Paparan masukan studi renstra biroren

1,370 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
89
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paparan masukan studi renstra biroren

  1. 1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 Bogor, Mei 2014
  2. 2. PENDAHULUAN 1. Renstra Kementerian Perhubungan periode 2010-2014 akan berakhir, namun masalah pembangunan infrastruktur sektor transportasi belum dapat dituntaskan, sehingga konektivitas nasional belum sepenuhnya dapat direalisasikan. 2. Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 merupakan segmen lima tahunan ketiga dari Rencana Jangka Panjang Perhubungan (RPJP), sehingga diharapkan Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah terutama untuk meningkatkan daya saing sebagai upaya penurunan biaya logistik. 2
  3. 3. UU 25/ 2004 TENTANG SPPN Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Pasal 6 Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional… dst Keterangan: SPPN: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional PP 40 / 2006 Pasal 20 Pimpinan K/L menyusun Rancangan Renja KL dengan mengacu pada Rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra K/L serta surat Edaran Bersama Rancangan Renja K/L memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K/L 1 2 LEGALITAS 3
  4. 4. dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA (KM 31/2006) Penyusunan Konsep Rencana Strategis • dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal Pembahasan • dibahas dengan berbagai lembaga di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi serta mitra kerja dan asosiasi penyedia jasa transportasi Penetapan dasar legalitasnya • Dalam bentuk Keputusan Menteri (KM) Penyempurnaan 1 2 3 4 Tinjau Ulang 4
  5. 5. GAMBARAN UMUM RENCANA STRATEGIS 2015-2019 5
  6. 6. RENSTRA 1 (2005 – 2009)  Mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi;  Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundang- undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM);  Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;  Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. RENSTRA 2 (2010 – 2014)  Mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi;  Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundang- undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM);  Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;  Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. RENSTRA 3 (2015 – 2019)  Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;  Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.  Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundang- undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM); RENSTRA 4 (2020 – 2024)  Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.  Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;  Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundang- undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM); TAHAPAN RENSTRA SESUAI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PERHUBUNGAN 2005-2025 (KM. 49 TAHUN 2008) 6
  7. 7. STRUKTUR RENSTRA KEMENHUB 2015-2019 (TENTATIF) BAB II Evaluasi Kinerja RENSTRA 2010- 2014 Kinerja Sektor Transportasi Permasalahan dan Tantangan Sasaran Pembangunan BAB I Pendahuluan BAB V Investasi dan Pembiayaan Pertumbuhan Sektor Transportasi Kebutuhan Investasi Sektor Transportasi Tahun 2015-2019 Peran Serta Pemerintah, BUMN, dan Swasta dan Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi BAB III Analisis Strategis Situasi Ekonomi Global / Ekonomi Hijau Kesenjangan Pembangunan/ Otonomi Daerah Transportasi Multi Moda Sistim Logistik Nasional Strategi Kebijakan  Membangun Konektivitas  Membangun Industri Jasa Transportasi IKU dan Target Pencapaian 2015-2019 BAB VI Transportasi Darat Kondisi Saat Ini Aspek Keselamatan, Lingkungan, Konservasi Energi, Daerah Perbatasan, Tertinggal dan Rawan Bencana dll Permasalahan dan Tantangan Kebijakan Pembangunan Program Strategis Transportasi Jalan, Perkotaan, LLAJ, KTD dan LLASDP Kondisi Mendatang Sasaran Pembangunan Strategi Target Pencapaian 2015-2019 Visi Misi Tujuan Pembangunan BAB IV Kebijakan Pembangunan Perhubungan 2015-2019 Latar Belakang Maksud & Tujuan Ruang Lingkup Kerangka Pikir Globalisasi SDM
  8. 8. LANJUTAN… BAB VII Transportasi Perkeretaapian Kondisi Saat Ini Aspek Keselamatan, Lingkungan, Konservasi Energi, Daerah Perbatasan, Tertinggal dan Rawan Bencana dll Permasalahan dan Tantangan Kebijakan Pembangunan Program Strategis KA Perkotaan dan Regional Kondisi Mendatang Sasaran Pembangunan Strategi Target Pencapaian 2015-2019 BAB VIII Transportasi Laut Kondisi Saat Ini Aspek Keselamatan, Keamanan, Lingkungan, Konservasi Energi, Daerah Perbatasan, Tertinggal dan Rawan Bencana dll Permasalahan dan Tantangan Kebijakan Pembangunan Program Strategis Kondisi Mendatang Sasaran Pembangunan Strategi Target Pencapaian 2015-2019 BAB IX Transportasi Udara Kondisi Saat Ini Aspek Keselamatan, Keamanan, Lingkungan, Konservasi Energi, Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana dll Permasalahan dan Tantangan Kebijakan Pembangunan Program Strategis Kondisi Mendatang Sasaran Pembangunan Strategi Target Pencapaian 2015-2019 BAB X Sumber Daya Manusia Transportasi Kondisi Saat Ini Permasalahan dan Tantangan Kebijakan Pembangunan Program Strategis Kondisi Mendatang Sasaran Pembangunan Strategi Target Pencapaian 2015-2019
