`     INKOP TKBM PELABUHAN  TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)                DANSUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI PELABUHAN     ...
KRONOLOGIS BERDIRINYA WADAH PENGELOLA TKBM                                           BADAN SEMENTARA PENGELOLA            ...
BADAN USAHA KARYA                  (JUNI 1969 s.d DESEMBER 1977)                                                TUGAS DAN ...
YAYASAN USAHA KARYA                                  ( Januari 1978 s.d September 1988 ) DASAR HUKUM PENDIRIAN            ...
PEMBUBARAN YAYASAN USAHA KARYA                                                                               REALISASI PEM...
BADAN SEMENTARA PENGELOLA PEKERJA BONGKAR MUAT                 ( Oktober 1988 s.d Mei 1989 )                              ...
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT                                            --------------------------------------------...
KEBERADAAN KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT             (TKBM) DI PELABUHANPengelolaan TKBM di Pelabuhan selama 23 (dua ...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2010  tentang Angkutan di Perairan Bab VI Bagian kedua pada  pasal 81 yan...
Pendidikan dan Latihan Anggota Koperasi TKBM          Yang Telah Dilaksanakan Oleh Induk Koperasi TKBM PelabuhanNO        ...
Potensi Anggota Induk Koperasi TKBM PelabuhanNo     Jumlah Primer                          P o t e n s i       Koperasi TK...
Kendala – Kendala Yang Ada Pada Koperasi TKBM1.   Pada setiap Primer Koperasi TKBM Pelabuhan masih banyak / terdapat usia ...
5.   Sehubungan adanya SKB Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan     Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang ...
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Koperasi tkbm pelabuhan (inkop)

5,845

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
5,845
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koperasi tkbm pelabuhan (inkop)

  1. 1. ` INKOP TKBM PELABUHAN TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DANSUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI PELABUHAN PADA ROUNDTABLE DISCUSION DI HOTEL ARYADUTA JAKARTA, 2 MARET 2012 INKOP IN TO TKBM
  2. 2. KRONOLOGIS BERDIRINYA WADAH PENGELOLA TKBM BADAN SEMENTARA PENGELOLA PEKERJA BONGKAR MUAT BADAN USAHA KARYA YAYASAN USAHA KARYA KOPERASI TKBM JUNI 1969 S/D DES 1977 JANUARI 1978 S/D SEPT 1988 JUNI 1989 S/D SEKARANG OKTOBER 1988 S/D MEI 1989
  3. 3. BADAN USAHA KARYA (JUNI 1969 s.d DESEMBER 1977) TUGAS DAN KEWAJIBAN 1. MENYELENGGARAKAN REGRISTRASI BURUH/ TENAGA KERJA SEBAGAI BURUH TERDAFTAR DANDASAR HUKUM PENDIRIAN MENGATUR ADMINISTRASI. 2. MENYEDIAKAN TENAGA KERJA ATAS PERMINTAAN1. SKB. MENHUB DAN PENGGUNA JASA. 3. MENGATUR PEMERATAAN KERJA. MENAKER 4. MENGADAKAN KESEPAKATAN DENGAN PENGGUNA NO.P.26/3/13/Phb JASA MELIPUTI KETENTUAN-KETENTUAN TARIF 71/MTK/69 KERJA SERTA SYARAT-SYARAT LAINNYA. TANGGAL 06-06-1969 5. - MEMBAYAR UPAH, TUNJANGAN LAIN ATAS PENGGUNAAN JASA. - MENENTUKAN BIAYA PEMBINAAN UKA SESUAI2. SKB. DIRJEN HUBLA- KESEPAKATAN DENGAN PENGGUNA JASA. DEPHUB 6. MENGASURANSIKAN TENAGA KERJA TERDAFTAR DIRJEN PPTK- KEPADA DANA JAMINAN SOSIAL (DJS) DEPARTEMEN DEPNAKER TENAGA KERJA RI. 7. MENYELENGGARAKAN LATIHAN KERJA DAN MEMUPUK NO.DLR. 87/1/13 DISIPLIN KERJA. KEPTS-11/DP/1975 8. MENGUMPULKAN DATA SECARA INTENSIF DAN TANGGAL 10-03-1975 MEMBUAT LAPORAN SECARA PERIODIK. 9. MENGAWASI PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH BURUH.
