RANCANGAN          PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANTENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL                              Janu...
RANCANGAN                                PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN                           TENTANG RENCANA INDUK PEL...
RANCANGAN    PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONALMenimbang:         a. bahwa dalam pasal...
17. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 46 Tahun 2011 tentang Perubahan               Peraturan Menteri Perhubungan No. K...
Pasal 4              Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan   Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan P...
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, Rencana Induk Pelabuhan    Nasional dapat dievaluasi sebelu...
LAMPIRAN:PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONALBab 1.         PENDAHULUAN ...................
Tabel 4-3 Kerangka Hukum Investasi Sektor Swasta.............................................................................
Suplemen D-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara.................................................................... 76...
Bab 1. PENDAHULUANSebagai negara kepulauan yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung kepada transportasilaut, beropera...
Gambar 1-1 Kedudukan   RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI                                                         2
Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN                                                                          VISI              ...
Bab 2. KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONALKebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda danlinta...
•   Pemberdayaan Peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan    Upaya perwujudan peran Otoritas Pelabuhan da...
2.2       Strategi Implementasi2.2.1     Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif       ...
2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan       Persaingan di sektor pelabuhan akan didorong, khususnya pengembangan...
   Mitigasi lingkungan maritim di pelabuhan sesuai standar Indonesia dan            pedoman internasional;           Ker...
Bab 3. Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan danImplikasinya terhadap Pembangunan Kepelabuhanan diIndonesia3.1    ...
Peranan Pelabuhan menjadi sangat penting bagi terwujudnya tujuan MP3EI. Disisi lain, bilaMP3EI dapat diimplementasikan den...
Tabel 3-2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangandan Jenis Muatan dan Komoditas Utama,...
Gambar 3-2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan padaTahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan (d...
Gambar 3-4 Koridor Ekonomi dalam MP3EITabel 3-3 Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia Skenario Pertumbuh...
Pertumbuhan Rendah 42 juta TEU. Gambar 3-6 menyajikan secara jelas proyeksi untuk totalperdagangan peti kemas untuk ketiga...
3.4. Implikasi terhadap Pembangunan Sektor PelabuhanHasil proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan di Indonesia mempu...
Bab 4. LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHANPenyusunan rencana kebutuhan pengembangan pelabuhan didasarkan pada pendeka...
Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan JenisTerminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun...
Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan TahapanPengembangan (dalam juta US$)Gambar 4-2 Inves...
Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untukPengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030 ...
   Pinjaman pemerintah;     Pinjaman dari lembaga keuangan internasional;     Pinjaman dari lembaga keuangan bilateral....
Tabel 4-3 Kerangka Hukum Investasi Sektor Swasta      Regulasi KerjasamaNo.                                               ...
Kerjasama Daerah15       Peraturan PemerintahNo. 50                                       Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama ...
   Implementasi regulasi secara komprehensif    Regulasi merupakan wadah yang penting untuk mewujudkan komitmen pelaksana...
Bab 5. Rencana Aksi di Bidang Pengaturan dan PelaksanaanKebijakanDalam rangka proses perumusan Rencana Induk Pelabuhan Nas...
Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No.17/2008 tentang Pelayaran No.       Materi ...
PP 61/2009 8.   Persyaratan dan Prosedur Pemberian Ijin Kwartal 2 2012             Pasal 104      Pengoperasian Pelabuhan,...
No.             Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut    Target Waktu      Keterangan        baik.                        ...
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional

4,317

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,317
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
428
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Rancangan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan nasional"

  1. 1. RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANTENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL Januari 2012
  2. 2. RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL 12 JANUARI, 2012Prakarsa Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Initiative)Dokumen ini telah dipublikasikan oleh Prakarsa Infrastruktur Indonesia/Indonesia InfrastructureInitiative (IndII), suatu program yang didanai Pemerintah Australia yang dirancang untuk mendorongpertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan relevansi, kualitas dan kuantitas investasiinfrastruktur.Pendapat para penulis yang dikemukakan dalam laporan ini tidak selalu mencerminkan pendapatKemitraan Australia Indonesia atau Pemerintah Australia. Namun demikian, IndII sangat menghargaisetiap tanggapan atau pertanyaan atas laporan ini, yang dapat disampaikan kepada Direktur IndII, tel.+62 (21) 7278-0538, fax +62 (21) 7278-0539. Website: www.indii.co.id.Ucapan Terima KasihLaporan ini telah disiapkan oleh Nathan Associates Inc. (Dr. Paul Kent, Mr Richard Blankfeld), dibantuoleh tim konsultan nasional (Prof Sudjanadi, Hidayat Mao, SH, DR. Russ Frazila Bona, dan Ir. BudiyonoDoel Rachman MSc.) dan Office Manager, IndII (Desi Rahmawati, SE), yang terlibat dalam PrakarsaInfrastruktur Indonesia (IndII) yang didanai oleh AusAID sebagai bagian dari Kegiatan No. 244:Finalisasi Peraturan Menteri Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Review PengembanganKebijakan & Manajemen Kepelabuhanan, dan Presentasi Akhir RIPN.Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Perhubungan, KementerianKoordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pelindo1-4, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak, INSA, KPPU dan Tim PelaksanaRIPN atas dukungan dan informasinya.Terima kasih juga kepada David Ray (Direktur Fasilitas, IndII) dan David Shelley (Direktur TeknikTransportasi, IndII) atas dukungan dan masukannya.Dukungan yang diberikan oleh Efi Novara Nefiadi, Sr Transport Program Officer, IndII sangat kamihargai. Setiap kesalahan faktual atau interpretasi sepenuhnya merupakan karya para penulis.Dr. Paul KentNathan Associates Inc.Jakarta, 12 Januari 2012
  3. 3. RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONALMenimbang: a. bahwa dalam pasal 67,71,72 dan 73 Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan diatur mengenai Rencana Induk Pelabuhan Nasional; b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.Mengingat: 1. Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005 – 2005; 4. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang; 5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. Km 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 20 Tahun 2008; 8. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional; 9. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2006 tentang Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan; 10. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan 2005 – 2025; 11. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 12. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan; 13. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar; 14. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam; 15. Peraturan Menteri Perhubungan No KM 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kantor Penyelenggara Pelabuhan; 16. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;