  9. 9. LANJUTAN… BAB XII Penunjang dan Pengawasan Transportasi Kondisi Saat Ini Permasalahan dan Tantangan Kebijakan Program Strategis Kondisi Mendatang Sasaran Strategi Target Pencapaian 2015-2019 Setjen, KNKT, Mahpel dan Itjen BAB XIII Kaidah Pelaksanaan Lampiran RENSTRA Matrik Kinerja DIPA BUMN SWASTA* * Jika Memungkinkan BAB XI Penelitian Pengembangan dan Teknologi Transportasi Kondisi Saat Ini Permasalahan dan Tantangan Kebijakan Pembangunan Program Strategis Kondisi Mendatang Sasaran Pembangunan Strategi Target Pencapaian 2015-2019 Matrik Pendanaan
  10. 10. RENCANA PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DOKUMEN V I S I M I S I RPJP 2005- 2025 Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah 1. Mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan; 2. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan; 3. Melaksanakan restrukturisasi dan privatisasi di bidang perhubungan. Renstra 2005- 2009 Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah 1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan; 2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan (regulatory reform) dan penegakan hukum secara konsisten; 3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan; 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Renstra 2010- 2014 Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah 1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi; 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; 3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi; 4. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi; 5. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten; 6. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Renstra 2015- 2019 (usulan) Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah 1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional; 2. Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan; 3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi. 10
  11. 11. VISI • Handal • Berdaya Saing • Nilai Tambah MISI • Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional • Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan • Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi STRATEGI Biroren Kemenhub, 2014 Strategi Perencanaan Terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemda Pelibatan Pemda/BUMN/ Swasta Kompetensi & Profesionalisme SDM Mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, kehandalan Pembangunan transportasi dengan skema multi year Mengutamakan aspek kelestarian lingkungan VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 11
  12. 12. KEBIJAKAN NASIONAL Membangun Konektivitas Nasional Membangun Industri Jasa Transportasi Nasional KEBIJAKAN NASIONAL Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/ prasarana transportasi Mendorong peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Transportasi Meningkatkan kepastian hukum Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan 4) 1) 2) 3) Melanjutkan reformasi regulasi/ deregulasi 1) 2) 3) 12
  13. 13. SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI 2015-2019 Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal Terwujudnya profesionalisme SDM Transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan Indikator Kinerja Utama 21 Indikator Kinerja Utama 1 2 3 4 5 13
  14. 14. EVALUASI RENSTRA 2010-2014 0 10 20 30 40 50 2010 2011 2012 2013 2014 17.8 23.3 33.89 35.3 40.37 Pagu DefinitifDalam Triliun Rupiah Pagu Definitif TAHUN ANGGARAN  Konektivitas belum sepenuhnya terealisasi  Masih banyak simpul transportasi belum dimanfaatkan  Proyek KPS belum dapat direalisasikan  Target IKU dapat tercapai namun masih banyak proyek pembangunan belum dapat diselesaikan secara tuntas  Nilai AKIP naik dari CC pada Tahun 2011 menjadi B pada Tahun 2012  Nilai aset naik dari Tahun 2010 Rp. 77,971 Triliun menjadi Tahun 2012 menjadi Rp. 162,851 Trilliun. 14
  15. 15. PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN (DEFINITIF) 2010-2014 DENGAN PAGU KEBUTUHAN RENSTRA 2015-2019 PAGU APBN DEFINITIF 2010-2014 TOTAL 150.66 TRILLIUN KEBUTUHAN PENDANAAN APBN 2015-2019 TOTAL 430 TRILLIUN Rp. Triliun Rp. Triliun 15
  16. 16. KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (MODA TRANSPORTASI) TRANSPORTASI DARAT 2015 Rp.9,99 T 2016 Rp.11,7 T 2017 Rp.13,47 T 2018 Rp.15,4 T 2019 Rp.17,2 T TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2015 Rp.21,13 T 2016 Rp.28,28 T 2017 Rp.36,79 T 2018 Rp.47,40 T 2019 Rp.58,03 T 16
  17. 17. KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (MODA TRANSPORTASI) TRANSPORTASI LAUT 2015 Rp.10,08 T 2016 Rp.11,79 T 2017 Rp.13,78 T 2018 Rp. 16,11 T 2019 Rp.18,83 T TRANSPORTASI UDARA 2015 Rp.10,0 T 2016 Rp.11,0 T 2017 Rp.12,10 T 2018 Rp.13,31 T 2019 Rp.14,64 T 17
  18. 18. KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (PENUNJANG) BPSDM 2015 Rp.6,19T 2016 Rp.6,40 T 2017 Rp.6,21 T 2018 Rp.6,10 T 2019 Rp.5,97 T BADAN LITBANG 2015 Rp. 456 M 2016 Rp. 512 M 2017 Rp. 552 M 2018 Rp. 608 M 2019 Rp. 609 M 18
  19. 19. KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (PENUNJANG) INSPEKTORAT JENDERAL 2015 Rp.85 M 2016 Rp. 90,1M 2017 Rp.95,5 M 2018 Rp.101,2 M 2019 Rp.107,3 M SETJEN 2015 Rp.692 M 2016 Rp.849 M 2017 Rp.1.025 M 2018 Rp.1.127 M 2019 Rp.1.240 M 19
