Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi
Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Iqbal Natsir Assidiqi, Jefri A...
BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Otonomi daerah merupakan wacana yang banyak diperbincangkan di berbagai
kalangan masy...
Menilik banyaknya konflik yang terjadi akibat pemekaran wilayah yang melenceng dari
esensi awalnya, sebagian besar rencana...
BAB II
Kajian Literatur
Reformasi untuk menentang adanya sistem sentralistik telah bergulir di negara ini.
Harapan-harapan...
7. From tax increate or complexite to tax reduction simplification
8. From Java culture to modern culture
9. From individu...
setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda dengan “vote with
their feet”.
Pemekaran daerah jug...
daerah untuk melakukan pemekaran karena adanya kesamaan etnis dan juga satu ikatan sosial
yang perlu diwujudkan dalam satu...
Keempat, adalah Administrative Dispresion, yang bertujuan untuk memutus rentang
kendali pemerintahan. Pemekaran wilayah ya...
waktu tertentu termasuk lingkungannya”(Umar, 2004:34). Melalui metode penelitian tersebut
diharapkan dapat ditemukan fakto...
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Pemekaran Wilayah
Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu
wilayah m...
dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut dijabarkan sebagai
berikut.
1. Syarat Administratif
Peme...
Sosial budaya yang dipertimbangkan mencakup fasilitas lapangan olahraga per
10.000 penduduk, rasio jumlah fasilitas periba...
4.2 Potensi dan Latar Belakang Pemekaran Wilayah Provinsi Tapanuli dan Tapanuli
Barat
Salah satu provinsi yang mengajukan ...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Tapanuli Teng...
Daerah yang masuk kategori maju dan cepat adalah kabupaten/kota yang memiliki
tingkat PDRB per kapita lebih tinggi dari PD...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nias Selatan
Humbang Hasundutan
Samosir
Pakpak Bharat
Serdang Bedagai
Padang Lawas
Padang Lawas...
Selanjutnya kondisi mengenai kependudukan daerah. Kondisi mengenai kependudukan
daerah didasarkan pada jumlah peduduk dan ...
30
31
32
33

Kota Medan
Kota Binjai
Kota Padang Sidempuan
Kota Gunungsitoli
Lainnya
Provinsi Sumatra Utara

2.109.339
246....
dianalisis lebih lanjut, sebagian besar suku yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang
Hasundutan, Samosir, dan Toba S...
terus menjamur tanpa diikuti oleh esensi awalnya, maka suatu saat semakin banyak daerah
yang mengajukan diri untuk beroton...
Adanya evaluasi dan pengkajian mengenai persyaratan pemekaran wilaya masih perlu
dilakukan guna meminimalisir dampak negat...
Dokumen Pemerintah dan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerinta...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2,841 views
2,732 views

Published on

Pemekaran Wilayah yang menjadi "trend" di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini mengundang banyak perhatian. Sebagian menganggap bahwa pemekaran wilayah memang diperlukan agar pelayanan yang diberikan pemerintah menjadi lebih maksimal. Namun di sisi lain, pemekaran wilayah menjadi ajang untuk membagi-bagi kekuasaan dan tentunya, aliran dana dari APBN.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. 1. Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Iqbal Natsir Assidiqi, Jefri Adriansyah, Laily Fadliyah, Lina Yulianti, Putri Aji Rahayu (Tim GAMAPI II UGM) Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Abstract The enforcement of UU No. 22 year 1999 about local government causes proliferation of expansion region proposals. Based on the regional autonomy towards the development equalization, Some regions need their regional autonomy to construct their self-governance in order empowering their local potential resources. Even though several regions autonomy are considered failure, this phenomenon does not reduce the government desire which want to split theirselves. Historical social, race, tribe, and etnic become the main consideration aspect in the region expansion which is covered by the agenda of regional autonomy. Keywords: region expansion, regional autonomy, race, tribe, etnic
  2. 2. BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Otonomi daerah merupakan wacana yang banyak diperbincangkan di berbagai kalangan masyarakat. Eksistensinya sebagai suatu kebijakan menjadikan implementasi otonomi daerah begitu menjamur di Indonesia yang dicerminkan dengan banyaknya pemekaran wilayah. Indonesia sebagai negara kesatuan menggunakan otonomi daerah sebagai suatu ruang untuk mewujudkan praktek demokrasi. Pemekaran wilayah tersebut diselenggarakan baik dalam lingkup desa, kabupaten/kota, dan provinsi. Saat ini muncul berbagai isu mengenai pemekaran wilayah. Banyak masyarakat beranggapan bahwa pemekaran wilayah hanya dijadikan ajang untuk ‘bagi-bagi’ kekuasaan di kalangan pemerintahan. Hal itu wajar, karena setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, peningkatan wilayah yang mengalami pemekaran terjadi secara signifikan. Esensi dari pemekaran wilayah sebagai pencerminan otonomi daerah sebenarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah. Melalui adanya pemekaran wilayah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola daerahnya secara lebih maksimal. Akan tetapi, pada kenyataannya pemekaran wilayah tidak hanya berdampak positif. Tidak adanya sistem check and balance telah memungkinkan kepala daerah untuk tidak mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, sehingga sistem kontrol di daerah seakan-akan “mati” dan berdampak pada keberlangsungan sistem pembangunan daerah.1 Dalam kurun waktu sekitar 9 tahun yaitu dari tahun 1999 sejak diberlakukannya undang-undang mengenai pemekaran, sudah ada sekitar 30 kota, 121 kabupaten, dan 6 provinsi baru.2 Otonomi yang dicerminkan melalui pemekaran wilayah seharusnya dijadikan sarana integrasi bangsa karena dapat meningkatkan legitimasi antara pusat dan daerah. Akan tetapi, saat ini terjadi banyak kasus mengenai degradasi esensi awal pemekaran wilayah. 1 Zuhro, Siti. 1999. “Otonomi dan Kerusuhan di Daerah” dalam Demokratisasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa. Jakarta: Kompas 2 Tarigan, Antonius. 2010. Perencanaan Pembangunan: Dampak Pemekaran Wilayah, edisi 01. Bappenas. Hal 25.
