Your SlideShare is downloading. ×
0
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
5 1 ketentuan umum swakelola
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

5 1 ketentuan umum swakelola

5,894

Published on

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Published in: Business, News & Politics
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
5,894
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Swakelola Ketentuan Umum Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
  • 2. Ketentuan Umum Swakelola <ul><li>Pasal 26 </li></ul><ul><li>Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. </li></ul>
  • 3. Ketentuan Umum Swakelola <ul><li>Pasal 26 </li></ul><ul><li>Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: </li></ul><ul><ul><li>pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; </li></ul></ul><ul><ul><li>pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; </li></ul></ul><ul><ul><li>pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; </li></ul></ul><ul><ul><li>pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; </li></ul></ul><ul><ul><li>penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; </li></ul></ul>
  • 4. Ketentuan Umum Swakelola <ul><li>Pasal 26 </li></ul><ul><li>Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi ( lanjutan ): </li></ul><ul><ul><li>pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; </li></ul></ul><ul><ul><li>pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; </li></ul></ul><ul><ul><li>pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; </li></ul></ul><ul><ul><li>pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; </li></ul></ul><ul><ul><li>penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau </li></ul></ul><ul><ul><li>pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri. </li></ul></ul>
  • 5. Ketentuan Umum Swakelola <ul><li>Pasal 26 </li></ul><ul><li>Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. </li></ul><ul><li>Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh: </li></ul><ul><ul><li>K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; </li></ul></ul><ul><ul><li>Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau </li></ul></ul><ul><ul><li>Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. </li></ul></ul><ul><li>PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola. </li></ul>
  • 6. Ketentuan Umum Swakelola <ul><li>Pasal 27 </li></ul><ul><li>Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran: </li></ul><ul><ul><li>direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli. </li></ul></ul><ul><li>Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan. </li></ul>
  • 7. Ketentuan Umum Swakelola <ul><li>Pasal 27 </li></ul><ul><li>Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: </li></ul><ul><ul><li>direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. </li></ul></ul>
  • 8. Ketentuan Umum Swakelola <ul><li>Pasal 27 </li></ul><ul><li>Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut: </li></ul><ul><ul><li>direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; </li></ul></ul><ul><ul><li>sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). </li></ul></ul>
  • 9. Ketentuan Umum Swakelola <ul><li>Pasal 28 </li></ul><ul><li>Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi: </li></ul><ul><ul><li>penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; </li></ul></ul><ul><ul><li>perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai; </li></ul></ul><ul><ul><li>penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. </li></ul></ul>
  • 10. Ketentuan Umum Swakelola <ul><li>Pasal 28 </li></ul><ul><li>Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri. </li></ul><ul><li>Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK. </li></ul><ul><li>Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi. </li></ul><ul><li>Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan. </li></ul>
  • 11. Ketentuan Umum Swakelola <ul><li>Pasal 28 </li></ul><ul><li>PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola. </li></ul><ul><li>PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah. </li></ul><ul><li>Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran. </li></ul>
  • 12.  

×