  20. 20. Pengembangan BRT di 6 wilayah perkotaan aglomerasi Pengembangan ATCS di perkotaan Pengembangan sabuk penyeberangan lintas selatan Dobo-Merauke & lintas utara Wahai-Fak Fak Pembangunan jalur ganda Medan - Kualanamu Pembangunan KA Makassar-Parepare, Manado-Bitung dan Perkotaan Maminasata Pembangunan double track lintas utara jawa (Bojonegoro-Surabaya) Pembangunan jalur KA loopline di Jakarta Pengembangan jalur KA di Pulau Sumatera Pembangunan double track lintas selatan (Solo-Madiun-Surabaya) (PHLN) Engineering service Jakarta MRT East –West Line (PHLN) Pembangunan konstruksi Pelabuhan Cilamaya (PHLN) Pembangunan Pelabuhan Maloy Pembangunan Makassar Newport Procurement and Delivery of Airport Rescue and Fire Fighting Vehicle (ARFF) Pembangunan Bandara Kertajati dan Bandara Perintis di KTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KEGIATAN STRATEGIS DI SEKTOR TRANSPORTASI (2015-2019) 16 Pengembangan fasilitas navigasi penerbangan di Bandara Perintis 20
  21. 21. JADWAL PENYUSUNAN RENSTRA KEMENHUB 2015-2019 21 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Keterangan : minggu ke 3 dan 4 Juli 20104 libur Idul Fitri Okt Penyempurnaan draft final Renstra sesuai saran/masukan dari Konsultasi Publik Penyusunan Laporan Antara Pembahasan Laporan Antara melibatkan sub sektor, Badan, Bappenas dan IndII Persiapan Penyusunan Renstra a. Telah diterbitkan Surat Sesjen No : PR.007/4/3 PHB 2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penyusunan Renstra Kemenhub 2015-2019 b. Telah diterbitkan Surat Sesjen No. PR.302/17/3 PHB tanggal 20 November 2013 tentang Penyusunan Renstra Kemenhub 2015-2019 c. Telah diterbitkan surat Sesjen No . KP.801/2/18 PHB 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Kemenhub 2015-2019 Penyempurnaan laporan pendahuluan sesuai saran/masukan dari sub sektor, Badan dan IndII termasuk Bappenas Penyempurnaan laporan Antara sesuai saran/masukan dari sub sektor, Badan dan IndII termasuk Bappenas Penyusunan Laporan akhir Pembahasan Laporan akhir melibatkan sub sektor, Badan, Bappenas dan IndII Penyempurnaan laporan akhir/Konsep Renstra sesuai saran/masukan dari sub sektor, Badan dan IndII termasuk Bappenas Finalisasi konsep Renstra Sosialisasi Renstra melibatkan sub sektor dan Badan termasuk Bappenas Rapat Teknis Persiapan Penyusunan Renstra Tingkat Eselon II Rapat Persiapan Penyusunan Renstra Kemenhub 2015-2019 tingkat Eselon I Rapat konsolidasi antara Biro Perencanaan, sub sektor, Badan, IndII dengan konsultan untuk menyusun struktur/materi Renstra 2015-2019 Penyusunan Laporan Pendahuluan oleh konsultan Pembahasan Laporan Pendahuluan melibatkan sub sektor, Badan, Bappenas dan IndII Harmonisasi konsep Renstra dengan background studi dari IndII dan konsep RPJMN Konsultasi Publik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, swasta dan Asosiasi Proses legalisasi Rapermen oleh Biro Hukum dan KSLN Proses persetujuan dari Eselon I untuk diajukan ke Menteri Persetujuan Renstra oleh Menteri Perhubungan Juni Juli Agustus Sept.Nov DesNo. Kegiatan 2014 2015 Februari Maret April Mei Des. Januari FebruariOkt. Nov. 2013
  22. 22. 1. Sebagai tindak lanjut pembahasan Rapat Tingkat Eselon I yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 yang dipimpin oleh Bpk. Sesjen, Biro Perencanaan melakukan pembahasan dengan Eselon II yaitu Sub Sektor/ Direktorat/ Badan untuk membahas materi dokumen Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019. 2. Sebagai tindak lanjut, Bapak Sekretaris Jenderal No.PR.007/4/3 PHB 2013 tanggal 30 Oktober 2013 diharapkan Sub Sektor/ Badan dapat menyampaikan materi isu strategis penyusunan Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019, meliputi :  Penetapan kebijakan baru, program, dan proyek-proyek strategis baik yang regular maupun inovatif yang direncanakan diakomodasi dalam Renstra Kemenhub 2015-2019 termasuk alokasi kebutuhan pendanaannya serta target/sasaran pencapaian kegiatan pembangunan sesuai Indikator Kinerja Utama;  Pemilihan proyek-proyek prioritas/strategis yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan; TINDAK LANJUT 22
  23. 23.  Identifikasi proyek-proyek KPS di sektor transportasi yang dapat diselesaikan dalam 5 tahun ke depan termasuk permasalahan, strategi dan usulan pendanaan;  Identifikasi permasalahan yang menyebabkan belum sinkronnya pembangunan infrastruktur sektor transportasi dengan sektor lainnya termasuk tantangan yang dihadapi;  Potensi adanya pembentukan kelembagaan baru maupun masalah peningkatan SDM yang membutuhkan pendanaan;  Belum optimalnya implementasi pembangunan transportasi antar moda/multi moda dalam rangka menurunkan biaya logistik termasuk pengembangan transportasi massal;  Implementasi konsep Sabuk Nusantara maupun konsep Pendulum Nusantara termasuk pengembangan bandara di Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan bandara perintis;  Isu Strategis lainnya terkait pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, perbatasan/daerah tertinggal, arah pengembangan penelitian dimasa mendatang, penurunan tingkat kecelakaan transportasi, aspek lingkungan, energi, dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan maupun teknologi informasi. LANJUTAN… 23
  24. 24. 4. Diharapkan komitmen bersama antar Eselon I bahwa Dokumen Renstra Kemenhub 2011-2019 dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan transportasi 5 (lima) tahun ke depan termasuk menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan RKA-KL. 5. Terkait dengan background study Renstra 2015-2019 dari IndII/Australian Aid yang materinya bersifat makro nantinya dapat dijadikan arah/pedoman dalam menyusun Renstra Kemenhub 2015-2019 yang disusun oleh Biro Perencanaan bersama sub sektor/badan. 6. Sambil menunggu konsultan melaksanakan kegiatannya, Biro Perencanaan beserta Sub Sektor/Badan/Biro dan Bappenas secara berkesinambungan melakukan koordinasi untuk menyiapkan data dukung sebagai dasar penyusunan dokumen Renstra Kemenhub 2015-2019, yang nantinya dapat disinergikan dengan hasil studi konsultan maupun dengan background study yang disusun IndII/Australian Aid. LANJUTAN… 24
