• Save
13 pengadaan secara elektronik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

13 pengadaan secara elektronik

on

  • 2,068 views

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Statistics

Views

Total Views
2,068
Views on SlideShare
2,066
Embed Views
2

Actions

Likes
5
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 2

http://www.search-results.com 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    13 pengadaan secara elektronik 13 pengadaan secara elektronik Presentation Transcript

    • Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
    • KETENTUAN UMUM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
      • Pengadaan Secara Elektronik
    • Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik
      • Pasal 106
      • Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.
      • Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.
    • Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik
      • Pasal 107
      • Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:
        • meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
        • meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
        • memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
        • mendukung proses monitoring dan audit; dan
        • memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
    • Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik
      • Pasal 108
      • LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
      • LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
    • E-TENDERING
      • Pengadaan Secara Elektronik
    • E-Tendering
      • Pasal 109
      • Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
      • Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.
      • E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
    • E-Tendering
      • Pasal 109
      • Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
    • E-Tendering
      • Pasal 109
      • Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        • mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
        • mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan
        • tidak terikat pada lisensi tertentu ( free license ).
    • E-Tendering
      • Pasal 109
      • ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.
    • E-PURCHASING
      • Pengadaan Secara Elektronik
    • E-Purchasing
      • Pasal 110
      • Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (ECatalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.
      • Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.
      • Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.
    • LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
      • Pengadaan Secara Elektronik
    • Layanan Pengadaan Secara Elektronik
      • Pasal 111
      • Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
      • K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
      • ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.
      • Pasal 111
      • Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi:
        • administrator sistem elektronik;
        • unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
        • unit layanan pengguna.
      • Pasal 111
      • LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement) dengan LKPP.
      • LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
    • PORTAL PENGADAAN NASIONAL
      • Pengadaan Secara Elektronik
    • Portal Pengadaan Nasional
      • Pasal 112
      • LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.
      • K/L/D/I wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
      • Website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
    •