  3. 3. Menilik banyaknya konflik yang terjadi akibat pemekaran wilayah yang melenceng dari esensi awalnya, sebagian besar rencana pemekaran wilayah bukan didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada kepentingan beberapa pihak semata. Bahkan rencana pemekaran wilayah sering didasarkan pada tingginya rasa primordial atas persamaan ras, suku, maupun agama. Untuk itu penulis mengangkat kasus rencana pemekaran wilayah yang terjadi di Sumatera Utara dikarenakan adanya isu bahwa provinsi tersebut berencana untuk melakukan pemekaran namun hanya berdasarkan persamaan ras dan suku. Padahal dalam perencanaan pemekaran itu tidak diimbangi dengan potensi daerah yang cukup. Provinsi baru yang ingin dibentuk adalah Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Barat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui keberlanjutan isu yang ada di provinsi tersebut terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi rencana pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Utara. 1.2 Rumusan Masalah Apa yang melatarbelakangi pengusulan pemekaran wilayah di Sumatera Utara dilihat dari esensi otonomi daerah dalam upaya mencegah disintegrasi bangsa? 1.3 Tujuan Masalah 1. Mengetahui latar belakang pengusulan pemekaran wilayah yang ada di Sumatera Utara. 2. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan rencana pemekaran wilayah yang terjadi di Sumatera Utara dalam kaitannya dengan upaya integrasi bangsa.
  4. 4. BAB II Kajian Literatur Reformasi untuk menentang adanya sistem sentralistik telah bergulir di negara ini. Harapan-harapan mengenai restrukturisasi untuk lebih menjunjung adanya kedaulatan rakyat menjadi sebuah tuntutan perkembangan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Demokratisasi mulai digalakkan dan menjurus kepada adanya distribution of authority, dan adanya diskresi dalam menetapkan kebijakan publik dan alokasi sumber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah. Perwujudan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang menekankan kepada asas desentralisasi kemudian diwujudkan dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Penerapan asas desentralisasi dalam proses pemerintahan sesungguhnya telah diakomodasikan dalam konstitusi UUD 1945 pasal 18 serta di operasionalkan dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir direvisi dengan ditetapkannya UU No. 32 dan 33 tahun 2004.3 Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 juga telah mengakibatkan pergeseran-pergeseran di berbagai sektor. Sedikitnya dapat didefinisikan 9 jenis pergeseran paradigma pemerintahan akibat reformasi total Indonesia sejak 1998 yakni:4 1. From oppression to liberty 2. From control to freedom of action 3. From top-down to bottom-up 4. From paternalism to self-help 5. From centralization to decentralization 6. From protectionism to free-trade 3 4 Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama. Hal 3 Ibid hal 6
  5. 5. 7. From tax increate or complexite to tax reduction simplification 8. From Java culture to modern culture 9. From individualistic to community Perwujudan desentralisasi melalui otonomi daerah menyebabkan perubahan yang sangat radikal dalam pemerintahan. Pemerintah kabupaten kota yang dulunya hanya memiliki kewenangan yang terbatas, dengan adanya otonomi daerah mereka menjadi memiliki kewenangan yang sangat luas di berbagai bidang kecuali pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Pemerintah daerah kemudian merasa dimanjakan dengan adanya kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. Mereka merasa menjadi raja di daerah mereka karena dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurusi berbagai bidang. Kondisi yang demikian menyebabkan dan menstimulus adanya pemekaran daerah di berbagai pelosok di Indonesia. Pemekaran daerah yang dilakukan juga bisa dibilang untuk mewujudkan adanya pemerataan pembangunan. Tetapi bukan berarti pemekaran yang dilakukan menjadi sebuah solusi ampuh bagi upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Bagi orang yang kontra dengan adanya pemekaran wilayah, mereka beranggapan bahwa pemekaran wilayah hanyalah sebatas euforia semata dari adanya otonomi daerah yang menawarkan kewenangan-kewenangan berbagai bidang kepada daerah untuk mengurusi urusan daerahnya sendiri. Secara prosedural daerah-daerah sering kali bisa dibilang layak untuk memekarkan diri tetapi secara substansial daerah-daerah tersebut belum bisa secara efektif menerapkan adanya otonomi daerah sebagai upaya mewujudkan adanya pemerataan pembangunan. Pemekaran wilayah merupakan pemisahan wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah dalam upaya pembagian kewenangan administratif. Secara teoritis, pemekaran wilayah pertama kali dicetuskan oleh Charles Tibout (1958) dalam Nurkholis (2005) dalam Tarigan (2010) dengan pendekatan Public Choice School. Dalam artikelnya “A Pure Theory of Local Expenditure”, ia mengemukakan bahwa pemekaran wilayah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengijinkan setiap individu masyarakatnya untuk mengekspresikan preferensinya untuk