  4. 4. 17. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar; 18. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan No KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam.Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHANNASIONAL Pasal 1Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Rencana Lokasi sertaHierarki Pelabuhan. Pasal 2Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, merupakan pedomandalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunanRencana Induk Pelabuhan. Pasal 3 Lokasi Pelabuhan (1) Lokasi pelabuhan merupakan wilayah daratan dan perairan tertentu yang meliputi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp). (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri atas: a. Wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan; b. Wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muatan antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Keja Pelabuhan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal. (4) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan: a. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang propinsi dan tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; c. Potensi sumber daya alam dan; d. Perkembangan lingkunganstrategis, baik nasional maupun internasional. (5) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri atas dasar pengajuan permohonan dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
  5. 5. Pasal 4 Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan. Pasal 5 Rencana Induk Pelabuhan(1) Setiap pelabuhan wajib mempunyai rencana induk pelabuhan yang didalamnya termasuk rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan.(2) Rencana Induk Pelabuhan harus disiapkan untuk jangka waktu: a. 15 tahun sampai 20 tqhun (Jangka panjang); b. 10 tahun sampai 15 tahun (jangka menengah); c. 5 tahun sampai 10 tahun (jangka pendek).(3) Rencana Induk Pelabuhan dipersiapkan oleh penyelenggara pelabuhan berdasarkan: a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; b. Rencana tata ruang propinsi; c. Rencana tata ruang kabupaten/kota madya; d. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan yang terkait di pelabuhan; e. Kelaikan tehnis ekonomis dan lingkungan hidup; f. Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal dari dan ke pelabuhan. Pasal 6 Hierarki Pelabuhan LautPelabuhan Laut terdiri dari 3 (tiga) hierarki yaitu: 1. Pelabuhan Utama yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang; 2. Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang; 3. Pelabuhan Pengumpan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau/ barang. Pasal 7Rencana pembangunan pelabuhan secara nasional menggunakan pendekatan klaster, yaituberdasarkan pengelompokan pelabuhan yang secara geografis berdekatan dan secara operasionalsaling terkait. Pasal 8(1) Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
  6. 6. (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.(3) Rencana Induk Pelabuhan Nasional termuat secara lengkap dalam lampiran peraturan ini.(4) Uraian dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teridiri 5 (lima) Bab yaitu: a. Bab 1 Pendahuluan; b. Bab 2 Kebijakan Pelabuhan Nasional; c. Bab 3 Perkiraan Lalu Lintas Barang di Pelabuhan dan Implikasinya terhadap Pengembangan Sektor Pelabuhan; d. Bab 4 Lokasi Pelabuhan dan Pengembangan Pelabuhan; e. Bab 5 Rencana Aksi di bidang Pengaturan dan Kebijakan. Pasal 9Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengawasi dan mengambil langkah lebih lanjut yangdiperlukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Pasal 10Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakarta pada tanggal:Menteri Perhubungan
  7. 7. LAMPIRAN:PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONALBab 1. PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1Bab 2. KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL ..................................................................................... 42.1 Kebijakan Pelabuhan Nasional ....................................................................................................... 42.2 Strategi Implementasi ................................................................................................................... 6 2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif ................. 6 2.2.2 Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja .................................... 6 2.2.3 Pengaturan Tarif................................................................................................................... 6 2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan ........................................................................ 7 2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan .......................................... 7 2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara Efektif ............ 7 2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif ........................................... 7Bab 3. PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAPPEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA .............................................................................. 93.1 Latar Belakang .............................................................................................................................. 93.2 Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Berdasarkan Skenario Dasar (Base Case) ........... 103.3 Proyeksi Lalu Lintas Berbasis Skenario Alternatif......................................................................... 133.4 Implikasi terhadap Pembangunan Sektor Pelabuhan................................................................... 15Bab 4. LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN ........................................................ 164.1 Kebutuhan Investasi Pelabuhan .................................................................................................. 164.2 Pembiayaan Pelabuhan dan Kerangka Bantuan dan Penjaminan Pemerintah.............................. 19 4.2.1 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan ....................................................................................... 19 4.2.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Pemerintah ................................................ 19 4.2.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan Pemerintah ............................................................. 20 4.2.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di Pelabuhan .................... 22Bab 5. RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ......................... 245.1 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-undang Pelayaran ........................................ 245.2 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan (PP No.61/2009) ........................................................................................................................................... 245.3 Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan ........................................................................................... 245.4 Inisiatif Jangka Pendek untuk Mengimplementasikan Kebijakan .................................................. 24DAFTAR TABELTabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan JenisMuatan, pada Tahun 1999 dan 2009 ................................................................................................ 10Tabel 3-2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangan dan JenisMuatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009 ............................................................................ 11Tabel 3-3 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan Melalui Pelabuhan Indonesia Skenario PertumbuhanDasar (Base Case) Periode Tahun 2009-2030 .................................................................................... 13Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Terminal/FasilitasPelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total Tahun 2011-2030 (dalam juta US$, tahun 2011)......................................................................................................................................................... 17Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untuk PengembanganFasilitas Pelabuhan, 2011-2030 ......................................................................................................... 19