  4. 4. YAYASAN USAHA KARYA ( Januari 1978 s.d September 1988 ) DASAR HUKUM PENDIRIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN DASAR HUKUM PEMBUBARAN YAYASAN USAHA KARYA1. SKB. MENHUB DAN 1. Menyelenggarakan administrasi, MENAKER operasional, kesejahteraan dan latihan PM.1/OT/Phb-78 tenaga kerja No.------------------------- 1.INPRES NO.IV THN 1985 KEP.08/MEN/1978 TANGGAL 04 APRIL 1985 2. Mengatur, melayani dan menyediakan TGL. 10-01-1978 tenaga kerja dalam gang-gang sesuai 2. SKB. MENHUB DAN permintaan pengguna jasa2. Akte Pendirian Notaris MENAKER KM. 130/Kp. Gustaf Hoemala 803/PHB-85 3. Memupuk kerja sama dengan instansi- Soangkoepan NO. ------------------------- instansi lain untuk menjamin LoembanTobing, SH No. 43 Kep. 837/Men/85 kelancaran arus barang di pelabuhan TGL. 17 Maret 1978 TANGGAL 3 SEPTEMBER 1985 dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 4. Menagih dan menerima uang jasa bongkar muat sesuai tarif yang diterapkan dan membayar kepada buruh bagian-bagian yang menjadi hak-haknya
  5. 5. PEMBUBARAN YAYASAN USAHA KARYA REALISASI PEMBUBARAN PROSEDUR YUKA PER 31-07-1986 PEMBENTUKAN PEMBUBARAN YUKA TIM LIKUIDASI DASAR 1. HARUS BUBAR 1. YUKA BERADA DI 84 HUKUM 1. SK.MENHUB DIHADAPAN NOTARIS PELABUHAN1. INPRES NO.IV NO. 2. PERSYARATAN : THN 1985 TGL 4 SK.59/OT.001/PHB-85 A. LAP.KEU. HARUS 2. YANG TELAH APRIL 1985 TGL. 18-10-1986 DISUSUN OLEH MENGHIBAKAN ASSET2. SKB MENHUB 2. SK MENHUB AKUNTAN PUBLIK. YUKA KPD KOP.TKBM 71 DAN NAKER NO.KM.60/OT.001/PH B. PENGHIBAHAN PELABUHAN NO. B-87 TGL. 16-02-1994 DILAKSANAKAN OLEH 3. YANG BELUM KM.130/KP.803/P ADPEL/KAKANPEL MENGHIBAKAN ASSET HB-86 SETEMPAT DGN KEP.837/MEN/86 3. SKB. MENHUB YUKA KPD KOP.TKBM 13 NO.KP..27/HK- ACARA PELABUHAN DGN RINCI: 601/PHB-94 C. BERITA ACARA HARUS A. BERITA ACARA YANG TGL. 3 SEPTEMBER TGL. 26-03-1994 SAMA DGN SALAH 1986 LAP.KEU.YANG B. YANG BELUM DIHIBAHKAN DISUSUN AKUNTAN 5 PELABUHAN
  6. 6. BADAN SEMENTARA PENGELOLA PEKERJA BONGKAR MUAT ( Oktober 1988 s.d Mei 1989 ) TUGAS DAN KEWAJIBAN BADAN SEMENTARA 1. Tugas administratif/operasional meliputi a) Mengadakan pendaftaran bongkar muat secara DASAR HUKUM periodik; b) Mengelompokan pekerja bongkar muat dalam regu- regu kerja; c) Menyediakan tenaga kerja sesuai permintaan pemakai jasa;1. INSPRES NO.IV THN 1985 d) Mengatur gilir kerja TANGGAL 04 APRIL 1985 e) Mengadakan pengawasan terhadap; - Pelaksanaan kerja bongkar muat;2. INSTRUKSI MENHUB - Kelengkapan anggota NO.IM.6/HK.601-67 - Besaran upah yang diterima tenaga kerja; TANGGAL 21 OKTOBER - Kelengkapan perlengkapan tenaga kerja. 1987 2. Tugas menyelenggarakan kesejahteraan meliputi: a) Penyedian makan bagi tenaga kerja; b) Penyediaan transportasi; c) Pemberiaan pakaian kerja dan sepatu kerja; d) Perawatan kesehatan e) Pemberian tunjangan hari raya (THR); f) Asuransi kecelakaan; g) Jaminan hari tua; h) Pendidikan dan latihan
  7. 7. KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT ------------------------------------------------------------------ ( Mei 1989 s.d Sekarang) KEPUTUSAN SKB.DIRJEN BERSAMA DIREKTUR SEBAGAI HUBLA, JENDERAL PELAKU DIRJEN SKB DIRJEN PERHUBUNGAN EKONOMI BINAWAS, HUBLA, DIRJEN LAUT, DIREKTUR DIRJEN BLK: PEMBINAAN JENDERAL TENTANGSKB. MENHUB UM.52/1/9-89 PENGAWASAN PEMBINAAN PEMBINAAN & PEMBINAAN DAN ------------------- KETENAGA HUBUNGAN PENGEMBANGAN & PENATAAN MENAKER NO.KEP.103/ PEMBENTUKAN & KERJAAN & INDUSTRIAL DAN KOPERASI KOPERASI IM.2/HK.601/P BW/89 PENGEMBANGAN DEPUTI BID KOPERASI TKBM PENGAWASAN TENAGA