Your SlideShare is downloading. ×
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis

20,880

Published on

rangkuman materi mata pelajaran PKn kelas XI tentang perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis.. …

rangkuman materi mata pelajaran PKn kelas XI tentang perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis..
semoga bermanfaat :)

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
20,880
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
177
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PERBANDINGAN KONSTITUSI PADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LIBERAL DAN NEGARA KOMUNIS  Konstitusi pada Negara Republik Indonesia a. Mekanisme Konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintah negara, Indonesia menganut paham “Konstitusionalisme”. Hal ini dapat kita lihat pada Pembukaan UUD 1945 “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar ...” Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum dalam penjelasan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam sistem pemerintahan negara sebagai berikut : 1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) 2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional 3. Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan MPR 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 6. Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas (dibatasi) b. Lembaga-lembaga Kenegaraan Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 (Amandemen) adalah: a. Majelis Permusyawaratan Rakyat => Pasal 2-3 Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Konstitutif b. Presiden => Pasal 4-16 Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif (pelaksana undang-undang) c. Dewan Perwakilan Rakyat => Pasal 19-22B
  • 2. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif (pembuat undang-undang) d. Badan Pemeriksaan Keuangan =>Pasal 23Edan 23F Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksaminatif atau Inspektif e. Mahkamah Agung => Pasal 24A Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Yudikatif (mengadili pelanggar undang-undang)  Konstitusi pada Negara Liberal Dalam arti luas, liberalisme adalah “perjuangan menuju kebebasan”. Pada negara-negara di Eropa menyuarakan kebebasan (liberte), persamaan (egalite), dan persaudaraan (fraternite). Liberalisme politik dan rohaniah didasarkan pada keyakinan bahwa semua sumber kemajuan terletak dalam perkembangan kepribadian manusia yang bebas, diman masyarakat dapat menarik keuntungan sepenuhnya dari daya cipta manusia. Istilah “liberalisme” baru digunakan pada abad ke-19. Bentuk negara yang diidamkam aliran liberalisme adalah demokrasi parlementer dengan persamaan hak bagi seluruh rakyat di depan hukum dan penghormatan terhadap apa yang disebut Hak Asasi Manusia. Liberalisme merupakan hasil Revolusi Perancis, Revolusi Industri, dan Revolusi Amerika. Beberapa tokoh yang memperjuangkan liberalisme anatara lain : John Locke (Inggris), Voltaire, Montesqueu, dan J.J. Rousseau (Perancis), dan Immanual Kant (Jerman). • Konstitusi di Negara Inggris Negara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis. Apabila terdapat perbedaan pokok mengenai tindakan pemerintah, kedua belah pihak secara retorik dapat kembali pada prinsip-prinsip konstitusional dan perbedaan biasanya diselesaikan oleh kekuatan politik terkuat. Bila soal persengketaan langsung berakhir, maka semua pihak yang bersengketa akan mau menerima resolusi terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang dipersengketakan pada masa lalu itu sebagai bagian dari praktek kelembagaan pada masa sekarang ini, dan pemakaian resolusi masa lalu untuk persengketaan sejenis pada masa kini lazim disebut yurisprudensi . Kekuasaan pemerintahan Inggris tergantung pada raja ( bukan secara pribadi ), maksudnya adalah bahwa raja berperan sebagai simbol kolektif bagi lembaga-lembaga pemerintah. a. Mekanisme Konstitusional Demokrasi Parlementer
  • 3. Ciri-ciri pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut : 1. Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen) Lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif (Pemerintah = Perdana Menteri). 2. Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada DPR. Ini berarti, kabinet harus mendapat kepercayaan dari parlemen. 3. Program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Bila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijakan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan menjatuhkan mosi tidak percaya pada pemerintah. 4. Kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) hanya lambang atau simbol belaka yang tidak dapat diganggu gugat. b. Lembaga-lembaga Kenegaraan Raja atau ratu sebagai pemegang takhta kerajaan hanya berfungsi dalam segi-segi pemerintahan yang bersifat cermonial (keupacaraan). Ratu harus memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi ia tidak boleh menyatakan pendapatnya tentang undang-undang itu secara terbuka. Ratu juga bertanggung jawab atas penunjukkan perdana menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan. Menteri-menteri kabinet berasa dari partai mayoritas dalam Majelis Rendah (House of Commons). Sedangkan raja atau ratu secara otomatis menduduki jabatan dalam Majelis Tinggi (House of Lord) yang diwariskan. Lembaga-lembaga kenegaraan pada Negara Liberal (Inggris) : a. Badan Eksekutif (Whitewall) Terdiri dari raja atau ratu yang tidak dapat diganggu gugat (simbolis), dan dan kekuasaan sesungguhnya ada pada perdana menteri Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif ada pada Perdana Menteri b. Badan Legislatif (Parlemen) Parlemen terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu House of Commons (Majelis Rendah) dan House of Lord (Majelis Tinggi)
