• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
4 rencana umum pengadaan barang
 

4 rencana umum pengadaan barang

on

  • 3,429 views

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Statistics

Views

Total Views
3,429
Views on SlideShare
3,369
Embed Views
60

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
1

3 Embeds 60

http://www.infoprocurement.com 54
http://www.weebly.com 5
http://www.docshut.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • URUS API-ANGKA PENGENAL IMPORTIR
    http://www.saranaijin.com
    Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR: 31/M-DAG/7/1992, NOMOR 54/M-DAG/PER/10/2009, Peraturan 17/M-DAG/PER/3/2010

    Persyaratan APIU dan APIP
    1. Foto copy KTP Penanggung Jawab dan NPWP Pribadi
    2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan SK Kehakiman serta perubahannya
    3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan
    4. Foto copy NPWP dan PKP Perusahaan.
    5. Foto copy SIUP
    6. Foto copy KTP dan NPWP pribadi yang dikuasakan kepada yang menandatangani dan Pass Photo 3X4 = 2 lembar bewarna background merah dikartu API
    7. Foto copy TDP.
    8. Foto copy PBB apabila milik perusahaan atau Surat Sewa-Menyewa kantor
    9. Nama produk yang dimport dan No. HS
    10. Foto Copy Izin Industri bagi Perusahaan untuk API-P
    11. Foto Copy UUG/HO bagi perusahaan untuk API-P
    12. Foto copy paspor yg masih berlaku.
    13. Lokasi kantor siap disurvey kecuali PMA Industri (APIP)
    14. Khusus PMA industri : SP BKPM, Izin Prinsip, IUI/IUT, izin perluasan kalau ada
    - Lama proses APIU dan APIP (Traiding) 25 hari kerja,
    - Lama proses APIP PMA (Industri) 10 hari kerja..
    - Harga tergantung domisili.
    - Payment setelah terbit.
    PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
    Gedung Maya Indah Lt II Jl. Kramat Raya No. 5 A Jakarta Pusat Indonesia 10450.
    Telp. 021-3142566
    Fax. 021-3928113

    Mobile
    HP. 081385042000
    Flexi. 021-70940216
    http:// www.saranaijin.com
    email: legal@saranaizin.com
    Pin BB 2262D175
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    4 rencana umum pengadaan barang 4 rencana umum pengadaan barang Presentation Transcript

    • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
    • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
      • Pasal 22
      • PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
      • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
        • kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
        • kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.
    • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
      • Pasal 22
      • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut:
        • mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
        • menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
        • menetapkan kebijakan umum tentang:
          • pemaketan pekerjaan;
          • cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
          • pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
          • menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
    • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
      • Pasal 22
      • KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
        • uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
        • waktu pelaksanaan yang diperlukan;
        • spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
        • besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
    • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
      • Pasal 23
      • Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/ D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.
      • K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:
        • honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
        • biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
        • biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
        • biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
    • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
      • Pasal 23
      • K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.
      • K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
    • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
      • Pasal 24
      • PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.
      • Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
    • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
      • Pasal 24
      • Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
        • menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
        • menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
        • memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
        • menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
    • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
      • Pasal 25
      • PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.
      • Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi:
        • nama dan alamat Pengguna Anggaran;
        • paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
        • lokasi pekerjaan; dan
        • perkiraan besaran biaya.
    • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
      • Pasal 25
      • Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
      • K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.
    •