  8. 8. Tabel 4-3 Kerangka Hukum Investasi Sektor Swasta........................................................................... 21Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No. 17/2008tentang Pelayaran ............................................................................................................................. 25Tabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009…………………….25Tabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi Kebijakan................................................................................ 26Tabel 5-4 Inisiatif untuk Pelaksanaan Kebijakan................................................................................. 29DAFTAR GAMBARGambar 1-1 Kedudukan RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI ................................................................. 2Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN ........................................................................................................ 3Gambar 3-1 Bongkar Muat Barang Melalui Pelabuhan Utama di Indonesia berdasarkan ArusPerdagangan Tahun 2009 .................................................................................................................. 11Gambar 3-2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan pada Tahun2009 menurut Klaster Pelabuhan ..................................................................................................... 12Gambar 3-3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Utama Indonesia, Periode Tahun 1990-2009 .... 12Gambar 3-4 Koridor Ekonomi dalam MP3EI ....................................................................................... 13Gambar 3-5 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurut SkenarioPertumbuhan , Periode Tahun 2015-2030 ....................................................................................... 14Gambar 3-6 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis MuatanMenurut Skenario Pertumbuhan , Periode Tahun 2015-2030 ............................................................ 14Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Tahapan Pengembangan......................................................................................................................................................... 18Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Jenis Fasilitas Pelabuhan........................................................................................................................................................... 18DAFTAR SUPLEMENSuplemen A-1 Hierarki Pelabuhan ..................................................................................................... 32Suplemen B-1 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun2009.................................................................................................................................................. 69Suplemen B-2 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Peti Kemas Indonesia Tahun 2009 ......................................................................................................................................................... 69Suplemen B-3 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum (General Cargo)Indonesia Tahun 2009 ....................................................................................................................... 70Suplemen B-4 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Lalu-Lintas Kargo Umum (General Cargo)Indonesia Tahun 2009 ....................................................................................................................... 70Suplemen B-5 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009 .... 71Suplemen B-6 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Kering Indonesia Tahun 2009 .......... 71Suplemen B-7 Arus Perdagangan Internasional Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009 ........ 72Suplemen B-8 Arus Perdagangan Domestik Utama untuk Curah Cair Indonesia Tahun 2009 .............. 72Suplemen C-1 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sumatera ............................................... 73Suplemen C-2 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Jawa ...................................................... 73Suplemen C-3 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Kalimantan ............................................ 74Suplemen C-4 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Sulawesi ................................................ 74Suplemen C-5 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara ................................ 75Suplemen C-6 Pelabuhan Strategis dalam Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku.................... 75Suplemen D-1 Koridor Ekonomi Sumatera ......................................................................................... 76Suplemen D-2 Koridor Ekonomi Jawa ................................................................................................ 76Suplemen D-3 Koridor Ekonomi Kalimantan ...................................................................................... 76
  9. 9. Suplemen D-4 Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara.................................................................... 76Suplemen D-5 Koridor Ekonomi Sulawesi .......................................................................................... 76Suplemen D-6 Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku ............................................................. 76Suplemen E-1 Rencana Pengembangan Fisik Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan FasilitasPelabuhan, Tahun 2011-2030 ............................................................................................................ 83Suplemen E-2 Rencana Investasi Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Fasilitas Pelabuhan,Tahun 2011-2030 ............................................................................................................................. 92
  10. 10. Bab 1. PENDAHULUANSebagai negara kepulauan yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung kepada transportasilaut, beroperasinya pelabuhan secara efisien di Indonesia menjadi prioritas utama. Selain dalamrangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, Undang-undang Pelayaran No. 17 tahun 2008lebih lanjut menjabarkan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan kesinambunganpembangunan pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkunganmaritim. Arah kebijaksanaan untuk bidang kepelabuhanan menekankan kepada penataanpenyelenggaraan kepelabuhanan, reformasi kelembagaan, peningkatan persaingan, penghapusanmonopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator sertamemberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional dalam penyelenggaraandan perencanaan pengembangan pelabuhan, serta penyiapan sumber daya manusia yang profesionaluntuk memenuhi kebutuhan sektor pemerintah dan swasta.Pendekatan multi-dimensi yang diamanatkan oleh Undang-undang diharapkan dapat mendukungdan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia , barang danjasa, membantu terciptanya konektivitas dan pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis sertameningkatkan kesejahterasan rakyat Indonesia.Visi kepelabuhanan Indonesia yang dapat merefleksikan perannya secara multi-dimensi adalah: “Sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah”.UU Pelayaran No. 17 tahun 2008 menetapkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)disusun sebagai kerangka kebijakan untuk memfasilitasi tercapainya visi tersebut. RIPN akan menjadiacuan bagi pembangunan kepelabuhanan di Indonesia. Di dalam RIPN juga terdapat prediksi lalu-lintas pelabuhan, kebutuhan pengembangan fisik pelabuhan, kebutuhan investasi dan strategipendanaan, program modernisasi pelabuhan dan integrasinya dengan pembangunan ekonomi dalamkerangka sistem transportasi nasional.RIPN disusun dengan mengintegrasikan rencana lintas sektor, meliputi keterkaitan antara sistemtransportasi nasional dan rencana pengembangan koridor ekonomi serta sistem logistik nasional,rencana investasi dan implementasi kebijakan, peran serta sektor pemerintah dan swasta,pemerintah pusat dan daerah. Integrasi tersebut menjadi landasan utama untuk perencanaan daninvestasi jangka panjang dimana bentuknya tidak hanya berupa pembangunan fisik namun jugamenyangkut peningkatan efisiensi dan upaya memaksimalkan pemanfaatan kapasitas pelabuhan yangada serta berbagai langkah terkait dengan aspek pengaturan, kelembagaan, dan operasionalpelabuhan. 1
  11. 11. Gambar 1-1 Kedudukan RIPN dalam Kerangka Kerja MP3EI 2
  12. 12. Gambar 1-2 Kerangka Kerja RIPN VISI Terwujudnya sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif dan responsif, yang mendukung perdagangan internasional dan domestik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. TUJUAN - Meningkatkan daya saing dalam perdagangan global dan pelayanan jasa transportasi - Meningkatkan daya saing jasa kepelabuhanan, mengurangi biaya pelabuhan dan meningkatkan pelayanan jasa pelabuhan - Mensinergikan pelabuhan dengan pembangunan sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional dan pembangunan ekonomi - Mengembangkan kapasitas pelabuhan untuk memenuhi permintaan kebutuhan jasa transportasi - Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor kepelabuhanan. RENCANA AKSI Kelembagaan Perencanaan Peraturan Pengembangan SDM- Transisi implementasi - Integrasi dengan - Penyusunan peraturan - Mendorong peningkatan kelembagaan Otoritas Kelembagaan perencanaan sistem pelaksanaan dari UU produktivitas pelabuhan Pelabuhan transportasi nasional dan Pelayaran No. 17/2008 - Transisi penerapan- Kejelasan fungsi Otoritas wilayah - Penyusunan peraturan praktek internasional Pelabuhan dan Pelindo - Integrasi dengan rencana pelaksanaan untuk dalam pengembangan- Penyerahan pelabuhan pembangunan ekonomi efektivitas perencanaan, SDM dan tenaga kerja pengumpan kepada nasional pembangunan dan pelabuhan pemerintah daerah - Pengembangan kapasitas manajemen pelabuhan - Melakukan dialog untuk memenuhi - Mendorong persaingan dengan pemangku kebutuhan jasa dan pengurangan kepentingan dalam kepelabuhanan hambatan akses pasar reformasi buruh - Penyiapan pedoman - Implementasi Kebijakan pelabuhan untuk pengembangan Kepelabuhanan Nasional - Mengembangkan rencana induk masing- program pelatihan SDM masing pelabuhan dan buruh pelabuhan Teknologi Pembiayaan & Investasi - Mempercepat - Menerapkan skema pembangunan sistem Partisipasi Sektor Swasta informasi terintegrasi (KPS) kepelabuhanan - Pemanfaatan sumber pendanaan domestik - Mendorong aplikasi - Pengaturan arus teknologi yang sesuai pendapatan dari dengan kebutuhan pasar konsesi/sewa dan sumber lainnya kepada Otoritas Pelabuhan 3
