Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT

7,494
-1

Published on

Published in: Business, Economy & Finance

Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT

  1. 1. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) Irvan Desmal, CPA
  2. 2. Recognation Standard - GASB <ul><li>Sales taxes (PPN) should be recognized in the period of the underlying sale. </li></ul>
  3. 3. Pengertian <ul><li>Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen </li></ul><ul><li>PPN merupakan pajak tidak langsung </li></ul>
  4. 4. OBJEK PPN <ul><li>Semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 - Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN (Negative List) </li></ul>
  5. 5. Penerimaan Negara dr Pajak (2010) – LTO ( dalam milyar rupiah)
  6. 6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) <ul><li>Harga jual/ penggantian </li></ul><ul><li>Nilai Impor </li></ul><ul><li>Nilai Ekspor </li></ul><ul><li>Nilai lain </li></ul>
  7. 7. Tarif PPN <ul><li>Tarif Tunggal 10% x DPP </li></ul>
  8. 8. Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan PPN/PPnBM <ul><li>Mekanisme biasa dimana setiap transaksi akan dipotong PPN oleh penjual dan penjual akan menyetorkan ke kas negara dan melaporkannya </li></ul><ul><li>Mekanisme pemungutan oleh Pemungut PPN . Melalui mekanisme ini pembeli yang ditunjuk oleh Pemerintah selaku Pemungut PPN akan memungut PPN atas pembelian yang dilakukannya </li></ul>
  9. 9. Jenis Pemungut PPN (WAPU) <ul><li>1. KKKS Migas dan Panas Bumi </li></ul><ul><li>2. Bendaharawan  Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara </li></ul>
  10. 10. Contoh perhitungan PPN <ul><li>PT Promatcon bulan Januari 2011 menjual tunai kepada PT Angin Ribut 100 potong kemeja @ Rp.300.000,00 = Rp.30.000.000,00 </li></ul><ul><li>PPN terutang : 10% x Rp.30.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00 </li></ul><ul><li>Jumlah yang diterima PT Promatcon adalah = Rp.33.000.000,00 dan PT Promatcon wajib menyetorkan PPN sebesar Rp. 3.000.000,00 ke Kas Negara </li></ul>
  11. 11. Contoh perhitungan PPN <ul><li>PT Promatcon bulan Januari 2011 menjual tunai kepada Pemda DKI 100 potong kemeja @ Rp.300.000,00 = Rp.30.000.000,00 </li></ul><ul><li>PPN terutang : 10% x Rp.30.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00 </li></ul><ul><li>Pemda DKI berkewajiban memungut PPN sebesar Rp.3.000.000,00 dari PT Promatcon. Sehingga jumlah yang diterima PT Promatcon hanya Rp. 30.000.000,00 </li></ul>
  12. 12. Saat Penyetoran PPN <ul><li>Bendaharawan Pemerintah : harus disetor selambat-lambatnya tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir </li></ul><ul><li>PKP-WAPU : Paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir </li></ul><ul><li>Contoh : Masa Pajak Januari 2011, penyetoran paling lambat tanggal 15 Februari 2011 </li></ul><ul><li>PKP Biasa : Paling lambat sebelum batas pelaporan yaitu hari terakhir pada bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir </li></ul>
  13. 13. Pelaporan PPN <ul><ul><li>Bendaharawan Pemerintah : arus dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. </li></ul></ul><ul><ul><li>PKP lainnya : harus dilaporkan selambat-lambatnya hari terakhir pada bulan setelah Masa Pajak berakhir </li></ul></ul>
  14. 14. Transaction Journal by Government <ul><li>Dr Cash/Sales Tax Receivable xxx </li></ul><ul><li>Cr Sales Tax Revenue xxx </li></ul>

×