  25. 25. REVIEW TERHADAP BACKGROUND STUDY RENSTRA KEMENHUB 2010-2019 25
  26. 26.  Arah kebijakan belum muncul, dari study background diharapkan dapat mengerucut menjadi rekomendasi dalam menentukan arah kebijakan/ isu- isu nasional;  Sasaran dan IKU yang diusulkan seharusnya disertai dengan skenario, sehingga dapat terlihat korelasi antara rencana dan pencapaian;  KPS perlu dibahas secara lebih dalam mengenai sejauh mana peran APBN dapat masuk, apakah hanya penyusunan FS, Perencanaan, atau sampai dengan konstruksi serta regulasi dan pendanaannya;  Secara konkrit background study dapat menjelaskan tahap pelaksanaan untuk memperoleh beberapa fasilitas terkait skema pendanaan KPS seperti seperti VGF, Land capping, Tax holiday.  Pembahasan mengenai Industri Transportasi belum dibahas secara spesifik seperti apa bentuknya dan fungsi regulator sejauh mana dapat berperan;  Perubahan Balitbang Perhubungan menjadi BalitbangTek agar diperhitungkan dalam sasaran, pembiayaan, dan pencapaiannya dalam 5 tahun kedepan;  Isu-isu strategis yang sedang berlangsung saat ini belum dibahas kelanjutannya dalam 5 thn kedepan, seperti MP3EI, Climate Change, keselamatan (LPPNPI);  Pembahasan mengenai regulasi transportasi kurang mendalam, hal-hal apa saja yang seharusnya menjadi concern regulator yang belum ada regulasinya;
  27. 27. Kementerian Perhubungan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat Telp : (021) 3508066 Fax : (021) 3454074
  28. 28. Lampiran Renstra 2015-2019 Misi Sasaran Strategi IKU TARGET IKU PROGRAM & KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional 1 Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan Perencanaan Terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemda 1 Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2 Total produksi angkutan penumpang 3 Total produksi angkutan barang Pelibatan Pemda/BUMN/Swasta 4 Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta 2 Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air 5 Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi 3 Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal Mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, kehandalan 6 Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan 7 Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan 8 Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat) 9 Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi 10 Jumlah prasarana transportasi Lamp. 1. Matrik Kinerja
  29. 29. Misi Sasaran Strategi IKU TARGET IKU PROGRAM & KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi 4 Terwujudnya profesionalisme SDM Transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi Kompetensi & Profesionalisme SDM 11 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan 12 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan 13 Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN 14 Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat 15 Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan 16 Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan 17 Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan 5 Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan Mengutamakan aspek kelestarian lingkungan 18 Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional 19 Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional 20 Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi 21 Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan Lampiran Renstra 2015-2019
  30. 30. CONTOH : PENETAPAN IKU BPSDM PERHUBUNGAN No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET KINERJA 2015 TARGET KINERJA 2016 TARGET KINERJA 2017 TARGET KINERJA 2018 TARGET KINERJA 2019 1 Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima. Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan. Orang 243,821 266,450 268,473 274,958 285,423 2 Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika. Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Orang 238,945 261,121 263,104 269,459 279,715 3 Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi. Dokumen 33 27 23 23 24 Jumlah sistem informasi yang dibangun. Sistem 66 79 84 81 82 4 Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Dokumen 122 117 118 115 119 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Dokumen 122 117 118 115 119 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. Dokumen 90 114 87 92 87
  31. 31. No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET KINERJA 2015 TARGET KINERJA 2016 TARGET KINERJA 2017 TARGET KINERJA 2018 TARGET KINERJA 2019 5 Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Lembaga 2 BP2IP Barombong BP2IP Tangerang 2 ATKP Medan STPI 1 ATKP Makassar 0 0 6 Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership. Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi Dokumen 76 82 89 93 99 7 Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan. Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi Dokumen 76 82 89 93 99 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan. Nilai 86 87 88 89 90 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan. (%) 88 90 92 93 94 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi. Rp. 11,999,614,799,19 3 12,999,614,799,193 13,999,614,799,1 93 14,999,614,799,1 93 15,999,614,799,19 3 8 Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan. Peraturan 4 4 4 4 4