  13. 13. Bab 2. KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONALKebijakan pelabuhan nasional merupakan bagian dalam proses integrasi multimoda danlintas sektoral. Peran pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi nasional danstrategi pembangunan ekonomi oleh karena itu kebijakan tersebut lebih menekankan padaperencanaan jangka panjang dalam kemitraan antar lembaga pemerintah dan antar sektorpublik dan swasta. Munculnya rantai pasok global (supply chain management) sebagaimodel bisnis yang diunggulkan, merupakan faktor kunci dalam perubahan ekonomi global.Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi mempengaruhi strategibisnis yang terintegrasi antara produksi, pemasaran, transportasi, distribusi dan klasterindustri dalam koridor ekonomi.Kelancaran, keamanan dan ketepatan waktu, dalam sistem multi moda transportasi yangefisien merupakan kunci keberhasilan bisnis yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.Karena itu diperlukan keterpaduan multimoda transportasi dan sistem logistik nasionaldalam penetapan kebijakan dan pembangunan infrastruktur fisik. Infrastruktur transportasimerupakan faktor dominan yang berkaitan dengan kebijakan publik, peraturan, dan sistemoperasi. Peran investasi swasta sangat penting, dimana komitmen kebijakan pemerintahperlu menciptakan iklim yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan publik.Dalam sistem transportasi nasional yang efesien dan efektif, kebijakan maritim masa depandi Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang besar. Berbagai kebijakan akan diadakanperubahan secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan perkembanganlingkungan strategis dan internasional (continuous improvement process). Untuk itumasukan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan.Kebijakan pelabuhan nasional akan merefleksikan perkembangan sektor pelabuhan menjadiindustri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dan sistem operasi pelabuhansesuai dengan standar internasional baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupunperlindungan lingkungan maritim. Tujuannya adalah untuk memastikan sektor pelabuhandapat meningkatkan daya saing, mendukung perdagangan, terintegrasi dengan sistem multi-moda transportasi dan sistem logistik nasional. Kerangka hukum dan peraturan akandiarahkan dalam upaya menjamin kepastian usaha, mutu pelayanan yang lancar dan cepat,kapasitas mencukupi, tertib, selamat, aman, tepat waktu, tarif terjangkau, kompetitif,aksesibilitas tinggi dan tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut akan terus dibangun dandikembangkan berdasarkan konsensus dan komitmen dari para pemangku kepentingan.2.1. Kebijakan Pelabuhan NasionalKebijakan Pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya: • Mendorong Investasi Swasta Untuk mendukung rencana MP3I, partisipasi sektor swasta merupakan kunci keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Indonesia, karena kemampuan finansial sektor publik terbatas. • Mendorong Persaingan Mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam kegiatan usaha kepelabuhanan yang diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien. 4
  14. 14. • Pemberdayaan Peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Upaya perwujudan peran Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan (landlord port authority) dapat dilaksanakan secara bertahap. Upaya tersebut termasuk rencana transformasi Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sehingga akan mencerminkan penyelenggara pelabuhan yang lebih fleksibel dan otonom.• Terwujudnya Integrasi Perencanaan Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi dan terintegrasi kedalam penyusunan rencana induk pelabuhan khususnya dikaitkan dengan MP3EI/koridor ekonomi, sistem transportasi nasional, sistem logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta melibatkan masyarakat setempat.• Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional akan dikeluarkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar.• Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal. Keandalan teknis minimal diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang berlaku di pelabuhan Indonesia. Secara bertahap diperlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi standar yang sesuai dengan protokol internasional. Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim Pengembangan pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna memperkecil kemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim. Mekanisme pengawasan yang efektif akan diterapkan melalui kerja sama dengan instansi terkait termasuk program tanggap darurat.• Mengembangkan sumber daya manusia Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi, termasuk memperhatikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kerja tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan. Lembaga pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi akan dilibatkan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pelabuhan, termasuk perempuan untuk memenuhi standar internasional. 5
  15. 15. 2.2 Strategi Implementasi2.2.1 Pedoman Kebijakan Pelabuhan Nasional dan Strategi Bisnis yang Komprehensif Pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional akan diawasi secara efektif dan dipublikasikan secara berkala kepada para pemangku kepentingan. Pedoman pelaksanaan Kebijakan Pelabuhan Nasional akan dikeluarkan setelah dilakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan.2.2.2. Perencanaan Terpadu, Hierarki Pelabuhan dan Pemantauan Kinerja  Perencanaan pengembangan pelabuhan dalam kerangka sistem transportasi nasional akan dikoordinasikan dengan perencanaan sektoral masing-masing moda transportasi, instansi terkait lainnya dan Otoritas Pelabuhan. Pedoman tentang perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan akan dikeluarkan yang meliputi pedoman proses perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan . Pelindo dan badan usaha pelabuhan lainnya diminta untuk memberikan informasi yang relevan kepada Otoritas Pelabuhan untuk disinkronisasikan dengan rencana induk masing-masing pelabuhan.  Status pelabuhan akan direview secara berkala untuk menentukan kemungkinan terjadinya perubahan hierarki pelabuhan dan implikasinya terhadap revisi Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan rencana induk masing-masing pelabuhan.  Sistem indikator kinerja akan diterapkan untuk tujuan perencanaan dan pemantauan serta hasil pencapaian kinerja pelabuhan akan dipublikasikan secara berkala.2.2.3 Pengaturan Tarif  Pengaturan penetapan tarif harus mudah diterapkan dalam arti setiap jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan. Tarif yang diusulkan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggata Pelabuhan dapat ditolak apabila tidak wajar dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa atau infrastruktur. Tarif yang diusulkan badan usaha pelabuhan akan diajukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apabila dinilai anti-kompetitif atau diskriminatif.  Review tarif dilakukan tanpa mengurangi kebebasan badan usaha pelabuhan untuk menegosiasikan perjanjian kerja sama usaha dengan mitra bisnisnya.  Pedoman tentang prosedur pemantauan dan review tarif akan dikeluarkan untuk mempermudah penerapan tarif agar tidak menimbulkan beban yang tidak wajar kepada Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, atau badan usaha pelabuhan. Pedoman tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang penerapan tarif atau perjanjian jasa pelayanan pelabuhan yang anti-kompetitif. 6
