Beberapa Fakta dan Pemikiran Tentang
Pembiayaan Inovatif Sektor Transportasi
KONSINYEERING PENYEMPURNAAN
NASKAH TEKNOKRATI...
2
RPJMN I
2005-2009
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015-2019
RPJMN IV
2020-2025
Meningkatnya kompetisi global, tuntutan glob...
3
Champion-
ship at the
Top
Financing &
Guarantee
GCA
Drive
Gate
Keeping
Expert
Advicing
Database
Manage-ment
Knowledge
Ma...
4
Undang Undang
No. 13/1992 Tentang
Perkeretaapian
Undang Undang
No. 23/2007 Tentang
Perkeretaapian
Undang Undang No.
14/1...
5
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Berapa magnitude investasi yang diperlukan untuk transportasi
5 tahun kedepan? Pendekatan makro, ...
6
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Berapa magnitude investasi yang diperlukan untuk transportasi
5 tahun kedepan? Pendekatan sektor,...
7
atau konsorsium swsta.
Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative ...
8
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Investasi transportasi tidak pernah dan tidak akan bisa
ditanggung oleh pemerintah sendirian ………
...
9
APBN & PEMBELANJAAN SEKTOR PUBLIK
Ruang fiskal kita untuk investasi transportasi sangat sempit dan
akan tetap seperti it...
10
MAGNITUDE INVESTASI YANG DIPERLUKAN UNTUK 5 THN KEDEPAN
Pendekatana Makro (Top Down), Pendekatan Sektor (Bottom Up) dan...
1111
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Performance Based Annuity Scheme, PBAS, memberi opsi
yang rasional bagi pembiayaan on-budget
B...
12
Creative Financing atau off-budget financing adalah sumber
pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan
trans...
1414
CREATIVE FINANCING
Dengan ruang fiskal yang sempit apa yang dapat dilakukan
untuk membiayai transportasi kedepan?
Bac...
15
• BUMN: - BUMN Sektor
- Bank BUMN
• BANK SWASTA
(short-term)
• Dana Pensiun (long-term)
• Asuransi (long-term)
• Reksad...
1616
PERBEDAAN SUDUT PANDANG (GAP) ANTARA DEBITUR - KREDITUR
Akar masalah yang perlu mendapat perhatian yang proper dari s...
17
Kondisi Permasalahan terkait
BUMN Transportasi Bundling
MENNEG BUMN
& Departemen
Teknis
MOF
Konsumen Akhir
(pengguna)
B...
18
Kondisi Ideal
BUMN Transportasi Unbundling
MENNEG BUMN
& Departemen
Teknis
MOF
Konsumen Akhir
(pengguna)
BUMN
Sarana
Pe...
20
Tantangan Pembiayaan & Investasi Infrastruktur
Di Indonesia 2014 – 2019
• Apakah terdapat indikasi ketersediaan dana se...
21
Strategi Pengembangan & Holistic View
CREATIVE FINANCING 2014 – 2019
Holistic view
Creative
Financing
Peningkatan
Kapas...
2222
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Dengan ruang fiskal yang sempit apa yang dapat
dilakukan untuk membiayai transportasi kedepan?...
2323
PENINGKATAN KAPABILITAS PEMBIAYAAN PT SMI
Bagaimana membangun model bisnis baru SMI berperan besar
sebagai ‘bridging ...
2424
INDONESIA: PROJECT-BASED SUKUK
Jumlah dan jenis pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat
Berharga Sariah Negara (SB...
2525
SKEMA PENERBITAN OBLIGASI & SUKUK INFRASTRUKTUR
Bagaimana membangun skema bisnis penerbitan obligasi & sukuk
infrastr...
2626
PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI DANA PENSIUN
Bagaimana membangun strategi untuk pemanfaatan dana
pensiun yang potensinya...
2727
PRASYARAT OPTIMALISASI DANA PENSIUN UNTUK PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
Key activities yang harus dilakukan
Background Pap...
2828
PEMBANGUNAN BANK INFRASTRUKTUR
Membangun Bank Infrastruktur, sebagai tulang punggung pembiayaan
bank terhadap kebutuh...
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0

322

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
322
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0

  1. 1. Beberapa Fakta dan Pemikiran Tentang Pembiayaan Inovatif Sektor Transportasi KONSINYEERING PENYEMPURNAAN NASKAH TEKNOKRATIK RPJMN III 08 – 10 Mei 2014
  2. 2. 2 RPJMN I 2005-2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2025 Meningkatnya kompetisi global, tuntutan global compliance dan meningkatnya kompleksitas tatanan sosial, ekonomi, dan politik domestik Political Determination <Conjecture> The future of the future Conjecture Kegagalan membangun infrastruktur transportasi yang maju dan modern akan membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi perekonomian mendatang. 2005 2010 2015 2025 RENSTRA I RENSTRA II RENSTRA III RENSTRA IV 2020 RPJMN I dan RPJMN II RENSTRA I & RENSTRA II Transportasi di Indonesia mengalami defisit dan kesenjangan yang luar biasa besar dan oleh karenanya perencanaan pembangunannya tidak dapat dibuat berdasarkan pendekatan linier dan teknokratik semata. Harus berani menggunakan pendekatan non-linier dan kalau perlu eksponensial dan harus ada determinasi politik yang kuat. RPJMN III dan RPJMN IV sangat kritis bagi pembentukan landasan menuju Indonesia maju secara ekonomi, politik, sosial budaya The future of the past Technocratic Determination <Projection> PENDAHULUAN Oleh karena itu RENSTRA 2015-2019 harus menempuh lintasan non-linier…… Tahun 2025-2030 infrastruktur transportasi Indonesia seharusnya sudah “well established” melayani pergerakan ekonomi maju dan menopang negara Indonesia yang modern, bersatu dalam ekonomi dan politik, dan lebih sejahtera. Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 2 Business as usual