  6. 6. setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda dengan “vote with their feet”. Pemekaran daerah juga dapat memicu adanya eksperimen-eksperimen dan inovasiinovasi baru. Di Indonesia sendiri pemekaran wilayah bukan hanya ada setelah ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999, tetapi sebelum adanya undang-undang tersebut, pemekaran wilayah ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Tahapan-tahapan untuk memekarkan sebuah daerah juga memerlukan waktu yang cukup lama. Tahapan persiapan tersebut menyangkut penyiapan infrastruktur pemerintah, aparatur pemerintah daerah hingga terbangunnya fasilitas-fasilitas umum.5 Dalam masa sebelum reformasi memang asas sentralisme sangat kental dan pemekaran wilayah yang dilakukan benar-benar masih memerlukan campur tangan pemerintah diberbagai bidang. Setelah UU No. 22 tahun 1999 ditetapkan oleh pemerintah, pemekaran wilayah boleh diusulkan oleh pemerintah daerah asalkan memenuhi berbagai macam syarat yang telah ditentukan. Daerah yang mengusulkan untuk dimekarkan harus memenuhi kriteria kemampuan ekonomi, potensi-daerah, sosial-budaya, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Dengan mekanisme seperti ini, pemekaran wilayah yang terjadi di negeri ini bagaikan orang jualan kacang rebus yang semerbak jumlahnya. Selanjutnya muncul UU No. 32 tahun 2004 yang menggantikan UU No.22 tahun 1999, bahwa untuk pemekaran wilayah peraturan teknisnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Secara prosedural dengan adanya PP No.78 tahun 2007 pemekaran lebih ketat diwujudkan jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000, tetapi secara substansial dengan adanya PP No. 78 tahun 2007 pemekaran wilayah yang dilakukan belum dapat merumuskan sebuah pemekaran yang lebih baik dari sebelumnya. Pemekaran yang di pandang oleh pemerintah pusat dapat diterapkan di daerah yang sudah mandiri dan juga berdiri sendiri ternyata tidak demikian jika melihat dari alasan daerah-daerah kenapa mereka memekarkan diri. Berusaha untuk keluar dari keterpurukan menjadi salah satu alasan besar kenapa daerah-daerah biasanya menginginkan untuk dimekarkan. Daerah yang ingin dimekarkan biasanya memiliki alasan mengapa mereka ingin mekar.6 Pertama, daerah ingin dimekarkan karena alasan Preference For Homogeneity (kesamaan kelompok seperti SARA) atau Historical Etnic yang membuka peluang setiap 5 Tarigan, Antonius. 2010. Perencanaan Pembangunan: Dampak Pemekaran Wilayah, edisi 01. Bappenas. Hal 23
  7. 7. daerah untuk melakukan pemekaran karena adanya kesamaan etnis dan juga satu ikatan sosial yang perlu diwujudkan dalam satu wilayah pula. Dalam alasan pemekaran ini terjadi bilamana dalam sebuah kondisi mulai terjadi adanya penggolongan etnis yang menyebabkan adanya eksklusifitas sehingga mereka yang sudah merasa eksklusif berkeinginan untuk membentuk daerah otonom sendiri. Faktor ekonomi dan politik yang sudah tidak lagi menjadi hal yang menarik ketika dalam suatu daerah yang lama juga menjadi faktor yang menuntut mereka merasa menjadi lebih baik jika berada dalam sebuah daerah tersendiri. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 18 A ayat 2 juga menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Alasan kedua, adanya fiscal spoil karena adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan kondisi tersebut, daerah merasa dibiayai oleh pemerintah sehingga dengan memekarkan diri mereka akan mendapatkan dana segar untuk pembangunan daerah. Alokasi angaran yang diberikan oleh pusat tersebut diharapkan dapat meningkatkan belanja langsung yang dilakukan oleh para pegawai dan juga belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembelian barang atau jasa yang nantinya diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketiga, Beaurocratic and Political Rent Seeking, pemekaran wilayah dilakukan karena alasan politik. Dengan adanya pemekaran wilayah, diharapkan akan muncul kekuasaan politik baru yang jauh lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah dan cepat menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Berbagai kepentingan kemudian bertarung dan berebut kekuasaan dalam sebuah pemekaran wilayah yang dilakukan dengan alasan ini, karena jika ditarik ke pusat adanya pemekaran wilayah dimanfaatkan sebagai peluang memperoleh dukungan yang lebih besar pada kekuatan politik tertentu. Sehingga mengakibatkan munculnya entitas wilayah dalam kalkulasi politik yang lebih represif. 6 Ibid hal 24
  8. 8. Keempat, adalah Administrative Dispresion, yang bertujuan untuk memutus rentang kendali pemerintahan. Pemekaran wilayah yang dilakukan biasanya di daerah yang memiliki wilayah yang luas sehingga pelayanan publik menjadi sebuah hal yang sulit diakses oleh masyarakat secara keseluruhan. Melihat kondisi tersebut, pemekaran menjadi sebuah hal yang perlu untuk dilakukan memingat didaerah-daerah miskin yang mana seringkali tidak terjamah oleh pelayanan-pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pemekaran juga dilakukan sebagai upaya mendorong pembangunan infrastruktur untuk menunjang pelayanan publik sehingga dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Pembentukan atau pemekaran wilayah menurut PP No. 78 tahun 2007 harus dapat memenuhi syarat fisik kewilayahan, teknis, dan syarat administratif. Sehingga apabila ada satu syarat yang tidak bisa terpenuhi maka suatu daerah tidak bisa dimekarkan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, sebenarnya juga mengatur mengenai penghapusan bagi daerah yang tidak dapat mewujudkan otonomi daerah dengan baik yang mekanismenya dibarengi dengan evaluasi mengenai kinerja pemerintahan daerah yang ada. Meskipun saat ini banyak daerah yang sudah dimekarkan diangap gagal oleh Kementerian Dalam Negeri tetapi dalam kenyataannya belum ada satu daerah pun yang dihapuskan karena kegagalan mereka mengurusi daerahnya sendiri. BAB III Metodologi Penelitian 3.1 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan dasar untuk menggali data lebih dalam. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. “Riset dengan metode studi kasus menghendaki kajian yang terperinci, mendalam, dan menyeluruh terhadap objek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun
