dampak bergabungnya China ke dalam organisasi tersebut sangatlah meresahkanpengusaha-pengusaha lokal, karena produk-produk china memiliki kualitas yang samadengan produk-produk dalam negeri tapi harga yang mereka tawarkan jauh lebih murahdari pada produk dalam negeri. Itulah yang sangat meresahkan bagi pengusaha-pengusaha indonesia terutama usaha kecil dan menengah yang masih sangat tergantungdengan kerja pemerintahan. Indonesia tidak bisa mengelak lagi karena hal itu menjadi pengaruh terburuk dalampersaingan produk-produk dalam negeri, tapi ada beberapa cara untuk menyiasati haltersebut adalah dengan cara rakyat indonesia lebih suka atau mencinta produk-produkIndonesia dibanding produk luar negeri dan produk-produk Indonesia harus lebihmementingkan kualitas agar tidak terjepak oleh harga yang murah tapi kualitasnyarendah. Jadi intinya memperbaiki kualitas agar mejadi produk-produk yang disukai olehrakyat Indonesia serta mencari jalan alternatif lain untuk membuat produk yang samatetapi mamakai bahan yang mudah didapat dan lebih murah. Hal itu juga menjadidampak positif dari peranan dunia politik Indonesia, akan tetapi kita patut bersyukurdengan adanya kerjasama-kerjasama tersebut akan meningkatkan hubungan antar negaramenjadi lebih baik lagi, meskipun akan berdampak negatif untuk bangsa Indonesia. 12
  • 13. Pengaruh Politik terhadap Ekonomi dan Bisnis di Indonesia Era Orde Baru Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah mencanangkan pembangunanekonomi dan industri. Pada waktu itu posisi pengusaha dalam negeri masih dalamkeadaan yang tidak kuat untuk berdiri sendiri.. Akibatnya, pemerintah (negara) menjadidominan dalam perekonomian. Pengusaha menggantungkan diri kepada pemerintah. Halini menimbulkan konsekuensi yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomiatau dengan kata lain pemerintah menjadi sumber penggerak investasi dan pengalokasiankekayaan nasional. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya menyediakan proyek, kontrak,konsesi pengeboran minyak dan eksploitasi hutan, serta lisensi agen tunggal, melainkanjuga kredit besar dan subsidi. Pemerintah juga menunjang dengan kebijakan proteksiserta pemberian hak monopoli impor dan pasar. Pada masa tersebut, pemerintah cenderung menghasilkan dua lapisan ekonomi-politik utama, yaitu birokrat-politik yang melibatkan lingkup keluarganya dalam bisnis,serta pengusaha yang dapat berkembang berkat dukungan khusus dari pemerintah (mulaiberkembangnya KKN). Kedua lapisan ini mendominasi perekonomian dan politik.Dalam perkembangan sistem ekonomi tersebut, pemerintah sebagai sumber penggerakinvestasi dan pengalokasian kekayaan nasional hanyalah bersifat jangka pendek.Kemampuan pemerintah menyediakan segalanya dibatasi oleh gerak sistem ekonomi.Indonesia menjadi rawan akan krisis. Pola bisnis tersebut memerlukan sebuah rezimpolitik yang mampu mengendalikan reaksi kaum buruh dan gerakan demokratisasi.Untuk keperluan ini rakyat berhasil dijauhkan dari partisipasi politik. Pembangunanekonomi dijaga dengan kekuatan militer yang kuat sehingga terlihat stabil. Pertumbuhanpartai politik dan pengekpresian politik dilarang dalam upaya menciptakan kestabilanuntuk pertumbuhan ekonomi. Rakyat seakan dibungkam untuk menuntut hak-haknyaatas nama pembangunan ekonomi. Pada masa Orde baru, bentuk partisipasi rakyat diaturagar hanya terlibat pada pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Hal ini menunjukkanbetapa kuatnya kaitan politik dan birokratik dalam pola bisnis. Pemerintah sudah sejakawal jadi mesin pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan para birokrat-politik terlibatbisnis yang bersifat jangka pendek. Pola ini tidak mendorong tumbuhnya kepercayaandunia usaha untuk jangka panjang.. 13
