Your SlideShare is downloading. ×
Hibah prim april 2013 bogor
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Hibah prim april 2013 bogor

292
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
292
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAHDIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAHIBAH PENINGKATAN KINERJA &PEMELIHARAAN JALAN PROVINSIPROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT & MAINTENANCE (PRIM)
  • 2. HIBAH PENINGKATAN KINERJA & PEMELIHARAANJALAN PROVINSI (PRIM)•Dana hibah PRIM diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu danmerupakan penggantian sebesar 40% atas dana yang telah terlebih dahuludikeluarkan oleh APBD.•output based - hibah yang diberikan berdasarkan hasil kinerja yang terukuratas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkanhasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis DJBMDEFINISI• meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaandan pemeliharaan jalan ; termasuk dorongan kepada pemerintahprovinsi untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharan jalan.TUJUAN• Kegiatan Fisik : Pemiliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala,Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan, Rekonstruksi• Kegiatan Non-fisik (sesuai PMM)LINGKUP
  • 3. SKEMA PENCAIRAN DANA HIBAH PRIMTAHAP 15%•SPPH•Telah melaksanakanPPBP•Informasi alokasidana dan lokasipenanganan jalandiumumkan diwebsite•DPA telah ada•Penandatanganankontrak dengan pihakketiga•pembayaran uangmuka kepada pihakketigaTAHAP 220% + INSENTIF•Governance (PPBP,pengumuman dlmwebsite, DPA,SOPRTTF, Desiminasi ,pelatihan)•Fisik (swakelola dankontrak) telah 25%•Nilai SP2D secarakumulatif telahmencapai 25% daritotal program PRIMTAHAP 340%• Governance(pelatihan)• Fisik (swakeloladan kontrak)telah 65%• Nilai SP2D secarakumulatif telahmencapai 65%dari totalprogram PRIMTAHAP 435% + INSENTIF• Governance(PPBP,pengumumandlm website, DPA,pelatihan)• Fisik (swakeloladan kontrak)telah 100% atautahapanpekerjaan yangtelah diselesaikansampai denganbatas akhirverifikasiNote:Jika nilai hibah yg dibayarkan kurang dari prosentase maksimum pada tahapan tertentu (hasil verifikasitidak 100%), maka selisih dana hibah akan diperhitungkan pada tahap pencairan berikutnyaberdasarkan hasil verifikasi kecuali untuk tahap IVPersentase masing-masing tahap pencairan dapat bertambah/berkurang sesuai dengan hasil verifikasi
  • 4. • Catatan• Perbaikan atas hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat,akan dilakukan pada tahap verifikasi selanjutnya sesuaidengan tahapan penyaluran dana hibah.• Khusus untuk tahapan terakhir, verifikasi dilakukan 3 bulansebelum closing date sebagaimana tercantum dalam DFA.• Jika perlu dilakukan perbaikan, verifikasi atas perbaikandilakukan paling lambat 1 bulan setelah hasil verifikasi tahapakhir dilakukan.
  • 5. • PPBP – Pemprov menyusun dokumen Planning,Programing and Budgetingdengan menggunakan aplikasi yang digunakan DJBM yang akandimanfaatkan didalam proses penyusunan program penyelenggaraan jalantahun 2014 - 2015.• DPA atas kegiatan pemeliharaan jalan sudah dimuat diwebsite Pemprovpaling lambat 60 hari setelah penetapan Perda tentang APBD.• SOP RTTF – Menyusun SOP untuk hal-hal yang berkaitan dengan peran,tanggung jawab dan tugas RTTF.• Diseminasi SOP RTTF – Melakukan diseminasi dengan stakeholder RTTFProvinsi, perwakilan RTTF/instasi terkait kabupaten/kota masyarakatpengguna transportasi.• Pelatihan – Melakukan pelatihan untuk staf Dinas PU, konsultan, dankontarktor sesuai TNA yang dibuat oleh PIUC dan disetujui oleh Dinas PU.