  32. 32. No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET KINERJA 2015 TARGET KINERJA 2016 TARGET KINERJA 2017 TARGET KINERJA 2018 TARGET KINERJA 2019 9 Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional. Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir. Unit 3,900 3,915 3,930 3,945 3,960 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan. m2 674,110 1,114,189 896,825 505,130 263,088 10 Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika. Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika. Orang 3,102 3,202 3,302 3,402 3,502
  33. 33. IKU TRANSPORTASI LAUT INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN IKU KEMENH UB2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh manusia Kejadian Kecelakaan 28 25 23 20 18 6 2 Jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain Kejadian Kecelakaan 43 39 35 31 28 6 3 Jumlah kapal yang memiliki kelaiklautan kapal Sertifikat 9,515 10,467 11,513 12,664 13,931 9 4 Jumlah rute perintis yang dilayani transportsi laut Rute Perintis 98 108 118 130 143 5 5 Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang Pelabuhan 446 490 539 593 652 5 6 Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut Orang 7.920.000 8.712.000 9.583.200 10.541.520 11.595.672 2 7 Jumlah penumpang angkutan laut perintis Orang 753.500 828.850 911.735 1.002.909 1.103.199 2 8 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional Ton 395.120.000 434.632.000 478.095.200 525.904.720 578.495.19 2 3 9 Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional % 109 120 132 145 159 3 10 Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional Ton 72.930.000 80.223.000 88.245.300 97.069.830 106.776.81 3 3 11 Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional % 12 13 14 15 17 3 12 Penurunan turn-around time (TR) di pelabuhan yang diusahakan Menit 66 73 80 88 97 1 13 Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian waiting time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pelabuhan 53 58 64 70 77 1 14 Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pelabuhan 53 58 64 70 77 1
  34. 34. INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN IKU KEMENH UB2015 2016 2017 2018 2019 15 Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian waktu efektif (effective time /ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pel 53 58 64 70 77 1 16 Jumlah MoU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama Pemerintah dengan Pemda dan swasta di bidang transportasi laut 4 - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional 17 Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A Orang 66 73 80 88 97 15 18 Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B Orang 132 145 160 176 193 15 19 Jumlah kebutuhan tenaga PPNS Orang 66 73 80 88 97 15 20 Jumlah tenaga PPNS Orang 536 589 648 713 784 15 21 Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A Orang 66 73 80 88 97 15 22 Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B Orang 132 145 160 176 193 15 23 Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran Orang 22 24 27 29 32 15 24 Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran Orang 22 24 27 29 32 15 25 Jumlah kebutuhan tenaga penyelam Orang 22 24 27 29 32 15 26 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 92 102 112 123 135 11
  35. 35. INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN IKU KEMENH UB 2015 2016 2017 2018 2019 27 Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp. 421.568.720.687 463.725.592.756 510.098.152.032 561.107.967.235 617.218.763.958 28 Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp. 10.563.345.388.100 11.619.681.026.910 12.781.649.129.601 14.059.814.042.561 15.465.795.446.817 29 Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Rp. 43.461.453.821.325 47.807.599.203.459 52.588.359.123.805 57.847.195.036.185 63.631.914.539.804 13 30 Jumlah penyelesaian regulasi - RPP RPP 3 4 4 4 5 17 - RPM RPM 11 12 13 15 16 17 - Keputusan Dirjen Kep. Dirjen 6 6 7 7 8 17 31 Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut Mega Ton 0,622 0,684 0,752 0,827 0,910 19 32 Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco- Port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan) Pelabuhan 31 34 37 41 45 21 33 Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention) Sertifikat 1.482 1.630 1.793 1.972 2.169 20 34 Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran) Sertifikat 2.031 2.234 2.457 2.703 2.973 20 35 Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance) Sertifikat 182 200 220 242 266 20 36 Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention) Sertifikat 330 363 399 439 483 20
  36. 36. Program Eselon I Kegiatan Eselon II Kegiatan Prioritas Lampiran Renstra 2015-2019 Matrik Pendanaan
  37. 37. KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN PROGRAM: Pengelolaan dan Penyelenggaraan TL 8.428.325.839 9.154.346.927 9.909.568.749 10.664.790.570 11.420.012.391 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 592.825.447 632.015.596 671.205.744 710.395.892 749.586.040 1 Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis 384.424.840 406.375.903 428.326.965 450.278.028 472.229.090 2 Pembangunan Kapal Perintis 54.507.498 47.267.962 40.028.426 32.788.889 25.549.353 3 Lanjutan Pembangunan Kapal Perintis 137.455.946 158.647.135 179.838.324 201.029.514 222.220.703 4 Docking Kapal Perintis 16.437.163 19.724.596 23.012.029 26.299.461 29.586.894 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan 3.079.937.097 3.295.837.468 3.518.955.308 3.742.073.149 3.965.190.991 1 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Baru 