Fgd v creative financing 160414_final (2)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Fgd v creative financing 160414_final (2)

on

  • 179 views

 

Statistics

Views

Total Views
179
Views on SlideShare
120
Embed Views
59

Actions

Likes
0
Downloads
13
Comments
0

2 Embeds 59

http://www.indii.co.id 44
http://indii.co.id 15

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Fgd v creative financing 160414_final (2) Fgd v creative financing 160414_final (2) Presentation Transcript

  • Beberapa Fakta dan Pemikiran Tentang Pembiayaan Inovatif Sektor Transportasi FGD V RPJMN 2015-2019 16 April 2014
  • 2 RPJMN I 2005-2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2025 Meningkatnya kompetisi global, tuntutan global compliance dan meningkatnya kompleksitas tatanan sosial, ekonomi, dan politik domestik Political Determination <Conjecture> The future of the future Conjecture Kegagalan membangun infrastruktur transportasi yang maju dan modern akan membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi perekonomian mendatang. 2005 2010 2015 2025 RENSTRA I RENSTRA II RENSTRA III RENSTRA IV 2020 RPJMN I dan RPJMN II RENSTRA I & RENSTRA II Transportasi di Indonesia mengalami defisit dan kesenjangan yang luar biasa besar dan oleh karenanya perencanaan pembangunannya tidak dapat dibuat berdasarkan pendekatan linier dan teknokratik semata. Harus berani menggunakan pendekatan non-linier dan kalau perlu eksponensial dan harus ada determinasi politik yang kuat. RPJMN III dan RPJMN IV sangat kritis bagi pembentukan landasan menuju Indonesia maju secara ekonomi, politik, sosial budaya The future of the past Technocratic Determination <Projection> PENDAHULUAN Oleh karena itu RENSTRA 2015-2019 harus menempuh lintasan non-linier…… Tahun 2025-2030 infrastruktur transportasi Indonesia seharusnya sudah “well established” melayani pergerakan ekonomi maju dan menopang negara Indonesia yang modern, bersatu dalam ekonomi dan politik, dan lebih sejahtera. Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 2 Business as usual Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 2
  • 3 APBN & PEMBELANJAAN SEKTOR PUBLIK Ruang fiskal kita untuk investasi transportasi sangat sempit dan akan tetap seperti itu untuk 5 tahun kedepan, kecuali …. Pendapatan negara dalam APBNP 2013 sebesar Rp. 1.502 triliun (pajak, PNBP, hibah) sedangkan belanja negara Rp. 1.726,2 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp. 1.196,8 triliun dan transfer ke daerah Rp. 529,4 triliun. APBNP menderita defisit sebesar RP. 224,2 triliun. Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa biaya rutin dalam APBN kita mencapai lebih dari 70% dari pendapatan negara dan meninggalkan ruang fiskal yang sangat sempit untuk pembangunan infrastruktur termasuk transportasi. Belanja Pemerintah Pusat 2013 Belanja Pemerintah Pusat (Rp. Trilun). Kecenderungan akan tetap sama 5 tahun kedepan. Sumber: APBN dan Indikator Ekonomi 2013 Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran. Okt. 2013 Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 3 APBNP Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga Utang Dalam Negeri Bunga Utang Luar Negeri Subsidi Energi Subsidi Non Energi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain Lain 2012 212,3 162,0 176,1 84,7 33,0 202,4 42,7 1,8 86,0 68,5 2013 233,0 206,5 192,6 96,8 15,8 299,8 48,3 2,3 82,5 19,3
