30 SEPTEMBER 2013
CAKUPAN TUJUAN DAN FITUR
PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI
(Provincial Road Improvement and Maintenanc...
2
Tujuan
• Perbaikan untuk jangka panjang di dalam hal tata kelola,
kualitas dan nilai untuk uang (value for money) untuk
...
3
Kondisi Jalan Provinsi
• Jalan menanggung 70% dari keseluruhan angkutan
barang/km dan 82% dari penumpang/km
• Dari 477.0...
4
Mengapa kondisi jalan provinsi buruk?
• Kualitas konstruksi yang buruk dan kurangnya pemeliharaan –
terutama pemeliharaa...
5
Upaya sebelumnya untuk mengatasi masalah
• Pendekatan tipikal:
– Proyek rehabilitasi yang didanai pinjaman; bantuan tekn...
6
Pelajaran untuk Desain PRIM
• Input jangka pendek untuk Bantuan Teknis (TA) dan
sumber daya lainnya akan kurang berdampa...
7
Pendekatan dalam PRIM
• Fokus pada pemeliharaan
– Beberapa tunggakan pekerjaan (backlog)/pekerjaan minor dan rehabilitas...
8
Komponen PRIM sampai dengan Juni 2015
(Tahap 1)
• Komponen 1: Insentif untuk kinerja fisik yang telah baik
– Sampai deng...
9
Estimasi Biaya (dalam juta dolar Australia - AUD)
Komponen Tahap 1
2013-Juni 2015
Tahap 2
Juni 2015-2018
Total
2013-2018...
10
Pekerjaan Fisik yang Akan Dilakukan
Jenis Pemeliharaan Modalitas Tahap 1 Tahap 2 Semua Tahap
Pemeliharaan Rutin (RM) Ko...
11
Verifikasi Hasil (output)
• Rencana pekerjaan pemeliharaan
– Untuk mengkonfirmasi rencana pekerjaan tahunan ini didasar...
12
Nilai Hasil/Output dan
RUC/Reference Unit Cost
• Nilai output untuk pekerjaan fisik
• Produk atas panjang yang diverifi...
13
Kategori Pemeliharaan Kontrak Swakelola
Rutin 26.166.000 20.471.000
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1
(<5% kerus...
14
Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan
1
(<5% kerusakan)
2
(5-15%
kerusakan)
3
(15-30%
kerusakan)
4
(30-50%
kerusakan)
...
15
Desain Repetisi Beban (ESAL)
Lebar perkerasan
4.5m& bahu jalan 2
x 1.5m
Lebar perkerasan 6m &
bahu jalan 2 x 2m
Tipe 1 ...
16
Pencairan Tahap 1
• Verifikasi pertama untuk penggantian sampai dengan 5% dari
nilai hibah (verifikasi Program).
• Veri...
17
Proses Pencairan
DJBM /Tim VerifikasiProvinsi NTB Kemenkeu AusAID
Permintaan
transfer berdasarkan
perjanjian hibah
Setu...
18
Pengaturan kelembagaan
19
Tugas Tim Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum
a) Direktorat Bina Wilayah 2, Direktorat Bin...
20
Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
1. Satker yang akan melaksanakan kegiatan ...
21
Peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Provinsi NTB (FLLAJ)
• Meningkatkan tata kelola dan transparansi
– Menyampai...
22
Jadwal
Jan - Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar...
23
Mengapa PRIM bisa berhasil ketika upaya
sebelumnya tidak?
• PRIM mencermati alasan atas kekurangan dalam pemeliharaan j...
