• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Sifat dan fungsi konstitusi negara
 

Sifat dan fungsi konstitusi negara

on

  • 16,760 views

rangkuman materi PKn kelas XI tentang sifat dan fungsi konstitusi negara..

rangkuman materi PKn kelas XI tentang sifat dan fungsi konstitusi negara..
semoga bermanfaat :)

Statistics

Views

Total Views
16,760
Views on SlideShare
16,759
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
45
Comments
0

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sifat dan fungsi konstitusi negara Sifat dan fungsi konstitusi negara Document Transcript

    • Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara Sifat pokok konstitusi Negara adalah fleksibel (luwes), atau juga rigid (kaku). Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat (contoh : konstitusi yang fleksibel adalah konstitusi Inggris dan Selandia Baru). Sedangkan konstitusi dikatakan rigid apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapan pun (contoh : Amerika, Kanada, Jerman, Indonesia). Fungsi pokok konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenag-wenang. Dengan memperhatikan sifat dan fungsi Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. b. Hak-hak manusia, kalau berbentuk naskah tersendiri. c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Kedudukan Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Meskipun Undang-Undang Dasar bukanlah merupakan salah satu syarat untuk berdirinya suatu Negara serta penyelenggaraan Negara yang baik, dalam perkembangan zaman modern dewasa ini Undang-Undang Dasar mutlak ada. Sebab dengan adanya Undang-Undang Dasar baik penguasa Negara maupun masyarakat dapat mengetahui aturan atau ketentuan yang pokok atau mendasar mengenai ketatanegaraannya. Jadi, kedudukan Undang-Undang Dasar dalam suatu negara sangat penting artinya dalam rangka mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Negara sebaik-baiknya.
    • Cara Pembentukan dan Cara Mengubah Konstitusi (Undang-Undang Dasar) No Cara Keterangan 1. Pemberian Raja memberi kepada warganya suatu UUD, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu, dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Biasanya UUD itu timbul karena raja merasa ada tekanan yang hebat dari orang-orang disekitarnya dan takut akan munculnya revolusi. Dengan adanya UUD ini, maka kekuasaan raja dibatasi. 2. Secara sengaja Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah Negara itu didirikan. Jadi setelah suatu Negara didirikan, dibentuklah UUD secara sengaja. 3. Dengan cara Revolusi Pemerintahan baru yang terbentuk sebagai hasil revolusi ini kadang-kadang membuat suatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyat, atau pemerintah tesebut dapat mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan suatu musyawarah yang akan menetapkan UUD itu. 4. Dengan cara Evolusi Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan suatu UUD, dan secara otomatis UUD yang lama tidak berlaku lagi. No Cara Keterangan 1. Oleh Badan Legislatif/ Perundingan biasa Dilakukan oleh badan legislatif, dengan syarat yang lebih berat daripada jika badan legislatif ini membuat undang- undang biasa (bukan Undang-Undang Dasar) 2. Referendum Artinya, melalui pemungutan suara rakyat yang memiliki hak suara. 3. Oleh Badan Khusus Harus diadakan oleh suatu badan yang khusus bertugas untuk mengubah Undang-Undang Dasar. 4. Khusus di Negara Federasi Perubahan UUD baru dapat terjadi jika mayoritas Negara-negara bagian menyetujui.