0
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesi...
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Inovasi vol07-jun2006
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Inovasi vol07-jun2006

1,287

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,287
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Inovasi vol07-jun2006"

  1. 1. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Majalah INOVASI ISSN: 0917-8376 Volume 7/XVIII/Juni 2006 RUBRIK dan JUDUL Halaman No.Hal EDITORIAL Penataan Ruang Wilayah: Perjalanan Panjang Bangsa 1 TOPIK UTAMA Aplikasi Data Penginderaan Jauh untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang di Indonesia 4 Tata Ruang Nasional dan Kebutuhan Pemahaman Lintas Disipliner 13 Paradigma Kota Kompak: Solusi Masa Depan Tata Ruang Kota 19 Air sebagai Parameter Kendali dalam Tata Ruang 28 IPTEK Memahami Proses Alamiah dalam Rusaknya Lingkungan Delta Mahakam 31 Dinamika Stok Ikan: Faktor Penyebab dan Penanggulangannya 35 Bioteknologi di Indonesia: Kondisi dan Peluang 39 Mengenal Teknologi Pengurangan Pencemaran Udara Nox dan Sox 45 INOVASI Pendekatan Konservasi Tumbuhan dengan Teknik Molekuler Elektroforesis 50
  2. 2. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia NASIONAL Hilangnya Ruang Publik Ancaman bagi Kapital Sosial 57 Peranan Komisi Pemberantas Korupsi dalam Memerangi Korupsi di Indonesia 59 Tes Berkualitas untuk PNS Berkualitas 70 Keterpaduan Pemerintah dan Masyarakat Mengatasi Kepunahan Tumbuhan Endemik di Indonesia 73 Impor Beras: Benarkah Merugikan Petani?; Lakukan Pemetaan Perberasan Nasional dengan Segera 77 Melihat Potensi dari Sistem Usaha Tani Kontrak 80 HUMANIORA Menuliskan “Islam”: Refleksi Pemikiran Inklusif Iqbal 84 Semangat Berhemat Energi: Belajar dari Negara Maju 88 Menuai Dampak Kegagalan Pendidikan Nasional 91 KESEHATAN Ada Gula Ada Kanker 94 Antisense Oligonukleotide: Potensial Terapi dalam Penyakit Genetik Akibat Gangguan Splicing 98 KIAT Manajemen Referensi untuk Penulisan Makalah yang Effektif 102 Hidup di Luar Negeri 104 LIPUTAN KHUSUS Menata Kembali Aceh Pascatsunami 106 TOKOH Duta Besar RI untuk Jepang, Abdul Irsan, SH 108
  3. 3. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Penataan Ruang Wilayah: Perjalanan Panjang Bangsa Haris Syahbuddin Email: harissyahbuddin@yahoo.com Menurut UU No. 24 tahun 1992, tata ruang didefinisikan sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang atau wadah, baik direncanakan maupun tidak. Untuk memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan terhadap suatu ruang atau wilayah diperlukan perencanaan terhadap penataan ruang, yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Meski secara aktual penataan terhadap ruang laut dan udara hampir tidak pernah dilakukan, namun pencantuman kedua ruang tersebut dalam UU perlu dilakukan, karena secara geopolitik ketiganya merupakan satu kesatuan geografis yg tidak dapat dipisahkan dan berkait dengan kedaulatan negara. Perencanaan tata ruang sendiri lebih terfokus pada pemanfaatan ruang daratan itu sendiri, karena di wilayah inilah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya berinterkasi menjaga keseimbangan ekosistem. Artinya perencanaan tata ruang tidak dapat dipisahkan dari usaha-usaha menjaga kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan bermuara pada tercapainya kenyamanan hidup bagi segenap penghuninya. PBB menetapkan Human Proverty Index (HPI) yang salah satu parameternya adalah kelayakan standar hidup (a decent standard of living) yang diukur berdasarkan kelayakan akses individu terhadap seluruh peluang ekonomi. Indikator ini diukur berdasarkan prosentase jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan prosentase jumlah anak-anak yg memiliki berat badan di bawah usia normal. Digunakannya akses terhadap seluruh kesempatan ekonomi dan air sebagai indikator adalah cerminan basic need manusia untuk memiliki kesempatan mendapatkan pengetahuan, kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan kesempatan hidup yang lebih panjang. Salah satu cara mencapai HPI yang memadai adalah melalui pemanfaatan ruang yang effektif dan effisien serta sesuai dengan potensi daya dukung lahannya. Perencanaan tata ruang sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari perencanaan dan pengaturan tempat baik secara vertikal maupun horizontal, berskala makro maupun mikro. Indonesia dengan luas daratan sekitar 1.92 juta km2 atau memiliki ratio kepadatan penduduk 126/km2 , masih memfokuskan diri pada penataan ruang secara horizontal dan skala makro. Bila pun ada pendirian bangunan secara vertikal masih terfokus pada penataan ruang vertikal ke atas. Sedangkan keseimbangan penataan ruang secara horizontal dan penataan ruang vertikal ke bawah masih belum menunjukkan hasil optimal. Secara horizontal saja, penataan ruang menyimpan banyak persoalan serius untuk dicarikan solusinya. Sedemikian komplek persoalan penataan ruang ini terkait keseimbangan antar makhluk hidup, serta kenyamanan masyarakat yg hidup di dalamnya, diperlukan ketegasan pemerintah yang kian berpihak pada kepentingan publik, untuk menegakkan peraturan yang sudah beratus jumlahnya. Sangat dirasakan betapa kepentingan ekonomi jangka pendeklah yg mengemukan dalam menata ruang. Pengalihfungsian puluhan bahkan ratusan situ di sekitar Jabodetabek, kian luas zone impermeabilitas akibat berkurangnya lahan terbuka hijau di daerah perkotaan, penutupan aliran pembuangan/sungai kecil oleh bangunan, hilangnya hak publik atas akses air bersih, klusterisasi zona industri di daerah hulu dan badan sungai yg berakibat tercemarnya air sejak hulu, pembuatan jalan tol yang memutus kebutuhan air irigasi lahan sawah potensial, atau pembuatan jalan bebas hambatan yang justru mengekspansi jalan umum, dll adalah contoh sedemikian kritis penataan ruang kita. Ujung dari seluruh jenis ketidaktaatan terhadap tata ruang dan daya dukung lahan ini adalah dirugikannya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan hidup yang mereka dambakan. Hampir dapat dikatakan, negara menjadi tidak berdaya mengurus rakyatnya dalam hal pemenuhan hak-hak publik terkait pemanfaatan ruang. Semangat otonomi daerah dapat pula menjadi bumerang tersendiri bila salah dalam memahami arti bahwa sesungguhnya penataan ruang tidak mengenal batas wilayah administratif. Sebab lahan sebagai basis penataan ruang adalah bentang alam dan merupakan satu kesatuan toposequence EDITORIAL 1
  4. 4. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Tidak dapat dibayangkan apabila sinergi penataan ruang antar wilayah tidak dilakukan, Jakarta akan selamanya mendapat kiriman banjir bandang dan sampah dari wilayah Bopunjur, atau Semarang akan selamanya menjadi kota rob. Kompensasi wilayah hilir yang umumnya menjadi pusat bisnis dan ekonomi terhadap daerah hulu perlu dipikirkan sebagai insentif terhadap sinergi pembangunan ini. Kekhawatiran terhadap kian menguatnya otonomi daerah terhadap kewenangan mengelola suatu wilayah atau kawasan dan menjaga ketahanan nasional diduga sebagai salah satu alasan perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 24 tahun 1992 itu, di mana pembahasan RUU Penataan Ruang tersebut hingga ini masih terus dilakukan. Sebab bukan tidak mungkin kemudian terjadi bahwa suatu daerah bersikeras melakukan pengelolaan ruang darat, ruang laut dan ruang udara sebagai bagian dari zona ekonomi, sehingga pelintas batas harus membayar pajak dalam memanfaatkannya. Kita dapat belajar dari negara negara yang telah berhasil menata ruangnya dengan sangat baik dan effisien. Jepang dengan 80% wilayah terdiri dari pegunungan, dan hanya 20% dataran dengan panjang lereng yang pendek terhadap garis pantai (potensial menyebabkan erosi dan banjir), dengan jumlah pendudukan separuh negeri kita, mampu memanfaatkan ruang dengan effisien. Pengembangan zona industri di tepi laut memberi keuntungan dari sisi effisiensi transportasi serta menghindari pencemaran air sungai dan polusi udara bagi kawasan pemukiman, fasilitas ruang terbuka hijau dan taman bermain (koen) di setiap kelurahan atau kecamatan (ku/cho), yang sekaligus sebagai zone resapan air dan kolam penampung air limbah, perencanaan saluran penyalur dan pengelolaan limbah air rumah tangga dan industri (water sewage) sebelum akhirnya dialirkan ke sungai dan laut, pembangunan pusat bisnis terintegrasi dengan subway di kedalam puluhan meter di bawah permukaan tanah, ketersediaan luasan area bagi pejalan kaki (pedestrian) dan pengendara sepeda yang manusiawi, atau konsistensi pemda dalam menyiapkan lahan bagi hutan untuk seratus tahun mendatang seperti yg terdapat di kota Kobe, demikian pula konservasi kawasan lindung. Dengan demikian kenyamanan hidup menjadi lebih baik, tanpa mengurangi efektivitas dan effisiensi aktifitas penduduknya dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa keterlambatan kerja pada iklim yang normal tidak ditemukan. Seluruh jadwal kegiatan dapat direncanakan dengan baik dan tepat waktu. Kita pun dapat belajar dari Perancis. Keberadaan subway yang sudah lebih dari 100 tahun dan konservasi arsitektur klasik setiap bangunan di seluruh kota, khususnya Paris, menunjukkan taat nya mereka terhadap peraturan yg dibuat. Keseimbangan horizontal pun tak luput dari konsep penataan kota mode dan budaya ini. Di kota Paris, kita hanya akan menemukan satu gedung menjulang tinggi yaitu menara Montparnasse, yang dalam tahap pembangunannya memerlukan diskusi lebih dari 10 tahun. Selebihnya bangunan dengan jumlah lantai tidak lebih dari lima, dikelilingi oleh ruas jalan yang tertata secara diagonal, saling bersilang rectangular. Atau bila kita ke arah Selatan Perancis, di kota Monpellier kita dapat melihat bagaimana pemerintah lokal membangun jalur kereta dalam kota (Metro) dari Mosson ke Port Marianne persis di antara barisan pohon Sycamore yang telah berusia lebih dari 50 tahun dan tetap tumbuh di sisi kanan dan kiri jalurnya. Dari contoh di atas dapat dikemukan di sini bahwa penataan ruang merupakan entry point menuju efektivitas dan effisiensi pengelolaan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, nampak bahwa penataan ruang merupakan cerminan perjalanan panjang budaya suatu bangsa, dan juga cerminan konsistensi dari rencana yang telah dibuat minimal 50 tahun sebelumnya. Dikatakan sebagai perjalan budaya suatu bangsa, karena penataan ruang yang baik telah menjadi kebutuhan setiap individu. Dengan demikian kontrol terhadap pemanfaatan suatu ruang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, yang sebelumnya dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan. Sesungguhnya lah kita telah memiliki seluruh modal dasar tersebut. Masyarakat yang cinta dan butuh akan lingkungan yang terpelihara, kemudian warisan budaya baik masyarakat Sumatera, Jawa hingga Papua. Borobudur sebagai warisan budaya nenek moyang, telah memberi pelajaran bahwa dalam penataan ruang terdapat keseimbangan di dalam struktur bangunan itu sendiri, dan keseimbangan terhadap lingkungannya. Sekarang yang dibutuhkan adalah membangkitkan kembali kesadaran, idealisme dan ketaatan para pejabat publik 2
  5. 5. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia sebagai pemegang wewenang penuh pengalokasian wilayah terhadap rencana tata ruang yang telah dibuat berdasarkan daya dukung lahan, keterbukaan pemerintah terhadap rencana pemanfaatan suatu kawasan, dan kontrol terhadap pemanfaatan suatu ruang yang dilakukan oleh masyarakat, yang sejak dini dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan. Para wakil rakyat di lembaga legislatif dituntut untuk tidak segan mempelajari dinamika peraturan dan pemanfaatan ruang wilayah di setiap kabupaten/kota, sehingga proses pengendali pemanfaatan ruang dapat dilakukan sejak dari unit terkecil penataan ruang wilayah. Sehingga di masa datang tidak ada lagi pemanfaatan ruang hanya semata berdasarkan pertimbangan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan dan hak-hak publik. 3