  9. 9. waktu tertentu termasuk lingkungannya”(Umar, 2004:34). Melalui metode penelitian tersebut diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi rencana pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Utara serta keberlanjutannya terkait dengan esensi otonomi daerah dalam upaya mencegah disintegrasi bangsa. Sedangkan tujuan dari penelitian studi kasus adalah menggambarkan suatu kasus atau peristiwa secara jelas, utuh, dan terperinci. 3.2 Ruang Lingkup Penelitian Strategi penyelesaian konflik terkait dengan rencana pemekaran wilayah yang terjadi di Sumatera Utara dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya dan strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan konflik rencana pemekaran wilayah di Sumatera Utara agar mampu menciptakan kondisi pemekaran wilayah sesuai dengan esensi awalnya. Ruang lingkup penelitian ini adalah : 1. Konflik mengenai pengusulan pemekaran wilayah yang ada di Sumatera Utara terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. 2. Kesesuaian antara potensi yang dimiliki daerah dengan rencana pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Barat beserta rekomendasi kebijakan atas keberlanjutannya. 3.3 Sumber dan Jenis Data Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Penulis hanya menggunakan data sekunder karena pada dasarnya sistematika penulisan berbentuk hasil pemikiran. Data sekunder diperoleh dari telaah pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya serta sumber-sumber dari media dan Badan Pusat Statistik yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Data sekunder tersebut diharapkan dapat mendukung pemikiran penulis mengenai berbagai faktor yang melatarbelakangi pengusulan pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Barat dan potensi yang ada di sana serta kaitannya dengan esensi dari pemekaran wilayah tersebut. 3.4 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan dan pencarian data dalam penelitian ini hanya dilakukan dengan telaah pustaka. Teknik telaah pustaka dilakukan dengan mencari data-data dari berbagai buku, media, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah pengusulan pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Barat.
  10. 10. BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Pemekaran Wilayah Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi, menghasilkan satu pola, yakni dari satu provinsi menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk. Sementara pada level kabupaten terdiri dari beberapa pola, yakni pertama, dari satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk. Kedua, dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk. Ketiga, dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten dan satu kabupaten induk.7 Seperti yang telah dibahas pada kajian teori, konsep awal pemekaran wilayah diungkapkan oleh Charles Tibout yang di dalamnya dikatakan bahwa pemekaran wilayah dapat dianalogikan sebagai ekonomi persaingan sempurna. Maksudnya yaitu pemerintah daerah dan masyarakatnya bebas untuk mengekspresikan preferensinya dalam hal pelayanan. Dalam hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kuasa atas daerahnya. Aturan dasar yang dijadikan landasan hukum dalam pemekaran wilayah, yakni Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut mendorong banyak daerah untuk melakukan pemekaran sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Di dalam undang-undang tentang pemekaran wilayah dijelaskan mengenai berbagai aturan dan prosedur mengenai pemekaran wilayah. Seperti dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Bab II mengenai pembentukan daerah pasal 5 poin 1 sampai 5 yang mengatur mengenai syarat-syarat pemekaran wilayah 7 Tarigan, Antonius. 2010. Perencanaan Pembangunan: Dampak Pemekaran Wilayah, edisi 01. Bappenas. Diakses dari http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pemekaran %20pdf&source=web&cd=2&ved=0CFsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id%2Fgetfile-server%2Fnode %2F9081%2F&ei=53GmT6CyCcfQrQfHneTiAQ&usg=AFQjCNG6bTfOD3jMZwUHeTBLjMZwUHe TBL&sig2=UQSf3uFJcHbYPhjxH-ssjQ pada 15 Januari 2013 pukul 20.45 WIB