  3. 3. 3 Champion- ship at the Top Financing & Guarantee GCA Drive Gate Keeping Expert Advicing Database Manage-ment Knowledge Manage- ment PPP Promotion & Market Education Conflict Resolution Policy & Legislation Supports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumber: JICA Study-Enhancing PPP Institution, 2012 Pelaksanaan KPS membutuhkan berjalannya secara efektif 10 fungsi-fungsi kelembagaan seperti terlihat pada gambar diatas. KKPPI revitalisasi merupakan kelembagaan KPS yang akan menjalankan fungsi Kepemimpinan Dari Atas (Championship at the top). KKPPI akan menjalankan fungsi koordinasi, integrasi, dan pembuatan keputusan akhir yang final dan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu KKPPI harus menjamin bahwa fungsi-fungsi lainnya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh kelembagaan yang terkait. MEMBANGUN INDUSTRI TRANSPORTASI NASIONAL - REVITALISASI DAN PENGARUSUTAMAAN KPS KKPPI dilengkapi dengan 10 fungsi agar lebih efektif “champion at the top” Fungsi Utama Fungsi Yang Harus Dijalankan Lembaga Periodik cross-ministerial top down direction dibuat untuk memberdayakan pelaksanaan KKPPI Pemilik proyek KPS (PJPK) memiliki insentif yang cukup untuk mendorong dan memimpin proyek KPS PJPK ( Kontrol kualitas untuk semua proses dan produk dari proyek-proyek KPS Bappenas Tersedianya pembiayaan jangka panjang untuk investasi dan mekanisme dukungan pemerintah yang jelas dan efektif Kementerian Keuangan Berfungsinya secara efektif para penasehat ahli dalam proses PDF dan Transaksi secara berkesinambungan KKPPI Informasi yang akurat dan tepat waktu tentang status proyek-proyek KPS yang dikelola secara berkesinambungan Bappenas 1 1 Keberhasilan dan kegagalan KPS harus direkam dengan baik dan utuh dan secara kelembagaan di-akumulasikan waktu demi waktu sebagai kekayaan pengalaman dan pengetahuan. Sementara itu lembaga-lembaga KPS perlu diperkuat secara konsisten dan terstruktur Bappenas Peningkatan kualitas proyek-proyek KPS di tahap awal pengembangannya di PJPK dan upaya menarik minat investor dalam peluang proyek-proyek KPS PJPK, BKPM Intervensi dalam konflik yang terjadi diantara PJPK dan PJPK dengan investor untukmencari solusi yang terbaik bagi semua pihak KKPPI Kebijakan, regulasi, dan dukungan politik yang dinamik dan dapat disesuaikan dengan perkembangan KPS dari waktu ke waktu KKPPI 2 3 4 5 10 9 6 7 8 PPP Unit at MoT PPP Unit/Node di Kemenhub menjadi keniscayaan jika Off-Budget Financing merupakan keharusan
  4. 4. 4 Undang Undang No. 13/1992 Tentang Perkeretaapian Undang Undang No. 23/2007 Tentang Perkeretaapian Undang Undang No. 14/1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang Undang No. 22/2009 Tentang lalu Lintas & Angkutan Jalan Undang Undang No. 21/1992 Tentang Pelayaran Undang Undang No. 17/2008 Tentang Pelayaran Undang Undang No. 15/1992 Tentang Penerbangan Undang Undang No. 1/2009 Tentang Penerbangan Undang Undang No. 13/1980 Tentang Jalan Undang Undang No. 38/2004 Tentang Jalan Privatisasi/ Private Monopoly The Equilibrium Public Monopoly Perubahan undang-undang transportasi menandakan adanya perubahan ekonomi politik dari pemerintah dalam memandang pembangunan dan penyediaan fasilitas, infrastruktur, dan jasa transportasi nasional. Kereta api, jalan, pelabuhan, dan bandar udara bukan lagi monopoli negara. Sektor swasta mempunyai akses dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dan berinvestasi dalam pembangunan fasilitas, industri, infrastruktur, dan jasa transportasi. Monopoli oleh negara telah dibuka dan dalam bentuk ekstrim dapat bergerak menuju ke privatisasi terbuka dan monopoli oleh swasta, apalagi kalau Indonesia masih tetap menganut pasar bebas dan liberalisme ekonomi pasar. Indonesia masih belum memiliki “political economy” yang sangat jelas mengenai privatisasi infrastruktur transportasi dalam spektrum bisnis dari hulu ke hilir. Kepemilikan penuh swasta terutama swasta asing dalam infrastruktur, pelayanan, pengelolaan, dan manajemen diperbolehkan, khususnya dalam hal fasilitas khusus seperti Jalan Tol, Pelabuhan Khusus, dan KA Khusus. Apakah KA Cepat Jawa nanti boleh sepenuhnya dimiliki asing? Apakah bandar udara dan pelabuhan boleh sepenuhnya dimiliki investor asing? Masa depan sistem transportasi Indonesia akan dipengaruhi oleh empat faktor (4 building blocks): demokrasi, desentralisasi, globalisasi, dan privatisasi. Demokrasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur khususnya dengan skema PPP menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Olehkarena itu diperlukan “good public and corporate governance”. Desentralisasi memberi pemerintah daerah khususnya kabupaten dana-dana aloasi daerah dan kewenangan penuh dan peran strategis dalm pembangunan wilayah dan infrastruktur, termasuk pembangunan transportasi. Desentralisasi membutuhkan kapaistas fiskal, kemampuan kelembagaan di daerah, dan pengetahuan yang cukup dari penyelenggara negara di tingkat lokal untu membangun daerah dan menyejahterakan rakyatnya. Globalisasi ekonomi, arus finansial global, kompatibilitas global, dan daya saing global akan menjadi ikon pembangunan ekonomi dan produktivitas nasional. Privatisasi akan mengedepankan sektor swasta dengan segala kemampuan manajemen, teknologi, dan sumberdaya manusia nya dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang dalam tahap awal dimulai dengan Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS). Semua faktor tersebut diiatas merubah cara kita melakukan investasi dan membiayai pembangunan transportasi kedepan. APBN bukan lagi satu-satunya cara. INVESTASI & PEMBIAYAAN Undang Undang sudah beralih kepada pembukaan pasar dan industri transportasi. Apa implikasinya? Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 4