  • 4 INVESTASI & PEMBIAYAAN Berapa magnitude investasi yang diperlukan untuk transportasi 5 tahun kedepan? Pendekatan makro, top-down. 1274 851 637 278 222 140 155 115 75 563 424 282 91 80 60 182 165 100 Skenario Penuh 100% Skenario 75% Skenario Dasar 50% Investasi Transportasi 2015-2019 (Rp. Triliun) Bandara ASDP Pelabuhan Transportasi Kota Kereta Api Jalan Proyeksi melalui pendekatan makro yang dilakukan oleh Bappenas & JICA Study dengan benchmarking negara-negara di Asia yang sudah maju sistem dan jaringan transportasinya. Pendekatannya berbasis negara berpenghasilan menengah keatas yakni dengan PDB/kapita sebesar > USD 14.000. Sumber: Medium Term Economic Infrastructure Strategy, Bappenas & JICA , Febr. 2014 S-100% S-75% S-50% Standar Internasional Full compliance in 2020 75% compliance in 2020 50% compliance in 2020 and full compliance in 2030 Transportasi 2.543 T 1.857 T 1.294 T Perhubungan 1.269 T 1.006 T 657 T Menurut Bappenas-JICA, skenario 100% akan memerlukan peningkatan rasio utang/PDB dari 22,5% ke 26%, KPS diatas 20%, dan implementasi off-balance sheet funding. Selain itu implementasi memerlukan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dalam birokrasi. Subsektor Pelabuhan dan Kereta Api merupakan subsektor yang harus didanai sangat besar dalam 5 tahun kedepan dan ini sangat sejalan dengan semangat untuk membangun konektivitas nasional dan membangun industri transportasi nasional yang lebih maju dan modern. Program dan proyek strategis yang termuat dalam RIPNAS dan RIPN dapat menjadi Quick Win Projects dalam pipeline pembangunan sektor perhubungan kedepan. Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 4
  • 5 INVESTASI & PEMBIAYAAN Berapa magnitude investasi yang diperlukan untuk transportasi 5 tahun kedepan? Pendekatan sektor, bottom-up. Proyeksi melalui pendekatan mikro sektoral didasarkan atas berbagai-bagi dokumen perencanaan yang ada seperti Rencana Induk, Cetak Biru, Kajian Latar Belakang Transportasi Perkotaan, dll. Proyeksi ini terletak antara skenario 75% dan 50% dari pendekatan makro. Sumber: RIPNAS, RIPN, Cetak Biru ASDP, Tatanan Kebandarudaraan, GIZ KEBUTUHAN DETAIL KEBUTUHAN BIAYA (USD) PERKERETAAPIAN 28.354.310.000 Sarana kereta api Lokomotif 1.720 unit, kereta 12.220 unit, gerbong 9.625 unit, kereta perkotaan 1673 unit 11.823.500.000 Prasarana jalan rel KA Jalan Rel Antar Kota 3.303 km dan Jalan Rel Perkotaan 2.364 km 16.530.810.000 TRANSPORTASI LAUT 33.716.462.500 Prasarana pelabuhan Terminal (peti kemas , CPO, minyak bumi, batubara , curah lainnya, lainnya),CDC/ multi moda, pesiar/pariwisata , lahan/infra dasar 12.391.000.000 Sarana kapal Kapal kontainer 391 unit, tanker 467 unit, general cargo 1790 unit, penumpang 785 unit, tongkang 3163 unit, tug boat 2969 unit 19.599.462.500 TRANSPORTASI UDARA 30.522.037.669 Prasarana bandara Bandara baru (UPT dan BUMN) dan peningkatan bandara eksisting 4.430.691.085 Sarana pesawat Pesawat komersiil (AOC 121 dan AOC 135) dan pesawat perintis 25.792.690.476 Navigasi +keselamatan penerbangan Pembangunan, rehabilitasi dan pemiliharaan prasarana navigasi penerbangan serta prasarana keamanan penerbangan 298.656.108 TRANSPORTASI PENYEBERANGAN 186.000.000 Pelabuhan baru 106.250.000 Kapal penyeberangan 79.750.000 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 324.583.300 Prasarana Lalu Lintas Jalan 118.750.000 Sarana Lalu Lintas Jalan 205.833.300 TRANSPORTASI PERKOTAAN (BRT (IOM) dan sistem pendukungnya), MRT 11.230.761.900 TRANSPORTASI MULTIMODA 1.781.571.429 TOTAL (USD) 106.115.726.797 TOTAL (Rupiah, Kurs 1 USD = Rp. 1.500) Rp. 1.114 Trilyun Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 5