  6. 6. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Aplikasi Data Penginderaan Jauh untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang di Indonesia Dwi Nowo Martono, Surlan, Bambang Tedja Sukmana Kedeputian Penginderaan Jauh LAPAN, Jakarta Email: nowo2003@yahoo.com 1. Latar Belakang Perencanaan Tata Ruang wilayah merupakan suatu upaya mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta lestari bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan tata ruang merupakan tugas besar dan melibatkan berbagai pihak yang dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari data spasial. Data spasial yang dibutuhkan dalam rangka membuat suatu perkiraan kebutuhan atau pengembangan ruang jangka panjang adalah bervariasi mulai dari data yang bersifat umum hingga detail. Bentuk data spasial untuk kegiataan penataan ruang umumnya berupa peta digital dan peta analog yang masing-masing mempunyai karakteristik dan spesifikasi yang berbeda, dimana jenis dan ruang lingkup serta kedetailan rencana tata ruang sangat menentukan Berkaitan dengan kesiapan data spasial untuk mendukung tata ruang, ada beberapa titik kritis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan prosedur kerja antara lain: 1. Belum adanya format data dan skala peta dasar yang baku untuk penyusunan tata ruang dalam berbagai tingkat. Ada perbedaan format baku peta dengan format operasional, demikian juga skala peta dikaitkan dengan jenis data yang harus digunakan dan prosedur pengolahan data. 2. Pengalaman menunjukkan bahwa belum memadainya kesadaran akan pentingnya penyediaan data spasial yang akurat dari kalangan pengguna. Data spasial yang akurat tidak dilihat sebagai komoditas yang strategis untuk kepentingan jangka panjang. 3. Pembuatan atau penyusunan data spasial skala 1 : 250.000 hingga 1 : 5000 untuk tata ruang detail dilakukan dengan anggapan peta sudah tersedia dan tidak disediakan alokasi biaya untuk pembuatan peta tersebut. Dampaknya adalah peta yang digunakan sudah kadaluarsa. 4. Pada berbagai rencana kegiatan, ketelitian peta yang dibutuhkan kadang-kadang bukan merupakan hal yang utama, yang diutamakan adalah penyebaran temanya. Informasi lokasi dan batas-batas fisik lebih diutamakan (bukan kepastian koordinat), sedangkan dalam beberapa hal misalnya infrastructure management kepastian lokasi harus dicirikan dengan ketepatan koordinat. Kelengkapan dan kebenaran (kualitas) input data spasial akan sangat berpengaruh pada hasil atau keluarannya. Tanpa adanya data spasial yang memadai dalam arti kualitas planimetris dan informasi kualitatif, maka proses pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan secara benar dan bertanggung jawab. 2. Penginderaan Jauh untuk Pengembangan Wilayah Suatu wilayah baik di pedasaan maupun di perkotaan menampilkan wujud yang rumit, tidak teratur dan dimensi yang heterogen. Kenampakan wilayah perkotaan jauh lebih rumit dari pada kenampakan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan persil lahan kota pada umumnya sempit, bangunannya padat, dan fungsi bangunannya beraneka. Oleh karena itu sistem penginderaan jauh yang diperlukan untuk penyusunan tata ruang harus disesuaikan dengan resolusi spasial yang sepadan. Untuk keperluan perencanan tata ruang detail, maka resolusi spasial yang tinggi akan mampu menyajikan data spasial secara rinci. Data satelit seperti Landsat TM dan SPOT dapat pula digunakan untuk keperluan penyusunan tata ruang hingga tingkat kerincian tertentu, misalnya tingkat I (membedakan kota dan bukan kota). hingga sebagian tingkat II (perumahan, industri, perdagangan, dsb.). UTAMA 4
  7. 7. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Sedangkan untuk tingkat III (rincian dari tingkat II, misalnya perumahan teratur dan tidak teratur) dan tingkat IV (rincian dari tingkat III, misalnya perumahan teratur yang padat, sedang, dan jarang. Welch (1982) menyatakan bahwa untuk penyusunan tata ruang perkotaan di Amerika Serikat dengan memanfaatkan data penginderaan jauh, menggunakan konsep hubungan antara resolusi spasial data penginderaan jauh dan tingkat kerincian data yang dihasilkan, disajikan pada Gambar 1. I II II IV Tingkat kerincian Gambar 1. Hubungan antara resolusi spasial data penginderaan jauh dan kerincian penggunaan lahan kota di Amerika Serikat (Sumber : Welch, 1982) Gambar 1 mengisyaratkan bahwa citra Landsat ETM dengan pixel 15 m dapat digunakan untuk data penggunaan lahan kota tingkat kerincian I sampai kerincian tingkat II, atau untuk membedakan daerah yang secara fisik berupa perumahan dan non perumahan terhadap daerah sekitarnya. Untuk kerincian tingkat III diperlukan resolusi spasial sekitar 1-3 m. dan tingkat kerincian III dan IV masing-masing diperlukan resolusi spasial lebih kecil atau sama dengan 1 m. Oleh karena itu mengacu pendapat Welch, data satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 0.7-1.0 m dapat digunakan untuk memperoleh sebagian data penggunaan lahan dengan tingkat kerincian III dan IV. 3. Landasan Hukum Penyusunan Tata Ruang Struktur perencanaan pembangunan nasional yang dicirikan dengan terbitnya Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tantang sistem perencanaan nasional, maka kepala daerah terpilih diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di daerahnya masing-masing. Dokumen RPJM ini akan menjadi acuan pembangunan daerah yang memuat antara lain visi, misi, arah kebijakan dan program- program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian terkait kondisi tersebut, maka dokumen Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada juga harus mengacu pada visi dan misi tersebut. Dengan kata lain RTRW yang ada merupakan bagian dari terjemahan visi, misi 5
  8. 8. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia daerah yang dipresentasikan dalam bentuk pola dan struktur pemanfaatan ruang. Landasan hukum penyusunan tata ruang di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomer 24 tahun 1992 tentang penataan ruang. Pedoman ini sebagai landasan hukum yang berisi tentang kewajiban setiap Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun tata ruang wilayah sebagai arahan pelaksanaan pembangunan daerah. Kewajiban Daerah untuk menyusun tata ruang berkaitan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Menindak lanjuti Undang-Undang tersebut di atas, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 menetapkan enam pedoman bidang penataan ruang, meliputi a. Pedoman penyusunan RTRW propinsi. b. Pedoman Penyusunan Kembali RTRW propinsi. c. Pedoman penyusunan RTRW kabupaten d. Pedoman penyusunan kembali RTRW kabupaten. e. Pedoman penyusunan RTRW perkotaan. f. Pedoman penyusunan kembali RTRW perkotaan. Pedoman seperti tertulis di atas sebagai acuan bagi para penanggung jawab pengembangan wilayah propinsi, kabupaten dan kawasan perkotaan. Pedoman penyusunan RTRW meliputi kegiatan penyusunan mulai dari persiapan hingga proses legalisasi. Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci seperti dicerminkan dari tata ruang tingkat propinsi, kabupaten, perkotaan, desa dan bahkan untuk tata ruang yang bersifat tematis, misalnya untuk kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, jaringan jalan, dan lain sebagainya. Mengingat rencana tata ruang merupakan salah satu aspek dalam rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka tata ruang nasional, propinsi dan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan dari aspek substansi dan operasional harus konsistensi. RTRW nasional merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang antar pulau dan antar propinsi. RTRW nasional disusun pada tingkat ketelitian skala 1 : 1.000.000 untuk jangka waktu selama 25 tahun RTRW propinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan runag wilayah propinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota. RTRW propinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 untuk jangka waktu 15 tahun. RTRW kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang yang disusun berdasarkan perkiraan kecenderuangan dan arahan perkembangan untuk pembangunan daerah di masa depan. RTRW kabupaten/kota disusun pada tingkat ketelitian 1 : 100.000 untuk kabupaten dan 1 : 25.000 untuk daerah perkotaan, untuk jangka waktu 5-10 tahun sesuai perkembangan daerah. 4. Ruang Lingkup Analisis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan landasan hukum dan pedoman umum penyusunan tata ruang, substansi data dan analisis penyusunan RTRW propinsi dan kabupaten adalah sebagai berikut : 4.1.Ruang Lingkup RTRW Propinsi a. Substansi data dan analisis - Kebijakan pembangunan - Analisis regional - Ekonomi regional - Sumberdaya manusia - Sumberdaya buatan - Sumberdaya alam - Sistem permukiman - Penggunaan lahan - Analisis kelembagaan b. Substansi RTRW propinsi - Arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang - Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya - Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tematik - Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya. - Arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan - Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah 6
  9. 9. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia - Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan - Arahan kebijakan tata guna tanah , air, udara dan sumberdaya alam Lain. 4.2. Ruang Lingkup RTRW Kabupaten a. Substansi data dan analisis - Kebijakan pembangunan - Analisis regional - Ekonomi dan sektor unggulan - Sumberdaya manusia - Sumberdaya buatan - Sumberdaya alam - Sistem permukiman - Penggunaan lahan - Pembiayaan pembangunan - Analisis kelembagaan b. Substansi RTRW propinsi - Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang - Rencana pengelolaan kawasan lindung dan budidaya - Rencana pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan tematik - Rencana sistem prasarana wilayah - Rencana penatagunaan tanah , air, udara dan sumberdaya alam Lain. - Rencana sistem kegiatan pembangunan Secara rinci penjabaran dari tiap-tiap substansi disajikan pada Tabel 1. 5. Pola Pemetaan Pemanfaatan Ruang Berwawasan Lingkungan di Indonesia Adanya peraturan perundang-undangan penyusunan tata ruang yang bersifat nasional, seperti Undang-Undang No 25 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 kiranya dapat digunakan pula sebagai dasar dalam melaksanakan pemetaan mintakat ruang sesuai asas optimal dan lestari. Untuk menata ruang yang optimal dengan prinsip lestari perlu adanya perencanaan yang holistik antara potensi, kondisi dan kebutuhan akan sumberdaya ruang. Penyusunan tata ruang dalam konteks ini bukan sekedar mengalokasikan tempat untuk suatu kegiatan tertentu, melainkan menempatkan tiap tiap kegiatan penggunaan lahan pada bagian lahan yang berkemampuan serasi dan lestari untuk kegiatan masing-masing. Oleh karena itu hasil penyusunan tata ruang bukan tujuan, akan tetapi sarana. Yang menjadi tujuan tata ruang ialah manfaat total lahan/ruang dengan sebaik-baiknya dari kemampuan total lahan secara sinambung atau lestari. 6. Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Penyusunan Tata Ruang Berdasarkan Gambar 2, peranan data penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi semakin jelas. Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin ke kanan skala yang dibutuhkan semakin besar, artinya semakin rinci pula informasi spasial yang harus dapat diidentifikasi. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada jenis data penginderaan jauh yang digunakan. Tabel 1 menjelaskan peranan data penginderaan jauh dan SIG untuk mendukung penyusunan peta tata lingkungan, peta tata ruang, peta tata guna lahan dan peta ddesain guna lahan. 7. Langkah Langkah yang Dilakukan LAPAN Dalam Mendukung Implementasi Penyusunan Tata Ruang Penyusunan Tata Ruang tidak terlepas dari kebutuhan akan tersedianya data spasial yang akurat , periodik ( 1-5 tahun) dan rinci sesuai dengan tujuan tata ruang itu sendiri, untuk propinsi atau kabupaten. Salah satu alternatif yang paling mungkin dalam rangka tersedianya data spasial untuk tata ruang secara cepat adalah memanfaatkan teknologi satelit penginderaan jauh. Secara lebih rinci pemanfaatan data penginderaan jauh untuk tata ruang disajikan pada sub bab 6. Di Indonesia pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik institusi pemerintah: LAPAN, BAKOSURTANAL, BPPT dan lain sebagainya, juga oleh kalangan perguruan tinggi dan organisasi swasta. Pada umumnya upaya upaya yang telah dilakukan untuk sosialisasi pemanfaatan data penginderaan jauh antara lain meliputi penguasaan teknologi penginderaan jauh, pengembangan model-model yang diturunkan dari data penginderaan jauh, kegiatan inventarisasi sumberdaya alam dan mengintegrasikan dengan aplikasi SIG. 7