  5. 5. 5 INVESTASI & PEMBIAYAAN Berapa magnitude investasi yang diperlukan untuk transportasi 5 tahun kedepan? Pendekatan makro, top-down. 1274 851 637 278 222 140 155 115 75 563 424 282 91 80 60 182 165 100 Skenario Penuh 100% Skenario 75% Skenario Dasar 50% Investasi Transportasi 2015-2019 (Rp. Triliun) Bandara ASDP Pelabuhan Transportasi Kota Kereta Api Jalan Proyeksi melalui pendekatan makro yang dilakukan oleh Bappenas & JICA Study dengan benchmarking negara-negara di Asia yang sudah maju sistem dan jaringan transportasinya. Pendekatannya berbasis negara berpenghasilan menengah keatas yakni dengan PDB/kapita sebesar > USD 14.000. Sumber: Medium Term Economic Infrastructure Strategy, Bappenas & JICA , Febr. 2014 Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 5 S-100% S-75% S-50% Standar Internasional Full compliance in 2020 75% compliance in 2020 50% compliance in 2020 and full compliance in 2030 Transportasi 2.543 T 1.857 T 1.294 T Perhubungan 1.269 T 1.006 T 657 T Menurut Bappenas-JICA, skenario 100% akan memerlukan peningkatan rasio utang/PDB dari 22,5% ke 26%, KPS diatas 20%, dan implementasi off-balance sheet funding. Selain itu implementasi memerlukan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dalam birokrasi. Subsektor Pelabuhan dan Kereta Api merupakan subsektor yang harus didanai sangat besar dalam 5 tahun kedepan dan ini sangat sejalan dengan semangat untuk membangun konektivitas nasional dan membangun industri transportasi nasional yang lebih maju dan modern. Program dan proyek strategis yang termuat dalam RIPNAS dan RIPN dapat menjadi Quick Win Projects dalam pipeline pembangunan sektor perhubungan kedepan.
  6. 6. 6 INVESTASI & PEMBIAYAAN Berapa magnitude investasi yang diperlukan untuk transportasi 5 tahun kedepan? Pendekatan sektor, bottom-up. Proyeksi melalui pendekatan mikro sektoral didasarkan atas berbagai-bagi dokumen perencanaan yang ada seperti Rencana Induk, Cetak Biru, Kajian Latar Belakang Transportasi Perkotaan, dll. Proyeksi ini terletak antara skenario 75% dan 50% dari pendekatan makro. Sumber: RIPNAS, RIPN, Cetak Biru ASDP, Tatanan Kebandarudaraan, GIZ KEBUTUHAN DETAIL KEBUTUHAN BIAYA (USD) PERKERETAAPIAN 28.354.310.000 Sarana kereta api Lokomotif 1.720 unit, kereta 12.220 unit, gerbong 9.625 unit, kereta perkotaan 1673 unit 11.823.500.000 Prasarana jalan rel KA Jalan Rel Antar Kota 3.303 km dan Jalan Rel Perkotaan 2.364 km 16.530.810.000 TRANSPORTASI LAUT 33.716.462.500 Prasarana pelabuhan Terminal (peti kemas , CPO, minyak bumi, batubara , curah lainnya, lainnya),CDC/ multi moda, pesiar/pariwisata , lahan/infra dasar 12.391.000.000 Sarana kapal Kapal kontainer 391 unit, tanker 467 unit, general cargo 1790 unit, penumpang 785 unit, tongkang 3163 unit, tug boat 2969 unit 19.599.462.500 TRANSPORTASI UDARA 30.522.037.669 Prasarana bandara Bandara baru (UPT dan BUMN) dan peningkatan bandara eksisting 4.430.691.085 Sarana pesawat Pesawat komersiil (AOC 121 dan AOC 135) dan pesawat perintis 25.792.690.476 Navigasi +keselamatan penerbangan Pembangunan, rehabilitasi dan pemiliharaan prasarana navigasi penerbangan serta prasarana keamanan penerbangan 298.656.108 TRANSPORTASI PENYEBERANGAN 186.000.000 Pelabuhan baru 106.250.000 Kapal penyeberangan 79.750.000 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 324.583.300 Prasarana Lalu Lintas Jalan 118.750.000 Sarana Lalu Lintas Jalan 205.833.300 TRANSPORTASI PERKOTAAN (BRT (IOM) dan sistem pendukungnya), MRT 11.230.761.900 TRANSPORTASI MULTIMODA 1.781.571.429 TOTAL (USD) 106.115.726.797 TOTAL (Rupiah, Kurs 1 USD = Rp. 1.500) Rp. 1.114 Trilyun
  7. 7. 7 atau konsorsium swsta. Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 7 INVESTASI & PEMBIAYAAN Investasi yang diperlukan untuk koridor ekonomi: siapa yang akan memikulnya? Semua pemangku kepentingan. Projects Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali, NTB, NTT Kep. Maluku & Papua JSS 150.000 - - - - MRT - 70.000 - - - Toll 24.890 176.660 - 1.732 1.489 - Kereta Api 76.400 35.010 35.300 - 12.100 - Pelabuhan 5.710 44.880 9.713 4.692 - 58.498 Bandara 3.977 16.169 2.800 - 2.879 150 Jalan & Jembatan 64.272 - 20.543 2.973 460 56.725 ASDP 4.684 3.188 - - 367 - Total 329.933 345.907 68.356 9.397 17.295 115.373 Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 6 Koridor, 2011-2014 Sumber: MP3EI, 2011 • Dari sekitar Rp. 2.500 triliun yang diperlukan untuk investasi infrastruktur di koridor ekonomi, investasi untuk membangun transportasi saja mencpai sekitar Rp. 886 triliun • Ini masih merupakan indikasi investasi untuk Fase 1, sedangkan untuk Fase 2 dan Fase 3 akan dirumuskan kemudian • Hybrid Financing merupakan indikasi investasi antara Pemerintah dan Swasta (PPP/KPS) maupun antara BUMN dan Swasta atau konsorsium swasta. 25% 44% 23% 8% Pemerintah BUMN Swasta Hybrid Nilai Indikasi Investasi Berdasarkan Investor (%)
