• Save
3 6 pejabat penerima hasil pekerjaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

3 6 pejabat penerima hasil pekerjaan

  • 6,762 views
Uploaded on

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
6,762
On Slideshare
6,762
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
  • 2. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
    • Pasal 18
    • PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
    • Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
    • Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
  • 3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
    • Pasal 18
    • Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      • memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
      • memahami isi Kontrak;
      • memiliki kualifikasi teknis;
      • menandatangani Pakta Integritas; dan
      • tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
  • 4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
    • Pasal 18
    • Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
      • melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
      • menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
      • membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  • 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
    • Pasal 18
    • Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
    • Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.
    • Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
  • 6.