KERJA TKBM HB-89 ------------------- KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN BONGKAR MUAT SEBAGAINO. --------------- - KOPERASI DAN DAN DEPUTI BIDANG (TKBM) DI PENGELOLAINS.03/MEN/89 17/SKB/BLK/ USAHA KECIL KELEMBAGAAN PELABUHAN TKBM TGL. 14-07- VI/89 NO. KOPERASI DAN 1989 TGL.01-06- UM.008/41/2/DJP USAHA KECIL DAN 1989 L-II MENENGAH NO. AL.59/1/12-02 93/DJPPK/XII/201 300/BW/2002 1 113/SKB/DEP.1/VIII/20 96/SKB/DEP.1/XII 02 /2011 KELANCARAN INPRES 4/85 ARUS BARANG DI TANGGAL 04-04-1985 PELABUHAN SK. MENHUB NO.KM.13 PERUSAHAAN TAHUN 1989 BONGKAR MUAT KEGIATAN B/M TGL. 22-02-1989 TIAP PELABUHAN
  8. 8. KEBERADAAN KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI PELABUHANPengelolaan TKBM di Pelabuhan selama 23 (dua puluh tiga ) tahun tetap dilaksanakanoleh Koperasi TKBM Pelabuhan karena :1.Koperasi TKBM merupakan pelaku ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah.2.Selama dibentuk dari tahun 1989 hingga saat ini telah membantu pemerintah dalammelancarkan kegiatan bongkar muat barang dari/ ke pelabuhan dengan baik.3.Tidak pernah melakukan kegiatan unjuk rasa/ mogok kerja dan melakukan kegiatananarkis sebagaimana tenaga kerja disektor lain.4.Rasa saling memiliki dan bertanggung jawab kepada organisasi, asset dan profesinyasangat tinggi karena berpegang pada motto dari kita, untuk kita dan oleh kita dimanajuga Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi5.Hak dan kewajiban anggota semua sama (demokrasi ekonomi), berbeda jikadibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Pelaksanaan pengelolaan koperasiTKBM Pelabuhan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.35 tahun2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan tariff pelayanan jasa bongkarmuat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan.6.Meningkatkan profesionalisme dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan(diklat) bagi anggota dan pengurus TKBM untuk mengikuti perkembangan teknologi/globalisasi dipelabuhan.
  9. 9. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Bab VI Bagian kedua pada pasal 81 yang menyatakan :1. Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat2. Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.3. Tenaga Kerja Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi dibidang bongkar muat.4. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Hukum Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang bongkar muat barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  10. 10. Pendidikan dan Latihan Anggota Koperasi TKBM Yang Telah Dilaksanakan Oleh Induk Koperasi TKBM PelabuhanNO Jenis Diklat Jumlah Peserta Keterangan 1 Crane Operator 2500 Kerjasama dgn Nakertrans 2 Manajemen Koperasi 114 Kerjasama dgn Kemkop & UKM 3 Manajemen Pengawasan 34 Kerjasama dgn Kemkop & UKM 4 Manajemen KRK 172 Kerjasama dgn Perhubungan Laut 5 Shipping Manajemen Basic 19 Kerjasama dgn Perhubungan Laut 6 Port Manajemen 34 Kerjasama dgn Perhubungan Laut 7 Ahli Keselamatan & Kesehatan Kerja 13 Kerjasama dgn Nakertrans 8 K3 Handling Material 20 Kerjasama dgn Nakertrans 9 Leadership and Motivation 21 Kerjasama dgn Nakertrans10 Manajemen Keselamatan Pelayaran 34 Kerjasama dgn Perhubungan Laut11 Tally 97 Kerjasama dgn Pusdiklat Perla Total 3058Di samping itu pula dari Primer Koperasi TKBM Pelabuhan telah mengadakan pendidikan tersendiridengan koordinasi instansi setempat misalnya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, PelabuhanBanjarmasin, Pelabuhan Batam dan lain sebagainya.