  10. 10. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Gambar 2. Pola penataan ruang berwawasan lingkungan di Indonesia Tabel 1. Peranan data penginderaan jauh untuk mendukung penyusunan tata ruang wilayah Jenis data Tata lingkungan Tata ruang Tata guna lahan Desain guna lahan 1. Landsat (15–30 m) 1.Identifikasi penggunaan Lahan dengan tingkat kerincian I 2. Acuan Geo- reference pada skala 1 : 50.000 3. Menghitung proporsi luas masing masing penggunaan lahan. 4. Data dasar spasial untuk analisis lanjutan 1.Identifikasi penggunaan Lahan dengan tingkat kerincian I-II 2. Acuan Geo- reference pada skala 1 : 50.000 3.Menghitung proporsi luas masing masing penggunaan lahan 4. Data dasar spasial untuk analisis lanjutan Bahan untuk orientasi wilayah secara global Bahan untuk orientasi wilayah secara global 8
  11. 11. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Tabel 1. Lanjutan Jenis data Tata lingkungan Tata ruang Tata guna lahan Desain guna lahan 2. SPOT4 (10 m) Eros SDA SDA 1. Identifikasi penggunaan lahan tingkat kerincian II – III 2. Acuan Geo- reference sampai skala 1 : 25.000. 3. Menghitung proporsi luas penggunaan lahan tingkat kerincian II – III 4. Titik atau garis kontur dengan interval sampai 12.5 m 5.Data Dasar spasial untuk pengolahan atau analisis lanjutan 3. SPOT 5 ( 2.5 m) Ikonos, Quick Bird ( 0.7–1 m) SDA 1.Identifikasi penggunaan lahan tingkat kerincian III -IV 2. Acuan Geo- reference sampai skala lebih besar 10.000 3.Menghitung proporsi luas penggunaan lahan tingkat kerincian III -IV 4. Informasi garis kontur detail 5. Data dasar spasial pengolahan atau analisis lanjutan 9
  12. 12. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia LAPAN sebagai instansi pemerintah yang mempunyai kompetensi untuk menyediakan data penginderaan jauh dan memanfaatkannya dalam berbagai aplikasi dalam skala nasional, sejak tahun 2000 telah membangun dan menyusun berbagai model aplikasi untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, iklim, geologi, tata ruang dan lain sebagainya. Berbagai jenis data dari resolusi rendah (NOAA, GMS dan MODIS) sampai resolusi spasial tinggi baik sensor pasif maupun aktif ( SPOT-5, IKONOS, QUICK BIRD) juga digunakan untuk mengembangkan model model aplikasi yang lebih luas dan lebih dalam. Untuk aplikasi data penginderan jauh terkait tata ruang dalam rangka mendukung ketersediaan data spasial, LAPAN telah melakukan inventarisasi informasi spasial penutup lahan skala 1:100.000 seluruh Indonesia berbasis citra Landsat ETM. Demikian juga untuk berbagai wilayah prioritas telah tersedia informasi yang relatif rinci berdasarkan data citra SPOT-5, IKONOS dan QUICK BIRD. Berbagai contoh aplikasi untuk tata ruang disajikan pada Gambar Lampiran 1-3. 8. Penanganan Masalah yang Berkaitan dengan Data Spasial Dalam menangani masalah ketersediaan data spasial yang up to date, salah satu data spasial yang saat ini banyak digunakan sebagai data dasar untuk penyusunan tata ruang adalah informasi spasial yang diturunkan dari data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh mempunyai berbagai jenis dan tingkat ketelitian, disamping itu data penginderaan jauh juga dapat memberikan data real time serta selalu diperbaharui. Teknologi penginderaan jauh mampu menyediakan data mulai dari skala 1 : 1000.000 sampai dengan 1 : 5000. Oleh karena itu pemanfaatan informasi spasial dari data penginderaan jauh untuk tata ruang telah mencakup seluruh skala dan sangat fleksibel disesuaikan dengan tujuan penyusunan tata ruang, apakah untuk tingkat nasional, propinsi, kabupaten atau detail teknis. Tidak tersedianya informasi spasial yang ideal untuk mendukung seluruh ruang lingkup analisis penyusunan tata ruang baik dalam aspek kuantitatif dan kualitatif bagaimanapun harus ditutupi dengan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh yang dikombinasikan dengan data spasial lainnya melalui pendekatan SIG. Salah satu pendekatan cerdas untuk mengoptimalkan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh adalah melakukan kombinasi data penginderaan jauh dengan data kontur dari Suttle Radar Topographic Mission (SRTM) dan data koordinat planimateris dari Global Positioning System (GPS) untuk memperolah informasi yang lebih akurat serta informasi morfometri (kemiringan lereng, panjang lereng dan bentuk lereng serta ketinggian relatifnya) sesuai dengan skala yang dibutuhkan. Sedangkan aspek kualitatif yang merupakan informasi penutup lahan/penggunaan lahan dapat digunakan sebagai informasi kualitatif terkini untuk mendukung perencanaan tata ruang dengan tambahan kegiatan verifikasi lapangan (ground truth). Verifikasi lapangan akan sangat efektif hasilnya jika dilakukan oleh mereka yang memahami dan menguasai kondisi wilayah bersangkutan. Hal ini akan sangat efisien dan efektif apabila terjalin pelaksanaan kerjasama antara instansi penyedia data satelit penginderaan jauh dengan instansi pengguna, khususnya pemerintah daerah guna menghasilkan informasi keruangan yang diturunkan dari citra satelit yang diverifikasi secara bersama. 9. Penutup Dimasa yang akan datang diharapkan seluruh pemangku kepentingan (stake holder) yang terlibat dalam penyusunan tata ruang, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dapat memanfaatkan keunggulan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk mendukung penyusunan tata ruang. Dengan demikian minimnya atau ketidaktersediaan data spasial yang selama ini menjadi kendala utama dalam penyusunan tataruang dapat dengan cepat teratasi. Pustaka [1] Anonimus. 1993. Remote Sensing Note. Japan Association on Remote Sensing. University. Of Tokyo [2] Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. 2004. Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang. Buletin Tata Ruang. Jakarta. 10
  13. 13. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia [3] Hadi Sabari.Y.. 2000. Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta [4] Larz T. Anderson. 2000. Petunjuk Dalam Persiapan Perencanaan Kota. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro. Semarang. [5] Maskun. Soemitro. 1996. Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan dalam kerangka Otonomi Daerah. Proceding. CIDES. Jakarta [6] Nurmandi. 1999. Manajemen Perkotaan. Lingkaran Bangsa. Yogyakarta [7] Socki. B.S.. 1993. The Potential of Aerial Photos for Slum and Squatter Settlement Detection and Mapping. Asian-Pasific Remote Sensing Journal. Vol.5. No.2. Bangkok. [8] Sugeng Martopo, Tejoyuwono. 1987. Pembangunan Wilayah Berwawasan Lingkungan. Kumpulan Makalah Kursus SEPADYA. Yogyakarta. Lampiran Gambar Lampiran 1. Contoh aplikasi data spasial untuk mendukung tata ruang skala 1:2.500 11
  14. 14. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Gambar Lampiran 2. Contoh aplikasi data spasial untuk mendukung tata ruang skala 1:50.000 Gambar Lampiran 3. Contoh aplikasi data spasial untuk mendukung tata ruang skala 1:100.000 12
  15. 15. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Sistematika Tata Ruang Nasional dan Kebutuhan Pemahaman Lintas Disipliner Hengky Abiyoso Ketua Lembaga CENREDS Yayasan Pengembangan Planologi dan Arsitektur Untuk Kewiraswastaan Wilayah Tertinggal (Center for Enhancement of Entrepreneurship, Urban and Regional Development Studies). Email: cenreds@yahoo.com 1. Pendahuluan Tata ruang dengan banyak sistematika yang serba abstrak termasuk di dalamnya adalah masalah lintas bidang menyangkut kepentingan seperti pelestarian lingkungan hidup, kepentingan penataan ruang budidaya bagi kegiatan produktif pemenuhan kebutuhan hidup manusia, kepentingan tata ruang mukim dan ruang sistem mobilitas manusia, bahkan juga menyangkut masalah kepentingan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan. Dari semua kepentingan itu, sesuatu yang terbanyak dan cukup rumit variabelnya adalah yang menyangkut sistem tata ruang mukim manusia serta sistem ruang mobilitasnya. Hal ini lebih umum disebut sebagai tata ruang sistem kota serta sistem jaringan jalan. Demikian rumit dan penting keduanya, sehingga sering citra tentang tata ruang di mata masyarakat tercermin dari ukuran tentang apa yang dapat dihasilkan oleh sistem ini bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Sistematika Sederhana Tata Ruang Berkait masalah tata ruang nasional kita, demikian banyak pihak sangat berkepentingan, diantaranya adalah masyarakat intelektual seperti dari sains ilmu lingkungan, ilmu kehutanan, ilmu pertanian, planologi, arsitektur, dan sebagainya. Dari demikian banyak sistematika tentang tata ruang, salah satu yang paling sederhana berkait dengan prioritas tujuan adalah sistematika tata ruang menurut tujuan-tujuannya yang ‘pro-ekologi’ dan ‘pro-populasi’1) . Bila yang pertama adalah untuk tujuan pelestarian dan perlindungan alam serta lingkungan, yang terakhir ini adalah menyangkut tata ruang untuk aktivitas dan permukiman manusia serta tata ruang untuk kawasan budidaya bagi penopang kebutuhan hidup manusia. Namun demikian, tata ruang ’propopulasi’ harus tunduk dan tidaklah boleh samasekali bertentangan pelaksanaannya dengan azas ‘pro-ekologi’. Masyarakat ilmu lingkungan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa ruang di bumi ini dipergunakan oleh manusia tanpa terjadi perusakan- perusakan yang serius di dalamnya, seperti menyangkut ancaman hilangnya species-species tertentu tanaman akibat penggundulan hutan yang akan berdampak pada hilangnya species lain karena terputusnya mata rantai makanan, atau kontrol atas polusi udara yang akan mengancam lapisan ozon dan meningkatnya suhu global, dan sebagainya. Masyarakat ilmu pertanian dan kehutanan berkepentingan atas ruang bagi budidaya pertanian serta hutan industri dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun dalam praktek lapangan ruang-ruang budidaya ini banyak bersinggungan bahkan bertumpang-tindih dengan ruang-ruang konservasi. Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat kita berkecimpung dengan kegiatan pertanian, perkebunan serta hutan tanaman industri, dimana peningkatannya yang bersifat ekstensif dan agresif dapat mengancam upaya pelestarian lingkungan, utamanya menyangkut area-area pegunungan, tempat dimana sumber air dan kestabilan lereng-lereng dapat terancam, serta bahaya air bah dan longsor dapat menimbulkan kerugian jiwa maupun kerusakan lingkungan yang mahal. UTAMA 13