24
Terima Kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ind ii prim-briefing to association of contractors et al -bahasa 27092013

414 views
313 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
71
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ind ii prim-briefing to association of contractors et al -bahasa 27092013

  1. 1. 30 SEPTEMBER 2013 CAKUPAN TUJUAN DAN FITUR PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI (Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM) NTB BRIEFING KEPADA ASOSIASI DAN PENYEDIA JASA BIDANG KONSTRUKSI
  2. 2. 2 Tujuan • Perbaikan untuk jangka panjang di dalam hal tata kelola, kualitas dan nilai untuk uang (value for money) untuk pemeliharaan jalan provinsi • Dicapai melalui: – Pendekatan berbasis hasil (output-based) melalui program hibah AIIG untuk memberikan insentif yang lebih baik bagi kinerja pemeliharaan jalan – Kontribusi AIIG dengan sistem penerusan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi) • Hasil: – Penilaian yang lebih baik dengan berbasis bukti akan kebutuhan dan perencanaan, program dan penganggaran yang rasional (PPBP) – Kualitas desain dan pelaksanaan yang lebih baik dalam penyampaian hasil oleh konsultan dna kontraktor lokal – Staf pemerintah, konsultan dan kontraktor yang cakap/terlatih – Tekanan dari pengawasan publik melalui penguatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - FLLAJ (RTTF)
  3. 3. 3 Kondisi Jalan Provinsi • Jalan menanggung 70% dari keseluruhan angkutan barang/km dan 82% dari penumpang/km • Dari 477.000 km jaringan jalan tahun 2010, 49.000 km adalah jalan provinsi dan 385.000 km adalah jalan kabupaten/distrik • Jalan provinsi menanggung 19% dari keseluruhan kendaraan/km dan menyediakan penghubung vital antara jaringan nasional dan lokal/distrik • Pada tahun 2010, 86% dari jalan nasional kondisinya stabil/baik, tetapi untuk jalan provinsi proporsinya hanya 63% – Kondisi jalan provinsi tidak membaik – bahkan di beberapa provinsi kondisinya memburuk sejak diterapkannya desentralisasi
  4. 4. 4 Mengapa kondisi jalan provinsi buruk? • Kualitas konstruksi yang buruk dan kurangnya pemeliharaan – terutama pemeliharaan rutin • Spesifikasi penentuan dan pengawasan pekerjaan yang lemah • Kecenderungan alokasi anggaran lebih banyak ditujukan untuk proyek-proyek besar yang memiliki visibilitas lebih tinggi • Pemilihan Proyek tidak selalu secara rasional dengan kriteria berbasis kebutuhan • Dinas PU memiliki kapasitas terbatas; staf yang perlu dilatih • Pemberantasan korupsi masih belum optimal • Namun akar permasalahan adalah: – Kurangnya insentif bagi tata kelola yang lebih efektif – Instansi pengelola jalan masih belum bertanggung jawab atas kinerjanya – Tidak ada tekanan dari publik terhadap prioritas dan hasil – Tidak ada pemeriksaan pada nilai untuk uang (value for money), maupun sanksi atas kinerja yang buruk • Hasilnya adalah: – Kondisi jalan memburuk dan kerusakan dini > rehabilitasi/rekonstruksi mahal – Penilaian buruk atas pengeluaran pemerintah – Biaya pengguna jalan lebih tinggi dari yang seharusnya dibayar
  5. 5. 5 Upaya sebelumnya untuk mengatasi masalah • Pendekatan tipikal: – Proyek rehabilitasi yang didanai pinjaman; bantuan teknis; peralatan/lokakarya; PMU untuk tujuan khusus selama jangka waktu proyek; pemantauan atas penyampaian teknis, dampak, manajemen/staf, kepatuhan pada upaya perlindungan lingkungan dan sosial – Janji pemeliharaan berikutnya sebagai pra-kondisi pinjaman • Perbaikan kondisi jalan serta kinerja kelembagaan hanya sedikit saja yang berkelanjutan • EINRIP AusAID menangani masalah keberlanjutan dengan meningkatkan standar desain dan supervisi • LGDP WB menggunakan sistem DAK untuk mendorong kinerja yang lebih baik dalam pengerjaan proyek-proyek besar • Tidak ada jaminan bahwa jalan setelah diperbaiki, akan tetap dalam kondisi baik melalui pemeliharaan yang efektif