  • 6. Target Penanganan Jalan1. Pemeliharaan rutin (s.d 2014 = IDR 8 milyar)a. Swakelola: 942 kmb. Kontrak: 830 km2. Backlog and minor works: 679 km3. Pemeliharaan berkala: 47,9 km4. Rehabilitasi: 15,96 kmTotal panjang jalan: 1787,96 km
  • 7. BAHAN DISKUSI• VERIFIKASI• MEKANISME & TAHAPAN PENYALURAN• KOMITMEN PENDANAAN APBD 2013 – 2015• KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN• OTHER ISSUES?
  • 8. MEKANISME HIBAH DAERAH
  • 9. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH9PENYALURAN DANAHIBAHPELAKSANAANKEGIATANPERJANJIANHIBAHANTARA MK DANKEPALA DAERAHPENETAPANMK:PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH KEPADAPEMDAPENGUSULAN NILAIHIBAH DAN DAFTARPEMDA PENERIMAHIBAHK/L MENKEU PEMDAMempertimbangkan:a) kapasitas fiskal daerah; b)Daerah yang ditentukan olehPemberi Hibah LuarNegeri; c) Daerah yangmemenuhi persyaratan yangditentukan oleh K/L; dan/ataud) Daerah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah• Sumber Hibah LN:Penetapan setelah PerjanjianHibah LN ditandatangani• Sumber Pinjaman LN:setelah Pagu APBN• Sumber Penerimaan DN:setelah Pagu APBNPemda sebagaiImplementing Agencybertanggung jawab ataspenyelesaian kegiatan danpenggunaan dana hibahsesuai Perjanjian Hibahdan Manual TeknisPenyaluran dilakukanberdasarkan kinerjayang diverifikasi K/L
  • 10. PERJANJIAN HIBAH DAERAH10Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteriatau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabatyang diberi kuasa.Perjanjian paling sedikit memuat:a. tujuan;b. jumlah;c. sumber;d. penerima;e. persyaratan;f. tata cara penyaluran;g. tata cara pelaporan dan pemantauan;h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dani. sanksi.*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan,kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.
  • 11. PENGANGGARAN HIBAH
  • 12. PENGANGGARAN HIBAHPENGANGGARAN DI PUSAT• Hibah dari Pemerintah kepada PemerintahDaerah dianggarkan dalam APBN sebagaiBagian Anggaran Bendahara UmumNegara sesuai ketentuan perundang-undangan• Dalam hal APBN telah ditetapkan:penerushibahan kepada PemerintahDaerah yang bersumber dari hibah luarnegeri dapat dilaksanakan untukkemudian dianggarkan dalam perubahanAPBN• Setelah APBN Perubahan ditetapkan:penerushibahan kepada Pemerintah dapatdilaksanakan untuk kemudian dilaporkandalam Laporan Keuangan PemerintahPusat.PENGANGGARAN DI DAERAH• Penerimaan hibah oleh PemerintahDaerah dianggarkan dalam Lain-lainPendapatan Daerah yang Sah sebagaijenis pendapatan hibah• Penggunaan dana hibah dianggarkansebagai belanja dan/atau pengeluaranpembiayaan• Dalam hal APBD telah ditetapkan:penggunaan dana hibah dapatdilaksanakan untuk kemudiandianggarkan dalam Perubahan APBD• Dalam hal Perubahan APBD telahditetapkan: penggunaan dana hibahdapat dilaksanakan untuk kemudiandilaporkan dalam Laporan KeuanganPemerintah Daerah.
  • 13. PENYALURAN DANA HIBAH
  • 14. HUBUNGAN FUNGSI:PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH14KEMENTERIAN KEUANGANKPA - HPDKEMENTERIAN PU(EXECUTING AGENCY)PEMERINTAH DAERAH(IMPLEMENTING AGENCY)Verifikasi
  • 15. PEMDA KEMENPU KEMENKEUPihak ketigaProses verifikasi teknisSurat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi4Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD531 Pelaksanaankegiatan2 Pembayaranoleh Pemda ke pihak 3MEKANISME PENYALURAN