3 5 ulp pejabat pengadaan

  • 2,770 views
Uploaded on

 

More in: Business , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
2,770
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
1
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa ULP/Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
  • 2. ULP/Pejabat Pengadaan
    • Pasal 14
    • K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
    • ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
  • 3. ULP/Pejabat Pengadaan
    • Pasal 15
    • Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.
    • Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :
      • a Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
      • b Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
    • Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
    • Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis ( aanwijzer ).
  • 4. ULP/Pejabat Pengadaan
    • Pasal 16
    • Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
    • Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
    • Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
  • 5. ULP/Pejabat Pengadaan
    • Pasal 17
    • Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
      • memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
      • memahami pekerjaan yang akan diadakan;
      • memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
      • memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
      • tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
      • memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
      • menandatangani Pakta Integritas.
  • 6. ULP/Pejabat Pengadaan
    • Pasal 17
    • Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
      • menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
      • menetapkan Dokumen Pengadaan;
      • menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
      • mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
      • menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
      • melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  • 7. ULP/Pejabat Pengadaan
    • Pasal 17
    • Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi ( lanjutan ):
      • g. khusus untuk ULP:
        • menjawab sanggahan;
        • menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
          • Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
          • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
        • menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
        • menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  • 8. ULP/Pejabat Pengadaan
    • Pasal 17
    • Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi ( lanjutan ):
      • khusus Pejabat Pengadaan:
        • menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
          • Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
          • Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
        • menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
      • membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
      • j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
  • 9. ULP/Pejabat Pengadaan
    • Pasal 17
    • Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
      • a perubahan HPS; dan/atau
      • perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
    • Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
    • Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain K/L/D/I atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
  • 10. ULP/Pejabat Pengadaan
    • Pasal 17
    • Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
    • Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
      • PPK;
      • pengelola keuangan; dan
      • APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.
  • 11.