  6. 6. 6 Pelajaran untuk Desain PRIM • Input jangka pendek untuk Bantuan Teknis (TA) dan sumber daya lainnya akan kurang berdampak kecuali hal- hal tersebut dapat dilaksanakan pada kegiatan sehari- hari mereka – Perangkat perencanaan yang rasional digunakan secara rutin untuk menetapkan prioritas pengeluaran dan anggaran – Membuat institusi pengelola jalan bertanggung jawab atas prinsip nilai untuk uang dan kinerja – Mendukung institusi pengelola jalan, konsultan, dan kontraktor untuk melaksanakan o dan juga memaksa mereka untuk melakukannya dengan menggunakan sanksi sesuai klausal dalam kontrak dan tekanan pengawasan publik • Lebih fokus pada perbaikan yang berkelanjutan di dalam institusi pemerintahan (tata kelola) daripada hasil fisik
  7. 7. 7 Pendekatan dalam PRIM • Fokus pada pemeliharaan – Beberapa tunggakan pekerjaan (backlog)/pekerjaan minor dan rehabilitasi untuk mengkondisikan jalan dalam kondisi dapat dilakukan pemeliharaan (maintainable) – Memastikan perawatan rutin dilakukan di jalan yang kondisinya baik/stabil • Menggunakan kontribusi hibah AIIG sebagai insentif untuk memperkuat tata kelola dan pelaksanaan proyek secara berkelanjutan – Kontribusi Hibah sampai dengan 40% dari biaya pemeliharaan jika pekerjaan yang telah selesai terbukti memenuhi kriteria teknis yang disepakati dan indikator PPBP – Tambahan hibah sampai dengan 5% sebagai insentif atas perbaikan kinerja institusi • Prosedur pelaksanaan berdasarkan aturan Pemerintah Indonesia sekaligus memperkuat aturan tersebut • Mempergunakan konsultan lokal untuk desain/supervisi, serta mempergunakan kontraktor lokal untuk implementasi • Perkuatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) untuk membantu institusi pengelola jalan bertanggung jawab atas kinerjanya • Insentif/dukungan yang signifikan terhadap upaya anti-korupsi – Kontribusi hibah hanya untuk kinerja yang memuaskan (yang memenuhi kriteria teknis) – Penerapan upaya anti korupsi (ACAP) termasuk sanksi pada kontraktor dan konsultan supervisi dan hukuman untuk PPK yang menyetujui pekerjaan yang tidak bisa diverifikasi
  8. 8. 8 Komponen PRIM sampai dengan Juni 2015 (Tahap 1) • Komponen 1: Insentif untuk kinerja fisik yang telah baik – Sampai dengan AUD 10,4 juta (termasuk kontinjensi dan pajak) dari AIIG yang merupakan 40% kontribusi terhadap belanja pemeliharaan yang diverifikasi o Sekitar 1.329 km/tahun pemeliharaan rutin, 679 km backlog/pekerjaan minor, 26 km pemeliharaan berkala, 18 km rehabilitasi • Komponen 2: Insentif bagi tata kelola yang telah baik – Sampai dengan AUD 1,1 juta dari AIIG: o untuk menyiapkan dan memprioritaskan program kerja tahunan dengan meningkatkan independensi insitusi pengelola jalan secara bertahap o untuk melaksanakan pelatihan dalam PRIM o untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui pemberdayaan FLLAJ • TA pendukung meliputi penguatan institusi, dukungan program, monitoring dan evaluasi (M&E), dan verifikasi hasil (output) – AUD 5,8 juta untuk Tahap 1 o Pelatihan bagi instansi pengelola jalan/perencanaan/staf lingkungan, kontraktor, dan konsultan; dukungan untuk FLLAJ; bantuan kepada Tim Teknis DJBM dan PIU NTB; M&E dari program percontohan