  11. 11. Potensi Anggota Induk Koperasi TKBM PelabuhanNo Jumlah Primer P o t e n s i Koperasi TKBM Pengurus Pengawas Karyawan Anggota 82 Koperasi TKBM 330 241 924 42.602Induk Koperasi TKBM Pelabuhan yang mempunyai tugas juga sebagai fasilitator danadvokasi telah menyelesaikan permasalahan sebanyak 19 Kasus yang ada.
  12. 12. Kendala – Kendala Yang Ada Pada Koperasi TKBM1. Pada setiap Primer Koperasi TKBM Pelabuhan masih banyak / terdapat usia lanjut/ tidak produktif yang sampai saat ini belum menemukan solusi nya, apabila mereka dikeluarkan harus diberikan pesangon yang besar, dimana dalam hal ini Koperasi TKBM Pelabuhan tidak mempunyai dana yang cukup untuk keperluan pesangon tersebut.2. Dalam kegiatan hari kerja setiap bulannya jumlah hari yang tersedia pada Koperasi – Koperasi Primer TKBM Pelabuhan seluruh Indonesia tidak sama ada yang 10 hari dan 12 hari kerja maka take home pay TKBM juga sedikit, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan anggotanya.3. Pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh Inkop TKBM Pelabuhan masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah anggota yang ada karena setiap Primer Koperasi TKBM Pelabuhan yang mengirimkan untuk diklat masih memperhitungkan biaya karena biaya pendidikan mahal dan pendapatannya sesuai KM. 35 tahun 2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dianggap belum mencukupi.4. Pada saat ini hampir seluruh Koperasi TKBM Pelabuhan di Indonesia ada kelebihan jumlah anggota TKBM yang tidak seimbang dengan volume kegiatan bongkar muat.
  13. 13. 5. Sehubungan adanya SKB Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. UM. 008/41/2/DJPL-11, No.93/DJPPK/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan pada Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan kegiatan bongkar muat di terminal Khusus dilakukan oleh PBM yang didirikan oleh pengelola terminal khusus atau Perusahaan Bongkar Muat lainnya yang ditunjuk oleh pengelola terminal khusus dengan menggunakan TKBM yang ditunjuk oleh pengelola terminal khusus untuk keperluannya sendiri. Bahwa sampai saat ini sudah ada Koperasi TKBM yang bekerja di terminal khusus, dan pasal tersebut juga bertentangan dengan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) yang menyatakan Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selanjutnya disebut TKBM adalah pekerja yang memenuhi persyaratan teknis tertentu bekerja dibidang kegiatan bongkar muat yang dikelola dalam wadah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM).6. Ada beberapa masalah dengan Perusahaan Bongkar Muat yang menyangkut operasional antara lain : a. Adanya Perusahaan Bongkar Muat yang mempunyai piutang kepada Koperasi TKBM yang cukup besar sehingga dapat mengganggu kelancaran keuangan Koperasi b. Adanya Perusahaan Bongkar Muat yang melaksanakan kegiatan dengan menggunakan alat bantu bongkar muat yang tidak memenuhi syarat/ tidak sesuai dengan barang yang di bongkar c. Adanya Perusahaan Bongkar Muat memotong upah TKBM sebesar 13% dari tarif yang ada sehingga sangat merugikan anggota TKBM dengan alasan untuk dana Asosiasi APBMI7. Pada umumnya saat ini anggota TKBM Pelabuhan tempat tinggalnya masih menyewa/ mengontrak rumah karena kondisi pendapatan yang masih rendah, sedangkan KM. 35/2007 belum dapat memenuhinya.
  14. 14. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×