  16. 16. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Sementara itu ruang-ruang bagi permukiman, kegiatan serta mobilitas manusia juga memerlukan pengaturan tersendiri. Bila tidak, maka berbagai kebutuhan mukim, kegiatan serta mobilitas manusia dapat bertumpang tindih dengan kebutuhan ruang-ruang konservasi serta ruang-ruang budidaya. Ruang-ruang bagi kebutuhan konservasi alam dapat dipandang sebagai relatif permanen dan variasi jenis eksploitasi ruangnya dapat dipandang sebagai mendekati nol berkait dengan tujuan pelestariannya maka ia tak dieksploitasi. Sementara itu eksploitasi ruang-ruang budidaya bagi kebutuhan hutan industri serta kegiatan pertanian dapat dipandang sebagai intensif, namun variasi pola eksploitasi ruangnya dapat dikatakan sederhana, terbatas atau nyaris permanen. Sebuah area hutan industri yang diperuntukkan bagi budidaya hutan pinus misalnya, selama belasan atau puluhan tahun pola eksploitasinya nyaris tak akan berubah, demikian juga dengan area bagi budidaya pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan. Sebaliknya, variasi kebutuhan ruang bagi pemukiman, aktivitas serta mobilitas manusia adalah demikian sangat kompleksnya. 3. Multi Fungsi Sistem Kota Kebutuhan mukim manusia bervariasi dari yang sangat sederhana seperti rumah di ladang, secara ekstensif berupa rumah vila di luar kota dengan pekarangan yang luas sampai yang sangat intensif berupa apartemen dengan lantai ganda di tengah kota. Kebutuhan ruang beraktivitas manusia dapat berupa ruang bagi produktivitas seperti pabrik, kantor, toko, pasar, sekolah atau studio. Kebutuhan ruang bagi pengembangan diri adalah seperti lembaga-lembaga sekolah, universitas, balai diklat dan kebutuhan akan ruang bagi waktu senggang adalah seperti taman-taman, tempat rekreasi, museum, teater, sarana olah raga dan sebagainya. Sementara itu kebutuhan ruang untuk mobilitas manusia dapat dimulai dari jalan setapak, jalan arteri, jalan bulevar, jalan simpang susun, jalan tol, bandara, terminal dan sebagainya. Bila kebutuhan ruang bagi keperluan konservasi alam serta budidaya pertanian dan hutan seperti tak mengenal hierarkhi, tak demikian halnya dengan ruang kebutuhan mukim dan aktivitas bagi manusia. Mendekati lahan-lahan budidaya pertanian dan hutan sebagai tempat aktivitas utama atau profesinya, manusia cenderung tinggal relatif mengumpul pada satuan-satuan ruang yang disebut sebagai desa. Kemudian dari sekian banyak satuan permukiman desa akan diperlukan sebuah pusat layan yang disebut sebagai kota kecamatan. Setelah itu konstelasi sejumlah desa dan kota kecamatan itu akan membutuhkan sebuah pusat layanan yang disebut sebagai kota kabupaten. Jenjang di atasnya adalah kemudian kota menengah yang membawahi beberapa kota kabupaten, kemudian kota besar atau kota metropolis yang dapat membawahi sebuah propinsi, serta terakhir adalah kota megapolitan yang tak jarang harus melayani beberapa kota metropolitan. 4. Aglomerasi, Wilayah Maju dan Tertinggal Sehubungan dengan pemusatan- pemusatan aktivitas manusia yang cenderung mengumpul karena pertimbangan keuntungan skala ekonomi atau keuntungan dari lokasi yang saling berdekatan satu sama lain antar unit-unit ekonomi yang disebut sebagai keuntungan ‘aglomerasi’, maka kemudian kecenderungan dari permukiman manusia itu adalah serba memusat, yang kemudian disebut sebagai sistem kota. Dampaknya adalah kemudian muncul apa yang disebut sebagai ‘wilayah-wilayah maju’, tempat dimana kepadatan penduduk membentuk satuan-satuan kota besar kecil yang jaraknya serba efisien, unit-unit ekonominya saling berdekatan serta dalam jumlah yang ideal itu akan semakin menggembirakan ‘pasar’, dimana dengan itu investasi-investasi semakin dipandang sangat menguntungkan apabila diputuskan untuk diletakkan pada wilayah- wilayah ‘padat’ seperti itu, dan keadaan itu lebih lanjut memicu lagi datangnya arus 14
  17. 17. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia migrasi penduduk dari wilayah-wilayah ‘miskin’. Pada sisi lain dari ‘wilayah maju’ muncul pula apa yang disebut sebagai ‘wilayah tertinggal’, dimana sebaliknya, keadaannya adalah serba kepadatan penduduknya yang relatif rendah, satuan- satuan sistem kotanya adalah kota-kota relatif kecil yang sangat tersebar dan dengan jarak saling berjauhan serta kurang efisien, sehingga akan kurang menguntungkan bagi investasi. Sering terjadi keputusan lokasi investasi serta keputusan bermukim dari penduduk di wilayah tertinggal itu cenderung berpindah menuju ke wilayah maju karena kemudahan hidup yang lebih banyak didapatkan di sana daripada keadaan di wilayah tertinggal itu. Keadaan seperti ini sangat merugikan bagi kinerja makro ekonomi nasional, karena pada wilayah tertinggal banyak sekali potensi-potensi terpendam terpaksa tak dapat digali dan dimanfaatkan. Sementara sebaliknya, pada wilayah sangat maju pasokan berbagai jasa sejenis sering melebihi kebutuhan, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai ‘duplikasi dan kesiasiaan’. Pada area yang sama dapat muncul demikian banyak pusat perbelanjaan, sehingga beberapa di antaranya akhirnya akan tutup karena kekurangan pengunjung. Pembangunan jalan layang dan kemacetan lalulintas terus saling berpacu, padahal pembangunan itu seharusnya dapat lebih dialokasikan pada sektor lainnya. Situasi-situasi seperti itu membutuhkan intervensi-intervensi perencanaan seperti tentang bagaimana situasi ketimpangan itu dapat diredakan, dimana perkembangan wilayah tertinggal dapat dirangsang agar dapat mengalir migrasi dan relokasi investasi dari wilayah maju dapat terjadi. Dengan kata lain, tata ruang bagi kebutuhan aktivitas, pemukiman serta mobilitas manusia atau disebut kebutuhan akan ‘tata ruang sistem kota’ adalah yang paling kompleks dibanding dengan kebutuhan akan tata ruang bagi kebutuhan konservasi sistem ekologi serta budidaya pertanian dan hutan. Tata ruang sistem kota juga membutuhkan tingkat-tingkat (hirarkhi) perencanaan, seperti di tingkat nasional dibutuhkan sistem kota secara nasional menyangkut besaran dan jarak yang terpadu (national city size distribution system) yang akan mendukung sistem makro ekonomi nasional secara terpadu pula. Selanjutnya adalah kebutuhan perencanaan intraregional yang terpadu, dan di bawahnya lagi adalah keperluan perencanaan pada tingkat lokal. 5. Kompleksitas Tata Ruang Sistem Kota dan Kerjasama Lintas Sektor Secara internal tata ruang sistem kota sangat lah kompleks, demikian pula dengan masalah eksternal lainnya. Secara internal, karena tata ruang kota menyangkut sistem serta ketahanan perekonomian serta sistem perencanaan kesempatan kerja nasional, ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan yaitu: Pertama, terdapat kebutuhan secara nasional akan perencanaan sistem kota secara nasional yang integrated. Kedua, karena perkembangan teori ilmu perencanaan ruang ––dengan demikian juga teori tentang sistem kota–– adalah sangat multiinterpretatif, berakibat di antara para pakar keruangan terdapat bermacam multiinterpretasi yang sangat bervariasi atas teori keruangan serta teori perkotaan yang sama. Hal ini mengakibatkan adanya pertentangan pendapat yang tajam dan menjadi salah satu faktor yang belum dapat disinergikan sebagai satu kesatuan utuh sebagai sumbangan kemajuan ilmu tata ruang kota bagi pembangunan nasional serta sistem kota secara nasional. Ketiga, dapat dikemukakan di sini bahwa seandainya boleh menggunakan pembading dengan perkembangan ilmu lainnya, maka ilmu perencanaan ruang adalah ‘seperti kurang beruntung’. Tidak jarang ilmu ini di golongkan pada ilmu-ilmu yang tidak begitu leluasa untuk dikomersialkan. Atau dengan perkattan lain ilmu ini lebih pantas untuk disumbangkan bagi negara, bangsa dan kemanusiaan. 15
  18. 18. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Hipotesa keruangan beserta studi lengkapnya seperti tentang perlunya Indonesia memiliki countermagnet city seukuran Jabodetabek di kawasan timur Indonesia, tidak akan pernah memenuhi pangsa pasar atau terjual, dan penulisnya telah akan bersyukur bila kajian tersebut perlahan-lahan mulai dapat diterima oleh seluruh bangsa dan bersama-sama diupayakan konkretisasinya, walau untuk itu harus dilalui berbagai proses perdebatan yang cukup panjang. Ketika hasil studi ilmu perencanaan kota memiliki peluang untuk dikomersialkan, tidak dapat dipungkiri bahwa kemudian terjadi praktik praktik komersialisasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini kemudian menimbulkan kesan masyarakat bahwa pembangunan sistem kota di Indonesia kemudian menjadi sangat buruk. Akibat ‘salah arah’ dari segelintir para perencanaan kota tersebut, yang berakibat kurang mendukung upaya pembangunan wilayah serta sistem kota yang integrated secara nasional itu, maka selain citra pembangunan sistem kota menjadi buruk, bersama industri ia tak kurang juga kemudian ‘dimusuhi’ oleh banyak masyarakat intelektual dari bidang pertanian dan perdesaan. Kota tidak mampu memberikan kesan pusat kewiraswastaan, pusat intelektualitas serta pusat kemajuan seperti Singapura, Tokyo, New York atau Toronto. Yang terjadi kemudian munculnya ‘kota-kota baru arogan’ serta industri berorientasi Jawa sentrisme atau Jabotabek sentrisme. Kompleks perumahan di seputar kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya atau Bandung terlihat memakai tembok keliling, gerbang, satpam serta tak jarang juga gaya eksklusivisme penghuninya, dimana setiap jengkal daripada ‘kota’ milik developer itu harus dibeli atau diangsur dengan KPR. Sering lahan pertanian yang subur harus beralih fungsi untuknya, padahal kelebihan tenaga kerja pertanian di desa seharusnya dapat ditampung di kota. Akhirnya nampak bahwa perencana tentang ‘kota untuk rakyat’ belum lah mencapai titik yang diharapkan. Strategi pemanfaatan kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian dan perdesaan seharusnya dapat dikelola dengan lebih rapi pada sektor perkotaan dan industri serta jasa, sambil terus meningkatkan kinerja sektor pertanian. Kerjasama antara masyarakat pertanian dan perkotaan seharusnya dapat lebih akrab, erat, dan bukan sebaliknya. Desa dan kota seharusnya saling tergantung dan saling membutuhkan. Tidak kalah penting adalah peranan lembaga terkait dalam mensinergikan sumberdaya antar desa dan kota. HKTI misalnya, harus mampu berbicara tentang rural development bahkan urban development bagi pengelolaan kelebihan tenaga kerja di desa, bekerjasama dengan planolog dan arsitek. Selain itu, perhatian pada wilayah perbatasan adalah sesuatu yang serius untuk tak mengulang kasus penggeseran patok batas negara di hutan Kalimantan atau lepasnya pulau Sepadan, Ligitan serta tenggelamnya beberapa pulau kecil di perbatasan dengan Singapura karena bisnis ilegal pengerukan pasir laut yang membawa resiko dampak pergeseran batas negara yang dapat merugikan Indonesia. 6. Langkah Perbaikan ke Depan Kedepan apakah yang dapat disumbangkan oleh masyarakat pemerhati masalah tata ruang bagi perbaikan sistem serta pelaksanaannya agar tata ruang nasional dapat memberikan hasil konkrit pada kesejahteraan masyarakat? Pertama harus diingat bahwa masalah tata ruang nasional kini ditangani oleh oleh Badan Eksekutif yang disebut BKTRN 2) (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional). Berdsarkan Keppres No. 62 Th. 2000 secara terstruktur terdiri dari Ketua : Menko Perekonomian, Wakil Ketua : Menteri PU, Sekretaris : Ketua Bappenas, Anggota : Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Otonomi Daerah dan Ketua BPN. Bahwa terdapat banyak keluhan menyangkut intransparansi serta berbagai kebijakan tata ruang yang tidak tepat seperti tentang Strategi Kapet yang 16