  9. 9. 9 Estimasi Biaya (dalam juta dolar Australia - AUD) Komponen Tahap 1 2013-Juni 2015 Tahap 2 Juni 2015-2018 Total 2013-2018 Total PRIM Total PRIM Total PRIM Komponen 1: Pekerjaan fisik 20.8 8.3 73.6 29.4 94.4 37.7 Komponen 2: Insentif untuk Institusi 1.1 1.1 1.5 1.5 2.6 2.6 Bantuan Teknis (TA) 5.0 5.0 7.0 7.0 12.0 12.0 Subtotal biaya berdasarkan harga per akhir 2012 26.9 14.4 82.1 37.9.0 109.0 52.3 Kontinjensi Fisik 1.0 0.4 3.7 1.5 4.7 1.9 Kontinjensi Harga 2.1 1.0 18.7 8.4 20.8 9.4 Pajak 2.9 1.5 10.3 4.7 13.2 6.2 Total 32.9 17.3 114.8 52.5 147.7 69.8
  10. 10. 10 Pekerjaan Fisik yang Akan Dilakukan Jenis Pemeliharaan Modalitas Tahap 1 Tahap 2 Semua Tahap Pemeliharaan Rutin (RM) Kontrak 387 TBD1 TBD Swakelola 942 TBD1 TBD Total RM 1,329 1,329 1,329 Backlog & Pekerjaan Minor (BMW) Kontrak 679 02 679 Pemeliharaan Berkala Kontrak 26 277 303 Rehabilitasi Perkerasan Kontrak 18 149 167 1 Pemisahan untuk pemeliharaan rutin di tahap 2 antara swakelola dan kontrak akan dipandu oleh evaluasi kinerja modalitas ini di tahap 1. 2 Pekerjaan BMW secara keseluruhan akan diimplementasikan di tahap 1 (2014). Km
  11. 11. 11 Verifikasi Hasil (output) • Rencana pekerjaan pemeliharaan – Untuk mengkonfirmasi rencana pekerjaan tahunan ini didasarkan pada prosedur PPB, pekerjaan yang diusulkan telah masuk dalam anggaran provinsi, dan anggaran pemeliharaan diumumkan di website; juga persyaratan dari Pemerintah Indonesia untuk pencairan yaitu pelaksanaan program pelatihan sesuai jadwal, kontrak untuk pekerjaan besar telah ditandatangani dan uang muka telah dibayarkan, dan pemeliharaan rutin oleh swakelola sedang dilaksanakan minimal 3 bulan. o Setelah program diverifikasi, pembayaran bisa dicairkan sampai dengan 5% dari kontribusi hibah untuk biaya, atau 2% dari biaya program kerja tahunan • Pelaksanaan pekerjaan fisik – Untuk mengkonfirmasi hasil/output fisik dan sesuai dengan spesifikasi teknis, pedoman pengadaan dan perlindungan sosial dan lingkungan o Perkerjaan yang terverifikasi layak mendapatkan pencairan sampai dengan 95% dari kontribusi hibah atas biaya (atau sampai dengan 38% dari biaya program kerja tahunan) • Perbaikan kinerja institusi – Untuk mengkonfirmasi kemampuan menyiapkan program kerja tahunan dengan mengurangi bantuan dari luar, menyelenggarakan konsultasi dan forum publik/masyarakat, menyebarluaskan hasil kepada publik, berhasil melaksanakan program pelatihan dan pengembangan SDM serta persyaratan untuk pencairan dari Pemerintah Indonesia yaitu anggaran pemeliharaan rutin telah masuk dalam anggaran pemerintah provinsi dan program pemeliharaan rutin yang disepakati telah dilaksanakan. o Sampai dengan 5% dari dana AIIG (AUD 1 juta) merupakan insentif bagi perbaikan tata kelola pemerintah di Tahap 1
  12. 12. 12 Nilai Hasil/Output dan RUC/Reference Unit Cost • Nilai output untuk pekerjaan fisik • Produk atas panjang yang diverifikasi dari masing-masing jenis pekerjaan tertentu dan RUC (dalam PMM diterjemahkan: Nilai Acuan Pekerjaan) untuk jenis pekerjaan tersebut, dengan penyesuaian dilakukan untuk lebar perkerasan non standar. • Nilai Acuan Pekerjaan (RUC) berbeda dengan Standar Biaya Umum (SBU). • Biaya berdasarkan Nilai Acuan Pekerjaan (RUC) mungkin lebih atau kurang dari biaya yang sebenarnya, tapi secara keseluruhan adalah perkiraan yang layak atas biaya. • Nilai Acuan Pekerjaan (RUC) dikembangkan untuk: pemeliharaan rutin (dengan kontrak dan dengan Swakelola); pekerjaan minor dan backlog (kontrak dan Swakelola), pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. • Nilai Acuan Pekerjaan (RUC) harus disetujui dan secara resmi dikeluarkan oleh Bina Marga.
