Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pera...
PENGGUNA ANGGARAN <ul><li>Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa </li></ul>
Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 8 </li></ul><ul><li>PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: </li></ul><ul><ul><l...
Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 8 </li></ul><ul><li>PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: </li></ul><ul><ul><l...
Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 8 </li></ul><ul><li>PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: </li></ul><ul><ul><l...
Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 8 </li></ul><ul><li>Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ...
Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 9 </li></ul><ul><li>Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali o...
KUASA PENGGUNA ANGGARAN <ul><li>Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa </li></ul>
Kuasa Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 10 </li></ul><ul><li>KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

3 2 pengguna anggaran

2,816

Published on

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,816
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 2 pengguna anggaran

  1. 1. Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
  2. 2. PENGGUNA ANGGARAN <ul><li>Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa </li></ul>
  3. 3. Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 8 </li></ul><ul><li>PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: </li></ul><ul><ul><li>a menetapkan Rencana Umum Pengadaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>b mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; </li></ul></ul><ul><ul><li>c menetapkan PPK; </li></ul></ul><ul><ul><li>d menetapkan Pejabat Pengadaan; </li></ul></ul><ul><ul><li>e menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; </li></ul></ul>
  4. 4. Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 8 </li></ul><ul><li>PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: </li></ul><ul><ul><li>f menetapkan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>g mengawasi pelaksanaan anggaran; </li></ul></ul><ul><ul><li>h menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; </li></ul></ul>
  5. 5. Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 8 </li></ul><ul><li>PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: </li></ul><ul><ul><li>i menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>j mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. </li></ul></ul>
  6. 6. Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 8 </li></ul><ul><li>Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat: </li></ul><ul><ul><li>menetapkan tim teknis; dan/atau </li></ul></ul><ul><ul><li>menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes. </li></ul></ul>
  7. 7. Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 9 </li></ul><ul><li>Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi: </li></ul><ul><ul><li>PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA; </li></ul></ul><ul><ul><li>PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan. </li></ul></ul>
  8. 8. KUASA PENGGUNA ANGGARAN <ul><li>Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa </li></ul>
  9. 9. Kuasa Pengguna Anggaran <ul><li>Pasal 10 </li></ul><ul><li>KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA. </li></ul><ul><li>KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA. </li></ul><ul><li>KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah. </li></ul><ul><li>KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. </li></ul>

×