  19. 19. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia dianggap sebagai tidak tepat guna, adanya usulan tata ruang terpadu kawasan kota megapolitan oleh Gubernur DKI dan bukan oleh BKTRN, sistem hirarkhi kota yang tak jelas, serta banyak keluhan lain, menunjukkan ketidakterpaduan pada sistem dan kebijakan tata ruang nasional kita. Bila eksekutif memiliki badan BKTRN, adakah DPR memiliki badan kontrolnya yang definitif? Para pengurus BKTRN masing-masing memiliki partner kerja Komisi di DPR 3) yang jelas sejak dari Menko Perekonomian, Menteri PU, Ketua Bappenas yang masing-masing berpartner dengan Komisi Vi, V dan XI. Anggota BKTRN seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Ketua BPN dan Menteri Pertanian adalah partner kerja dari Komisi I, II dan IV. Lalu bagaimana seharusnya rapat kerja tata ruang nasional antara eksekutif dan DPR? Adakah harus selalu terdapat rapat gabungan Komisi I, II, IV, V, VI XI dan seluruh pengurus serta anggota BKTRN, atau akankah masalahnya disederhanakan menjadi sekedar rapat kerja antara seorang Ketua BKTRN Menko Perekonomian dan Komisi VI saja? Dengan terkadinya perbaikan sistem demokrasi dan legislasi dalam sistem pemerintahan dan kehidupan kita, seperti dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), walau telah terdapat badan badan seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan serta Kepolisian oleh Pemerintah. Kemudian dibentuk pula Komisi Yudisial, tempat dimana masyarakat dapat melaporkan keraguannya atas kinerja badan peradilan, Komisi Kejaksaan bagi alat kontrol Lembaga Kejaksaan, dan kelak Komisi Kepolisian bagi alat kontrol Lembaga Kepolisian, dan sebagainya. Bila kita ingin menapak kesuasana perbaikan sistem tata ruang nasional yang lebih konkrit, Komisi Nasional Independen yang mengontrol masalah Kebijakan Tata Ruang Nasional4) kita adalah salah satu alternatif yang sudah selayaknya diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh sungguh. Diperlukan forum yang konkrit atas masalah tataruang nasional, tempat dimana kapan saja masalah itu dapat dibahas setiap hari setiap saat secara terhormat dan setara dengan BKTRN. 1). Seperti uraiannya dapat dibaca pada artikel atau makalah “Wawasan Tata Ruang” oleh Prof. Djoko Sudjarto pada Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Edisi Juli 1992 terbitan Jurusan Teknik Planologi, ITB, maka terdapat demikian banyak definisi tentang tata ruang, seperti misalnya yang dikemukakan oleh Lynch dan Rodwin (1958), Foley (1964, 1967), (Wheaton, 1967), Weber (1967), Porteous (1977), Wetzling (1978), Rapoport (1980), Chadwick (1981), I Made Sandy (1986), Soenaryono Danujo (1987) dan sebagainya. Sejauh ini penulis belum menemukan apakah sebelumnya sistematika tataruang sebagai ‘pro-ekologi’ dan ‘pro-populasi’ ini telah pernah dikemukakan oleh para pakar sains keruangan atau belum. Penulis samasekali bukan merasa dalam kapasitasnya sebagai pakar, namun sekedar sebagai seorang aktivis LSM dalam bidang pengabdian sosialisasi tataruang bagi rakyat maupun bagi dialog lintas disiplin ilmiah selama lebih dari 10 tahun, mendapatkan bahwa tataruang bukanlah sesuatu yang mudah dipahami. Tak hanya oleh masyarakat awam, namun bahkan oleh banyak masyarakat intelektual dari disiplin ilmiah lain seperti misalnya ilmu hukum, ilmu agama, teknik industri, ilmu pertanian dan sebagainya. Penulis mendapatkan, bahwa semakin batasan atau sistematika keruangan disajikan sesuai tatabahasa dan visi dari para pakar itu, maka ia seperti semakin tak mudah dipahami oleh masyarakat bahkan disiplin ilmiah lain selain daripada tataruang itu sendiri. 2). BKTRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional) yang dibentuk dengan Keppres No. 75 tahun 1993, adalah bentuk peningkatan dari sebuah Tim Kerja yang semula dinamai sebagai “Tim Kordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional” yang diketuai oleh Ketua Bappenas dengan beberapa Menteri terkait masalah tataruang sebagai anggotanya (Keppres 17
  20. 20. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia No. 57 Tahun 1989). Badan ini kemudian pada masa Presiden Abdurrahman diubah susunan kepengurusannya (Keppres No. 62 Tahun 2000) seperti bila semula ketuanya adalah Ketua Bappenas, maka kini adalah Menko Perekonomian, Wakil Ketuanya adalah Menteri PU, dan Sekretaris BKTRN adalah Ketua Bappenas. Anggota-anggota BKTRN adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Otonomi Daerah dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Badan ini memiliki Tim Teknis yang diketuai oleh Menteri PU. 3). Tentang bidang-bidang yang dibawahi oleh Komisi-Komisi di DPR serta hubungan kerjanya dengan menteri- menteri kabinet terkait, susunan selengkapnya kiranya dapat diperiksa antara lain pada website Humas Sekretariat Jendral DPR-RI. 4). Komisi Nasional Independen yang mengontrol masalah Kebijakan Tata Ruang Nasional atau dapat disingkat menjadi Komisi Nasional Tata Ruang adalah pemikiran penulis tentang perlunya dibentuk semacam Komisi ‘adhoc’ sebagaimana sebelumnya telah terdapat Komisi-Komisi seperti itu seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan,. KPK dan sebagainya, dimana bidang- bidang seperti itu dipandang seperti masih kurang dapat ditangani dengan lebih efektif oleh 11 Komisi-Komisi DPR yang ada, dimana bila 11 Komisi di DPR seperti lebih merupakan cerminan tempat kedudukan partai-partai politik peserta Pemilu, sedangkan Komisi adhoc atau Komisi Khusus yang umumnya lebih bersifat teknis, dimaksudkan lebih berisi pakar-pakar dibidang dimaksud. Dari demikian banyak (l.k. 45 buah) Komisi Nasional yang ada, tak semuanya dipandang bekerja efektif dan justru sering digerutui masyarakat sebagai ‘membebani anggaran negara’, sehingga dalam beberapa kesempatan penulis menyampaikan bahwa Komisi Tata Ruang bila perlu didirikan dan dikerjakan secara sukarela, atau Komisi-Komisi ad-hoc sebaiknya ‘Datang dan Pergi’ atau ‘Aktif dan Non-Aktif’ sesuai kadar urgensi atau kegawatan masalahnya, agar tak terus menerus membebani anggaran negara. 18
  21. 21. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Paradigma Kota Kompak: Solusi Masa Depan Tata Ruang Kota? Muhammad Sani Roychansyah Staf Pengajar Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, FT UGM Kolaborator Riset pada Department Architecture and Building Science, Universitas Tohoku E-mail: sani@hjogi.pln.archi.tohoku.ac.jp 1. Latar Belakang dan Perkembangan Ide Kota Kompak Dewasa ini, masalah keberlanjutan (sustainability issues) merambah di semua bidang kehidupan manusia, tak terkecuali pada “pembangunan segitiga” lingkungan- sosial-ekonomi kota. Seperti terlihat pada Gambar 1. tuntutan bahwa perkembangan pada sebuah kota mulai 2 dasa warsa terakhir ini harus aspiratif terhadap kebutuhan dan eksitensi masa depan ini, dijawab dengan beberapa kata kunci seperti: efisiensi, intensifikasi, konservasi, revitalisasi di dalam upaya menyelaraskan pembangunan kembali kota (sustainable urban redevelopment movement) Gambar 1. Tujuan pembangunan ber- kelanjutan dan implementasinya dalam konteks kota Di sisi lain, meskipun dalam konsep operasionalnya sangat beragam, dewasa ini di dunia strategi “kota kompak” (compact city strategy) dipandang sebagai alternatif utama ide pengimplementasian pembangunan berkelanjutan dalam sebuah kota [2][3][5]. Sebagai akibatnya, ide ini diadopsi oleh banyak kota di dunia, utamanya di negara- negara maju. Kecenderungan pengadopsian ide ini, di samping membawa efek positif pada wacana pembangunan berkelanjutan, tetapi banyak pula yang diterapkan apa adanya tanpa mempertimbangkan permasalahan kota yang ada dan kekhasan sebuah kota. Ide kota kompak ini pada awalnya adalah sebuah respon dari pembangunan kota acak (urban sprawl development), seperti ditunjukkan perbedaannya pada Tabel 1. Dan sangat mungkin ini adalah siklus berulang perkembangan kota dan tarik menarik kepentingan pada fungsi kota sejak 2 abad terakhir ini, silih berganti antara memusat dan menyebar (centrist dan de-centrist), seperti telah disinyalir oleh Breheny [1]. Pilihan kompak atau tidak kompak dalam menjawab masalah keberlanjutan dalam sebuah “organisme” kota sebenarnya sangat bergantung pada kecenderungan, perilaku, kapasitas, fleksibiltas, dan tentunya kebijakan dalam sebuah kota. Yang kiranya cukup penting adalah optimalisasi tingkat kekompakan kota (city compactness level) dalam menjawab tantangan ini (lihat Gambar 2.). Tak bisa dipungkiri, saat ini adalah era kota berkelanjutan. Sebagai contoh Inggris di mana isu sekaligus kebijakan kota kompak ini telah hampir berjalan lebih kurang 2 dasa warsa. Dari tahapan kecenderungan evolusi kota pun, kebijakan “sustainable cities” lewat program “urban renaissance” saat ini adalah reaksi dari konsep “garden cities” dan “new cities” di era “utopian planning” yang telah terbukti banyak tak sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Begitu pula di Jepang, program “urban Lingkungan maksimalisasi efisiensi energi; konservasi sumber daya alam dan habitat; minimalisasi kerusakan/bencana Sosial meningkatkan kualitas hidup; mendorong kesetaraan sosial Ekonomi Mendorong eksistensi ekonomi lokal, ketersediaan kesempatan kerja KOTA Positif secara keruangan Berwawasan lingkungan Efisien bagi transport Bermanfaat dari sisi sosial Vital bagi pembangunan ekonomi UTAMA 19
  22. 22. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia redevelopment” dengan salah satu kota kompak sebagai alternatif utama strateginya saat ini adalah reaksi logis dari perkembangan kota pasca Perang Dunia ke-2 sampai era menggelembungnya ekonomi Jepang di pertengahan tahun 1980-an (bubble economic) di bawah sistem “modern urban planning” mereka. Gambar 2. Tingkat optimalisasi kota kompak tergantung pada “ukuran” kota Meskipun begitu, karena ide yang masih relatif baru dan sedikitnya rujukan serta contoh nyata keberhasilannya, membuat daftar panjang perdebatan hingga kini. Beberapa klaim bahwa kota kompak akan mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi, perlindungan pada daerah peri-peri dan daerah hijau, akses yang lebih baik kepada fasilitas dan layanan kota, dijawab dengan kekhawatiran membumbungnya harga lahan dan properti dalam kota, tergusurnya orang-orang yang mempunyai lemah akses, dan hilangnya preferensi pribadi. 2. Atribut Kota Kompak Masalah utama yang terjadi pada penerapan ide kota kompak saat ini adalah anggapan bahwa ide ini bisa secara instan diterapkan tanpa melihat kasus per kasus permasalahan yang dihadapi oleh sebuah kota, di samping keharusan penyesuaian Waktu tingkat kekompakan t0 t0+1 t0+2 t0+3 s0 s0+1 s0+2 s0+3 Ruang Factor internal: • kapasitas • fleksibilitas • kebijakan Faktor eksternal: • kecenderungan • jaringan F (kompak)=(internal, eksternal) Aspek Pembangunan Acak (Sprawl Development) Pembangunan Terkendali (Anti-Sprawl Development) Kepadatan Kepadatan rendah Kepadatan tinggi Pola pertumbuhan Pembangunan pada peri-peri kota, ruang dan ruang hijau, melebar Pembangunan pada ruang-ruang sisa/antara, kompak Guna lahan Homogen, terpisah-pisah “Mixed”, cenderung menyatu Skala Skala besar (bangunan yang lebih besar, blok, jalan lebar), kurang detil, artikulasi bagi pengendara mobil Skala manusia, kaya dengan detil, artikulasi bagi pejalan kaki Layanan komunitas Shopping mall, perjalanan mobil, jauh, sukar untuk ditemukan Main street, jalan kaki, semua fasilitas mudah ditemukan Tipe komunitas Perbedaan rendah, hubungan antar anggota lemah, hilangnya ciri komunitas Perbedaan tinggi dengan hubungan yang erat, karakter komunitas tetap terpelihara Transportasi Transportasi yang berorientasi pada kendaraan pribadi, kurang penghargaan pada pejalan kaki, sepeda, dan transit publik Transportasi multi-sarana, penghargaan pada pejalan kaki, sepeda, dan transit publik Disain jalan Jalan didisain untuk memaksimalkan volume kendaraan dan kecepatannya (collector roads, cul de sac) Jalan didisain untuk mengakomodasikan berbagai macam kegiatan (traffic calming, grid streets) Disain bangunan Bangunan jauh terletak/ditarik ke belakang (set back), rumah tunggal yang terpencar Bangunan sangat dekat dengan jalan, tipe tempat tinggal beragam Ruang publik Perujudan kepentingan pribadi (yards, shopping malls, gated communities, private clubs) Perujudan kepentingan publik (streetscapes, pedestrian environment, public park and facilities) Biaya pembangunan Biaya yang tinggi bagi pembangunan baru dan biaya layanan publik rutin Biaya yang rendah bagi pembangunan baru dan biaya layanan publik rutin Proses perencanaan Kurang terencana, hubungan pelaku pembangunan dan aturan lemah Terencana dan hubungan pelaku pembangunan dan aturan baik (community based) Tabel 1. Perbandingan antara pembangunan acak dan pembangunan terkendali 20
