Your SlideShare is downloading. ×
0
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Hibah prim april 2013 bogor
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Hibah prim april 2013 bogor

316

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
316
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAHDIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAHIBAH PENINGKATAN KINERJA &PEMELIHARAAN JALAN PROVINSIPROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM)
  • 2. HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAANJALAN PROVINSI (PRIM)•Dana hibah PRIM diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu danmerupakan penggantian sebesar 40% atas dana yang telah terlebih dahuludikeluarkan oleh APBD.•output based - hibah yang diberikan berdasarkan hasil kinerja yang terukuratas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkanhasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis DJBMDEFINISI• meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaandan pemeliharaan jalan ; termasuk dorongan kepada pemerintahprovinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharan jalan.TUJUAN• Kegiatan Fisik : Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala,Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan, Rekonstruksi• Kegiatan Non-fisik (sesuai PMM)LINGKUP
  • 3. SKEMA PENCAIRAN DANA HIBAH PRIMTAHAP 15%•SPPH•Telah melaksanakanPPBP•Informasi alokasidana dan lokasipenanganan jalandiumumkan diwebsite•DPA telah ada•Penandatanganankontrak dengan pihakketiga•pembayaran uangmuka kepada pihakketigaTAHAP 220% + INSENTIF•Governance (PPBP,pengumuman dlmwebsite, DPA,SOPRTTF, Desiminasi ,pelatihan)•Fisik (swakelola dankontrak) telah 25%•Nilai SP2D secarakumulatif telahmencapai 25% daritotal program PRIMTAHAP 340%• Governance(pelatihan)• Fisik (swakeloladan kontrak)telah 65%• Nilai SP2D secarakumulatif telahmencapai 65%dari totalprogram PRIMTAHAP 435% + INSENTIF• Governance(PPBP,pengumumandlm website, DPA,pelatihan)• Fisik (swakeloladan kontrak)telah 100% atautahapanpekerjaan yangtelah diselesaikansampai denganbatas akhirverifikasiNote:Jika nilai hibah yg dibayarkan kurang dari prosentase maksimum pada tahapan tertentu (hasil verifikasitidak 100%), maka selisih dana hibah akan diperhitungkan pada tahap pencairan berikutnyaberdasarkan hasil verifikasi kecuali untuk tahap IVPersentase masing-masing tahap pencairan dapat bertambah/berkurang sesuai dengan hasil verifikasi
  • 4. • Catatan• Perbaikan atas hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat,akan dilakukan pada tahap verifikasi selanjutnya sesuaidengan tahapan penyaluran dana hibah.• Khusus untuk tahapan terakhir, verifikasi dilakukan 3 bulansebelum closing date sebagaimana tercantum dalam DFA.• Jika perlu dilakukan perbaikan, verifikasi atas perbaikandilakukan paling lambat 1 bulan setelah hasil verifikasi tahapakhir dilakukan.
  • 5. • PPBP – Pemprov menyusun dokumen Planning,Programing and Budgetingdengan menggunakan aplikasi yang digunakan DJBM yang akandimanfaatkan didalam proses penyusunan program penyelenggaraan jalantahun 2014 - 2015.• DPA atas kegiatan pemeliharaan jalan sudah dimuat diwebsite Pemprovpaling lambat 60 hari setelah penetapan Perda tentang APBD.• SOP RTTF – Menyusun SOP untuk hal-hal yang berkaitan dengan peran,tanggung jawab dan tugas RTTF.• Diseminasi SOP RTTF – Melakukan diseminasi dengan stakeholder RTTFProvinsi, perwakilan RTTF/instasi terkait kabupaten/kota masyarakatpengguna transportasi.• Pelatihan – Melakukan pelatihan untuk staf Dinas PU, konsultan, dankontarktor sesuai TNA yang dibuat oleh PIUC dan disetujui oleh Dinas PU.