  • 14. Sistem politik Indonesia pada masa itu mempunyai kelemahan, salah satudiantaranya adalah sedikitnya sumber-sumber yang dapat menjadi penekan danpenyeimbang atas kekuatan pemerintah, di tingkat nasional atau daerah. Padahal,kekuatan penekan sangat diperlukan untuk melakukan kontrol, maupun sumbangan-sumbangan gagasan dan pemikiran untuk membentuk bangunan sosial politik yang lebihaspiratif. Pengaruh kalangan non-pemerintah, termasuk dari pengusaha dan profesional sangatterbatas dan acap diabaikan. Kecuali para pengusaha tertentu yang mempunyai koneksilangsung dengan penguasa. Ketergantungan ekonomi swasta pada pemerintahmenimbulkan hubungan yang sangat tidak sehat di antara keduanya, yang jika dipandangdari sudut politik, bisnis, dan masyarakat luas sangatlah merugikan. Konsekuensi darihubungan yang tidak sehat tampak nyata ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi, sosialdan politik sekaligus, yang mengalami kesulitan untuk diperbaiki. Kalangan bisnis dan profesi swasta yang merupakan unsur krusial dalampembentukan kelas menengah, selama zaman Orde Baru tidak memiliki kesempatanuntuk membentuk asosiasi maupun organisasi yang mampu berfungsi sebagai sumberkritik, pengaruh, dan sumbangan ide pada perencanaan politik, ekonomi dan sosial.Unsur-unsur baru dari kalangan profesional maupun kalangan bisnis cenderungmenghindarkan diri dari politik dan berkonsentrasi pada bidangnya sendiri yang sempit. Semua hal tersebut membuat sistem ekonomi Indonesia menjadi cukup rawan krisis,terutama krisis fiskal dan krisis keuangan. Terjadinya krisis rupiah dan berbagaidampaknya membuat pemerintah terpaksa harus mengeluarkan sejumlah kebijakanderegulasi di bidang ekonomi. Secara politik, kebijakan ini memacu pertumbuhan sektorswasta, termasuk swastanisasi BUMN. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukanpembenahan besar-besaran. Pemerintah terpaksa menerima tawaran IMF untukmenyetujui Nota Kesepakatan menuju reformasi ekonomi. Krisis ekonomi memangmenimbulkan dampak politik yang lebih kuat. pemerintah semakin didesak untukmelepaskan keterlibatannya dari bisnis dan untuk lebih menjalankan fungsi sebagaiperlengkapan politik supaya dapat bertugas menyehatkan sistem ekonomi. Sistem peraturan hukum yang kuat sangat dibutuhkan untuk menopang kinerjareformasi ekonomi. Kalangan dunia usaha semakin menuntut kepastian hukum. Krisis 14
  • 15. rupiah yang semakin parah sampai menggerogoti sistem ekonomi, telah memperlemahposisi birokrat-politik. Banyak dari mereka yang mulai terbuka terhadap reformasipolitik. Banyak telah menyatakan perlunya reformasi. Hasil kemajuan ekonomi secarainternal telah menghasilkan sebagian lapisan yang menghendaki reformasi politik.Kalangan bisnis menghendaki tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangkapanjang. Semua ini hanya dapat dicapai dengan program reformasi ekonomi dandiperkuat dengan reformasi politik.Pengaruh Politik terhadap Ekonomi dan Bisnis di Indonesia pada Era Reformasi Struktur dan pandangan rezim Orde Baru telah menjadikan kalangan bisnis danprofesional merasa lebih mudah dan aman untuk mengikuti keadaan daripada mencobamendorongnya ke arah lain yang lebih sehat. Kecenderungan ini dengan sendirinyamemperluaskan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan pada zaman Orde Baru.Pada era reformasi, gejala-gejala itu sulit dihilangkan karena telah mengakar di setiaplembaga negara, maupun di kalangan bisnis dan profesional. Masalahnya bukan hanyakorupsi yang sulit diatasi, tetapi juga hilangnya orientasi terhadap kepentinganmasyarakat luas dan lemahnya kemauan untuk merombak sistem politik, termasuklembaga-lembaga negara yang amat perlu diperbaiki, struktur ekonomi, dan hubunganantara warga negara dan negara. Di dalam negeri, perubahan di bidang politik dan pemerintahan yang diwarnaidengan adanya perubahan signifikan dalam sistem politik (terjadi proses demokratisasi)membuka suatu peluang baru dan juga ancaman baru bagi dunia usaha di Indonesia.Keputusan-keputusan politik atau hukum perlu juga selalu dicermati. Perubahan-perubahan kepemimpinan seringkali berakibat terjadinya perubahan dalam keputusanpolitik dan yang akhirnya berdampak secara langsung terhadap kondisi bisnis. Sebagaicontoh. Pada saat Orde baru, perdagangan Bahan Pangan Pokok selalu dikendalikan olehPemerintah melalui BULOG, sehingga ada kondisi yang stabil dalam perdaganganBahan Pangan Pokok tersebut. Tetapi, setelah reformasi peran BULOG diredefinisisehingga tidak menjadi pemain sentral dan akhirnya seringkali berdampak terhadapterjadinya fluktuasi harga dan kelangkaan barang yang disebabkan permainan spekulan, 15