426.599.527 440.126.639 453.653.750 467.180.862 480.707.974 2 Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Baru 929.100.142 844.327.246 759.554.350 674.781.454 590.008.558 3 Pengembangan/Rehab/Replace Fas. Pelabuhan 3.608.735 3.782.530 11.173.794 18.565.059 25.956.324 4 Penyelesaian Pembangunan Fas. Pelabuhan 1.288.535.675 1.507.089.432 1.725.643.189 1.944.196.946 2.162.750.703 5 Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan 432.093.018 500.511.621 568.930.225 637.348.828 705.767.432 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan 4.635.625 4.062.750 3.489.875 2.917.000 2.344.125 Pembangunan Kapal Marine Surveyor 4.635.625 4.062.750 3.489.875 2.917.000 2.344.125 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan 1.079.023.846 1.222.129.287 1.365.234.733 1.509.103.075 1.654.964.960 1 Pembangunan SBNP 32.864.450 32.946.821 33.029.192 33.111.564 33.193.935 2 Rehabilitasi SBNP 98.444.822 111.189.118 123.933.414 136.677.710 149.422.006 3 Sistem Telekomunikasi Pelayaran 666.343.636 765.382.957 864.422.279 963.461.600 1.062.500.922 4 Pembangunan KN Kenavigasian 109.176.108 130.397.367 151.618.627 172.839.886 194.061.146 5 Lanj/Rehab KN Kenavigasian 4.258.444 4.810.132 5.361.821 5.913.510 6.465.198 6 Pembangunan/Pengadaan Fas. Pendukung Kenavigasian 59.858.403 52.634.152 45.409.902 38.185.652 30.961.401 7 Rehabilitasi Fs. Pendukung Kenavigasian 3.753.213 2.374.992 996.772 381.449 1.759.669 8 Pembangunan Fas. Pelabuhan Kenavigasian 104.234.270 122.212.748 140.191.226 158.169.704 176.148.183 9 Rehabilitasi Fas. Pelabuhan Kenavigasian 90.500 181.000 271.500 362.000 452.500 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai 495.130.249 559.753.897 624.377.151 689.000.601 753.624.051 1 Pembangunan Kapal Patroli I I/II/III/IV/V 420.245.420 472.493.700 524.741.588 576.989.672 629.237.756 2 Rehabilitasi Kapal Patroli I/II/III/IV/V 21.522.760 25.128.713 28.734.665 32.340.617 35.946.569 3 Fas. Pendukung Penjagaan Laut dam Pantai 52.054.869 60.562.843 69.070.817 77.578.791 86.086.765 4 Pengadaan suku cadang kapal patroli 1.307.200 1.568.641 1.830.081 2.091.521 2.352.961 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 3.176.773.575 3.506.514.649 3.836.255.724 4.165.996.798 4.495.737.873
  38. 38. 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 2015 2016 2017 2018 2019 DARAT KA LAUT UDARA BPSDM LITBANG ITJEN SETJEN RINCIAN KEBUTUHAN PENDANAAN TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 (Miliar Rupiah)
  39. 39. DITJEN / BADAN TAHUN Total 2015 2016 2017 2018 2019 Perhubungan Darat 9.991,6 11.705,1 13.470,6 15.434,3 17.239,9 67.841,5 Perkeretaapian 21.135,9 28.288,3 36.796 47.405,2 58.034,8 191.660,1 Perhubungan Laut 10.088 11.792 13.784 16.112 18.834 70.610 Perhubungan Udara 10.000 11.000 12.100 13.310 14.641 61.051 BPSDM 6.196,9 6.404,1 6.210,2 6.106,5 5.975,0 30.892,7 Badan Litbang 456,8 512,5 552,8 608,1 608,9 2.739,1 Inspektorat Jenderal 85 90,1 95,5 101,2 107,3 479,1 Setjen 692,65 849,3 1.025 1.127 1.240 4.933,9 TOTAL 58.646,85 70.641,40 84.034,10 100.204,30 116.680,90 430.207,55 RINCIAN KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (Miliar Rupiah)
  40. 40. ALOKASI PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 (SE Menteri Bappenas, Menteri Keuangan nomor: 0091/M.PPN/03/2014 dan S-179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014) No. Program Rencana 2015 Prakiraaan Maju 2016 2017 2018 01 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan 1.655,14 1.737,90 1.824,79 1.916,03 02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan 79,94 83,94 88,13 92,54 03 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan 221,68 232,76 244,40 256,62 04 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 3.846,59 4.038,92 4.240,86 4.452,90 05 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 4.008,00 4.199,60 4.401,18 4.621,24 06 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 14.493,36 12.856,22 9.133,26 9.589,92 07 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 10.572,14 10.737,21 11.116,35 11.669,88 08 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 9.512,83 10.363,13 10.460,45 10.983,47 JUMLAH 44.389,68 44.249,68 41.509,43 43.582,62
  41. 41. Struktur Pedoman Penyusunan Renstra-KL • Memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, serta definisi dan pengertian yang digunakan dalam petunjuk penyusunan Renstra-KL BAB I PENDAHULUAN • Memuat narasi mengenai alur penyusunan Renstra-KL yang berpedoman pada RPJMN dan kemudian mejadi pedoman penyusunan Renja-KL BAB II KEDUDUKAN RENSTRA-KL DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL • Memuat alur penyusunan RPJMN dan Renstra-KL (proses teknokratis, proses politis, dan penetapan Renstra-KL), serta tahap penyusunan dokumen Renstra-KL BAB III PENYUSUNAN RENSTRA-KL • Memuat uraian Kaidah Pelaksanaan serta manfaat Pedoman Penyusunan Renstra-KL BAB IV PENUTUP
  42. 42. Outline Renstra-KL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III).  Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)  Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program  Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Matriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L
  43. 43. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 - 2014 IKU 2010-2014 Telah diterbitkan Permenhub No.PM 85 Tahun 2010 terdiri dari 9 IKU Pada tahun 2012 IKU direvisi sesuai Permenhub No.PM 68 Tahun 2012 terdiri dari 21 IKU Berlaku 2012-2014 Berlaku 2010-2011Berlaku 2010-2011
