• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
 

Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT

on

  • 5,843 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,843
Views on SlideShare
5,843
Embed Views
0

Actions

Likes
7
Downloads
0
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT Presentation Transcript

    • PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) Irvan Desmal, CPA
    • Recognation Standard - GASB
      • Sales taxes (PPN) should be recognized in the period of the underlying sale.
    • Pengertian
      • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen
      • PPN merupakan pajak tidak langsung
    • OBJEK PPN
      • Semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 - Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN (Negative List)
    • Penerimaan Negara dr Pajak (2010) – LTO ( dalam milyar rupiah)
    • Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
      • Harga jual/ penggantian
      • Nilai Impor
      • Nilai Ekspor
      • Nilai lain
    • Tarif PPN
      • Tarif Tunggal 10% x DPP
    • Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan PPN/PPnBM
      • Mekanisme biasa dimana setiap transaksi akan dipotong PPN oleh penjual dan penjual akan menyetorkan ke kas negara dan melaporkannya
      • Mekanisme pemungutan oleh Pemungut PPN . Melalui mekanisme ini pembeli yang ditunjuk oleh Pemerintah selaku Pemungut PPN akan memungut PPN atas pembelian yang dilakukannya
    • Jenis Pemungut PPN (WAPU)
      • 1. KKKS Migas dan Panas Bumi
      • 2. Bendaharawan  Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
    • Contoh perhitungan PPN
      • PT Promatcon bulan Januari 2011 menjual tunai kepada PT Angin Ribut 100 potong kemeja @ Rp.300.000,00 = Rp.30.000.000,00
      • PPN terutang : 10% x Rp.30.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00
      • Jumlah yang diterima PT Promatcon adalah = Rp.33.000.000,00 dan PT Promatcon wajib menyetorkan PPN sebesar Rp. 3.000.000,00 ke Kas Negara
    • Contoh perhitungan PPN
      • PT Promatcon bulan Januari 2011 menjual tunai kepada Pemda DKI 100 potong kemeja @ Rp.300.000,00 = Rp.30.000.000,00
      • PPN terutang : 10% x Rp.30.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00
      • Pemda DKI berkewajiban memungut PPN sebesar Rp.3.000.000,00 dari PT Promatcon. Sehingga jumlah yang diterima PT Promatcon hanya Rp. 30.000.000,00
    • Saat Penyetoran PPN
      • Bendaharawan Pemerintah : harus disetor selambat-lambatnya tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
      • PKP-WAPU : Paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
      • Contoh : Masa Pajak Januari 2011, penyetoran paling lambat tanggal 15 Februari 2011
      • PKP Biasa : Paling lambat sebelum batas pelaporan yaitu hari terakhir pada bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
    • Pelaporan PPN
        • Bendaharawan Pemerintah : arus dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
        • PKP lainnya : harus dilaporkan selambat-lambatnya hari terakhir pada bulan setelah Masa Pajak berakhir
    • Transaction Journal by Government
      • Dr Cash/Sales Tax Receivable xxx
      • Cr Sales Tax Revenue xxx