• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
3 5 ulp pejabat pengadaan
 

3 5 ulp pejabat pengadaan

on

  • 3,278 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,278
Views on SlideShare
3,250
Embed Views
28

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
1

3 Embeds 28

http://www.infoprocurement.com 14
http://www.weebly.com 7
http://amahpunya.blogspot.com 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    3 5 ulp pejabat pengadaan 3 5 ulp pejabat pengadaan Presentation Transcript

    • Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa ULP/Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
    • ULP/Pejabat Pengadaan
      • Pasal 14
      • K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
      • ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
    • ULP/Pejabat Pengadaan
      • Pasal 15
      • Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.
      • Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :
        • a Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
        • b Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
      • Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
      • Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis ( aanwijzer ).
    • ULP/Pejabat Pengadaan
      • Pasal 16
      • Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
      • Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
      • Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
    • ULP/Pejabat Pengadaan
      • Pasal 17
      • Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
        • memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
        • memahami pekerjaan yang akan diadakan;
        • memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
        • memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
        • tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
        • memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
        • menandatangani Pakta Integritas.
    • ULP/Pejabat Pengadaan
      • Pasal 17
      • Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
        • menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
        • menetapkan Dokumen Pengadaan;
        • menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
        • mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
        • menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
        • melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
    • ULP/Pejabat Pengadaan
      • Pasal 17
      • Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi ( lanjutan ):
        • g. khusus untuk ULP:
          • menjawab sanggahan;
          • menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
            • Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
            • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
          • menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
          • menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
    • ULP/Pejabat Pengadaan
      • Pasal 17
      • Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi ( lanjutan ):
        • khusus Pejabat Pengadaan:
          • menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
            • Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
            • Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
          • menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
        • membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
        • j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
    • ULP/Pejabat Pengadaan
      • Pasal 17
      • Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
        • a perubahan HPS; dan/atau
        • perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
      • Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
      • Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain K/L/D/I atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
    • ULP/Pejabat Pengadaan
      • Pasal 17
      • Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
      • Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
        • PPK;
        • pengelola keuangan; dan
        • APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.
    •