  11. 11. dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut dijabarkan sebagai berikut. 1. Syarat Administratif Pemekaran provinsi harus mendapat persetujuan dari DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi wilayah cakupan, persetujuan DPRD provinsi induk, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 2. Syarat Fisik Syarat fisik untuk melakukan pemekaran provinsi adalah wilayah cakupan minimal harus terdiri dari 5 kabupaten. 3. Syarat Teknis, meliputi: a. Kemampuan Ekonomi Kemampuan ekonomi yang menjadi pertimbangan didasarkan pada PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, serta kontribusi PDRB terhadap kalkulasi PDRB total. b. Potensi Daerah Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya aparatur, serta sumber daya masyarakat yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Potensi daerah dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya; Rasio bank dan lembaga non keuangan per 10.000 penduduk, rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk, rasio pasar per 10.000 penduduk, rasio sekolah SD per usia SD, rasio SLTP per usia SLTP, rasio SLTA per usia SLTA, rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk, rasio tenaga medis per 10.000 penduduk, presentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor atau kapal motor atau perahu motor. Presentase pengguna listrik terhadap jumlah rumah tangga, rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor, presentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap usia 18 tahun ke atas, presentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap usia 25 tahun ke atas, rasio pegawai negeri sipil dengan jumlah penduduk. c. Sosial Budaya
  12. 12. Sosial budaya yang dipertimbangkan mencakup fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk, rasio jumlah fasilitas peribadatan per 10.000 penduduk, dan jumlah balai pertemuan. d. Sosial Politik Kondisi sosial politik diukur berdasarkan rasio penduduk yang mengikuti pemilu legislatif dengan penduduk yang memiliki hak pilih, dan jumlah organisasi masyarakat. e. Kependudukan Kependudukan daerah diukur dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. f. Luas Daerah Luas daerah mencerminkan sumber daya lahan atau daratan cakupan wilayah yang dapat diukur dengan; luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. g. Pertahanan Pertahanan mencerminkan ketahanan wilayah yang dapat diukur dengan; rasio jumlah aparat pertahanan terhadap luas wilayah dan karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan. h. Keamanan Kemanan dan ketertiban daerah diukur berdasarkan rasio jumlah aparat keamanan terhadap jumlah penduduk. i. Tingkat Kesejahteraan Manusia Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) melalui tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan penghasilan penduduk. j. Rentang Kendali Rentang kendali merupakan kedekatan jarak ke lokasi calon ibukota yang dapat diukur dengan; rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi), dan rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi).
  13. 13. 4.2 Potensi dan Latar Belakang Pemekaran Wilayah Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Barat Salah satu provinsi yang mengajukan pengusulan pemekaran wilayah adalah Provinsi Sumatera Utara. Dari total 28 kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut, 8 kabupaten/kota diantaranya mengajukan usulan pemekaran wilayah, yakni Provinsi Tapanuli yang diusulkan oleh Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir, serta Provinsi Tapanuli Bagian Barat yang diusulkan oleh Kabupaten Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, Kota Sibolga, dan Nias. Pengusulan kedua provinsi baru tersebut bahkan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari masing-masing kabupaten/kota. Jika ditinjau dari berbagai aspek, usulan pemekaran wilayah ini memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut salah satunya terletak pada potensi yang belum memadai sehingga membuat latar belakang usulan pemekaran wilayah masih diragukan kelayakannya. Pertama tentu harus dilihat dari peraturan yang mengatur mengenai pemekaran wilayah. Pengusulan pemekaran Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Bagian Barat belum dapat memenuhi syarat-syarat yang disebutkan diatas. Syarat administratif belum dapat terpenuhi ,walaupun sudah mendapat persetujuan DPRD di kabupaten/kota masing-masing namun belum mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Syarat fisik juga tidak terpenuhi karena jumlah kabupaten/kota yang mengajukan pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Bagian Barat hanya 4 kabupaten/kota dari syarat yang seharusnya 5 kabupaten/kota. Sementara itu, untuk syarat teknis terdapat beberapa poin yang cukup penting, seperti kemampuan ekonomi, kondisi sosial politik, kependudukan, dan tingkat kesejahteraan manusia. Untuk mengetahui mengenai kemampuan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, maka dapat menggunakan analisis Tipologi Klassen. Langkah pertama yang dilakukan ialah dengan mencari PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara, PDRB per kapita kabupaten/kota di Sumatera Utara, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota di Sumatera Utara. No. 1 2 Kabupaten/Kota Kabupaten Nias Kabupaten Mandailing Natal PDRB Laju Perkapita Pertumbuhan 8.268 6,70 7.281 6,50