  8. 8. 8 INVESTASI & PEMBIAYAAN Investasi transportasi tidak pernah dan tidak akan bisa ditanggung oleh pemerintah sendirian ……… Investasi Transportasi APBN dan Pembelanjaan Sektor Publik Infrastruktur dasar, non-komersial, non cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial tidak layak, strategis secara nasional, akses kepada daerah tertinggal dan perdesaan, meningkatkan ekonomi nasional dan lokal dan merupakan kewajiban pemerintah (Public Service Obligation, PSO) Kemitraan Pemerintah dan Swasta Infrastruktur dasar, komersial dan non- komersial, potensi cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial layak atau kurang layak, dapat menjadi layak apabila ada dukungan pemerintah, strategis secara nasional, akses kepada daerah tertinggal dan perdesaan, meningkatkan ekonomi nasional dan lokal, mendukung logistik dan koridor ekonomi Investasi Swasta Murni Infrastruktur ekonomi yang komersial, full cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial juga layak, strategis secara nasional, akses kepada pelabuhan dan bandara internasional , meningkatkan ekonomi nasional dan lokal. Penyediaan infrastruktur khusus seperti Special Railways, Special Ports, dan Special Airports dapat menggunakan skema ini dengan sifat unsolicited dan tanpa tender. Kerjasama Pemerintah Swasta KPS Konvensional Pemerintah melakukan persiapan KPS Aliansi Strategis Pemerintah & Swasta bersama- sama sejak awal Investasi Swasta Murni Solicited Program Pemerintah Unsolicited Inisiatif Swasta, Special Facilities
  9. 9. 9 APBN & PEMBELANJAAN SEKTOR PUBLIK Ruang fiskal kita untuk investasi transportasi sangat sempit dan akan tetap seperti itu untuk 5 tahun kedepan, kecuali …. Pendapatan negara dalam APBNP 2013 sebesar Rp. 1.502 triliun (pajak, PNBP, hibah) sedangkan belanja negara Rp. 1.726,2 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp. 1.196,8 triliun dan transfer ke daerah Rp. 529,4 triliun. APBNP menderita defisit sebesar RP. 224,2 triliun. Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa biaya rutin dalam APBN kita mencapai lebih dari 70% dari pendapatan negara dan meninggalkan ruang fiskal yang sangat sempit untuk pembangunan infrastruktur termasuk transportasi. Belanja Pemerintah Pusat 2013 Belanja Pemerintah Pusat (Rp. Trilun). Kecenderungan akan tetap sama 5 tahun kedepan. Sumber: APBN dan Indikator Ekonomi 2013 Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran. Okt. 2013 Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 9 APBNP Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga Utang Dalam Negeri Bunga Utang Luar Negeri Subsidi Energi Subsidi Non Energi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain Lain 2012 212,3 162,0 176,1 84,7 33,0 202,4 42,7 1,8 86,0 68,5 2013 233,0 206,5 192,6 96,8 15,8 299,8 48,3 2,3 82,5 19,3
  10. 10. 10 MAGNITUDE INVESTASI YANG DIPERLUKAN UNTUK 5 THN KEDEPAN Pendekatana Makro (Top Down), Pendekatan Sektor (Bottom Up) dan Investasi dalam MP3EI Pendekatan makro (top-down) 2.543 T 1.857 T 1.294 T 1.269T(nonroad) 1.006T(nonroad) 657T(nonroad) Pendekatan sektor (bottom-up) 830 T (non road) Investasi dalam MP3EI 863 T (non road) Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 6 Koridor, 2011- 2014 Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 10
  11. 11. 1111 INVESTASI & PEMBIAYAAN Performance Based Annuity Scheme, PBAS, memberi opsi yang rasional bagi pembiayaan on-budget Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 11 Traditional Contracts PBAS/Availability Contract Constructor receives payments during construction Payment only starts when project commissioned – constructor and rest of PPP consortium bear construction risk Contractor and O&M partners work at different phases Contractor and O&M partners work at the same time, allowing integration of whole of life efficiencies Contractor and O&M partners do not have equity at risk Contractor and O&M partners have equity at risk for term of concession – all parties incentivised to perform and take a “long- term” view Conventional procurement inputs-focussed, mainly construction phase focus, and subject to scrutiny only by independent verifiers The lenders to a PPP are an additional independent verifier…lenders will focus on quality construction to minimise any potential downstream loss to them due to poor operating and performance of an asset Contractor not responsible for residual life of asset PPP Consortium responsible for handing over the asset in a fit-for- purpose condition  Kontrak/pengadaan konvensional: Pemerintah memenuhi semua kebutuhan pengeluaran.  Pemerintah membayar untuk masukan, bukan keluaran  Kontrak-kontrak D/C/O/M terpisah – tidak ada optimalisasi siklus-hidup  Tidak ada standar kinerja sepanjang masa proyek  Kontraktor mempunyai insentif untuk menambah beban kerja mereka  Risiko perpanjangan waktu/pembengkakan biaya ditanggung oleh Pemerintah  Fluktuasi signifikan atas belanja Pemerintah Kemenkeu mendukung sepenuhnya prinsip PBAS karena dirasakan bahwa di PBAS Pemerintah akan membiayai proyek yang sebenarnya 'sudah jadi' atau sudah 'siap pakai‘. Kemenkeu sedang menyiapkan regulasi baru, khususnya karena alasan hukum, PBAS dapat berpotensi memerlukan perubahan UU Keuangan Negara, utamanya dalam hal penerapan pembayaran proyek secara multi years dalam APBN. Pihak swasta juga memberikan tanggapan yang positif. Melalui PBAS ini diharapakan pelaksanaan proyek dapat lebih efisien, harga lebih murah dan terjadinya transparansi pengendalian proyek. Dari kacamata perbankan pun, PBAS mendapat sambutan yang cukup baik, karena pembiayaan yang dilakukan akan dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah.  Pengadaan Berbasis Kinerja  Pemerintah membayar hanya untuk layanan yang diberikan  Pemegang konsesi menyediakan layanan sepanjang siklus hidup proyek  Pemegang konsesi mengelola risiko D/C/O/M melalui sub- kontrak – perpanjangan/pembengkakan biaya tidak mempengaruhi Pemerintah  Optimalisasi siklus-hidup  Pemerintah membayar hanya untuk yang diterimanya  Pemegang konsesi mendapat insentif melalui mekanisme pembayaran untuk menjaga standar kinerja tinggi  Belanja Pemerintah yang dapat diprediksi menjangkau masa depan Masa Konsesi