  13. 13. 13 Kategori Pemeliharaan Kontrak Swakelola Rutin 26.166.000 20.471.000 Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan 1 (<5% kerusakan) 2 (5-15% kerusakan) 3 (15-30% kerusakan) 4 (30-50% kerusakan) 5 (>50% kerusakan) 4.400.000 20.800.000 51.800.000 99.100.000 163.922.700 Tabel 1: Reference unit costs (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin Tabel 2: Reference unit costs (Rp/km) pekerjaan minor&backlog dengan Kontrak
  14. 14. 14 Kondisi Jalan dengan nilai % kerusakan 1 (<5% kerusakan) 2 (5-15% kerusakan) 3 (15-30% kerusakan) 4 (30-50% kerusakan) 5 (>50% kerusakan) 3.800.000 18.000.000 44.900.000 85.800.000 141.900.000 Tabel 3: RUC (Rp/km) untuk pekerjaan minor dan backlog dengan Swakelola Ringan Sedang Berat Typical penanganan perkerasan aspal 50 mm O/L 75 mm O/L 100 mm O/L Luas perkerasan aspal Rp/m² 127.000 192.000 256.000 Tabel 4: Reference unit costs untuk Pemeliharaan Berkala dengan Kontrak
  15. 15. 15 Desain Repetisi Beban (ESAL) Lebar perkerasan 4.5m& bahu jalan 2 x 1.5m Lebar perkerasan 6m & bahu jalan 2 x 2m Tipe 1 (sd 0.5 juta equivalent standard axles/ESAL) 3.413.000.000 4.231.000.000 Tipe 2 ( sd1 juta ESAL ) 3.776.000.000 4.680.000.000 Tipe 3 ( sd 2 juta ESAL) 4.106.000.000 5.018.000.000 Tipe 4 (sd 2.5 juta ESAL ) 4.671.000.000 5.575.000.000 Tipe 5 ( sd 5 juta ESAL) 5.425.000.000 6.329.000.000 Tipe 6 ( up to 20 juta ESAL ) 5.753.000.000 6.745.000.000 Tabel 5: Reference unit costs (Rp/km) untuk Rekonstruksi
  16. 16. 16 Pencairan Tahap 1 • Verifikasi pertama untuk penggantian sampai dengan 5% dari nilai hibah (verifikasi Program). • Verifikasi kedua untuk penggantian sampai dengan 20% dari nilai hibah (pengeluaran keuangan kumulatif telah mencapai minimal 25% dari keseluruhan program pekerjaan tahap 1) dan 50% dari insentif untuk kinerja kelembagaan. • Verifikasi ketiga untuk penggantian sampai dengan 40% dari niali hibah dengan pengeluaran keuangan kumulatif telah mencapai minimal 65% dari keseluruhan program pekerjaan tahap 1. • Verifikasi keempat untuk penggantian sampai dengan 35% dari nilai hibah (pengeluaran keuangan kumulatif telah mencapai 100% dari keseluruhan program pekerjaan tahap 1) dan 50% dari sisa insentif untuk kinerja kelembagaan.
  17. 17. 17 Proses Pencairan DJBM /Tim VerifikasiProvinsi NTB Kemenkeu AusAID Permintaan transfer berdasarkan perjanjian hibah Setuju dan transfer Pelaksanaan Pekerjaan Verifikasi Rekomendasi untuk pembayaran hibah Cek kepatuhan Permintaan pencairan hibah Rekening Khusus Rekening Umum Propinsi (1) (2) (3) (3)(3) (4) (5) (5)
  18. 18. 18 Pengaturan kelembagaan
  19. 19. 19 Tugas Tim Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum a) Direktorat Bina Wilayah 2, Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Teknik dan Inspektorat Jenderal b) Tugas: i. Manajemen, koordinasi, monitoring ii. Mensosialisasikan Program Hibah Jalan Provinsi iii. Memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah penerima hibah iv. Laporan pelaksanaan Program Hibah kepada Direktur Jenderal Bina Marga. v. Melakukan review teknis terhadap Proposal Hibah Jalan Provinsi yang disampaikan oleh Daerah vi. Memberikan rekomendasi teknis untuk Proposal Hibah Jalan Provinsi yang disampaikan oleh Daerah vii. TT DJBM dan Konsultan Verifikasi/PMC melaksanakan verifikasi teknis terhadap kegiatan infrastruktur jalan. viii. Memberikan rekomendasi teknis untuk hasil pelaksanaan fisik pembangunan yang dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan hasil verifikasi output yang dilaksanakan oleh TT DJBM dan Konsultan Verifikasi serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Bina Marga. ix. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
  20. 20. 20 Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB 1. Satker yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik dan bertanggungjawab atas kegiatan fisik dan keuangan 2. Menyusun proposal pengajuan Program Hibah Jalan Provinsi 3. Menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah 4. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dan bertanggung jawab atas penggunaan hibah dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur. 5. Menyusun laporan progres fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan Porgram; 6. Menfasilitasi pelaksanan kegiatan verifikasi; 7. Membuat laporan akhir pelaksanaan pembangunan fisik Tugas PMC, PIUC dan Konsultan Supervisi Akan dijelaskan dalam Presentasi 3