  16. 16. 2.2.4 Mendorong Persaingan di Sektor Pelabuhan  Persaingan di sektor pelabuhan akan didorong, khususnya pengembangan pelabuhan baru atau perluasan pelabuhan yang sudah ada.  Pedoman tentang prosedur penyampaian keberatan dan penyelesaian sengketa akan dikeluarkan untuk mengatasi perilaku anti-kompetitif.2.2.5 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pelabuhan  Dalam upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja bongkar muat (TKBM), identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pendidikan di sektor pelabuhan akan dilakukan melalui konsultasi dengan badan usaha pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, koperasi tenaga kerja dan pusat pelatihan yang ada. Kebutuhan dan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan akan direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan tuntutan permintaan.  Nota kesepahaman akan dibuat dengan pusat pelatihan, lembaga kejuruan, dan perguruan tinggi untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor pelabuhan dan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memastikan kurikulum pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.  Konsultasi akan dilakukan dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dan pemangku kepentingan lainya merumuskan peningkatan kesejahteraan dan insentif yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki praktek jam kerja efektif, jumlah tenaga kerja riil, memperluas program pelatihan dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan persaingan diantara koperasi penyedia tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan.  Keikutsertaan tenaga kerja perempuan di sektor pelabuhan akan didorong dan dilibatkan dalam program pendidikan dan pelatihan yang diadakan lembaga pelatihan, kejuruan dan perguruan tinggi.2.2.6 Meningkatkan Keselamatan Kapal dan Keamanan Fasilitas Pelabuhan secara EfektifPenerapan peraturan tentang keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan akandilaksanakan secara konsekuen dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih efektifkepada Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar berdasarkan pedoman dan standarinternasional.2.2.7 Meningkatkan Perlindungan Lingkungan Maritim secara Efektif  Dalam rangka menjamin perlidungan lingkungan maritim yang efektif di pelabuhan, pedoman tentang mitigasi lingkungan maritim di pelabuhan akan lebih dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan yang mengatur: 7
  17. 17.  Mitigasi lingkungan maritim di pelabuhan sesuai standar Indonesia dan pedoman internasional;  Kerangka kerja sistem manajemen lingkungan maritim; dan  Pengawasan internal dan audit independen yang dilakukan secara berkala. Peran Syahbandar untuk mengelola dan mengendalikan pencemaran di pelabuhan akan lebih ditingkatkan. Sistem manajemen lingkungan maritim akan diterapkan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan di bidang pelayaran untuk memastikan sistem tanggap darurat berfungsi di sektor pelabuhan. 8
  18. 18. Bab 3. Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan danImplikasinya terhadap Pembangunan Kepelabuhanan diIndonesia3.1 Latar BelakangPeran pelabuhan di Indonesia sebagai negara maritim sangat dominan dalam pembangunannasional. Hal tersebut tercermin kegiatan pelabuhan untuk menunjang perdaganganinternasional dan domestik secara nasional skalanya sangat besar. Pada tahun 2009,pelabuhan Indonesia menangani 968,4 juta ton muatan yang terdiri atas 560,4 juta tonmuatan curah kering (hampir tiga perempatnya adalah batubara), 176,1 juta ton muatancurah cair (86 persennya adalah minyak bumi atau produk minyak bumi dan minyak kelapasawit), 143,7 juta ton general cargo dan 88,2 muatan peti kemas (terlihat pada Tabel 3-1,dan Gambar 3-1 dan 3-2).Perdagangan luar negeri tercatat sebesar 543,4 juta ton atau 56 % dari total volume muatanyang ditangani melalui pelabuhan Indonesia pada tahun 2009. Muatan ekspor sebesar 442,5juta ton atau lebih dari 80 % perdagangan luar negeri, sementara impor sebanyak 101,0 jutaton atau 20 % perdagangan luar negeri. Muatan ekspor lebih tinggi karena angkutanbatubara jumlahnya sangat besar yaitu 278,6 juta ton pada tahun yang 2009.Tabel 3-1 juga menunjukkan pertumbuhan lalu lintas barang melalui pelabuhan Indonesiadalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2009 yang meningkat rata-rata11,0 %. Namun demikian, penyebaran pertumbuhannya sangatlah beragam, sebagai contoh,lalu lintas curah kering meningkat lebih dari lima kali lipat dari 95,2 juta ton pada tahun 1999menjadi 560,4 juta ton pada tahun 2009. Muatan peti kemas juga meningkat rata-rata 12,3%, yaitu dari 27,7 juta ton pada tahun 1999 menjadi 88,2 juta ton pada tahun 2009 (lihatjuga Gambar 3-3). General cargo meningkat rata-rata 7,3 %, sementara muatan curah cairmeningkat lebih rendah yaitu 1,7 %, sementara komoditas curah cair memiliki pertumbuhanyang lebih rendah, yaitu 1,7% selama perioda ini. Lalu lintas pelabuhan total Indonesiamenurut kelompok jenis muatan utama diperlihatkan pada Tabel 3-2 serta secara grafispada Gambar 3-1 sampai 3-3. Sedangkan lalu lintas antar pelabuhan (arus perdagangan)menurut jenis komoditas ditunjukkan pada Suplemen A.Pertumbuhan perdagangan masa depan di Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh tingkatimplementasi kebijakan pemerintah untuk melakukan percepatan dan perluasanpembangunan ekonomi, yang tertuang dalam Master Plan for Acceleration and Expansion ofIndonesia Economic Development 2011-2025 (MP3EI). Dengan pusat pertumbuhan dankoridor ekonomi yang telah ditetapkan (Gambar 3-4) beserta sistem transportasi nasionalyang akan menjamin konektivitas, MP3EI mengarahkan untuk terwujudnya Indonesia yangmandiri, maju, adil, dan makmur. Melalui implementasi MP3EI, Indonesia diharapkan dapatmenjadi negara maju pada tahun 2025, yang berarti pertumbuhan ekonomi riil antara 6,4 –7,5% diharapkan bisa tercapai pada periode 2011 – 2014. Selain itu, tingkat inflasi jugadiperkirakan turun dari 6,5% pada 2011 – 2014 menjadi 3,0% pada 2025. 9
  19. 19. Peranan Pelabuhan menjadi sangat penting bagi terwujudnya tujuan MP3EI. Disisi lain, bilaMP3EI dapat diimplementasikan dengan baik, maka implikasinya adalah pertumbuhan lalulintas barang melalui pelabuhan menjadi lebih tinggi. Pelabuhan strategis di masing-masingkoridor ekonomi disajikan dalam Suplemen C.3.2. Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Berdasarkan Skenario Dasar (BaseCase)Tabel 3-3 menyajikan proyeksi total muatan yang akan ditangani pelabuhan di Indonesiaberdasarkan jenis muatan dan komoditas dari tahun 2009 sampai dengan 2030. Total lalulintas muatan melalui pelabuhan diperkirakan meningkat dari 1,0 milyar ton pada tahun2009 menjadi 1,3 milyar ton pada tahun 2015 dan menjadi 1,5 milyar ton pada tahun 2020.Angka pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 4,5 % dari tahun 2009 sampai dengan 2015dan 3,7 % dari tahun 2015 sampai dengan 2020.Tabel 3-1 Lalu Lintas Barang Melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangandan Jenis Muatan, pada Tahun 1999 dan 2009 (dalam ribu ton) 10
  20. 20. Tabel 3-2 Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia berdasarkan Arus Perdagangandan Jenis Muatan dan Komoditas Utama, pada Tahun 2009 (dalam ribu ton)Gambar 3-1 Bongkar Muat Barang melalui Pelabuhan di Indonesia berdasarkan ArusPerdagangan Tahun 2009 (dalam ribu ton) Keterangan: Ekspor Impor Bongkar (Domestik) Muat (Domestik) 11
  21. 21. Gambar 3-2 Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia berdasarkan Jenis Muatan padaTahun 2009 menurut Klaster Pelabuhan (dalam ribu ton) Keterangan: General Cargo Peti Kemas Curah Kering Curah CairGambar 3-3 Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia, Periode Tahun 1990-2009 Keterangan: Tahun 1990 Tahun 2000 Tahun 2009 12
  22. 22. Gambar 3-4 Koridor Ekonomi dalam MP3EITabel 3-3 Proyeksi Lalu Lintas Muatan melalui Pelabuhan Indonesia Skenario PertumbuhanDasar (Base Case) Periode Tahun 2009-2030 (dalam ribu ton) 2009 2015 2020 2030 Jenis Muatan Jenis Perdagangan Jenis Perdagangan Jenis Perdagangan Jenis Perdagangan Total Total Total Total Internasional Domestik Internasional Domestik Internasional Domestik Internasional DomestikGeneral Cargo 32,840 110,859 143,699 39,213 148,562 187,775 43,294 180,748 224,043 50,245 242,911 293,155Peti Kemas 61,000 27,223 88,222 106,894 65,626 172,519 157,271 100,020 257,291 294,234 183,446 477,680Curah Kering 312,852 255,914 568,766 328,918 342,135 671,053 310,318 438,906 749,224 284,436 675,731 960,167 Semen 144 14,941 15,085 6,700 21,925 28,625 8,757 28,655 37,411 14,264 48,947 63,210 Batubara 279,303 139,349 418,652 279,303 203,330 482,633 250,000 272,101 522,101 200,000 443,224 643,224 Biji Besi 10,531 91 10,623 13,714 400 14,114 16,686 1,000 17,686 23,537 2,000 25,537 Pupuk 5,162 30,665 35,828 7,323 39,934 47,257 9,346 48,586 57,932 14,514 68,536 83,050 Biji-bijian 3,832 2,343 6,175 4,316 2,639 6,954 4,672 2,885 7,557 5,422 3,348 8,770 Curah Kering Lain 13,879 60,124 74,003 17,562 73,907 91,469 20,858 85,679 106,537 26,700 109,676 136,376Curah Cair 136,723 39,349 176,072 178,042 52,718 230,759 216,653 65,700 282,353 315,952 97,252 413,204 Minyak Bumi & Produk 91,110 385 91,495 118,649 501 119,151 144,355 610 144,965 213,681 903 214,584 CPO 22,438 38,485 60,923 30,069 51,574 81,643 37,471 64,271 101,742 55,467 95,136 150,603 Curah Cair Lain 23,175 479 23,654 29,323 642 29,965 34,827 819 35,646 46,805 1,213 48,017Total 543,415 433,346 976,761 653,066 609,040 1,262,106 727,537 785,374 1,512,911 944,867 1,199,340 2,144,207Rata-rata Pertumbuhan Tahunan (%)General Cargo - - - 3.0 5.0 4.6 2.0 4.0 3.6 1.5 3.0 2.7Container - - - 9.8 15.8 11.8 8.0 8.8 8.3 6.5 6.3 6.4Dry Bulk - - - 0.8 5.0 2.8 (1.2) 5.1 2.2 (0.9) 4.4 2.5 Cement - - - 89.7 6.6 11.3 5.5 5.5 5.5 5.0 5.5 5.4 Coal - - - - 6.5 2.4 (2.2) 6.0 1.6 (2.2) 5.0 2.1 Iron Ore - - - 4.5 27.9 4.9 4.0 20.1 4.6 3.5 7.2 3.7 Fertilizer - - - 6.0 4.5 4.7 5.0 4.0 4.2 4.5 3.5 3.7 Grain - - - 2.0 2.0 2.0 1.6 1.8 1.7 1.5 1.5 1.5 Other Dry Bulk - - - 4.0 3.5 3.6 3.5 3.0 3.1 2.5 2.5 2.5Liquid Bulk - - - Petroleum & Products - - - 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 CPO - - - 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 Other Liquid Bulk - - - 4.0 5.0 4.0 3.5 5.0 3.5 3.0 4.0 3.0Total - - - 3.1 5.8 4.4 2.2 5.2 3.7 2.6 4.3 3.53.3. Proyeksi Lalu Lintas Berbasis Skenario AlternatifSebagaimana terlihat pada Gambar 3-5, pada Skenario Pertumbuhan Tinggi, total lalu lintaspeti kemas Indonesia pada tahun 2030 akan mencapai 57 juta TEU, sementara padaSkenario Pertumbuhan Dasar akan mencapai 48 juta TEU, sedangkan pada Skenario 13
