Your SlideShare is downloading. ×

5 1 ketentuan umum swakelola

5,464
views

Published on

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Published in: Business, News & Politics

3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
5,464
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Swakelola Ketentuan Umum Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
  • 2. Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 26
    • Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
  • 3. Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 26
    • Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
      • pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
      • pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
      • pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
      • pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
      • penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  • 4. Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 26
    • Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi ( lanjutan ):
      • pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
      • pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
      • pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
      • pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
      • penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
      • pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
  • 5. Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 26
    • Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
    • Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
      • K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
      • Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
      • Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
    • PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.
  • 6. Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 27
    • Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran:
      • direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
      • mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
    • Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.
  • 7. Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 27
    • Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      • direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
      • pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.
  • 8. Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 27
    • Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:
      • direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
      • sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
      • pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).
  • 9. Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 28
    • Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:
      • penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
      • penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
      • perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
      • penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
      • penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
  • 10. Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 28
    • Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
    • Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.
    • Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.
    • Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
  • 11. Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 28
    • PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
    • PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
    • Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.
  • 12.