  • 6. Target Penanganan Jalan1. Pemeliharaan rutin (s.d 2014 = IDR 8 milyar)a. Swakelola: 942 kmb. Kontrak: 830 km2. Backlog and minor works: 679 km3. Pemeliharaan berkala: 47,9 km4. Rehabilitasi: 15,96 kmTotal panjang jalan: 1787,96 km
  • 7. BAHAN DISKUSI• VERIFIKASI• MEKANISME & TAHAPAN PENYALURAN• KOMITMEN PENDANAAN APBD 2013 – 2015• KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN• OTHER ISSUES?
  • 8. MEKANISME HIBAH DAERAH
  • 9. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH9PENYALURAN DANAHIBAHPELAKSANAANKEGIATANPERJANJIANHIBAHANTARA MK DANKEPALA DAERAHPENETAPANMK:PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH KEPADAPEMDAPENGUSULAN NILAIHIBAH DAN DAFTARPEMDA PENERIMAHIBAHK/L MENKEU PEMDAMempertimbangkan:a) kapasitas fiskal daerah; b)Daerah yang ditentukan olehPemberi Hibah LuarNegeri; c) Daerah yangmemenuhi persyaratan yangditentukan oleh K/L; dan/ataud) Daerah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah• Sumber Hibah LN:Penetapan setelah PerjanjianHibah LN ditandatangani• Sumber Pinjaman LN:setelah Pagu APBN• Sumber Penerimaan DN:setelah Pagu APBNPemda sebagaiImplementing Agencybertanggung jawab ataspenyelesaian kegiatan danpenggunaan dana hibahsesuai Perjanjian Hibahdan Manual TeknisPenyaluran dilakukanberdasarkan kinerjayang diverifikasi K/L
  • 10. PERJANJIAN HIBAH DAERAH10Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteriatau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabatyang diberi kuasa.Perjanjian paling sedikit memuat:a. tujuan;b. jumlah;c. sumber;d. penerima;e. persyaratan;f. tata cara penyaluran;g. tata cara pelaporan dan pemantauan;h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dani. sanksi.*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.
  • 11. PENGANGGARAN HIBAH
  • 12. PENGANGGARAN HIBAHPENGANGGARAN DI PUSAT• Hibah dari Pemerintah kepada PemerintahDaerah dianggarkan dalam APBN sebagaiBagian Anggaran Bendahara UmumNegara sesuai ketentuan perundang-undangan• Dalam hal APBN telah ditetapkan:penerushibahan kepada PemerintahDaerah yang bersumber dari hibah luarnegeri dapat dilaksanakan untukkemudian dianggarkan dalam perubahanAPBN• Setelah APBN Perubahan ditetapkan:penerushibahan kepada Pemerintah dapatdilaksanakan untuk kemudian dilaporkandalam Laporan Keuangan PemerintahPusat.PENGANGGARAN DI DAERAH• Penerimaan hibah oleh PemerintahDaerah dianggarkan dalam Lain-lainPendapatan Daerah yang Sah sebagaijenis pendapatan hibah• Penggunaan dana hibah dianggarkansebagai belanja dan/atau pengeluaranpembiayaan• Dalam hal APBD telah ditetapkan:penggunaan dana hibah dapatdilaksanakan untuk kemudiandianggarkan dalam Perubahan APBD• Dalam hal Perubahan APBD telahditetapkan: penggunaan dana hibahdapat dilaksanakan untuk kemudiandilaporkan dalam Laporan KeuanganPemerintah Daerah.
  • 13. PENYALURAN DANA HIBAH
  • 14. HUBUNGAN FUNGSI:PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH14KEMENTERIAN KEUANGANKPA - HPDKEMENTERIAN PU(EXECUTING AGENCY)PEMERINTAH DAERAH(IMPLEMENTING AGENCY)Verifikasi
  • 15. PEMDA KEMENPU KEMENKEUPihak ketigaProses verifikasi teknisSurat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi4Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD531 Pelaksanaankegiatan2 Pembayaranoleh Pemda ke pihak 3MEKANISME PENYALURAN

×