  • 16. sehingga yang terkena dampak/pengaruhnya adalah rakyat miskin yang semakinmenderita untuk mendapakan kebutuhan pangan mereka. Di tahun 2007 yang lalu kondisi perpolitikan nasional relatif stabil, walaupunbanyak unjuk rasa diberbagai daerah terutama menyangkut kekisruhan hasil Pilkada dandi tingkat nasional menyangkut kebijakan pemerintah tentang UU PA, UU PMA, UUPornografi dan UU Politik yang banyak menimbulkan kontroversi dari masyarakat. Darikondisi politik yang demikian ternyata pengaruh terhadap sektor ekonomi tidak begitusignifikan. Tercatat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 merupakan kondisiterbaik sejak krisis ekonomi 1998. Berbagai sektor ekonomi mengalami peningkatan, disektor properti, nilai kredit properti yang dirilis Bank Indonesia (BI) per Juni 2007sebesar Rp130,93 Trilyun naik 7-8% dibandingkan tahun sebelumnya. (1) Di tahun 2008 ini perilaku ekonomi menjadi sering kali sulit diprediksi. Bahkanoleh Pemerintah sekalipun yang memiliki ekonom-ekonom yang sangat pakar dibidangnya. Sebagai contoh yang nyata adalah dalam penyusunan APBN 2008 prediksiharga minyak 80 US $ per barel, tapi pada awal tahun perekonomian nasional dikejutkandengan kenaikan harga minyak dunia yang menembus batas sampai 100 US $ per barelbahkan melewati 110 US $ per barel sampai akhir kuartal pertama 2008. Kenaikan initentunya berpengaruh terhadap asumsi APBN tahun 2008 sehingga pemerintah mautidak mau dihadapkan pada pilihan sulit antara tetap mempertahankan subsidi BBMdengan harga yang ada atau menaikkan harga BBM untuk mengurangi defisit APBNyang terlalu berat. Selain itu dari sektor perbankan, pemerintah telah mengeluarkankebijakan menurunkan BI rate menjadi 8% per Januari 2008. (2) Dengan dikeluarkankebijakan ini memberikan peluang bagi sektor properti untuk bisa berkembang. Namundari bidang politik kemungkinan-kemungkinan negatif bisa terjadi mengingat kondisitahun 2008 masih rawan karena semua partai politik akan bekerja keras untuk meraihdukungan massa, gesekan-gesekan politik kemungkinan akan mudah terjadi. Tentunyakondisi serupa dihadapi oleh para pebisnis, sulit sekali untuk secara akurat memprediksikondisi ekonomi. Hal ini antara lain juga dampak globalisasi yang menyebabkan kondisiekonomi di suatu negara dapat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi negaralainnya. Bahkan ketika ramalan tentang kondisi ekonomi akurat, masih belum jelasdampak ekonomi terhadap industri tertentu. Sebagai contoh nyata, seperti yang telah 16
  • 17. diketahui bersama saat ini beberapa sektor industri sedang digoncang krisis akibatpengaruh krisis global yang tengah melanda dunia. Beberapa perusahaan telah berencanamerumahkan bahkan memPHK karyawan-karyawannya. Dalam sektor perbankan, kalangan perbankan mengkhawatirkan gejolak ekonomiglobal akan menggerus kinerja perbankan di tengah situasi politik yang mulaimenghangat menjelang pemilihan umum 2009. Di sisi lain, Bank Indonesia meyakinifundamental industri perbankan dalam negeri cukup kuat, sehingga bank sentral memintasejumlah kalangan agar tetap optimistis. Direktur Bank NISP Rudy Hamdanimenyatakan pihaknya mulai mencium gelagat dampak dari gejolak perekonomian duniaterhadap perekonomian dalam negeri, disusul peningkatan suhu politik menjelang 2009.Akan tetapi di sisi lain, di tengah indikator ekonomi akabibat kenaikan harga bahanbakar minyak, yang berpengaruh besar dan cenderung negatif terhadap perilaku bisnis,kalangan perbankan merasa optimis dapat meningkatkan pertumbuhan kredit. Suhupolitik Pemilu 2009 yang sudah mulai terasa, diharapkan dapat mendorong gairahperekonomian. Dana-dana politik dan perputaran uang untuk tujuan politik dankampanye semakin lancar sehingga diharapakan terjadi pertumbuhan dana ekonomipihak ketiga dan pertumbuhan bisnis yang berkaitan dengan politik, sebagai contohbisnis percetakan dan bisnis sablon bendera dan sebagainya. Proyeksi semua sektor ekonomi pada tahun 2008 selalu dikaitkan dengan variabelpolitik. Hal ini disebabkan suhu politik di tahun 2008 diprediksi akan meningkat karenapersiapan Pemilu 2009. Faktor politik pasti berdampak pada perekonomian, terutamapada investasi. Situasi politik menjelang pemilu dan Sidang Umum MPR, melahirkaniklim ketidakpastian bagi investor, terutama investor asing. Adapun pengaruh politikmenjelang Pemilihan Presiden 2009 diyakini akan memengaruhi uang beredar. Di satusisi, aktivitas ekonomi akan menurun seiring dengan keterlibatan pelaku ekonomi dalampemilu. Hubungan sektor bisnis dengan politik lebih mengacu pada konteks ekonomi yangdipengaruhi oleh kebijakan politik, apabila kondisi politik tidak menentu atau mengalamikekacauan (chaos) akan berdampak kepada perekonomian terutama menyangkut sektorindustri; permintaan dan penawaran tidak seimbang dan distribusi barang akanterganggu. Apabila ini berlanjut maka akan terjadi inflasi tinggi yang ditandai dengan 17