  14. 14. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Asahan Kabupaten Simalungun Kabupaten Dairi Kabupaten Karo Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Langkat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Samosir Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batu Bara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Pematang Siantar Kota Tebing Tinggi Kota Medan Kota Binjai Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatra Utara 9.698 5.749 11.682 15.982 16.174 13.872 9.864 11.450 13.979 17.276 11.122 6.940 12.833 10.585 6.305 11.848 34.517 6.558 6.579 13.054 15.151 14.486 12.929 31.027 13.898 9.253 16.266 4,97 5,76 5,74 5,60 5,84 4,82 4,64 4,59 5,19 5,84 6,10 5,50 5,84 5,00 5,86 6,12 4,55 4,79 4,95 5,85 3,99 5,72 6,04 6,75 4,81 4,09 6,40 Tabel 1.1 data PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara, PDRB per kapita kabupaten/kota di Sumatera Utara, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, dan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2008 (tanpa migas) 8 Setelah mendapatkan data mengenai PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara dan tiap-tiap kabupaten/kota, langkah selanjutnya ialah menganalisis dan membuat perhitungan. Caranya dengan membandingkan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara dengan PDRB dari masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara. Lalu membandingkan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara dengan laju pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten/kota. Setelah semua perhitungan tadi selesai, kemudian menggolongkan setiap kabupaten ke dalam tabel Tipologi Klassen. Adapun kategorinya ialah: 1. Daerah maju dan berkembang cepat 8 Data diperoleh dari web http://www.scribd.com/doc/93440861/Pdrb-Kabkot-Indonesia-2004-2008 diakses pada 15 Januari 2013 pukul 21.30 WIB
  15. 15. Daerah yang masuk kategori maju dan cepat adalah kabupaten/kota yang memiliki tingkat PDRB per kapita lebih tinggi dari PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara dan laju pertumbuhan PDRB yang lebih cepat daripada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara. 2. Daerah berkembang dengan cepat Daerah yang masuk kategori berkembang dengan cepat adalah kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan PDRB yang lebih cepat daripada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara, namun tingkat PDRB per kapitanya lebih rendah dari PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara 3. Daerah maju namun tertekan Daerah yang masuk kategori maju namun tertekan adalah kabupaten/kota yang memiliki tingkat PDRB per kapita lebih tinggi dari PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara, namun laju pertumbuhan PDRBnya lebih lambat daripada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara. 4. Daerah relatif tertinggal Sedangkan daerah yang masuk kategori relatif tertinggal adalah kabuapten/kota yang memiliki tingkat PDRB per kapita lebih rendah daripada PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara dan laju pertumbuhan PDRBnya juga lebih lambat daripada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara. Yi > Yn Ri > Rn Ri < Rn Yi < Yn Daerah maju dan berkembang cepat • Medan Daerah maju tertekan • Labuhan Batu • Deli Serdang • Batu Bara Daerah berkembang cepat • Nias Daerah relatif tertinggal • Tapanuli Selatan • Tapanuli Tengah • Tapanuli Utara • Toba Samosir • Asahan • Simalungun • Dairi • Karo • Langkat
  16. 16. • • • • • • • • • • • • • Nias Selatan Humbang Hasundutan Samosir Pakpak Bharat Serdang Bedagai Padang Lawas Padang Lawas Utara Sibolga Tanjung Balai Pematang Siantar Tebing Tinggi Binjai Padang Sidempuan Tabel 1.2 Tipologi Klassen Provinsi Sumatera Utara Dari tabel Tipologi Klassen diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten yang akan membentuk provinsi baru yaitu Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, dan Kota Sibolga berada dalam kawasan daerah tertinggal, kecuali Nias yang merupakan daerah berkembang cepat. Berdasarkan data di atas, dari segi pertumbuhan dan potensi ekonomi kabupaten/kota yang mengajukan pemekaran wilayah belum memenuhi syarat untuk mekar. Sedangkan aspek selanjutnya yaitu kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik menjadi salah satu poin yang cukup penting karena Sumatera Utara adalah salah satu provinsi dengan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi sehingga diperlukan kondisi sosial politik yang stabil agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kondisi sosial politik diukur berdasarkan rasio penduduk yang mengikuti pemilu legislatif dengan penduduk yang memiliki hak pilih, dan jumlah organisasi masyarakat. Kasus Pilkada di Sumatera Utara pada tahun 2008 menunjukkan banyaknya masyarakat yang memilih golput. Data KPUD Sumut pada tahun 2008 menyebutkan sebanyak 3.471. 128 pemilih atau sekitar 40 persen memilih golput sedangkan yang menggunakan hak suaranya ada sekitar 5.011.377 pemilih.9 Berdasarkan penemuan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu masih tergolong rendah. Selain itu dalam sumber lain juga disebutkan bahwa pilkada di Sumatera Utara masih kental dengan isu etnis. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi politik cenderung belum stabil. Padahal aspek politik sangatlah vital bagi pelaksanaan pemekaran wilayah. 9 Data diambil dari http://www.medanbagus.com/news.php?id=3246 diakses pada tanggal 20 Januari 2013 pukul 22.52