  • 4.  Konstitusi pada Negara Komunis Komunisme merupakan aliran politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels. Karangan Karl Marx yang menjadi landasan komunisme adalah Manifesto Komunis yang dibuat di Brussel pada tahun 1847. Gagasan terkenal yang menjadi salah satu fondasi Marxisme adalah gagasan materialisme historis, yaitu suatu gagasan bahwa sejarah manusia pada hakikatnya merupakan sejarah perjuangan kelas, yaitu antara kelas borjuis (kapitalis) melawan kelas proletariat (kaum buruh) yang niscaya dimenangkan oleh kaum proletariat. • Konstitusi di Negara Republik Rakyat Cina (RRC) Kehidupan politik di Cina merupakan produk dari masa revolusi yang panjang, yang berlangsung paling tidak dari tahun 1911-1949. Revolusi pertama (1911) menggantikan sistem kerajaan yang telah berahan selama berabad-abad. Pada revolusi kedua (1928) dibentuk pemerintah pusat yang baru di bawah kekuasaaan Kuomintang (KMT). Dan revolusi ketiga (1949) menjadikan Partai Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk sistem komunis sekarang ini. Kominisme tidak hanya merupakan sistem poltik yang menjadi dasar bagi konstitusi di Republik Rakyat Cina, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu, antara lain : 1. Gagasan Monisme (sebagai lawan dari pruralisme). Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan dalam masyarakat karena merupakan tanda perpecahan. 2. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah guna mencapai komunisme. Kekerasan ini terutama berlaku untuk setiap warga negara yang menentang kebijakan negara. Penggunaan kekerasan di negara ini dibarengi dengan kegiatan indoktrinasi, yaitu menanamkan kesadaran akan komunisme ke relung hati setiap orang, terutama generasi muda. 3. Negara merupakan alat untu mencapai komunisme. Alat kenegaraan seperti polosi, tentara, dan kejaksaan dimobilisasi kepada pencapaian komunisme (mobilization system). Campur tangan negara sangat luas dan mendalam di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum mengabdi pada tujuan komunisme. Artinya, sejauh mendukung tujuan komunisme, hukum yang tidak adil dan tidak baik pun sah-sah saja. a. Mekanisme Konstitusional Demokrasi Rakyat RRC
  • 5. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah “bentuk khhusus demokrasi yang memenuhi fungsi kediktatoran proletariat”. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum Uni Soviet runtuh pada tahun 1911) dan di Tiongkok (RRC). Republik Rakyat Cina khususnya, sebagai hasil perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis, hanya mengakui satu partai dalam masyarakat (golongan-golongan lain disingkirkan dengan paksa). Pembuat keputusan tertinggi dalan sistem politik Cina adalah Partai Komunis Cina (PKC) yang menentukan semua kebijakan. Pembuat keputusan berasal dari komite-komite partai yang mengambil keputusan dalam sidang tertutup. Tidak ada proses legislatif secara terbuka, dan relatif sedikit undang-undang publik yyang diumumkan. Keputusan-keputusan banyak berupa penyataan umum tentang kebijakan atau doktrin. b. Lembaga-lembaga Kenegaraan Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949 setelah menumbangkan Dinasti Cing. Tetapi baru pada tahun 1954, secara mapan Konstitusi Cina ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan antara lain “bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja, dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintahan”. Lembaga-lembaga kenegaraan pada Negara Komunis (RRC) : a. Ketua PKC dan Sekjen PKC Organ administratif utama (Dewan Negara) yang terdiri dari Perdana Menteri (PM), Wakil-wakil PM, dan kepala-kepala dari semua kementerian dan komisi. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif b. Kongres Rakyat Cina (KRC) Organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislatif satu-satunya dalam negara. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif c. Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi Bagian terakhir kerangka kerja pemerintah pusat. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Yudikatif
  • 6. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah “bentuk khhusus demokrasi yang memenuhi fungsi kediktatoran proletariat”. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum Uni Soviet runtuh pada tahun 1911) dan di Tiongkok (RRC). Republik Rakyat Cina khususnya, sebagai hasil perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis, hanya mengakui satu partai dalam masyarakat (golongan-golongan lain disingkirkan dengan paksa). Pembuat keputusan tertinggi dalan sistem politik Cina adalah Partai Komunis Cina (PKC) yang menentukan semua kebijakan. Pembuat keputusan berasal dari komite-komite partai yang mengambil keputusan dalam sidang tertutup. Tidak ada proses legislatif secara terbuka, dan relatif sedikit undang-undang publik yyang diumumkan. Keputusan-keputusan banyak berupa penyataan umum tentang kebijakan atau doktrin. b. Lembaga-lembaga Kenegaraan Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949 setelah menumbangkan Dinasti Cing. Tetapi baru pada tahun 1954, secara mapan Konstitusi Cina ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan antara lain “bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja, dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintahan”. Lembaga-lembaga kenegaraan pada Negara Komunis (RRC) : a. Ketua PKC dan Sekjen PKC Organ administratif utama (Dewan Negara) yang terdiri dari Perdana Menteri (PM), Wakil-wakil PM, dan kepala-kepala dari semua kementerian dan komisi. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif b. Kongres Rakyat Cina (KRC) Organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislatif satu-satunya dalam negara. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif c. Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi Bagian terakhir kerangka kerja pemerintah pusat. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Yudikatif

×