Your SlideShare is downloading. ×
Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan...
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <ul><li>Pasal 18 </li></ul><ul><li>PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Has...
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <ul><li>Pasal 18 </li></ul><ul><li>Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib...
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <ul><li>Pasal 18 </li></ul><ul><li>Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebag...
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <ul><li>Pasal 18 </li></ul><ul><li>Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan k...
 
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

3 6 pejabat penerima hasil pekerjaan

5,991

Published on

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Published in: Business, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,991
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "3 6 pejabat penerima hasil pekerjaan"

  1. 1. Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
  2. 2. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <ul><li>Pasal 18 </li></ul><ul><li>PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. </li></ul><ul><li>Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. </li></ul><ul><li>Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri. </li></ul>
  3. 3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <ul><li>Pasal 18 </li></ul><ul><li>Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: </li></ul><ul><ul><li>memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; </li></ul></ul><ul><ul><li>memahami isi Kontrak; </li></ul></ul><ul><ul><li>memiliki kualifikasi teknis; </li></ul></ul><ul><ul><li>menandatangani Pakta Integritas; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. </li></ul></ul>
  4. 4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <ul><li>Pasal 18 </li></ul><ul><li>Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: </li></ul><ul><ul><li>melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; </li></ul></ul><ul><ul><li>menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. </li></ul></ul>
  5. 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <ul><li>Pasal 18 </li></ul><ul><li>Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. </li></ul><ul><li>Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA. </li></ul><ul><li>Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. </li></ul>

×