Your SlideShare is downloading. ×
3 4 pejabat pembuat komitmen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

3 4 pejabat pembuat komitmen

7,999
views

Published on

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Published in: Business, News & Politics

3 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
7,999
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
  • 2. Pejabat Pembuat Komitmen
    • Pasal 11
    • PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
      • a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
        • spesifikasi teknis Barang/Jasa;
        • Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
        • rancangan Kontrak.
      • menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
      • menandatangani Kontrak;
      • melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
      • mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
      • melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  • 3. Pejabat Pembuat Komitmen
    • Pasal 11
    • PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
      • menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
      • melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
      • menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  • 4. Pejabat Pembuat Komitmen
    • Pasal 11
    • Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
      • mengusulkan kepada PA/KPA:
        • perubahan paket pekerjaan; dan/atau
        • perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
      • menetapkan tim pendukung;
      • menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
      • menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
  • 5. Pejabat Pembuat Komitmen
    • Pasal 12
    • PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
  • 6. Pejabat Pembuat Komitmen
    • Pasal 12
    • Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      • memiliki integritas;
      • memiliki disiplin tinggi;
      • memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
      • mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
      • menandatangani Pakta Integritas;
      • tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
      • memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
  • 7. Pejabat Pembuat Komitmen
    • Pasal 12
    • Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
      • berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
      • memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
      • memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
  • 8. Pejabat Pembuat Komitmen
    • Pasal 13
    • PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
  • 9.