• Save
5 1 ketentuan umum swakelola
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

5 1 ketentuan umum swakelola

on

  • 5,197 views

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Statistics

Views

Total Views
5,197
Views on SlideShare
5,169
Embed Views
28

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
2

3 Embeds 28

http://www.infoprocurement.com 22
http://www.weebly.com 5
http://www.docseek.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • terimakasi saya lihat dilapangan ada rehab sekolah dng swakelola saya tdk mengerti , semoga sja setelah saya pelajari jadi lebih faham
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • terima kasih atas sering filenya, dan ijinkan kami untuk belajar lebih banyak tentang pengadaan barang dan jasa dari ppt yang tersedia
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

5 1 ketentuan umum swakelola 5 1 ketentuan umum swakelola Presentation Transcript

  • Swakelola Ketentuan Umum Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
  • Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 26
    • Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
  • Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 26
    • Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
      • pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
      • pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
      • pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
      • pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
      • penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
    View slide
  • Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 26
    • Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi ( lanjutan ):
      • pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
      • pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
      • pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
      • pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
      • penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
      • pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
    View slide
  • Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 26
    • Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
    • Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
      • K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
      • Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
      • Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
    • PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.
  • Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 27
    • Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran:
      • direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
      • mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
    • Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.
  • Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 27
    • Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      • direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
      • pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.
  • Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 27
    • Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:
      • direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
      • sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
      • pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).
  • Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 28
    • Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:
      • penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
      • penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
      • perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
      • penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
      • penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
  • Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 28
    • Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
    • Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.
    • Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.
    • Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
  • Ketentuan Umum Swakelola
    • Pasal 28
    • PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
    • PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
    • Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.
  •