  12. 12. 12 Creative Financing atau off-budget financing adalah sumber pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan transportasi yang inkonvensional. Satu dari opsinya adalah Domestic Capital Market, terdiri dari dana yang ada di perbankan, industri asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan di lembaga keuangan non-bank. INVESTASI & PEMBIAYAAN Domestic Capital Market: aset perbankan, industri asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga non-bank, …. Total Aset Perbankan Nasional (Rp. T) Sumber: DS Besar, Bank Indonesia, Juni 2012 Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 12 Sektor finansial di Indonesia didominasi oleh perbankan yang menguasai 79,5% dari pasar keuangan nasional. Total aset perbankan meningkat cukup signifikan dari Rp. 2.310,6 triliun di akhir tahun 2008 ke Rp. 3.708,7 triliun di bulan Maret 2011. Jumlah bank mencapai 121 buah dengan 13.453 kantor-kantor cabang di Indonesia. Sebesar 70% dari total aset perbankan dikuasai oleh hanya 14 bank komersial besar sementara 47 bank dimiliki oleh investor asing dengan 45,8% pangsa pasar. Pada saat itu total aset pasar keuangan domestik (DCM) diperkirakan mencapai sekitar Rp.4.564 triliun. Kondisi dan komposisi dari DCM Indonesia ini pada tahun 2012 didominasi perbankan komersial yang mencapai 79,5%, diikuti oleh dana asuransi sebesar 8,8% (sekitar Rp. 402 triliun), lembaga keuangan non-bank sebesar 4,4% (sekitar Rp. 200 triliun), dan dana pensiun 3,1% (sekitar Rp. 142 triliun).
  13. 13. 1414 CREATIVE FINANCING Dengan ruang fiskal yang sempit apa yang dapat dilakukan untuk membiayai transportasi kedepan? Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 14 CREATIVE FINANCING APBN On-Budget APBN 2,5% to 5% PDB PDF/ VGF PMN Hibah Obligasi /SUN Infra- struktur Obligasi /Sukuk Infra- struktur Performance Based Annuity Scheme PBAS Available Direct Payment Availale Indirect Payment BUMN Infra- struktur Obligasi Syariah/ Sukuk DCM Off-Budget Per- bankan Bank Infra- struktur Asset Backed Securities Dana Pensiun Dana Asuransi Pasar Modal Reksa- dana Off-Budget Private Financing KPS/ PPP Conven- tional KPS Aliansi Strategis KPS SMI/IIGF /PIP Swasta Murni/ PFI Unsolicited Fasilitas Khusus PBAS= Performance-based Annuity Scheme, merupakan perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur antara Pemerintah dengan operator, yang besarnya didasarkan pada kinerja Pihak Swasta, melalui pembayaran angsuran multi years dari pemerintah ke operator. Swasta berperan dalam hal: design, construct, finance, operate dan maintain; sebuah proyek sehingga mencapai suatu standard tertentu yang disepakati. Pemerintah berperan dalam hal: melaksanakan pembayaran berbasis kinerja (performance-based payments) selama jangka waktu kontrak 20-20 tahun. Isu ke depan: (1) Kriteria proyek yang cocok dengan skema PBAS; (2) Strategi pemilihan proyek PBAS; (3) Alokasi anggaran MoF dana PBAS; (4) Penyusunan mekanisme dan aturan pencairan dana PBAS (di MOF, dan PJPK); dan (5) Kelembagaan yang tepat untukmengelola PBAS; DCM: Domestic Capital Market
  14. 14. 15 • BUMN: - BUMN Sektor - Bank BUMN • BANK SWASTA (short-term) • Dana Pensiun (long-term) • Asuransi (long-term) • Reksadana (long-term) Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 15 CREATIVE FINANCING Batasan dan potensi aplikasinya di Indonesia ON BUDGET  2,5% PDB SUMBER ON-BUDGET • Pajak • PNBP • SUN (termasuk infrastruktur) • SUKUK (termasuk infrastruktur) PENGGUNAAN: • Dukungan pemerintah • VGF (MoF 223/2012) • Penjaminan pemerintah • PIP • Hibah • PBAS • Road Preservation Fund ISU STRATEGIS: Bagaimana caranya agar dana on-budget dapat ditingkatkan secara signifikan lebih dari 2,5% PDB? OFF-BUDGET SUMBER OFF-BUDGET PENGGUNAAN DANA OFF-BUDGET UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR PT. BADAN USAHA INFRASTRUKTUR (BUI) (sebagai PJPK) • Leader Bank BUMN (mayoritas) • Bank Swasta sekitar 5-15% • Tenor max 7 tahun Equity = 30% Pinjaman = 70% Saham pendiri SINDIKASI BANK PASAR MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR (misalnya: SMI, IIF, PIP) • Sumber dana: - Multilateral (WB/ADB/JICA) - Pasar modal • Fokus: - Pembiayaan infrastruktur - Pinjaman jangka pajang • Prasyarat: Kapasitas manajemen resiko yang kuat Private placement ISU STRATEGIS: Bentuk intervensi regulasi dan insentif fiskal apa yang diperlukan? • Penerbitan obligasi atau IPO saham • Tenor panjang (> 20 tahun)