  44. 44. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2010 1 Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal 1) Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional Tersedianya perlengkapan keselamatan jalan untuk mengurangi kecelakaan transportasi darat Set 3 Laporan penelitian dan penyidikan kecelakaan kereta api dan rekomendasi tindak lanjut untuk mengurangi tingkat kecelakaan Laporan 81 Terpenuhinya jumlah kecukupan dan keandalan dari pembangunan Ramsu, Mensu dan Ramtun dalam rangka peningkatan keselamatan tranportasi laut Unit 8 Tingkat Kejadian kecelakaan transportasi udara Injured/ 1 juta pnp 0,27 2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah 2) Peningkatan jumlah sarana, prasarana dan lintas pelayanan keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi Terpenuhinya lokasi keperintisan yang dapat menjadi rute komersial dan meningkatkan perekonomian Lokasi 22 Berfungsinya kereta KMP3 dan K3 untuk pengangkutan penumpang kelas ekonomi Unit 27 Terpenuhinya pelayanan transportasi laut pada wilayah terpencil /tertinggal/ perbatasan Trayek 60 Terselenggaranya unit kapal perintis yang siap operasi untuk memenuhi pelayanan pada wilayah terpencil /tertinggal/ perbatasan Unit 7 Terselenggaranya rute pelayanan perintis transportasi udara. Rute 118 Terselenggaranya bandara yang terhubungi rute komersil dan perintis. Bandara 149 Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor
  45. 45. NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2010 3 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana trasnportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur trasnportasi 3) Jumlah lokasi prasarana transportasi yang dibangun, direhabilitasi dan ditingkatkan fungsinya Jumlah Implementasi teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Lokasi 24 Terpenuhinya prasarana transportasi darat ASDP dipulihkan fungsinya untuk melayani angkutan penyeberangan dengan baik Lokasi 21 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Tubuh Jalan dalam rangka peningkatan pelayanan infrastruktur kereta api Km'sp 31,48 Terpenuhinya peningkatan kapasitas prasarana pelabuhan laut yang baru dibangun dalam rangka pelayanan transportasi laut Lokasi 28 Tersedianya bandar udara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori. Bandara 92 4 Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi 5) Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan Nilai B Nilai B Tersedianya Peraturan Menteri Perhubungan berkaitan dengan IKU Kementerian Perhubungan yang disampaikan kepada unit terkait Dokumen 5 6) Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dokumen WTP 7) Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan yang ditetapkan Unit 16 8) Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya Tercapainya standar kecakapan kompetensi SDM awak sarana (Masinis dan Ass Masinis) Sertifikat 3.776 Terpenuhinya SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki kompetensi tertentu Orang 15 Terpenuhinya lulusan Diklat bidang transportasi mempunyai kompetensi tinggi dan berstandar internasional, profesional serta didukung fisik jasmani yang prima Orang 120.613 5 Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim 9) Jumlah Sarana dan Prasarana transportasi Yang memenuhi sertifikat kelaikan Terlaksananya hasil uji tipe kendaraan bermotor untuk item tertentu setara dengan regulasi internasional Unit 1 Terwujudnya standar kelaikan sarana perkeretaapian Sertifikat 279 Studi Rencana Aksi Nasional (RAN) Antisipasi Sektor Transportasi Menghadapi Climate Change Dokumen 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor
  46. 46. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011 NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2011 1 Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal 1) Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional Jumlah Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Peralatan Pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan Unit 2 Jumlah lokasi peningkatan fungsi prasarana transportasi SDP melalui nyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayaran di pelabuhan Lokasi 68 Penilitian dan penyidikan kecelakaan KA Lap 1 Terpenuhinya Tingkat kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana, pengaturan dan sistem prosedur, melalui Pemb. baru / lanjutan Mensu/Ramsu/Ramtun Unit 12 Jumlah fasilitas navigasi penerbangan yang dibangun dan direhabilitasi. Paket/ Unit /Set 182 2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah 2) Peningkatan jumlah sarana, prasarana dan lintas pelayanan keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi Jumlah lintas keperintisan SDP yang menjangkau kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan Lintas 272 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Panjang Jalur Kereta Api Km 239.08 Jumlah Trayek angkutan laut perintis Trayek 61 Jumlah bandara yang terhubungi rute komersil dan perintis. Bandara 159 3 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana trasnportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur trasnportasi 3) Jumlah lokasi prasarana transportasi yang dibangun, direhabilitasi dan ditingkatkan fungsinya Jumlah lokasi/terminal transportasi jalan yang siap operasi Lokasi 17 Jumlah lokasi simpul/pelabuhan SDP yang siap operasi Lokasi 72 Jumlah bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi. Bandara 150 4) Jumlah pengadaan dan rehabilitasi sarana transportasi Tingkat penyediaan sarana transportasi jalan Unit 128 Docking/Rehab Kapal Kapal 11 Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor
  47. 47. NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2011 4 Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi 5) Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan Nilai B Nilai B 6) Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dokumen WTP 7) Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan yang ditetapkan Unit 21 8) Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya Peningkatan kompetensi dan Pengadaan sertifikasi SDM perkeretaapian Org 150 Jumlah rapat dan sosialisasi, Jumlah evaluasi dan pelaporan, Jumlah pengawasan, Jumlah sistem prosedur dan teknis, jumlah sertifikasi dan diklat dan Jumlah sarana penunjang teknis.di Ditjen Perhubungan Udara Paket 451 5 Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim 9) Jumlah Sarana dan Prasarana transportasi Yang memenuhi sertifikat kelaikan Jumlah Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Peralatan Pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan dan Fasilitas Penunjang Unit 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011 Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor
  48. 48. Indikator Kinerja Utama NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 Tahun 2015- 2019 1 Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1) Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan kejadian/ tahun 5,233 5,029 4,834 ? 2 Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan kejadian/ tahun 9 8 7 ? 3) Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat) % 71.73 86.28 87.60 ? 4) Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi unit 5,225 5,010 5,304 ? 5) Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi Unit 32 30 62 ? 2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengemb. konektivitas antar wilayah 6) Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi lintas 564 639 679 ? 3 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi 7) Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional % 3.4 3.5 3.6 ? 8) Total produksi angkutan penumpang penumpang/tahun 840,803,197 934,259,680 1,030,057,625 ? 9) Total produksi angkutan barang ton/tahun 452,122,699 484,150,971 518,902,538 ?
  49. 49. NO SASARAN PERHUBUNGAN URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015-2019 4 Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi 10) Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta Jumlah proyek yang siap ditawarkan melalui skema KPS 2 2 2 ? 5 Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi 11) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan nilai CC B B ? 12) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Opini WTP WTP WTP ? 13) Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN Rp Trilliun 124.77 134.03 143.54 ? 14) Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat Orang 56.396 65.433 71.425 ? 15) Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan Orang 6,168 6,613 6,907 ? 16) Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Orang 163,533 177,725 192,575 ? 17) Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan Peraturan 55 85 85 ? 6 Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim 18) Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional juta liter/tahun 51,372.90 51,659.10 51,849.90 ? 19) Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional juta ton/th 120.20 120.90 121.20 ? 20) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi lokasi (unit) 4,884 5,413 6,074 ? 21) Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan lokasi 53 67 89 ? Indikator Kinerja Utama
  50. 50. 51 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Raker I Penyusunan RPJMN 2015-2019 Background study RPJMN 2015-2019 a. Draft Awal Background study b. Hasil Background study 3 Evaluasi RPJMN Penyusunan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN a. Konsultasi Publik b. Rapim Penetapan Konsep Ranc. Teknokratik c. Hasil Konsep Rancangan Teknokratik 5 Sosialisasi Pedoman Penyusunan RPJMN Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L a. Kick of Penyusunan Renstra K/L b. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renstra K/L 7 Sosialisasi Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Kepada masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN a. Koordinasi Rancangan Teknokratik RPJMN dengan Rancangan Teknokratik Renstra K/L b. Rapim Rancangan Teknokratik RPJMN c. Penetapan Rancangan Teknokratik RPJMN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 9 Pelantikan Presiden 10 Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 11 Penyusunan Rancangan Renstra K/L 12 Sidang Kabinet Rancangan Awal RPJMN 13 Penetapan Rancangan Awal RPJMN 14 Sosialisasi Rancangan awal RPJMN ke K/L 15 Konsultasi Publik 16 Penyusunan Rancangan RPJMN 17 Trilateral Meeting 18 Musrenbang Jangka Menengah Nasional 19 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN 20 Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN 21 Penetapan RPJMN 2015-2019 22 Sosialisasi RPJMN ke K/L dan Pemda 23 Proses Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN 24 Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L 2015-2019 dengan RPJMN 2015-2019 25 Proses Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 26 Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 Novem Maret April 2013 Septem 4 Desemb 2014 JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 Agustus 2014 8 Oktober 2 Juli 2015 Agustus Septem Oktober Novem Mei Juni Desemb Januari Maret 6 Januari Februar Februar No. Kegiatan/bulan Kegiatan/bulanNo. Agustus

×