  17. 17. Selanjutnya kondisi mengenai kependudukan daerah. Kondisi mengenai kependudukan daerah didasarkan pada jumlah peduduk dan kepadatan penduduk per kilometer persegi. Kemudian dari sisi kesejahteraan penduduk, dapat dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Berikut dapat dilihat mengenai IPM Provinsi Sumatera Utara. No. Kabupaten/Kota 1 Kabupaten Nias 2 Kabupaten Mandailing Natal 3 Kabupaten Tapanuli Selatan 4 Kabupaten Tapanuli Tengah 5 Kabupaten Tapanuli Utara 6 Kabupaten Toba Samosir 7 Kabupaten Labuhan Batu 8 Kabupaten Asahan 9 Kabupaten Simalungun 10 Kabupaten Dairi 11 Kabupaten Karo 12 Kabupaten Deli Serdang 13 Kabupaten Langkat 14 Kabupaten Nias Selatan 15 Kabupaten Humbang Hasundutan 16 Kabupaten Pakpak Bharat 17 Kabupaten Samosir 18 Kabupaten Serdang Bedagai 19 Kabupaten Batu Bara 20 Kabupaten Padang Lawas Utara 21 Kabupaten Padang Lawas 22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 23 Kabupaten Labuhan Batu Utara 24 Kabupaten Nias Utara 25 Kabupaten Nias Barat 26 Kota Sibolga 27 Kota Tanjung Balai 28 Kota Pematang Siantar 29 Kota Tebing Tinggi Jumlah Penduduk 132.329 Kepadatan 135 IPM/HDI 68,26 403.894 61 70,27 264.108 61 73,64 310.963 144 70,91 278.897 74 73,85 172.933 74 76,22 414.417 667.563 818.104 269.848 350.479 1.789.243 966.122 289.876 162 182 187 140 165 720 154 178 73,61 72,16 73,13 72,38 74,84 74,67 72,82 66,27 171.687 75 71,64 40.481 33 70,36 119.650 49 73,42 592.922 310 72,94 374.535 414 71,25 223.049 57 72,11 223.480 57 71,68 277.549 89 73,52 331.660 94 73,10 127.530 81.461 84.444 154.426 234.885 145.180 85 150 7.841 2.510 2.937 3.777 67,36 65,96 74,82 73,64 77,18 76,10
  18. 18. 30 31 32 33 Kota Medan Kota Binjai Kota Padang Sidempuan Kota Gunungsitoli Lainnya Provinsi Sumatra Utara 2.109.339 246.010 191.544 125.566 7.957 2.726 1.671 268 76,99 76,09 74,77 71,33 12.985.075 181 73,80 Tabel 1.3 Jumlah penduduk, kepadatan penduduk (jiwa/km²) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Developmen Index (HDI) kabupaten dan kota di Sumatera Utara tahun 2010 Berdasarkan data kependudukan serta HDI di atas dapat dianalisis bahwa sebagian besar kebupaten dan kota yang akan bergabung membentuk provinsi baru memiliki penduduk yang relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di kabupaten yang lain. Akan tetapi, Human Development Index (HDI) di kabupaten/kota tersebut sudah bagus karena menunjukkan angka yang tidak kalah dengan kabupaten lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa penduduk di kabupaten/kota yang mengajukan pemekaran wilayah memiliki tingkat kesejahteraan yang sudah cukup baik dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Diluar semua itu, Swianiewicz (2002) dalam Nurkholis (2005) pernah mengungkapkan bahwa komunitas lokal yang kecil lebih homogen, dan lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan preferensi sebagian besar masyarakatnya. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam komunitas yang kecil memiliki peluang lebih besar. Kemudian, pemerintahan daerah yang kecil memiliki birokrasi yang rendah, misalnya fungsi administrasi. Pemekaran juga mendukung adanya persaingan antar pemerintahan daerah dalam mendatangkan modal ke daerahnya masing-masing, dimana hal ini akan meningkatkan produktifitas. Terakhir, pemekaran mendukung berbagai eksperimen/percobaan dan inovasi.10 Nampaknya usulan mengenai pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Bagian Barat masih perlu dikaji ulang. Berdasarkan berbagai data di atas, ternyata persyaratan untuk mekar masih belum sempurna. Aspek sosial politik belum menunjukkan adanya kedewasaan dalam pemilu yang dibuktikan dengan banyaknya angka golput pada pilkada tahun 2008 dan dikhawatirkan akan terulang lagi pada pilkada tahun 2013 mendatang. Pilkada juga masih sarat dengan isu-isu etnis yang memunculkan politik primordial seperti kesukuan dan agama dengan tujuan untuk mencapai kekuasaan. Jika 10 Tarigan, Antonius. 2010. Perencanaan PembangunSan: Dampak Pemekaran Wilayah, edisi 01. Bappenas. Diakses dari http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pemekaran %20pdf&source=web&cd=2&ved=0CFsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id%2Fgetfile-server%2Fnode %2F9081%2F&ei=53GmT6CyCcfQrQfHneTiAQ&usg=AFQjCNG6bTfOD3jMZwUHeTBLjMZwUHe TBL&sig2=UQSf3uFJcHbYPhjxH-ssjQ pada 15 Januari 2013 pukul 20.45 WIB
  19. 19. dianalisis lebih lanjut, sebagian besar suku yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Toba Samosir yang mengajukan usulan dibentuknya Provinsi Tapanuli berasal dari suku yang sama yaitu Batak Toba. Hal inilah yang menjadi perhatian tersendiri, pada saat persyaratan fisik, administratif dan lainnya belum terpenuhi, mereka kekeuh untuk melakukan pemekaran wilayah. Isu-isu inilah yang menjadikan keraguan terkait dengan latar belakang pengusulan pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Bagian Barat. Usulan mengenai pemekaran wilayah untuk Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Bagian Barat memang sudah mendapat persetujuan dari DPRD setempat. Akan tetapi, belum mendapat rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) karena masih perlu evaluasi lebih lanjut terhadap pengusulan tersebut. Evaluasi dilaksanakan guna mengecek berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pemekaran wilayah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara harus mengkaji tentang kelayakan pembentukan provinsi-provinsi baru tersebut guna meminimalisir konflik yang mungkin timbul akibat adanya pemekaran wilayah. Langkah yang dilakukan Kemdagri untuk mengevaluasi dan mengantisipasi sehingga perlu adanya pengkajian