  23. 23. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia terhadap karakter kota. Simulasi beberapa kebijakan transport dan tata guna lahan yang erat dengan ide kota kompak ini menunjukkan pentingnya melihat kondisi perkembangan kota (pola pergerakan/transport, pola tata guna lahan), selain juga optimalisasi kebijakan antara yang bersifat tarik dan tekan (pull-push policies) [8]. Tabel 2. Total konsumsi energi dari transport kota di Kota Sapporo, Jepang tahun 2000- 2030 (ribu liter/hari) Tabel 2. menunjukkan bahwa kebijakan- kebijakan transport dan tata guna lahan yang erat dengan ide kota kompak telah menghasilkan kecenderungan pengurangan jumlah konsumsi energi dari transport kota 20% atau lebih. Bahkan bila kombinasi antar kebijakan berhasil, seperti pada kombinasi Road Pricing (bersifat tekan) dan Public Transport Priority (bersifat tarik) bisa mengurangi sekitar 50% konsumsi energi dari transport kota dalam jangka 30 tahun penerapannya. Gb.3. Seting definisi kota kompak Lebih jauh untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kota kompak pada sebuah kota, kita perlu mengetahui atribut- atribut pentingnya. Seperti diilustrasikan melalui Gambar 3, kota kompak diartikan sebagai sebuah strategi kebijakan kota yang sejalan dengan usaha perujudan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai sebuah sinergi antara kepadatan penduduk kota yang lebih tinggi pada sebuah ukuran ideal sebuah kota, pengkonsetrasian semua kegiatan kota, intensifikasi transport publik, perujudan kesejahteraan sosial-ekonomi warga kota menuju peningkatan taraf dan kualitas hidup kota. Di sini keenam atribut itu tidak bisa dipisahkan dan semestinya saling mendukung keberadaan kota kompak. Sebagai misal sebuah kota yang padat-rigid dan mempunyai besaran (skala) ideal untuk mencapai semua penjuru kotanya, tetapi memiliki ketimpangan sosial-ekonomi penduduk yang jelas dan masih sangat tergantung pada kendaraan pribadi, belumlah cukup untuk digolongkan sebagai kota kompak. Sebaliknya, kota dengan sistem transport yang maju, dengan ekonomi warga yang tinggi pula, skala kotanya pun ideal, namun pusat kota itu sendiri akan menjadi senyap di malam hari dan hari libur sebab warga kota lebih memilih tinggal di wilayah luarnya, belum bisa digolongkan ke dalam kategori kota kompak pula. Pada Gambar 4. diilustrasikan keenam atribut kota kompak ini. Usaha kenaikan kepadatan penduduk dan lingkungan tentunya terkait dengan optimalisasi lahan dan infrastruktur dalam kota. Dengan demikian, usaha ini pun akan mempunyai efek positif untuk melindungi lahan-lahan subur di luar kota. Kenaikan densitas penduduk ini perlu disertai dengan usaha penyatuan berbagai macam kegiatan dalam area yang sama (mixed use development), sehingga penduduk yang tinggal di mana pun di dalam kota akan mampu terlayani secara baik oleh sebuah sistem unit ini. Sistem transportasi umum yang intensif akan membantu dalam menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan dalam kota akibat transportasi manusia, selain mendorong berbagai kegiatan kota lebih aktif. Atribut selanjutnya yaitu pertimbangan besaran dan akses kota mutlak diperlukan. Atribut ini juga sebagai pengendali jarak maupun waktu tempuh kegiatan kota sekaligus usaha untuk memudahkan pengkoordinasian (smart urban management). Target kota kompak itu sendiri adalah atribut ke-5 yaitu kesejahteraan sosial-ekonomi setiap penduduk kota yang kian meningkat Kebijakan 2000 2015 2030 Do Nothing (DN) 352 370 377 Road Pricing (RP) 352 293 285 Transit Oriented Dev. (TOD) 352 256 248 Public Trans. Priority (PTP) 352 221 215 Urban Boundary (UB) 352 277 288 Cordon Line (CL) 352 244 228 UB+RP 352 299 311 UB+PTP 352 222 226 RP+TOD 352 231 223 RP+PTP 352 192 187 TOD+PTP 352 212 230 Kota Kompak Penaikan densitaspenduduk Pengkonsentrasian kegiatan Intensifikasi Transportasi umum Pertimbanganskala danakseskota Kesejahteraan sosial-ekonomi Komunitasyang Berkelanjutan Karakter Ruang Waktu Proses menuju kompak) MasaLalu SaatIni MasaDepanProses 21
  24. 24. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Penaikan penduduk dan lingkungan Kepadatan penduduk dan lingkungan binaan (bangunan) tinggi, efisiensi bagi penggunaan lahan dan infrastruktur kota Pengkonsentrasian kegiatan Kesatuan dari banyaknya ragam kegiatan, akses makin mudah terutama bagi pejalan kaki Intensifikasi transportasi umum Berkurangnya ketergantungan pada mobil pribadi, meningkatnya jumlah pejalan kaki dan penggunaan transportasi umum, wawasan lingkungan Pertimbangan besaran dan akses kota Turunnya waktu tempuh, berkurangnya jarak tempuh, akses dan efektivitas dalam kota lebih baik Target kesejahteraan sosial-ekonomi Kualitas hidup makin baik, performa hidup sehari-hari makin mudah Proses (perbaikan) menuju kompak Masa depan kota cenderung lebih kompak, didukung oleh berbagai program yang sesuai dan dilakukan secara intensif Gambar 4. Ilustrasi tampilan atribut kota kompak (kiri: performa yang tidak direkomendasikan, kanan: performa yang direkomendasikan) 22
  25. 25. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia (better quality of life). Aspek sosial pada atribut ini pun adalah interaksi sosial yang harmonis pada semua lapisan masyarakat di tengah kota. Atribut terakhir yakni proses menuju sebuah keadaan yang lebih baik. Atribut ini didasari oleh kenyataan bahwa sebuah kota kompak adalah sebuah target kondisi yang harus dilalui tahunan karena menyangkut perubahan mendasar pada sebuah kota melalui proses panjang penerapan serangkaian kebijakan kota. Seperti telah disinggung di depan, meskipun ide dasar kota kompak ini telah menjadi sebuah model terpopuler untuk mewujudkan sebuah kota berkelanjutan dewasa ini dan berbagai upaya penerapan modelnya tengah banyak diujicobakan, di sini perlu pula disebutkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Dalam Tabel 3 di atas selain keuntungan yang telah banyak disinggung, penerapan sebuah kota kompak secara alami juga mampu mengakibatkan beberapa kerugian, seperti: bertambah mahalnya lahan di dalam kota; kekhawatiran kualitas hidup yang berkurang dengan adanya upaya menaikkan kepadatan penduduk dalam kota; serta kemungkinan tergusurnya penduduk yang mempunyai akses lemah, termasuk orang berusia lanjut dan para miskin. Dengan kebijakan yang tepat dan berasas pada keadilan bagi semua warga kota, ekses merugikan tersebut tentu dapat diminimalisasi. 3. Implementasi Strategi Kota Kompak: Belajar dari Mancanegara Pada beberapa negara, terutama negara- negara maju, ide dasar kota kompak itu telah berhasil diusung ke dalam tingkat aplikasi pada sebuah atau beberapa kebijakan kota. Hal ini karena sifat responsif mereka terhadap isu-isu model pembangunan berkelanjutan (terutama gagasan wawasan lingkungan dalam kota kompak ini) dan rintangan mereka pada aspek kesejahteraan masyarakat kota relatif kecil. Selain itu, beberapa perencana Atribut Keuntungan Kerugian Kenaikan kepadatan penduduk dan lingkungan Aglomerasi ekonomi, pengurangan kebutuhan perjalanan dan waktu, preservasi lahan pertanian atau lahan-lahan hijau terbuka, penanggulangan degradasi lingkungan, tata guna lahan yang hemat energi, performa untuk kegiatan ekonomi rendah Harga lahan dan properti naik, berkurangnya perumahan layak, berkurangnya beberapa ameniti kota, biaya operasi dan perawatan naik, sedikit bermasalah dalam akses ke ruang hijau Pengkonsentrasian kegiatan Penyediaan fasilitas dan infrastruktur kota efisien, pendistribusian servis dan barang lebih merata, gaya dan budaya hidup semakin variatif, vitalitas sosial-ekonomi naik Kualitas hidup masa depan masih diperdebatkan, pembangunan berbiaya tinggi jika strategi pembangunan kotanya benar- benar baru, pengurangan kualitas kesehatan, kondisi lebih “overcrowded” Intensifikasi transportasi umum Transportasi umum yang lebih baik, energi untuk transportasi lebih hemat, pengurangan ketergantungan pada mobil pribadi, naiknya alternatif akses dan pilihan perjalanan dalam kota Kualitas dan penyesuaian lingkungan, ditengarai tetap banyak kemacetan dan tambahan polusi udara Pertimbangan besaran dan akses kota Skala kota yang mudah dicapai bagi semua moda transportasi, pengurangan jarak bepergian, servis dan fasilitas yang lebih mudah, kontrol pembangunan secara tepat Cengkraman sentralisasi kota akan lebih kuat, rintangan pada komunikasi dan jaringan (network) Target kesejahteraan sosial-ekonomi Interaksi sosial meningkat, sedang pemisahan sosial bisa diturunkan, penurunan perbedaan kelas/sosial, penurunan angka kejahatan, interaksi sosial yang lebih baik Berkurangnya ruang hunian, displasi bagi kelas sosial yang lemah, menurunnya faktor privasi dalam kota Tabel 3.Keuntungan dan kerugian ide kota kompak 23
  26. 26. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia meyakini secara tradisional kota-kota periode terdahulu, terutama di daratan Eropa, adalah bertipe kompak. Amerika Serikat, Eropa dengan Inggris dan Belanda sebagai pelopornya, Australia, dan Jepang adalah negara-negara yang saat ini secara intensif mengaplikasikan kebijakan kota kompak dalam perencanaan ruang kotanya. Di tataran negara berkembang sejak satu dasa warsa terakhir, diskusi kota kompak pun telah berlangsung dan dicoba diaplikasikan ke dalam perencanaan kotanya. Dhaka, Delhi, Bangkok, Teheran, Kairo, Cape Town, Hongkong, Taiwan, dan banyak kota di Amerika Latin adalah banyak kota yang dilaporkan telah mengadopsi ide kota kompak melalui gerakan kembali ke pusat kota ini [2] [4] [6]. 3.1. “Urban Renaissance” di Inggris Di bawah program berjuluk “Urban Renaissance” atau pembangunan kembali kota, Pemerintah Inggris menitikberatkan ide kota kompak sebagai bagian ide dasar kebijakan yang ditempuh di dalamnya [10]. Ini berlaku aktif sejak awal tahun 1990-an, hampir berbarengan dengan program sejenis di Belanda. Pada tahun 1998, sebuah Urban Task Force di bawah arsitek terkenal, Richard Rogers, dibentuk untuk lebih mengkonsepkan beberapa strategi di dalamnya dan mensosialisasikannya secara nasional. Hasilnya diharapkan dapt terlihat 25 sampai 30 tahun kemudian. Program ini dilatarbelakangi oleh masalah depopulasi yang dikhawatirkan jika terus berlanjut akan membawa kolapnya kota-kota di Inggris. Gambat 5. Hubungan antar unit wilayah dalam sebuah kota kompak (modifikasi dari versi Inggris di Urban Task Force, [10]) Visi dasar dari program ini yaitu memberdayakan komunitas local (local community based program) yang mampu membangun komunitasnya secara atraktif (attractive community) dalam sebuah lingkungan yang terjaga dan berkelanjutan (well kept sustainable way) dan memiliki layanan lingkungan yang baik (good quality service) dengan seluruh potensi yang dimilki untuk kesejahteraan bersama (prosperity sharing). Ini juga salah satu strategi untuk menarik penduduk untuk kembali tinggal di dalam kota. Dalam konsep tata ruangnya, seperti diilustrasikan dalam Gambar 5, visi dalam sebuah komunitas lokal ini juga secara integral ditransformasikan ke dalam cakupan kota. 3.2. “Urban Redevelopment” di Jepang Di Jepang, program sejenis dengan label “Urban Redevelopment” mulai menjadi patokan pembangunan berwawasan lingkungan, terutama dijalankan melalui pembangunan kembali ke pusat kota. Secara prinsip bertujuan sama, yakni mengoptimalkan pembangunan yang dikonsentrasikan di dalam kota. Bedanya di Inggris karena bersifat nasional penerapannya hampir seragam pada semua tataran lokal. Di Jepang, program ini bersifat “kuasi-nasional” dengan interpretasi model penerapannya yang sangat beragam di berbagai kota di Jepang. Meskipun begitu, ide yang sejalan dengan perujudan kota kompak masih menjadi ide inti dari program ini.Pusat Kota r=20 menit jalan kaki Batas kota Distrik Kontrol Komunitas lokal Jaringan, layanan, dll. 24