  • 18. kenaikan harga akibat permintaan yang menurun drastis atau bajhkan tidak adanyapermintaan. Di sisi lain,pengaruh gejolak politik pada kegiatan ekonomi, tidak dapatdiukur dengan eksak dan laporan angka-angka. Para pengamat hanya dapat menganalisakualitas dampaknya.Peluang mengatasai dampak negatif pengaruh politik terhadap bisnis Dalam suasana sekarang yang penuh ketidakpastian politik dan ekonomi, adasemacam peluang untuk mengatasi hubungan antara pemerintah dan bisnis melaluipembagian kekuasaan, strategi pembangunan menurut sektor-sektor yang sebaiknyadiurus para pengusaha swasta atau negara, dan seterusnya. Selain itu, diperlukan jugasemacam ideologi dan program tentang peranan bisnis, harapannya, dan tanggungjawabnya pada masyarakat, tentang hak dan kewajiban yang bersangkutan denganpenegakkan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan dan sejenisnya. Hal ini tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Berbagai masalah yang sedangmelilit negeri ini seperti stabilitas politik, kesulitan ekonomi, peninggalan masa laluterhadap buruknya praktik bisnis, serta ketegangan dalam hubungan antara pemerintahdan perusahaan swasta sangat mempengaruhi proses tersebut. Memperbaiki pandanganumum terhadap dunia usaha sangat penting sekaligus sangat sukar, dan menghilangkankecurigaan rakyat terhadap kalangan bisnis membutuhkan waktu. Tetapi semua harusdilakukan secara terencana dan terorganisir. Sebuah harapan terwujudnya trias etika:etika pemerintahan, etika profesi, dan etika bisnis. ICW mengambil posisi untukbersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi dan berupayamengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan bisnis. Dengandemikian reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial serta berekonomi baik dapatdiwujudkan. Pada akhirnya kondisi perekonomian akan bisa tumbuh apabila pemerintah tetapberperan sebagai partner yang menguntungkan bagi berkembangnya perilaku bisnis yangdipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri. Instrumen-intrumen investasi perludiinovasi, birokrasi perijinan dan sektor perbankan diharapkan mampu mendukungsektor bisnis dalam menghadapai pengaruh situasi dan kondisi politik. 18
  • 19. Bab III PenutupIII.1 Kesimpulan Hukum yang merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-peritah danlarangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dengan segala unsur-unsur yang dikandungnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Hukummempunyai peranan dalam perkembangan ekonomi, dengan menyediakan infrastrukturhukum yang memungkinkan bagi berfungsinya sistem ekonomi, seperti mengatasipermasalahan ekonomi yang muncul setiap saat. Untuk itu diperlukan suatu hukumkhusus yang mengatur ekonomi sendiri yakni sebuah hukum ekonomi. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakatyang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnisinternasional. Pemerintah memiliki peran dalam perekonomian negara baik sebagaipemeran ekonominya itu sendiri maupun sebagai pengaturnya. Dengan adanya campurtangan antara dunia politik di pemerintahan akan menghasilkan suatu perjanjian ataukerjasama dengan dunia internasional dengan dampak positif dan negatifnya.III.1 Saran Peranan hukum harus terukur agar tidak mematikan inisiatif dan daya kreasimanusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Ahli hukumjuga diminta peranannya dalam konsep pembangunan dengan menempatkan hukumsebagai lembaga (agent) modernisasi dan bahwa hukum dibuat untuk membangunmasyarakat (social engineering). Sistem ekonomi pun harus mendukung pembangunansistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih lagi mendukungpembangunan sistem ekonomi nasional secara positif, dan seterusnya. Adanya suatu dampak negatif akibat bergabungnya Indonesia dengan organisasiinternasional harus dijadikan suatu pembelajaran bagi kita utuk memperbaiki kekuranganyang ada agar kita bisa tampil lebih baik dikemudian harinya. 19