  23. 23. Pertumbuhan Rendah 42 juta TEU. Gambar 3-6 menyajikan secara jelas proyeksi untuk totalperdagangan peti kemas untuk ketiga skenario.Gambar 3-5 Proyeksi Total Lalu Lintas Peti Kemas di Pelabuhan Indonesia menurutSkenario Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu TEU) Skenario Proyeksi 60,000 Tinggi Low Growth 000s TEUs DasarCase Base 50,000 Rendah High Growth 40,000 30,000 20,000 10,000 - 2015 2020 2025 2030 Tahun YearGambar 3-6 Proyeksi Total Lalu Lintas Muatan di Pelabuhan Indonesia berdasarkan JenisMuatan Menurut Skenario Pertumbuhan, Periode Tahun 2015-2030 (dalam ribu ton) Curah Kering Curah Cair Peti Kemas General Cargo Rendah Rendah RendahSkenario Tinggi Tinggi Tinggi Dasar Dasar DasarProyeksi TahunGambar 3-6 menyajikan proyeksi total lalu lintas muatan di Indonesia berdasarkan jenismuatan untuk ketiga skenario tersebut. Total lalu lintas muatan diprakirakan mencapai 2,7milyar ton pada tahun 2030, mencapai 2,1 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Dasar dan1,8 milyar ton pada Skenario Pertumbuhan Rendah. 14
  24. 24. 3.4. Implikasi terhadap Pembangunan Sektor PelabuhanHasil proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan di Indonesia mempunyai implikasi yangperlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelabuhan nasional, yaitu diantaranya:• Pada tahun 2020 lalu lintas peti kemas Indonesia akan meningkat lebih dari dua kali lipat volume tahun 2009 dan akan kembali meningkat dua kali lipat pada tahun 2030; Pengembangan terminal peti kemas sangat diperlukan di berbagai lokasi pelabuhan; Peningkatan volume peti kemas juga akan menimbulkan kebutuhan pengembangan pelabuhan peti kemas sebagai pelabuhan hub baru, baik di bagian barat maupun di timur Indonesia, seperti Kuala Tanjung dan Bitung. Namun kajian yang lebih spesifik diperlukan untuk pengembangan pelabuhan hub tersebut. Pertumbuhan lalu lintas curah kering dan cair yang lebih rendah menunjukkan bahwa total tonase muatan hanya akan meningkat sampai dengan 50% pada tahun 2020 dan 50% lagi pada tahun 2030. 15
  25. 25. Bab 4. LOKASI DAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHANPenyusunan rencana kebutuhan pengembangan pelabuhan didasarkan pada pendekatanpenilaian kapasitas pelabuhan dan memperhatikan skema pembangunan untuk masing-masing pelabuhan. Selain kebijakan pemerintah, juga telah memperhatikan programpembangunan pelabuhan yang diusulkan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan strategis diIndonesia.Kebijakan pemerintah yang menjadi dasar utama bagi pengembangan pelabuhan meliputi(a) prioritas pengembangan konektivitas dan prasarana pelabuhan untuk mendukungprogram koridor perekonomian Indonesia tahun 2025, (b) Cetak Biru TransportasiMultimoda/Antarmoda untuk mendukung Sistem Logistik Nasional, dan (c) RencanaStrategis Sektor Perhubungan.Suplemen D memberikan rangkuman parameter perencanaan dan strategi pengembanganpelabuhan pada enam koridor pembangunan ekonomi sampai dengan 2030. Rangkumantersebut memuat proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan berdasarkan jenis kargo,disain kapal dan target produktivitas, strategi investasi, dan kegiatan bisnis utamapelabuhan.Suplemen E memuat daftar rencana pengembangan pelabuhan (termasuk pengembangankapasitas dan kebutuhan investasi) sampai dengan 2030 berdasarkan wilayah, lokasi, danfasilitas pelabuhan.4.1. Kebutuhan Investasi PelabuhanTable 4-1 menunjukkan rincian dari total kebutuhan investasi pelabuhan di Indonesia sampaidengan 2030 berdasarkan koridor pembangunan ekonomi dan jenis fasilitas pelabuhan.Total investasi sebesar 46,1 milyar US$ terdiri dari 12,1 milyar US$ (tahun 2011-2015), 12,0milyar US$ (tahun 2016-2020) dan 22,0 milyar US$ (tahun 2021-2030). Gambar 4-1menunjukkan distribusi kebutuhan investasi sektor pelabuhan berdasarkan koridor ekonomidan tahapan pengembangan; sedangkan Gambar 4-2 memperlihatkan distribusi kebutuhaninvestasi pelabuhan menurut koridor ekonomi dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan.Suplemen E memberikan rincian kebutuhan investasi pelabuhan sampai dengan 2030berdasarkan koridor ekonomi dan jenis terminal/fasilitas pelabuhan.Secara ringkas, Tabel 4-2 menunjukkan indikasi kebutuhan jumlah pendanaan dari sektorpemerintah dan swasta selama periode tahun 2011-2030. 16
  26. 26. Tabel 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan JenisTerminal/Fasilitas Pelabuhan untuk Tahapan Tahun 2011-2030 and Total Tahun 2011-2030(dalam juta US$, tahun 2011) Terminal CDC/ Pesiar/ Lahan/Periode dan Koridor Peti Minyak Batu- Curah Terminal Multi Pari- Infra. TotalEkonomi CPO Kemas Bumi Bara Lainnya Lainnya*) moda wisata Dasar 2011-2015 Sumatra 455 388 289 387 63 31 25 - 613 2.250 Java 2.095 - 339 60 86 354 130 200 2.342 5.606 Bali-Nusa Tenggara 7 - 20 - 41 121 - 5 190 384 Kalimantan 186 138 89 366 430 195 - - 30 1.434 Sulawesi 121 9 50 - 122 335 75 - 61 773 Papua- Kepulauan Maluku 183 - 34 - 122 1.070 - - 258 1.667 Total 3.046 535 821 813 862 2.107 230 205 3.494 12.114 2016-2020 Sumatra 2.192 467 344 299 167 44 - - 222 3.735 Java 2.297 - 508 60 35 120 250 150 - 3.420 Bali-Nusa Tenggara 30 - 20 - 35 243 - 369 61 757 Kalimantan 120 138 89 346 35 243 - - 61 1.031 Sulawesi 141 9 50 - 106 486 - - 121 912 Papua- Kepulauan Maluku 123 - 48 - 106 1.458 - - 364 2.098 Total 4.901 614 1.058 705 484 2.594 250 519 830 11.954 2021-2030 Sumatra 4.329 903 762 597 202 88 - - - 6.881 Java 4.164 8 827 120 115 150 340 150 - 5.875 Bali-Nusa Tenggara 60 - 40 - 70 486 - 369 121 1.146 Kalimantan 338 275 178 693 70 486 - - 121 2.161 Sulawesi 216 25 107 - 211 972 - - 243 1.773 Papua- Kepulauan Maluku 245 10 97 - 211 2.915 - - 729 4.207 Total 9.352 1.221 2.011 1.410 882 5.097 340 519 1.215 22.044 2011-2030 Sumatra 6.975 1.758 1.395 1.283 432 163 25 - 835 12.866 Java 8.556 8 1.674 240 236 624 720 500 2.342 14.901 Bali-Nusa Tenggara 97 - 80 - 146 850 - 742 373 2.288 Kalimantan 644 550 356 1.405 535 924 - - 213 4.626 Sulawesi 477 43 207 - 439 1.793 75 - 425 3.459 Papua- Kepulauan Maluku 550 10 179 - 439 5.443 - - 1.351 7.972 Total 17.299 2.369 3.890 2.927 2.229 9.798 820 1.242 5.539 46.112Catatan: *) Terminal lainnya: terminal konvensional (kargo umum), terminal mobil, terminal multi-tujuan dan terminal penumpang 17
  27. 27. Gambar 4-1 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan TahapanPengembangan (dalam juta US$)Gambar 4-2 Investasi Sektor Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan JenisTerminal/Fasilitas Pelabuhan (dalam juta US$) 18
  28. 28. Tabel 4-2 Indikasi Kebutuhan Pembiayaan oleh Pemerintah dan Pihak Swasta untukPengembangan Fasilitas Pelabuhan, 2011-2030 Total Pemerintah Sektor Swasta No Tahapan Juta US$ % Juta US$ % Juta US$ % 1 2011-2015 12.114 100 5.148 42,5 6.966 57,5 2 2016-2020 11.954 100 3.303 27,6 8.650 72,4 3 2021-2030 22.044 100 6.161 27,9 15.883 72,1 Total 46.112 100 14.613 31,7 31.499 68,3Catatan: Diperkirakan bahwa untuk periode 2011-2015 dari total kebutuhan pembiayaansebesar 12.114 juta US$, porsi BUMN (Pelindo) mencapai 3.521 juta US$.4.2. Pembiayaan Pelabuhan dan Kerangka Bantuan dan Penjaminan Pemerintah4.2.1 Indikasi Kebutuhan PembiayaanSampai dengan tahun 2030 Indonesia harus menyediakan anggaran sebesar 45-50 milyarUS$ untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan kapasitas pelabuhan.Diperkirakan sekitar 68% dari seluruh total investasi pengembangan pelabuhan baru diIndonesia memerlukan pendanaan dari pihak swasta, terutama berdasarkan skemakerjasama pemerintah dan swasta (KPS) melalui pemberian konsesi untuk jangka panjang,terutama untuk pelabuhan komersial seperti terminal peti kemas, terminal curah, danfasilitas pelabuhan komersial lainnya.Sisanya sekitar 32% diperlukan untuk penyediaan lahan, prasarana umum pelabuhan sepertipendalaman alur pelayaran dan penahan gelombang (breakwater), penyediaan terminalpelabuhan non-komersial, rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan kecil baru (feeder)yang harus disediakan oleh pemerintah.4.2.2 Potensi Sumber Pembiayaan Investasi Sektor PemerintahUU Pelayaran No. 17 tahun 2008 mengamanatkan bahwa investasi infrastruktur dasarpelabuhan menjadi tanggung jawab Otoritas Pelabuhan. Otoritas Pelabuhan merupakanlembaga baru yang memiliki aset finansial dan pengalaman yang terbatas dalampenyelenggaraan pelabuhan. Dalam transisi lembaga tersebut hanya dapat menghasilkanarus kas yang rendah dan pada dasarnya belum memiliki kapasitas untuk melakukanpinjaman di awal tahun operasionalnya. Satu-satunya sumber utama pendanaaninfrastruktur dalam jangka pendek adalah dari anggaran pemerintah.Apabila Otoritas Pelabuhan telah memiliki arus kas dan neraca keuangan yang signifikan,maka potensi sumber pendanaan untuk investasi infrastruktur pelabuhan dapat berasal dari:  Penerimaan pajak pemerintah; 19