  15. 15. 1616 PERBEDAAN SUDUT PANDANG (GAP) ANTARA DEBITUR - KREDITUR Akar masalah yang perlu mendapat perhatian yang proper dari semua pihak, agar proses pengembangan pembiayaan infrastruktur transportasi dapat berjalan lancar: Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 16 Debitur / Development Agent Gap Analysis Kreditur / Financier / Private Investor • Pemda (selaku Penerbit Obligasi) • SoE Transportasi • BU Transportasi Strategi meningkatkan kerjasama kreditur – debitur & membangun hubungan bisnis yang sehat :  Pertegas status “market friendly”  Perbaiki kinerja keuangan + operasional secara jelas  Tingkatkan aspek GCG (good corporate governance)  Tingkatkan kualitas leadership + managerial khususnya dalam pengendalian pinjaman  Perkuat kinerja keuangan & tingkat kepercayaan terhadap Laporan keuangan perusahaan • DCM  Dana Pensiun  Asuransi  Bank • Bank Umum • Multilateral Potensi perbaikan yang mungkin: - Masih adanyanya ambivalensi mekanisme pasar vs aturan - Kinerja keuangan + kinerja operasional perusahaan belum jelas - Penerapan GCG (good corporate governance) yang belum memadai - Leadership + managerial capacity belum standard - Standar laporan keuangan belum baku Tuntutan yang diharapkan: - Pemberlakukan azas mekanisme Pasar yang adil dan bertanggung jawab - Perlunya prudent operation, utamanya dalam hal: Kinerja keuangan + operasional - Tuntutan terhadap Leadership + managerial capacity baik dan terpercaya - Diterapkannya GCG (good corporate governance) sebagai dasar skema B-to-B - Proffessional & Profit oriented
  16. 16. 17 Kondisi Permasalahan terkait BUMN Transportasi Bundling MENNEG BUMN & Departemen Teknis MOF Konsumen Akhir (pengguna) BUMN Bundling Sarana - Prasarana Standard Pelayanan Minimum (SPM) Beban MoF: (i) Peningkatan kebutuhan dan a investasi dan (ii) Peningkatan kebutuhan dan a subsidi Beban Men BUMN & Dep Teknis: (i) Kendalikan BUMN Unbindling, (ii) Pengendalian tarif, dan (iii) efisiensi subsidi APBN Tuntutan Konsumen atas beban tarif yg lebih rendah Tuntutan Konsumen atas tingkat pelayanan minimal (SPM) Bayar tarif Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 17 Akses Dana Swasta SULIT
  17. 17. 18 Kondisi Ideal BUMN Transportasi Unbundling MENNEG BUMN & Departemen Teknis MOF Konsumen Akhir (pengguna) BUMN Sarana Pengendalian: (i) Standard Pelayanan Minimum/ SPM meningkat, (ii) penurunan tarif, (iii) penurunan subsidi APBN, (iv) kebutuhan dana investasi turun Kontrol Good Corporate Governance (GCG) KPPU Tataran Regulasi & Pengawasan BUMN Prasarana Swasta Sarana Swasta Prasarana Tataran Operaasional (B-to-B) Tataran pengawasan dan kontrol publik Pasar bisnis yg sehat, kompetitif dan transparan Pasar Modal, Investor Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 18 Akses Dana Swasta MUDAH
  18. 18. 20 Tantangan Pembiayaan & Investasi Infrastruktur Di Indonesia 2014 – 2019 • Apakah terdapat indikasi ketersediaan dana senilai Rp. 2.500 T untuk pembiayaan infrastruktur ini? • Jika ada, dimana dana itu tersedia? • Jika sudah diketahui dimana ‘pooling funds’ tersebut berada, dengan cara apa dana tersebut bisa dimanfaatkan? • Jika dana tersebut dapat dimanfaatkan, apa yang masih menjadi kendala? Apakah sumber pendanaannya/ skema pembiayaannya/ objek pendanaannya? Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 20
  19. 19. 21 Strategi Pengembangan & Holistic View CREATIVE FINANCING 2014 – 2019 Holistic view Creative Financing Peningkatan Kapasitas Investasi BUMN Transportasi Peningkatan Kapasitas Investasi PT SMI Penerbitan Obligasi & Sukuk Infrastruktur Perluasan pembiayaan proyek PBAS secara Nasional Pemanfaatan & Optimalisasi Dana Pensiun Pengembangan Bank Infrastruktur di Indonesia Strategi utama Taktis Pelaksanaan Penguatan struktur permodalan SMI Pemberian ruang investasi bg BUMN Transportasi yg sehat Membangun iklim investasi sektor transportasi yg menarik Menyiapkan regulasi pembiayaan proyek APBN secara multiyears Membangun ‘akses’ / entry point pembiayaan dana pensiun Pooling sumber dana jangka panjang & pemb UU Perbankan yg baru 2015 - 2016 2017 - 2018 2019 - fwd Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 21 Rp 500 T ??? Rp. 500 T Rp. 100 T Rp 100 T ??? Perkiraan Pasar Kapasitas Pendanaan (Teoritis): MULT EFF MULT EFF MULT EFF
  20. 20. 2222 INVESTASI & PEMBIAYAAN Dengan ruang fiskal yang sempit apa yang dapat dilakukan untuk membiayai transportasi kedepan? Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 22 Funding Method Description Key Success Factor Risks Penguatan sistem Pembiayaan 3- in-1 MoF (IIGF, PT IIF, PT SMI, IIA) Memperkuat struktur permodalan dari PT SMI dan PT IIF dengan melibatkan lebih banyak lembaga donor Internasional/ Multinational Institution, membangun platform hukum yang memungkinkan percepatan dan eskalasi Project Financing untuk proyek (Mega Proyek) nasional yg dianggap strategis • Mencapai skala ekonomi (asset)= $ 1 Billion • Coverage: ...% dr Cap 2,5% investasi infrastruktur • CAGR= ...