Your SlideShare is downloading. ×
1 2 ruang lingkup
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

1 2 ruang lingkup

2,139
views

Published on

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Tender, Bidding, Indonesian, Government, Services, Goods, Procurement, Guidelines, Regulation

Published in: Business, News & Politics

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,139
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Ketentuan Umum Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
  • 2. Ruang Lingkup
    • Pasal 2
    • Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
      • Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
      • Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
  • 3. Ruang Lingkup
    • Pasal 2
    • Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
  • 4. Ruang Lingkup
    • Pasal 2
    • Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.
  • 5. Ruang Lingkup
    • Pasal 2
    • Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.
  • 6. Ruang Lingkup
    • Pasal 3
    • Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:
      • Swakelola; dan/atau
      • pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
  • 7. Ruang Lingkup
    • Pasal 4
    • Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
      • Barang;
      • Pekerjaan Konstruksi;
      • Jasa Konsultansi; dan
      • Jasa Lainnya.
  • 8.