  29. 29.  Pinjaman pemerintah;  Pinjaman dari lembaga keuangan internasional;  Pinjaman dari lembaga keuangan bilateral.Di masa mendatang, sumber pembiayaan infrastruktur dasar untuk Otoritas Pelabuhan akanberkembang sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan Otoritas Pelabuhan. Hal ini akanterjadi apabila Otoritas Pelabuhan dimungkinkan untuk mengelola pendapatannya,termasuk pendapatan dari otoritas kepelabuhanan (misalnya jasa labuh, sewa lahan,konsesi). Dengan demikian Otoritas Pelabuhan dapat meningkatkan pendapatannya danmengelola arus kas untuk digunakan sebagai modal pinjaman.4.2.3 Kerangka Dukungan dan Penjaminan PemerintahKarena keterbatasan anggaran, interaksi antara pihak pemerintah dan swasta diatur dalamtiga jenis peraturan, yaitu peraturan mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS),peraturan spesifik sektor, dan peraturan umum lainnya yang mengatur kegiatan usaha diIndonesia.Terdapat empat prinsip dasar kebijakan investasi dalam kategori KPS, yaitu:a. Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Pemerintah bermaksud untuk memusatkan kebijakannya dalam (i) pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur yang ada, (ii) fokus pada pengembangan infrastruktur yang secara ekonomi layak, namun secara finansial tidak layak, (iii) pemberian subsidi dan kompensasi pada PSO (Kewajiban Layanan Umum) dalam pelayanan infrastruktur, dan (iv) mengisi celah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan cara menawarkan proyek KPS kepada pasar.b. Peraturan dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Peraturan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ditunjukkan dalam Tabel 4.3 Peraturan KPS terutama mengacu pada Peraturan Presiden No. 67/2005 mengenai Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur, yang telah dirubah dalam Peraturan Presiden No. 56/2011 dan No. 13/2010 yang memungkinkan pemberian dukungan dan penjaminan pemerintah. Sebagai tambahan, dua peraturan lainnya mengenai penjaminan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden No. 78/2010 tentang Dana Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/2010 tentang implementasi dari Penjaminan Infrastruktur melalui Pemberian Dana Penjaminan Infrastruktur. Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan dapat menyediakan fasilitas (i) kebijakan dana talangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), (ii) penjaminan untuk resiko infrastruktur melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan (iii) layanan proyek pengembangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI). 20
  30. 30. Tabel 4-3 Kerangka Hukum Investasi Sektor Swasta Regulasi KerjasamaNo. Penjelasan Pemerintah dan Swasta (KPS)Skema dan Pedoman KPS 1 Peraturan Presiden No. 67 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Tahun 2005 Penyediaan Infrastruktur 2 Peraturan Presiden No. 13 Tahun Perubahan atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 3 Peraturan Presiden No. 56 Tahun Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 4 Peraturan Menteri Perencanaan Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Pembangunan Nasional / Kepala dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Bappenas No. 4 Tahun 2010 5 Peraturan Menteri Perhubungan Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan No. PM 83 Tahun 2010 Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur TransportasiManajemen Resiko , Dukungan Pemerintah dan Penjaminan Infrastruktur 6 Peraturan Menteri Keuangan No. Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan 38/PMK.01/2006 Risiko atas Penyediaan Infrastruktur 7 Peraturan Presiden No. 78 Tahun Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama 2010 Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 8 Peraturan Menteri Keuangan No. Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam 260/PMK.011/2010 Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan UsahaPedoman, Organisasi, dan Prosedur KPS 9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Daftar Rencana Proyek Kerjasama Bappenas No. 3 Tahun 200910 Peraturan Presiden No. 42 Tahun Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur 2005 (KKPPI)11 Public Private Partnership Book, Sector of Transportation, 2010-2014, Ministry of Transportation (2010)12 Peraturan Presiden No. 12 Tahun Perubahan atas Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 2011 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)13 Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Komite Kebijakan Percepatan Percepatan Penyediaan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) Infrastruktur No. PER- 01/M.EKON/05/200614 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Tata Cara dan Kriteria Penyusunan Daftar Prioritas Proyek Percepatan Penyediaan Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Infrastruktur No. PER- 3/M.EKON/06/200615 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Tata Cara Evaluasi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Ketua Komite Kebijakan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang Percepatan Penyediaan Membutuhkan Dukungan Pemerintah Infrastruktur No. PER- 4/M.EKON/06/2006 21
  31. 31. Kerjasama Daerah15 Peraturan PemerintahNo. 50 Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah Tahun 2007Pengadaan Tanah16 Peraturan Presiden No. 36 Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Tahun 2005 Kepentingan Umum17 Peraturan Presiden No. 65 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum18 Peraturan Kepala Badan Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pertanahan Nasional No. 3 Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Tahun 2007 Kepentingan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum) c. Peran Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dalam Pembiayaan Infrastruktur Indonesia Infrastructure Fund (IIF) dibentuk untuk (i) memenuhi pembiayaan jangka panjang, terutama dalam mata uang lokal dan untuk pembiayaan infrastruktur serta (ii) menyediakan pembiayaan mata uang lokal dengan jangka waktu (tenor), persyaratan, dan ketentuan pinjaman yang sesuai untuk kredit proyek infrastruktur melalui:  Penggunaan peringkat kredit pinjaman dari bank dan lembaga investasi domestik untuk tenor jangka panjang dengan resiko marjin yang lebih tinggi dari penawaran pemerintah dan perusahaan skala besar;  Penyediaan produk keuangan yang memenuhi kriteria KPS infrastruktur dan proyek yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta. d. Peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam Penyediaan Penjaminan untuk Pengembangan Infrastruktur Indonesia PT PII dibentuk untuk memenuhi tujuan berikut:  Menyediakan penjaminan resiko politik untuk proyek KPS infrastruktur;  Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek KPS infrastruktur dengan memberikan penjaminan resiko politik yang kredibel;  Meningkatkan tata kelola dan transparansi pemberian penjaminan;  Melindungi pemerintah dari kewajiban contingent (termasuk proteksi terhadap tekanan APBN).4.2.4 Strategi Pelaksanaan untuk Partisipasi Swasta dalam Investasi di PelabuhanHambatan yang terjadi dalam pengembangan pasar untuk mengikutsertakan pihak swastaadalah persepsi terhadap resiko proyek, resiko investasi dan keterbatasan akses untuk pasarmodal serta pembiayaan proyek.Strategi utama (key success factor) untuk mengikutsertakan pihak swasta berinvestasi dipelabuhan adalah:  Kebijakan investasi sektor swasta yang kondusif Kebijakan investasi yang kondusif akan meningkatkan minat investor yang potensial dan juga mempengaruhi persepsi investor terhadap resiko secara positif. 22