% • Institutional risk (birokrasi) • Regulation risk (ketidaksiapan perangkat hukum) Peningkatan investasi BUMN Fokus pada BUMN Transportasi, memperkuat struktur modal BUMN Transportasi, memberi ‘failitas perundangan’ agar bisa investasi capex prasarana, menyehatkan BUMN investasi sehinga feasible dlm mengeluarkan Obligasi • Mencapai kondisi BUMN yg sehat dgn kemampuan likuiditas baik • Penyiapan aturan UU & PP yg menjadi dasar • Corporate Business risk • Regulation risk (ketidaksiapan perangkat hukum) Akselerasi penerapan PBAS/ Availability PPPs Mengenalkan dan kemudian meng-aplikasikan PBAS/ Availability PPPs secara sistematis dan serempak (national-wide) dgn tujuan melibatkan se-optimal mungkin dana swasta dalam proyek infrastruktur terseleksi, memberikan prioritas dan kebijakan insentif (perundangan &/ fiscal) kepada investor • Seleksi & kualifikasi proyek PBAS • Penyiapan aturan UU & PP yg menjadi dasar • Ketersediaan anggaran PBAS di MoF • Institutional risk (birokrasi) • Regulation risk (ketidaksiapan perangkat hukum) • Operational risk (praktik yg Pengembangan Bank Infrastruktur Membangun sebuah Institusi Bank Komersial yg berkemampuan memberkan Kredit Likuiditas untuk Pinjaman Infrastruktur dgn skema pembiayaan lunak (grass period, interest bearing rendah, tenor lama) melalui struktur permodalan gabungan antara Bank BUMN, Lembaga Donasi Internasional, dll • Insentif regulasi khususnya untuk skema pembiayaan • Struktur Modal yg kuat/ CAR > 10%-12% • Institutional risk (birokrasi) • Banking business risk Creative Financing pada Public Sector Spending
  21. 21. 2323 PENINGKATAN KAPABILITAS PEMBIAYAAN PT SMI Bagaimana membangun model bisnis baru SMI berperan besar sebagai ‘bridging financing agent’ untuk meng-absorb kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 23 Balance Sheet Investor/ Kontraktor/ SOE Transportasi Short-term Loan / Working Cap Loan Long -term Loan / Capital Expenditure & Infrastructure Loan Mezannie (sub- ordinated & shareholder) Loan Equity financing SMI  Peran pembiayaan PT SMI sebagai ‘bridging finance’ pembiayaan infrastruktur  Berbentuk Mezannie Loan (sub-rodinated loan / shareholder Loan) dengan ciri utama: Jangka Waktu pinjaman yang panjang (misal: > 15 thn)  Mezannie Loan seharusnya memiliki ‘low – interest bearing’ yang meggambarkan bentuk subsidi risiko (insentif) dari pihak Kreditur (SMI)  Junior Loan  Dengan asumsi (target) kemampuan ‘multiplier effect’ yang menjadi strategi SMI dimana setiap 20% bagian Loan SMI seharusnya mampu mendatangkan 80% Commercial Bank Loan  memberikan peluang Debitur untuk masuk lebih jauh dalam pembiayaan infrastruktur  Sampai dengan 2019, Road-map SMI direncanakan memiliki kapasitas pembiayaan sampai dgn Rp 20 Trilyun  setara dengan pembiayaan infrastruktur transportasi sebesar Rp. 100 Trilyun Commercial Bank Fasilitas Pinjaman SMI yang bersifat Mezannie Loan, dapat memperbaiki kinerja keuangan / memperbaiki DER --- Debt-to-Equity Ratio ---; dengan catatan asumsi-asumsi karakter pembiayaannya dapat ‘hampir serupa’ dengan Ekuitas 500 T 2.043 T Potensi Kontribusi SMI dalam Total Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2014-2019 (Bappenas – JICA, Skenario Penuh 100%) Rp. 2.543 Trilyun Sisa ‘Outstanding’ pembiayaan Kontribusi SMI sbg bentuk ‘stimulan’ Pemerintah Strategic Action: Menambah kapasitas SMI hingga Rp. 100 T Obligation / Bonds financing Bond holders/ capital market Project Preparatio n (land acq. Etc.) & Quality Gov Mindset in PPP financing Rigid commerci al interest rate on SMI Loan Kendala dlm eskalasi SMI Loan
  22. 22. 2424 INDONESIA: PROJECT-BASED SUKUK Jumlah dan jenis pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Sariah Negara (SBSN) untuk Tahun 2014 dibandingkan dengan estimasi portofolio utang akhir Tahun 2014 [ON-BUDGET] Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 24 Project Financing Sukuk merupakan skema pembiayaan kegiatan/proyek tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga melalui penerbitan SBSN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Pada tahun 2014, direncanakan 3 (tiga) proyek dengan nilai total Rp1.6 triliun yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan total utang, dan merupakan 0,02% thd PDB Pembiayaan kegiatan melaui utang pada APBN 2014 menggunakan 3 (tiga) instrumen, yaitu: (i) Pinjaman proyek yang bersumber dari Lembaga Multilateral, Bilateral dan Komersial, (ii) Pinjaman Dalam Negeri, dan (iii) Sukuk Proyek Rencana penarikan pinjaman proyek tahun 2014 yang dibiayai dari pinjaman luar negeri adalah sebesar Rp35,2 triliun Dari Tabel 11 di atas, ekpektasi portofolio utang di akhir tahun 2014 telah sesuai dengan yang ditargetkan dalam dokumen Medium Term Debt Strategy (MTDS) Tahun 2014 sampai 2017. Berdasarkan pemahaman ini, tampak bahwa ruang untuk penambahan Sukuk-based Project di tahun- tahun mendatang, memang tidaklah besar.Keterangan: ATM= average time to maturity / rata-rata sisa waktu jatuh tempo dr pinjaman outstanding VR proportion= porsi utang dg tingkat bunga variabel rate (bunga mengambang) thd total utang. Nilai aman VR proportion= 20% Sumber: Strategi Pembiayaan Tahunan, Melalui Utang Tahun 2014, Dirjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan
  23. 23. 2525 SKEMA PENERBITAN OBLIGASI & SUKUK INFRASTRUKTUR Bagaimana membangun skema bisnis penerbitan obligasi & sukuk infrastruktur untuk menggalang dana Internasional yang bersifat Syariah? Belajar dari contoh kasus di di Sudan & Malaysia Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 25 Otoritas Jasa Keuangan Bank Penyelenggara Obligasi / Sukuk Infrastruktur BUMN Infrastruktur ‘A’ BUMN Transportasi ‘B’ BUMN Properti ‘C’ BUMN Lainnya ‘D’ Underlying Asset Pools BUMN’s Certificate Holder/ Sukuk holder Makna bagi Certificate Holder: (i) Memiliki aset likuid Pemerintah dalam jangka waktu temporer (ii) Mendapatkan posisi laba BUMN secara proporsional, tergantung underlying asset pool yg dimiliki (iii) Pada Jatuh Tempo  ditebuh oleh Pemerintah dgn harga yg disepakati di awal (per-agreed) (iv) Bisa diperdagangkan di pasar sekunder • Merupakan KLAIM yg bersifat temporer kepemilikan perorangan / swasta thd beberapa asset produktif BUMN • Jangka waktu 3-6 bln, sesuai dgn jangka waktu asset pooling dr masing-masing BUMN • Hanya boleh dibeli oleh WNI Asset Securitation Asset Pooling Makna bg Regulator: • Menjadi instrument privatisasi secara tidak langsung secara temporer • Admin & Kontrol di Pemerintah • Arus Kas Keuangan di Certificate Holder BUMN terpilih: • Sustainability usaha baik • Financial strength • Struktur Asset Clear & Clean • Mindset Korporasi • Ekuitas kuat Fungsi: Menggalang dana syariah internasional, yang cukup besar karena: • Bersifat jangka panjang (>15 thn) • Modal investasi tetap utuh • Return yg kompetitif dalam jangka panjang
  24. 24. 2626 PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI DANA PENSIUN Bagaimana membangun strategi untuk pemanfaatan dana pensiun yang potensinya demikian besar, untuk pembiayaan infrastruktur? Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 26 Sejak tahun 2003 sampai dengan akhir tahun 2011, porsi investasi Dana Pensiun kedalam surat berharga di Pasar Modal terus meningkat hingga di atas 50% dari total investasi Dana Pensiun. Terlebih lagi dengan dibukanya kesempatan bagi Dana Pensiun untuk berinvestasi dalam bentuk efek beragun aset (KIK EBA) dan Sukuk. Penambahan jenis-jenis investasi baru tersebut diharapkan akan semakin memperluas diversifikasi portofolio investasi Dana Pensiun, yang secara langsung juga berdampak terhadap perkembangan aset Dana Pensiun. Dana Pensiun Pemberi Kerja/ DPPK Rp. 160 Trilyun Pembiayaan Tidak Langsung Pembiayaan Langsung • Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) • Membangun skema multiplier effect, dimana RDPT bertindak sebagai dana pendamping pembiayaan bagi Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan komposisi dana = RDPT : LKB/ LKBB = 10 : 90 • Diatas kertas= jika sampai tahun 2019 Asosiasi Asuransi Dana Pensiun mampu menggalang aset sampai dengan Rp. 200 T dimana 25% portofolionya difokuskan kepada pembiayaan infrastruktur, senilai Rp. 50 T; maka hal ini setara dengan volume pembiayaan infrastruktur sebesar Rp. 500 T • pembelian obligasi korporat yang diterbitkan oleh BUMN dan Perusahaan / Persero Tbk yang dianggap layak (PLN, Jasa Marga, dll) Dana Pensiun Lembaga Keuangan/ DPLK Rp. ....... Trilyun
  25. 25. 2727 PRASYARAT OPTIMALISASI DANA PENSIUN UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Key activities yang harus dilakukan Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 27 1. Mendorong OJK untuk menetapkan regulasi pembiayaan infrastruktur yang berasal dari sumber Dana Pensiun 2. Membangun instrumen pasar (misal: obligasi, saham, reksadana di pasar modal) yang menjadi wahana (‘entry poin’) investasi pembiayaan Dana Pensiun khusus pembiayaan infrastruktur 3. Memperbesar penempatan dana pensiun pada investasi-investasi strategis yang secara tidak langsung sangat berdampak positif memberikan nilai tambah bagi pembiayaan infrastruktur seperti: (i) pembelian obligasi Pemerintah, (ii) pembelian obligasi BUMN, dan (iii) penyertaan modal pada PT SMI (Persero) 4. Mendorong masuknya pembiayaan Dana Pensiun lebih agresif pada proyek-proyek PPP yang berkualifikasi baik OPTIMALISASI DANA PENSIUN SEBAGAI SUMBER DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Kapasitas Pendanaan & Multiplier Effect Instrume n Pasar Dukungan Regulasi Diperlukan terobosan dan keberanian Pemerintah untuk memberikan ruang pasar agar Dana Pensiun dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastrukitur Karakter menarik Dana Pensiun: • Pertumbuhan Aset tahunan yang selalu ‘double digit ‘ sejak 1998 – 2013: rata-rata 17% - 20% / tahun • Terbukti tahan guncangan 2 x krisis ekonomi (aset hanya turun 1% selama krisis) • 95,6% aset Dana Pensiun adalah Investasi Dana Pensiun, dgn diversifikasi investasi: surat berharga & instrumen pasar modal • Produk “Dana Pensiun Manfaat Pasti’ dpt dipakai utk pembiayaan infrastruktur krn: return moderat, utk proyek greenfield, asal mendatangkan manfaat pasti (termasuk non- finansial)
  26. 26. 2828 PEMBANGUNAN BANK INFRASTRUKTUR Membangun Bank Infrastruktur, sebagai tulang punggung pembiayaan bank terhadap kebutuhan pinjaman infrastruktur jangka panjang. Lesson learn dari pengembangan China Development Bank (CDB) Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 28 Neraca Bank Infrastruktur Long term, interest bearing source of funds Equity financing Long term, productive assets use of funds Others asset Use of Fund Source of Fund Treasury Bond: 40% Government bond: 20% Corporate bond: 10% Medium Term Note: 10% Others: 20% Commercial bank bond, short term commercial paper, exim bank loan Infrastruktur jalan: 30% Prasarana pertanian: 30% Renovasi infrastruktur: 20% Proyeks Kelistrikan: 10% Others: 10% Industri strategis Dukung an Pemeri ntah Menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan contoh media investasi jangka panjang (sbg pioneer), transparan sehingga menarik bagi Long Term Investor Memberikan prioritas (keberpihakan) terhadap sektor infrastruktur dan sektor- sektor pendukungnya
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×