  27. 27. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Gambar 6. Ragam penerapan konsep kota kompak pada beberapa kota di Jepang (modifikasi dan kompilasi dari Koide, [6] dan Kaidou, [5]) Seperti terlihat pada Gambar 6, tipe penerapan konsep kota kompak di Jepang sangat lah bervariasi. Kota Aomori di utara Pulau Honshu yang sangat bersalju pada musim dingin, menampakkan kemajuan cepat pada pengkonsentrasian kegiatan di sekitar stasiun di pusat kota kurang dari 5 tahun belakang ini [7]. Kota Fukui di daerah Hokuriku di sebelah barat lebih menitikkan perujudan kota kompak melalui kebijakan TOD (transit oriented development) yakni pembangunan hanya diperkenankan pada jalur-jalur transportasi umum. Kota Kobe selepas gempa pada tahun 1995 juga telah menyesuaikan tata ruangnya kembali terkonsentrasi di pusat kota dan kompak serta diawali dengan konsep serupa mulai dari wilayah lokalnya. Sedangkan Kota Sendai menjalankan pembangunan “kembali ke pusat kota” melalui kebijakan TOD dan kebijakan pengoptimalan transportasi umum semacam “park and ride” bagi penduduk yang datang dari wilayah peri-perinya. Di kota-kota ukuran menengah dan besar lainnya, pembangunan apartemen dan kondominium pun terlihat diprioritaskan di daerah-daerah CBD (central business district) dan beberapa kawasan (lama) yang dioptimalkan kembali melalui program revitalisasi (urban revitalization) atau pembangunan kembali (urban redevelopment). Di tingkat lokal wilayah melalui sistem perencanaan berbasis komunitas (machi zukuri), terminologi pengkonsentrasian kegiatan semacam kota kompak ini pun telah pula menjadi pengetahuan umum sehari-hari. Ini pula yang menyebabkan kesadaran untuk hidup lebih baik dan dukungan terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah Jepang pada program ini pun terlihat positif. 4. Tantangan ke Depan Kota Kompak di Indonesia Berdasar analisis Jenks dan Burgess [4], ide kota kompak masih jauh penerapannya pada negara-negara berkembang, dikarenakan mereka masih menghadapi masalah lebih serius pada pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan lapangan pekerjaan mereka dibanding prioritas perujudan pembangunan berkelanjutan. Hampir semua masalah yang terjadi di banyak negara berkembang ini berpangkal pada performa ekonomi mereka yang lebih rendah dari pada negara maju pada umumnya. Seperti di Kalkuta, India atau Dhaka, Bangladesh, dari segi kepadatan penduduk dan penggunaan transportasi tak bermotor sehari-hari sebenarnya telah memenuhi syarat pembangunan berkelanjutan. Tapi sayang, hal ini bukan merupakan hasil penerapan sebuah kebijakan, tapi lebih diakibatkan masalah ekonomi seperti rendahnya pendapatan per kapita mereka. Meskipun demikian, beberapa inovasi pemerintah lokal seperti yang terjadi di Bangkok dan Hongkong, serta banyak negara di Amerika Latin untuk membangun kotanya sejalan dengan isu terhangat ini menjadi catatan tersendiri bahwa kebijakan ini pun bisa secara positif memacu timbulnya peningkatan performa ekonomi di wilayah- wilayah itu. Diskusi dan pengangkatan tema “pembangunan berwawasan lingkungan” ini sebenarnya sedikit banyak telah tampak di beberapa kota di Indonesia, meskipun masih jauh dari ideal, terutama pada tataran implementasi yang bersungguh-sungguh. Apalagi, pembangunan yang sebenarnya bertujuan memberi manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat kota ini, masih saja sering menjadikan rakyat kecil sebagai pihak terakhir yang mengenyam manfaatnya, kalau Kota Aomori Pusat Kota Tepi Air (Waterfront) Dalam Tengah Luar Transport Hub Tempat Kerja Permukiman Kota Fukui Sekola h Fasilitas Umum Taman Fasilitas Harian Akses jalan Sekola h Fasilitas Umum Taman Fasilitas Harian Akses jalan Kota Kobe Komunitas Ekonomi Wilayah Lingkungan Kota Kompak Kesejahteraan lingkungan berbasis pembangunan komunitas lokal Densitas ekonomi berbasis promosi tempat kerja Komunitas berbasis pembangunan tenaga kerja Komunitas Ekonomi Wilayah Lingkungan Kota Kompak Kesejahteraan lingkungan berbasis pembangunan komunitas lokal Densitas ekonomi berbasis promosi tempat kerja Komunitas berbasis pembangunan tenaga kerja Community Regional Economic Environment Compact Town Community Regional Economic Environment Compact Town Community Regional Economic Environment Compact Town Compact Town Compact Town Compact Town Compact Town Community Regional Economic Environment Compact Town Community Regional Economic Environment Compact Town Community Regional Economic Environment Compact Town Community Regional Economic Environment Compact Town Community Regional Economic Environment Compact Town Community Regional Economic Environment Compact Town Community Regional Economic Environment Compact Town Community Regional Economic Environment Compact Town Compact Town Compact Town Compact Town Compact Town Kota Sendai Sekarang Alternatif 1 Alternatif 2 25
  28. 28. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia pun tidak boleh disebut sebagai korban atau pun tumbal pembangunan. Dari sini terlihat bahwa kota-kota di Indonesia masih jauh dalam mengantisipasi pembangunan berkelanjutan. Konsep ini seharusnya lah segera direspon dan dituangkan secara integral dan terpadu pada semacam cetak biru pembangunan (tata ruang) kota. Tentunya cara pandang terhadap pembangunan perkotaan dan tata ruang untuk saat ini juga perlu diubah sesuai fenomena global ini. Selain itu, parameter keberhasilan harus secara tegas ditentukan untuk mempercepat pencapaian target dan kesungguhan bertindak (political will), seperti: penurunan jumlah kendaraan pribadi dalam satuan waktu, penurunan konversi lahan hijau ke area perumahan per satuan waktu, peningkatan pembangunan rumah susun atau peningkatan peremajaan kampung per satuan waktu, dan sebagainya. Hal ini tentu harus diikuti pula oleh penegakan hukum yang kuat dari aparat yang berwenang. Tanpa ini, pembangunan apa pun hanya akan dirasakan oleh kalangan yang bisa memanfaatkan lemahnya aturan dan penerapan hukum. Selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah pemasyarakatan budaya hidup vertikal (vertical living culture) kepada masyarakat. Adanya anggapan bahwa kurang berartinya hidup di rumah susun, apartemen, atau karena tidak terdapat kepemilikan tanah di dalamnya, perlu segera dikikis. Masyarakat lemah akses, seperti para manula dan para miskin juga harus mendapat prioritas bagi keberlangsungan hidup mereka secara lebih baik di tengah-tengah kota. Sistem pembiayaan pembangunan yang berbeda berdasar kemampuan masyarakat perlu menjadi prioritas pemikiran sebelum bertindak. 5. Penutup Paradigma pembangunan tata ruang kota berkelanjutan dengan ide utama seperti perujudan kota kompak terlihat semakin menjadi kebutuhan tak terpisahkan dalam pembangunan kota-kota di dunia dewasa ini. Hal ini bisa dilihat dari pemanfaatan ide ini yang tidak saja diterapkan di negara maju, tetapi telah pula merambah negara-negara berkembang. Namun begitu, apakah model kota ini akan menjadi solusi jitu masa depan tata ruang kota tampaknya juga memerlukan pembuktian lebih jauh, meskipun ada indikasi awal bahwa penerapan kebijakan ini relevan bagi kota-kota yang telah mencoba menerapkannya. Hal ini disebabkan penerapan model kota kompak ini masih sangat terbatas (model availability) dan memerlukan waktu yang cukup panjang (long term observation), maka perlu kehati-hatian untuk mendiskusikan implikasi hasilnya. Penerapan kebijakan kota kompak ini pun tak bisa dipisahkan dari karakter masing- masing kota. Meskipun bertujuan sama, belum tentu kota satu dan lainnya mempunyai hasil yang sama dalam pengimplementasian sebuah kebijakan yang sama. Setiap kota adalah organisme yang spesifik dengan karakter yang spesifik pula. Upaya penerapan kebijakan ini memerlukan sebuah kajian mendalam dan panjang. Selain untuk mensimulasikan kebijakan-kebijakan yang tepat, upaya ini juga dalam rangka memperkecil dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh sebuah model kota kompak. 6. Daftar Pustaka [1] Breheny, M., (1992) The Contradictions of The Compact City: a Review, dalam Breheny M. J., ed. (1992) Sustainable Development and Urban Form, European Research in Regional Science, 2, Pion, London, 138-159. [2] De Roo, G. and Miller, D. (2000) Compact City and Sustainable Urban Development: A Critical Assessment of policies and Plans from an International Perspective, Ashgate, Aldershot. [3] Jenks, M.; Burton, E.; Williams, K., eds. (1996) The Compact City: A Sustainable Urban Form?, E & FN Spon, London [4] Jenks, M.; Burgess, R., eds. (2000) Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing Countries, E & FN Spon, London. [5] Kaidou, K. (2002), Compact City: Towards an Image of Society in Sustainable City (Kompakuto Shiti, Jizokukanouna Shakai no Toshizou wo Motomete), Gakugei Publisher, Kyoto, dalam Bahasa Jepang. [6] Koide, K. (2001) Compact City as a Policy, and Its Implementation in some Japanese Cities, dalam Japanese Journal of Real Estate Sciences, 2001, Vol. 15, No. 3, 56- 63. 26
  29. 29. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia [7] Nikkei Shinbun, April 24, 2006, Shou, Juu, Sei Machi Naka He: Konpakuto Shiti no Kasoku (Commerce, Housing, Policy, Back to the Central City: Compact City Implementation) [8] Roychansyah, M. S., Ishizaka, K., Omi, T. (2003) A Study on New Urbanism: Learning from Japanese Urban Conditions and Its Issues, dalam Proceedings of International Symposium on City Planning, Sapporo, August 2003, 1-11. [9] Roychansyah, M.S. (2005), A Study on Characterizing and Evaluating Cities toward Implementations of Compact City Strategy (Konpakuto Shiti Senryaku no Kanten kara no Toshi Tokusei no Haaku to Hyouka ni Kansuru Kenkyuu), Disertasi Doktor di Universitas Tohoku, Sendai, tidak dipublikasikan. [10]Urban Task Force (2002) Towards an Urban Renaissance: Final Report of the Urban Task Force Chaired by Lord Rogers of Riverside, the Department of the Environment, Transport, and Regions (DoE), London. 27
  30. 30. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Air sebagai Parameter Kendali dalam Tata Ruang Rachmat Fajar Lubis Graduate School of Science and Technology, Chiba University, Japan E-mail : fajarlubis@graduate.chiba-u.jp Perencanaan dan pengelolaan tata ruang sangatlah diperlukan sebagai pedoman bagi perencanaan pembangunan. Tujuanya agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif. Dalam melaksanakan pembangunan, penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu harus memperhatikan pula kelestarian fungsi, keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Suatu rencana tata ruang haruslah memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, air, dan sumberdaya alam lainnya. Semua unsur itu dipadukan dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis, dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Karena itu, rencana tata ruang disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Perilaku pembangunan yang tidak mendukung ekosistem lingkungan menyebabkan penataan ruang wilayah juga terfragmentasi dan tidak saling mendukung. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang tidak lagi memperhatikan rencana jangka panjang yang berwawasan lingkungan, merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan sekitar. Pada akhirnya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan bangsa. Tulisan ini hanya mencoba membahas salah satu parameter kendali utama dalam perencanaan tata ruang yaitu air atau seringkali disebut sebagai sumberdaya air. Dampak Tata Ruang terhadap Siklus Air Pengembangan tata ruang sangatlah berdampak terhadap siklus air yang ada di wilayah tersebut. Siklus air yang dimaksud dalam tulisan ini adalah siklus hidrologi, yaitu siklus kesetimbangan antara air hujan, air permukaan dan air tanah. Dampak yang secara kualitatif sudah terjadi antara lain [2]: Penataan ruang di daerah perkotaan: Perubahan fungsi lahan menjadi jalan, tempat parkir dan bangunan lainnya akan mengakibatkan perubahan nilai evapotransrasi dan pola mikroklimat. Untuk air permukaan akan mengakibatkan penambahan aliran permukaan (runoff), banjir di daerah hilir. Sedangkan untuk air tanah dapat mengurangi besaran infiltrasi air ke dalam tanah, besaran air tanah dan aliran dasar di sungai (base flow) yang berasal dari air tanah. Penataan ruang di daerah pedesaan: Peningkatan erosi dan sedimentasi yang dapat berakibat pada berkurangnya tingkat kesuburan lahan serta potensi bencana alam. Dan pencemaran dari air permukaan terhadap sungai, danau dan rawa. Penataan ruang di daerah industri dan pertambangan: Potensi terbesar adalah pada masalah pencemaran baik untuk air sungai maupun air tanah. Potensi permasalahan lainnya adalah kerusakan pada daerah aliran sungai dan kawasan resapan mata air. Penataan ruang untuk pengembangan kawasan baru: Perencanaan wilayah pemukiman baru sangat memerlukan perhitungan mengenai ketersediaan air yang akurat, secara kuantitas dan kualitas. Banyak contoh kasus ketersediaan air cukup memadai secara kuantitas tetapi tanpa didukung oleh kualitas yang baik. Akibatnya wilayah tersebut ditinggalkan dan terbengkalai. UTAMA 28