  32. 32.  Implementasi regulasi secara komprehensif Regulasi merupakan wadah yang penting untuk mewujudkan komitmen pelaksanaan kebijakan pemerintah. Persiapan proyek yang matang Persiapan proyek yang matang merupakan daya tarik pihak swasta untuk berinvestasi. Apabila dilelang, proyek tersebut akan menarik minat investor dengan kualitas teknik dan keuangan yang memadai. Prosedur pelelangan yang kompetitif Pelelangan pelabuhan/terminal umum harus dilaksanakan secara kompetitif agar pemerintah memperoleh manfaat maksimal dari persaingan harga, tingkat pelayanan jasa kepelabuhanan dan kualitas investor. Penanggung jawab proyek yang jelas dan tidak ada intervensi kontrak Hal ini penting untuk memastikan efisiensi biaya (value for money) bagi pemerintah. Kerangka pemantauan kinerja Kerangka pemantauan kinerja diperlukan untuk pemantauan kepatuhan pelaksanaan kontrak. Kepastian bagi swasta untuk memperoleh pendapatan sesuai tarif yang berlaku Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi investor dalam memperoleh pendapatan dari pengoperasian proyek. Kepastian bagi swasta untuk dapat menyesuaikan tarif Selama periode pengoperasian proyek, pihak swasta dapat melakukan penyesuaian tarif secara berkala. Kerangka pengaturan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang komprehensif Pihak swasta harus menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim secara komprehensif. Kepastian bagi swasta untuk memperoleh hak perlindungan secara efektif Pihak swasta akan memperoleh perlindungan terhadap intervensi pemerintah yang dapat mempengaruhi pendapatan, membatasi akses pembiayaan atau merugikan investasinya dan kebebasan untuk menyelesaikan sengketa. Kapasitas kelembagaan Proyek akan dikelola oleh tenaga profesional dari pemerintah agar memberikan kepastian bagi investor. Pengaturan yang independen Pihak swasta akan diberikan kepastian bahwa keputusan regulator tidak dipengaruhi oleh intervensi politik atau tekanan pihak tertentu. 23
  33. 33. Bab 5. Rencana Aksi di Bidang Pengaturan dan PelaksanaanKebijakanDalam rangka proses perumusan Rencana Induk Pelabuhan Nasional telah digambarkanperlunya penjabaran lebih lanjut di bidang pengaturan dan kebijakan untuk mendorongIndonesia kearah yang lebih maju dengan terwujudnya sisim kepelabuhanan yang lebihberdaya saing. Dalam hubungan ini diperlukan rencana aksi yang meliputi: • Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 17/2008 tentang Pelayaran; • Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan; • Rencana aksi lebih lanjut untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.5.1 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-undang PelayaranUndang-undang Pelayaran telah mengamanatkan perlunya perumusan peraturanpelaksanaan kebijakan, program dan tindakan administratif. Beberapa hal telah tertuangdalam Peraturan Pemerintah No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan, namun masih diperlukanperaturan lebih lanjut sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1.5.2 Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Peraturan Pemerintah tentangKepelabuhanan (PP No. 61/2009)PP No. 61/2009 mencakup secara luas ketentuan pelaksanaan dari Undang-undangPelayaran dan telah mengamanatkan perlunya perumusan ketentuan lebih lanjut dalambentuk peraturan Menteri Perhubungan (Tabel 5.2.)5.3 Rencana Aksi Pelaksanaan KebijakanUntuk melaksanakan kebijakan pelabuhan nasional secara efektif, diperlukan beberaparencana aksi lebih lanjut (Tabel 5.3) secara terintegrasi. Dialog terbuka dengan parapemangku kepentingan akan dilakukan untuk membahas isu kebijakan, perencanaan danregulasi di bidang kepelabuhanan. Peraturan Menteri Perhubungan akan dikeluarkan agarOtoritas Pelabuhan memiliki manajemen yang otonom melalui pembentukan organisasipelabuhan yang modern, termasuk transisi opsi perubahan status organisasi OtoritasPelabuhan menjadi Badan Layanan Umum (BLU).5.4 Inisiatif Jangka Pendek untuk Mengimplementasikan KebijakanSelain rencana aksi kebijakan tersebut, terdapat beberapa inisiatif jangka pendek untukmengimplementasikan kebijakan yang fokus pada kinerja pelabuhan, termasuk manajemenpelabuhan, tenaga kerja bongkar muat dan pembangunan fasilitas pelabuhan (Tabel 5.4). 24
  34. 34. Tabel 5-1 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan Undang-Undang No.17/2008 tentang Pelayaran No. Materi Peraturan Menteri Perhubungan Target Waktu Keterangan 1. Tarif pelabuhan di pelabuhan komersial, Kwartal 4 2012 Pasal 110 Pelabuhan Propinsi dan Pelabuhan local UU Pelayaran 2. Rancangan dan pelaksanaan pengerukan dan Kwartal 4 2012 Pasal 197 reklamasi, Sertifikat Pemberi jasa pengerukan UU Pelayaran 3. Penetapan Daerah Wajib Pandu, Pelatihan dan Kwartal 4 2012 Pasal 198 ujian Pandu dan Penyelenggaraan Pemanduan UU Pelayaran Pasal 212 4. Keamanan Pelabuhan Kwartal 4 2012 UU Pelayaran 5. Pengoperasian Pelabuhan (Perbaikan kapal, Kwartal 4 2012 Pasal 216 Perpindahan muatan, gandeng kapal, UU Pelayaran Penanganan barang-barang berbahaya) Pasal 238 6. Polusi di Pelabuhan Kwartal 4 2012 UU Pelayaran Pasal 272 7. Sistem Informasi Pelayaran dan Pelabuhan Kwartal 4 2012 UU PelayaranTabel 5-2 Rencana Aksi Peraturan Pelaksanaan yang Tercakup dalam PP No. 61/2009 No. Materi Peraturan Menteri Perhubungan Target Waktu Keterangan Pasal 19 1. Prosedur Penetapan Lokasi Pelabuhan Kwartal 4 2012 PP 61/2009 2. Prosedur Formulasi dan Evaluasi Rencana Induk Kwartal 4 2012 Pasal 29 Pelabuhan (masing-masing Pelabuhan) PP 61/2009 3. Prosedur Formulasi dan Evaluasi Penetapan Kwartal 4 2012 Pasal 36 Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah PP 61/2009 Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan 4. Prosedur Penyediaan, Pemeliharaan, Standar, Kwartal 2 2013 Pasal 67 Spesifikasi untuk Penahan Gelombang, Kolam PP 61/2009 Pelabuhan, Alur Pelayaran ke/dari Pelabuhan, Jaringan Jalan dan Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan 5. Persyaratan dan Prosedur Pemberian dan Kwartal 2 2012 Pasal 78 Pencabutan Konsesi PP 61/2009 Pasal 86 6. Pemberian ijin Pembangunan Pelabuhan Kwartal 2 2012 PP 61/2009 7. Pemberian Ijin Pengembangan Pelabuhan Kwartal 2 2012 Pasal 93 25
  35. 35. PP 61/2009 8. Persyaratan dan Prosedur Pemberian Ijin Kwartal 2 2012 Pasal 104 Pengoperasian Pelabuhan, Perbaikan dan PP 61/2009 Peningkatan Kapasitas Pelabuhan 9. Prosedur Pemberian Ijin Lokasi Pelabuhan, Kwartal 4 2012 Pasal 109 Konstruksi dan pengoperasian Pelabuhan untuk PP 61/2009 pelabuhan Daratan (Dry Port) 10 Persyaratan dan Prosedur Penetapan Terminal Kwartal 4 2012 Pasal 134 Khusus (Persetujuan Lokasi, Konstruksi dan PP 61/2009 Operasi, Penggunaan oleh Pihak Ketiga, Peningkatan Operasi, Perubahan Status Pelabuhan, Pencabutan Ijin, Pengalihan Wewenang kepada Pemerintah) 11 Pasal 144 Prosedur untuk persetujuan memiliki terminal Kwartal 4 2012 PP 61/2009 12 Pasal 148 Jenis, struktur dan klasifikasi tarif badan usaha Kwartal 4 2012 PP 61/2009 pelabuhan untuk jasa pelabuhan , mekanisme untuk menentukan tarif untuk menggunakan lahan pelabuhan dan air 13 Pasal 153 Prosedur untuk menentukan status dari Kwartal 4 2012 PP 61/2009 pelabuhan perdagangan luar negeri dan terminal khusus 14 Pasal 161 Prosedur untuk pengolahan data dan pelaporan Kwartal 4 2012 PP 61/2009 dan persiapan sistem informasi pelabuhanTabel 5-3 Rencana Aksi Implementasi KebijakanNo. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Target Waktu Keterangan 1 Membentuk kelompok unit pelayanan Kwartal 4 2012 Penting untuk (customer focus group) di pelabuhan strategis formulasi, sebagai forum konsultasi dengan para implementasi pemangku kepentingan dalam formulasi, review dan review dan implementasi kebijakan kebijakan 2 Pedoman rencana induk masing-masing Kwartal 4 2012 Penting untuk pelabuhan memperhatikan perencanaan yang integrasi terintegrasi perencanaan dan pemantauan kinerja 3 Kementerian Perhubungan bersama Instansi Kwartal 1 2012 Penting untuk pemerintahan terkait serta pengguna jasa integrasi pelabuhan secara periodik melakukan review perencanaan atas kinerja pelabuhan dalam rangka dan meningkatkan kinerja pelabuhan yang lebih pemantauan 26
  36. 36. No. Materi yang Perlu Diatur Lebih Lanjut Target Waktu Keterangan baik. kinerja 4 Merumuskan indikator kinerja pelabuhan untuk Kwartal 4 2012 Penting untuk keperluan perencanaan dan monitoring serta integrasi dipublikasikan. perencanaan dan monitoring 5 Merumuskan kebijakan Tarif yang wajar Kwartal 4 2012 Penting untuk mendorong persaingan usaha yang sehat6 Menyusun prosedur penyampaian usulan/ Kwartal 4 2012 Penting untuk permohonan penetapan tariff oleh otoritas mendorong pelabuhan persaingan usaha yang sehat7 Mengembangkan proses peninjauan tarif dan Kwartal 4 2012 Penting untuk persetujuan pelayanan jasa pelabuhan dalam mendorong rangka untuk mengevaluasi adanya dampak persaingan monopoli usaha yang sehat8 Mempertimbangkan kemungkinan adanya MoU Kwartal 4 2012 Penting untuk dalam rangka untuk memonitor dan mendorong mendorong persaingan usaha dibidang kepelabuhanan. persaingan usaha yang sehat9 Memasukkan dampak persaingan usaha dalam Kwartal 4 2012 Penting untuk rumusan rencana induk pelabuhan nasional mendorong maupun local. persaingan usaha yang sehat10 Menyusun prosedur tuntutan dan penyelesaian Kwartal 2 2013 Penting untuk perselisihan mengenai masalah tarif dan mendorong perilaku monopolistis. persaingan usaha yang sehat11 Menilai kebutuhan pelatihan untuk DGST, Kwartal 4 2012 Penting untuk Otoritas Pelabuhan dan BUP dan meningkatkan mengembangkan cara-cara untuk memenuhi kompetensi kebutuhan pelatihan. sumber daya manusia di sektor pelabuhan12 Mengadakan MoU dengan pusat pelatihan dan Kwartal 4 2012 Penting untuk pendidikan dan Lembaga Perguruan tinggi meningkatkan untuk meningkatkan kompetensi dan kompetensi pengembangan kurikulum sumber daya 27

×