mengenai kelayakan pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Barat cukup sinkron dengan keadaan di kabupaten/kota terkait yang belum memenuhi persyaratan. Belum terpenuhinya berbagai persyaratan pemekaran wilayah berdasarkan UndangUndang No 32 Tahun 2004 dan PP No 78 Tahun 2007 semakin membuat tanda tanya terhadap latar belakang pengusulan pemekaran wilayah. Sumatera Utara merupakan Provinsi yang berpenduduk heterogen dengan berbagai suku dan ras tinggal di sana. Ada suku-suku tertentu yang dianggap mendominasi. Hal itu dibuktikan dengan munculnya isu politik primordial dalam pilkada Sumatera Utara. Dikhawatirkan pengusulan pemekaran wilayah untuk Provinsi Tapanuli dan Tapanuli Bagian Barat juga dilatarbelakangi oleh tingginya rasa primordial. Pengalaman sebelumnya, pemekaran wilayah di beberapa daerah juga kurang begitu dapat dipertanggungjawabkan. Arogansi pemerintah daerah juga masih menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan pemekaran wilayah sehingga hak-hak rakyat yang seharusnya lebih diperhatikan justru terbengkalai. Apalagi jika isu-isu rasa primordial muncul dalam melatarbelakangi pengusulan pemekaran wilayah. Bukan tidak mungkin, pemekaran wilayah tersebut nantinya hanya menjadi ajang perolehan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Jika pemekaran wilayah
  20. 20. terus menjamur tanpa diikuti oleh esensi awalnya, maka suatu saat semakin banyak daerah yang mengajukan diri untuk berotonomi tanpa diimbangi dengan latar belakang dan potensi yang memadai. Inilah yang menjadi dilematis pemekaran wilayah, saat di satu sisi dibutuhkan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan legitimasi antara pemerintah pusat dan daerah, di sisi lain menimbulkan berbagai konflik yang dapat mengancam kedaulatan NKRI itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus senantiasa bersinergi dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengusulan pemekaran wilayah harus terus mendapat evaluasi yang transparan terkait dengan berbagai persyaratan yang harus terpenuhi. Pemerintah pusat harus bisa bersikap tegas terhadap daerah agar tidak menimbulkan konflik baru akibat adanya pemekaran wilayah. Otonomi yang diberikan kepada daerah hendaknya menjadi pendorong suatu daerah untuk lebih maju. Tingginya rasa primordial atas suku, ras, atau agama dijadikan sebagai sarana untuk semakin mencintai Negara Indonesia, bukan sebagai alat untuk mendapat kekuasaan tersendiri yang memicu disintegrasi bangsa. . BAB VI KESIMPULAN Rencana pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara belum memenuhi syarat-syarat terbentuknya suatu daerah pemekaran. Hal tersebut dikarenakan provinsi daerah sumatera utara belum memiliki potensi yang cukup untuk melakukan pemekaran baik dalam segi asministratif, fisik, aspek sosial dan politik, aspek ekonomi, dan kelayakan teknis. Rencana pemekaran wilayah pada daerah tersebut hanya dilakukan berdasarkan kesamaan ras, agama, dan etnis tanpa mengimbangi potensi yang ada di daerahnya dalam kaitannya pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tidak lagi sebagai alat transformer untuk memeratakan pembangunan tetapi lebih kepada keegoisan suatu daerah untuk membentuk daerah baru yang memiliki ideologi sama. Sehingga dapat dikatakan pemekaran wilayah belum mampu mencapai tujuan awalnya yaitu untuk memeratakan pembangunan di daerah terutama provinsi daerah sumatera utara sebagai salah satu daerah yang memiliki rencana melakukan pemekaran wilayah.
  21. 21. Adanya evaluasi dan pengkajian mengenai persyaratan pemekaran wilaya masih perlu dilakukan guna meminimalisir dampak negatif pemekaran wilayah sehingga pemekaran wilayah tetap pada esensinya serta tidak menjadi boomerang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu pemerintah pusat harus mampu bersikap tegas terhadap daerah sehingga otonomi yang diberikan dapat dijalankan secara maksimal, bukan hanya sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan. Referensi Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Yogyakarta. Yogyakarta: Media Wacana Syaukani. Gaffar, Afan dan Rasyid, Ryaas. 2003. Otonomi Daerah dalamNnegara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama Tarigan, Antonius. 2010. Perencanaan Pembangunan: Dampak Pemekaran Wilayah, edisi 01. Bappenas. Diakses dari http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pemekaran %20pdf&source=web&cd=2&ved=0CFsQFjAB&url=http%3A%2F %2Fwww.bappenas.go.id%2Fget-file-server%2Fnode %2F9081%2F&ei=53GmT6CyCcfQrQfHneTiAQ&usg=AFQjCNG6bTfOD3jMZwUH eTBLjMZwUHeTBL&sig2=UQSf3uFJcHbYPhjxH-ssjQ pada 15 Januari 2013 pukul 20.45 WIB Zuhro, Siti. 1999. “Otonomi dan Kerusuhan di Daerah” dalam Demokratisasi dan Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa. Jakarta: Kompas Referensi Internet http://www.scribd.com/doc/93440861/Pdrb-Kabkot-Indonesia-2004-2008 diakses pada 15 Januari 2013 pukul 21.30 http://www.medanbagus.com/news.php?id=3246 diakses pada tanggal 20 Januari 2013 pukul 22.52 http://www.bisnis.com/articles/analisis-politik-anatomi-isu-pilkada-sumut tanggal 20 Januari 2013 pukul 22.15 diakses pada http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/1200.pdf diakses pada tanggal 21 Januari 2013 pukul 23.10
  22. 22. Dokumen Pemerintah dan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

×