  31. 31. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Mengacu pada permasalahan- permasalahan di atas maka air sebagai paramater kendali dalam tata ruang sangatlah penting. Baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Paramater Kendali Kualitas dan Kuantitas Untuk aspek kuantitas, kata kunci permasalahan utama adalah penggunaan yang berkesinambungan (conjunctive use). Secara sederhana berarti suatu upaya untuk memanfaatkan sekaligus mengupayakan sumber air tetap tersedia dan tidak berkurang. Model di bawah ini mencoba menggambarkan bagaimana upaya pemanfaatan sumber daya air haruslah diselaraskan dengan upaya konservasinya. Gambar 1. Model penataan ruang berdasarkan upaya konservasi sumberdaya air (Modifikasi dari Department of Water Resources, California 2006) Untuk aspek kualitas, kata kunci permasalahan utama adalah pencegahan polusi atau lebih spesifik kita sebut pencemaran air. PP no 20/1990 [1] mendefinisikan pencemaran air sebagai: "Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya” (Pasal 1, Angka 2). Hal terpenting untuk menyatakan daerah ini tercemar atau tidak adalah harus ada data dengan rentang waktu yang informatif. Hal ini yang seringkali sulit. Data awal yang menggambarkan kondisi sumber daya air sebelum aktivitas penataan ruang dilakukan, seringkali tidak didapatkan. Akibatnya, sangat sulit menyatakan bahwa sumber daya air di daerah ini tercemar atau memang secara alami memiliki komposisi seperti yang dikeluhkan setelah penataan ruang berjalan. Paramater Kendali Tata Ruang. Teknik penataan ruang yang lain adalah dengan cara memberi bobot atau nilai kuantifikasi terhadap sumberdaya air untuk setiap zonasi tata ruang. Cukup banyak klasifikasi yang telah diajukan. Teknik pemilihan metode klasifikasi yang tepat, perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek kekhasan kondisi alam setempat. Sebagai contoh untuk daerah yang kaya dengan sungai atau air permukaan, maka 29
  32. 32. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia air permukaan ini haruslah dijadikan sebagai bobot terbesar sehingga penataan ruang akan mengikuti pola konservasi dan eksploitasi air permukaan yang paling efisien. Sebaliknya pada daerah yang sumberdaya airnya didominasi oleh air tanah atau air hujan maka pembobotan haruslah dilakukan dengan bobot terbesar pada aspek utama tersebut. Salah satu kelemahan utama dari teknik pembobotan ini adalah skala pembobotan wilayah. Pembobotan ini akan berlangsung efektif pada skala tata ruang yang detail seperti 1:10.000 atau lebih kecil. Kesimpulan Upaya perencanaan tata ruang perlu memperhatikan parameter-parameter kendali yang berbeda-beda. Perbedaan ini sangat ditentukan oleh kekhasan masing- masing wilayah dan kepentingan budi daya manusia. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran bahwa untuk mengintegrasikan seluruh parameter kendali harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang masing-masing parameter. Daftar Pustaka [1] ……, 1990 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20, tentang Pengendalian Pencemaran Air [2] Randolph J, 2004, Environtmental Land Use Planning and Management, Island Press, p 36-52. 30
  33. 33. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia Memahami Proses Alamiah Degradasi Lingkungan Delta Mahakam Salahuddin Husein Anggota Mailing List Lautan-Quran@yahoogroups.com Kandidat Ph.D Geologi di Universiti Brunei Darussalam Email: shddin@yahoo.com 1. Pendahuluan Sebaran hutan mangrove di dataran Delta Mahakam, yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, mengalami degradasi akut. Kawasan yang memiliki arti penting bagi lingkungannya tersebut telah digantikan oleh ribuan hektar tambak udang semenjak krisis moneter di tahun 1997, yang didorong oleh harga udang eksport yang melejit. Setelah periode kemakmuran yang sangat singkat tersebut, hanya sekitar 5 tahun dan dimana sebagian besar keuntungan lari kepada investor luar, penduduk setempat kini menghadapi lingkungan yang rusak. Kualitas air minum menurun, ternak udang terkena penyakit, erosi pantai dan sungai meningkat, konflik horisontal penggunaan lahan meruncing, dan potensi perikanan di kawasan hutan mangrove merosot drastis. Ditengah- tengah fokus upaya penyelamatan lingkungan di kawasan tersebut, tulisan ini mencoba melihat proses-proses alamiah yang turut berperan dalam perubahan tersebut. 2. Peran Hutan Mangrove Delta Mahakam terbentuk dari hasil sedimentasi Sungai Mahakam, sebuah sungai terpanjang di Kalimatan Timur, selama ribuan tahun. Luas datarannya adalah sekitar 1700 km2 yang terbagi menjadi 4 zona vegetasi, yaitu: hutan tanaman keras tropis dataran rendah, hutan campuran tanaman keras dan palma dataran rendah, hutan rawa nipah dan hutan bakau (Gambar 1). Dua zona vegetasi yang terakhir, karena penyebarannya tergantung pada keberadaan air laut, seringkali disebut bersama-sama sebagai hutan mangrove, dan menutupi 60% luas dataran delta. Sistem perakaran hutan mangrove yang kokoh mampu menahan empasan ombak dan mencegah abrasi pantai, membuatnya berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone). Ekosistem hutan mangrove merupakan habitat bagi beragam jenis biota laut. Penduduk setempat sudah lama memanfaatkan kawasan ini sebagai areal tangkapan ikan, udang, dan kepiting. Kekayaan ekosistem Delta Mahakam sangat didukung oleh lokasi delta tersebut yang terletak di tepi barat Selat Makassar, sebuah selat yang sangat penting bagi iklim dan ekonomi dunia. Melalui selat inilah, arus laut antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia mengalir dan kaya akan zat-zat nutrisi. Arus laut yang dikenal di dunia sebagai Indonesian throughflow atau Arus Lintas Indonesia (Arlindo) tersebut telah pernah dikupas di dalam majalah ini [1]. Gambar 1. Zonasi tumbuhan di Delta Mahakam 3. Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove Luas hutan mangrove di Delta Mahakam semula diperkirakan mencapai 1000 km2 , namun saat ini yang tersisa hanya 20 % [3]. Sekitar 80 % lainnya telah musnah dibabat IPTEK 31
  34. 34. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia dan berganti menjadi ribuan hektar tambak udang dengan produksi sekitar 5600 ton per tahun [8] (Gambar 2 dan 3). Selama ini, pengaruh pembabatan hutan mangrove terhadap penurunan daya dukung fisik pesisir dapat dikategorikan menjadi 3 hal, yaitu peningkatan laju abrasi, intrusi air laut, dan penurunan potensi perikanan. Gambar 2. Citra satelit SPOT meliputi sebagian Delta Mahakam. Warna merah mengindikasikan tutupan vegetasi, termasuk hutan mangrove. (a) Tahun 1992, tambak udang hanya meliputi 4 % dari luas hutan mangrove. (b). Tahun 1998, tambak udang telah merusak 41% dari luas hutan mangrove. (c) Inset dari daerah di dalam kotak bergaris putih pada gambar (b), menunjukkan pola tambak yang berkembang di kawasan tersebut. Gambar 3. Proses perubahan lahan secara drastis di Delta Mahakam sebagai dampak krisis moneter. Perubahan paling besar dialami oleh hutan nipah (dimodifikasi dari Bourgeois et al., [2]). Semenjak tahun 1996, laju abrasi diperkira- kan mencapai sekitar 1.4 km2 per tahun; semen-tara sebelumnya hanya sekitar 0.13 km2 per tahun [8]. Angka-angka tersebut sungguh mengejutkan, karena menunjukkan adanya peningkatan laju abrasi pantai sebesar 10 kali lipat akibat rusaknya hutan mangrove. Dewasa ini, penduduk di bagian hilir daerah aliran sungai (DAS) Mahakam semakin sering mengalami intrusi air laut terhadap sumur-sumur mereka dan menyebabkan air sumur menjadi berasa payau. Hampir setiap musim kemarau intrusi airlaut masuk puluhan kilometer dari garis pantai dan juga diduga menyebabkan semakin menghilangnya berbagai jenis ikan air tawar. Kegiatan pertambakan di Delta Mahakam telah melebihi daya dukung lingkungan. Ketika luas areal mangrove yang dialihfungsikan melebihi 20%, masalah degradasi lingkungan mulai muncul yang berdampak pada kematian udang hingga kegagalan panen [6]. Diperkirakan kematian udang tersebut antara lain disebabkan oleh pencemaran pakan udang, penggunaan benih udang yang tidak bebas penyakit dan sistem sanitasi tambak yang buruk. Kegagalan panen tambak tersebut kemudian berakibat pada terpicunya konflik horisontal antara dua pelaku utama ekonomi utama daerah tersebut, yaitu petani tambak dan perusahaan industri 32
  35. 35. INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia minyak dan gas bumi. Petambak mengklaim bahwa polusi dan limbah buangan dari perusahaan yang menjadi penyebabnya. Sedangkan perusahaan mengatakan telah menggunakan teknik eksploitasi dan pengelolaan limbah yang aman terhadap lingkungan. Hancurnya ekosistem mangrove juga berakibat punahnya kawasan memijah dan pembesaran untuk beragam jenis ikan di Delta Mahakam dan kawasan laut di sekitarnya. Kondisi tersebut mengakibatkan merosotnya produksi perikanan pesisir. Menurut pengakuan seorang nelayan, sebelum marak pembukaan tambak tahun 1999, mereka bisa menangkap ikan bawal sekitar 20 kilogram per hari. Namun, saat ini, untuk mendapat 10 kilogram bawal per hari sudah cukup sulit [7]. Bahkan para pencari bibit udang sudah mengeluh karena hasil perolehan bibit terus mengalami penurunan. 4. Pengaruh Proses Alamiah Secara alamiah Delta Mahakam menghadapi naiknya muka air laut yang menyebabkan pengaruh energi laut semakin kuat dan laju abrasi pantai semakin meningkat. Secara umum, proses naiknya air laut tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu pemanasan global dan penurunan geologis. Semenjak abad ke 20, diperkirakan akan terjadi kenaikan muka airlaut sebesar 3 mm/tahun akibat pemanasan global [5]. Sebelumnya, kenaikan muka air laut akibat penambahan volume air laut di kawasan tersebut diperkirakan hanya sebesar 0.8 mm/tahun [11]. Secara geologis, Delta Mahakam juga terus-menerus mengalami penurunan permukaan daratan (land subsidence) dengan kecepatan sekitar 0.5 mm/tahun [9]. Hal ini terjadi karena sekitar 80 % dari volume delta tersebut tersusun oleh endapan lumpur yang bersifat mudah terpadatkan. Selain itu, Delta Mahakam terletak pada kawasan tektonik aktif, dimana kerak bumi mengalami pergerakan secara vertikal, membuat proses penurunan daratan tersebut menjadi semakin signifikan. Hasil analisa geomorfologi dan sedimentologi menunjukkan proses penurunan geologis tersebut diperkirakan sekitar 2.7 mm/tahun [4]. Sungai Mahakam sebetulnya adalah jenis sungai pasang-surut dimana pengaruh proses pasang surut dari laut mencapai jarak 140 km dari garis pantai ke arah hulu. Bahkan pada musim kemarau yang sangat ekstrim, seperti yang terjadi pada penghujung tahun 1982, pengaruh pasang surut tersebut mampu mencapai 360 km dari garis pantai [10]. Debit rerata air laut yang terbawa masuk ketika pasang dapat mencapai 2,5 kali lebih besar daripada debit rerata air tawar Sungai Mahakam, dan analisa dinamika arus menunjukkan bahwa transportasi sedimen pada bagian muara delta adalah bergerak ke arah daratan [4]. Data-data tersebut menunjukkan bahwa secara alamiah pengaruh laut terhadap delta dan DAS Mahakam bagian hilir adalah besar dan signifikan. Meskipun demikian, berkurangnya hutan mangrove di kawasan delta membuat pengaruh proses pasang-surut tersebut semakin dominan dan menyebabkan air laut semakin mudah masuk ke arah daratan dan membawa kembali limbah dari DAS Mahakam. Hal ini cukup mudah dipahami karena luasan hutan mangrove Delta Mahakam yang dapat menampung sementara air laut saat pasang semakin berkurang. 5. Penutup dan Saran Ternyata hilangnya zona penyangga pesisir kawasan hutan mangrove akibat industri tambak disertai oleh proses penurunan delta secara alamiah karena faktor geologis. Kombinasi faktor antropogenik dan alamiah tersebut menyebabkan degradasi kualitas lingkungan berlangsung sangat cepat. Limbah-limbah dari DAS Mahakam, yang mestinya mampu dibuang ke laut lepas, akhirnya terperangkap di kawasan delta yang semakin terbuka terhadap energi laut yang semakin menguat. Untuk itu diperlukan studi lingkungan yang integral dan multidisiplin, yang tidak hanya meliputi kawasan Delta Mahakam saja, namun juga mempelajari perubahan lingkungan di sepanjang daerah aliran Sungai Mahakam. Menghadapi rusaknya hutan mangrove, sebaiknya dilakukan langkah-langkah praktis. Diperlukan penetapan status perlindungan pada areal mangrove yang masih utuh dan dilanjutkan dengan rehabilitasi kawasan yang telah rusak. Pemerintah diharapkan menyusun kembali perencanaan tata ruang untuk kawasan 33
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×