  21. 21. 21 Peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi NTB (FLLAJ) • Meningkatkan tata kelola dan transparansi – Menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian publik – Memberikan tekanan pada institusi pengelola jalan untuk merencanakan dan melaksanakan program pemeliharaan yang efektif • Dibentuk berdasarkan SK Gubernur bulan November 2010 – Ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan lalu lintas / angkutan jalan, koordinasi antara instansi-instansi di provinsi dan melaporkan kepada Gubernur • Dipimpin oleh gubernur – Keanggotaan meliputi kepala Dinas PU provinsi, polisi dan Dinas Perhubungan Darat, perwakilan operator transportasi, perwakilan universitas, ahli transportasi, perwakilan LSM yang fokus pada transportasi dan pengamat transportasi. • PRIM akan memperkuat peran FLLAJ dalam menangani pengaduan masyarakat dan mencermati rencana dan program DPU • Bantuan PRIM untuk FLLAJ: – Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu pemeliharaan jalan dan peran FLLAJ o Pesan SMS, pengembangan website, pertemuan masyarakat membahas rencana dan proyek – Membantu meninjau secara menyeluruh atas prioritas pekerjaan dan isu-isu yang terkait dengan proyek lokal – Membantu untuk hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu lintas sektoral o Misalnya akses bagi penyandang cacat – Melatih anggota FLLAJ berdasarkan studi analisa kebutuhan yang dilakukan dalam PRIM
  22. 22. 22 Jadwal Jan - Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec 2012 2013 2014 2015 Implementation Schedule for Provincial Road Improvement & Maintenance (PRIM) Training & Institutional StrenghteningbyPIUC DFA SPPH NPPH 2nd Output Verification MoF 2nd Payment 3rd Output Verification MoF 3rd Payment PMM PRIMSupervisionConsultant PRIM Construction GrantTechnicalAssistance(TA)&LGActivities Grant Preparation incl. LG Proposal (IndII, Bappenas, MoF, DGH & LG) APBN + DIPA (MoF) Plan APBD 2013 (LG) 1st Output Verificatio n MoF 1st Payment ADD/TOR & Procure Monitoring& Evaluation Program Management Consultant/Verification (PMC) InterimSupport Consultant DGH Technical Team Support/Verification Procure Contractor Procure Supervision Consultant DPU Program ImplementationUnit (PIU) PRIM Swakelola(Force Account) Routine Maintenance PIU Consultant (PIUC)/DED Road Traffic & Transport Forum (RTTF) Concept Note Subsidiary Agreement (AusAID & MoF) Establish Tech. Team in DGH Establish PIU in Province Output Verification MoF Payment RKUD (LG) RKUD (LG) RKUD (LG) RKUD (LG) Perda for Road Maintenance Program 2013 - 2018 (incl.PRIM) Procure PIUC Detailed Design Training Needs Study Develop. TrainingProgram Partial Team Defects Liability Partial Team Partial Team Procure PMC Partial Team
  23. 23. 23 Mengapa PRIM bisa berhasil ketika upaya sebelumnya tidak? • PRIM mencermati alasan atas kekurangan dalam pemeliharaan jalan dan bercermin pada pelajaran tersebut, baik dari inisiatif terdahulu maupun yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan donor lainnya. • PRIM membuat institusi pengelola jalan propinsi untuk bertanggung jawab atas hasil, peningkatan tata kelola melalui transparansi operasional dan dukungan kepada FLLAJ dan masyarakat sipil; menekankan PPBP secara rasional, termasuk usaha pemberantasan korupsi (ACAP), dan mengadopsi pengelolaan/pengaturan berbasis hasil dalam kontrak untuk pekerjaan pemeliharaan. • PRIM memberikan insentif keuangan (sampai dengan 40% untuk pekerjaan yang memenuhi kriteria dan sampai dengan 5% dari nilai hibah untuk meningkatkan kinerja kelembagaan) dalam rangka mempromosikan dan mempengaruhi perubahan teknis dan kelembagaan. • PRIM dirancang untuk membantu memastikan keberlanjutan melalui: (1) Bekerja dengan menggunakan sekaligus meningkatkan sistem dan prosedur pemerintah yang ada (2) Menggunakan konsultan Indonesia untuk desain dan supervisi pekerjaan pemeliharaan (3) Menggunakan kontraktor Indonesia untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan (4) Pelatihan para pegawai provinsi yang terkait, konsultan, kontraktor (5) Meningkatkan akuntabilitas instansi pengelola jalan melalui pengaturan kelembagaan dan tata kelola yang transparan. (6) Termasuk menjabarkan sistem M&E untuk AusAID, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi NTB agar dapat memberikan masukan awal untuk AusAID dan NTB dalam rangka mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi apakah diperlukan untuk mengubah atau tidak desain PRIM dan/atau berlanjut ke tahap berikutnya (kedua) PRIM di NTB atau untuk memperluas program ini ke provinsi lain atau penjajakan kemungkinan untuk jalan kabupaten.
  24. 24. 24 Terima Kasih

×