  • 6 atau konsorsium swsta. INVESTASI & PEMBIAYAAN Investasi yang diperlukan untuk koridor ekonomi: siapa yang akan memikulnya? Semua pemangku kepentingan. Projects Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali, NTB, NTT Kep. Maluku & Papua JSS 150.000 - - - - MRT - 70.000 - - - Toll 24.890 176.660 - 1.732 1.489 - Kereta Api 76.400 35.010 35.300 - 12.100 - Pelabuhan 5.710 44.880 9.713 4.692 - 58.498 Bandara 3.977 16.169 2.800 - 2.879 150 Jalan & Jembatan 64.272 - 20.543 2.973 460 56.725 ASDP 4.684 3.188 - - 367 - Total 329.933 345.907 68.356 9.397 17.295 115.373 Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 6 Koridor, 2011-2014 Sumber: MP3EI, 2011 • Dari sekitar Rp. 2.500 triliun yang diperlukan untuk investasi infrastruktur di koridor ekonomi, investasi untuk membangun transportasi saja mencpai sekitar Rp. 886 triliun • Ini masih merupakan indikasi investasi untuk Fase 1, sedangkan untuk Fase 2 dan Fase 3 akan dirumuskan kemudian • Hybrid Financing merupakan indikasi investasi antara Pemerintah dan Swasta (PPP/KPS) maupun antara BUMN dan Swasta atau konsorsium swasta. 25% 44% 23% 8% Pemerintah BUMN Swasta Hybrid Nilai Indikasi Investasi Berdasarkan Investor (%) Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 6
  • 7 INVESTASI & PEMBIAYAAN Investasi transportasi tidak pernah dan tidak akan bisa ditanggung oleh pemerintah sendirian ……… Investasi Transportasi APBN dan Pembelanjaan Sektor Publik Infrastruktur dasar, non-komersial, non cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial tidak layak, strategis secara nasional, akses kepada daerah tertinggal dan perdesaan, meningkatkan ekonomi nasional dan lokal dan merupakan kewajiban pemerintah (Public Service Obligation, PSO) Kemitraan Pemerintah dan Swasta Infrastruktur dasar, komersial dan non- komersial, potensi cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial layak atau kurang layak, dapat menjadi layak apabila ada dukungan pemerintah, strategis secara nasional, akses kepada daerah tertinggal dan perdesaan, meningkatkan ekonomi nasional dan lokal, mendukung logistik dan koridor ekonomi Investasi Swasta Murni Infrastruktur ekonomi yang komersial, full cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial juga layak, strategis secara nasional, akses kepada pelabuhan dan bandara internasional , meningkatkan ekonomi nasional dan lokal. Penyediaan infrastruktur khusus seperti Special Railways, Special Ports, dan Special Airports dapat menggunakan skema ini dengan sifat unsolicited dan tanpa tender. Kerjasama Pemerintah Swasta KPS Konvensional Pemerintah melakukan persiapan KPS Aliansi Strategis Pemerintah & Swasta bersama- sama sejak awal Investasi Swasta Murni Solicited Program Pemerintah Unsolicited Inisiatif Swasta, Special Facilities Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 7
  • 88 CREATIVE FINANCING Dengan ruang fiskal yang sempit apa yang dapat dilakukan untuk membiayai transportasi kedepan? CREATIVE FINANCING APBN On-Budget APBN 2,5% to 5% PDB PDF/ VGF PMN Hibah Obligasi /SUN Infra- struktur Obligasi /Sukuk Infra- struktur Performance Based Annuity Scheme PBAS Available Direct Payment Availale Indirect Payment BUMN Infra- struktur Obligasi Syariah/ Sukuk DCM Off-Budget Per- bankan Bank Infra- struktur Asset Backed Securities Dana Pensiun Dana Asuransi Pasar Modal Reksa- dana Off-Budget Private Financing KPS/ PPP Conven- tional KPS Aliansi Strategis KPS SMI/IIGF /PIP Swasta Murni/ PFI Unsolicited Fasilitas Khusus PBAS= Performance-based Annuity Scheme, merupakan perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur antara Pemerintah dengan operator, yang besarnya didasarkan pada kinerja Pihak Swasta, melalui pembayaran angsuran multi years dari pemerintah ke operator. Swasta berperan dalam hal: design, construct, finance, operate dan maintain; sebuah proyek sehingga mencapai suatu standard tertentu yang disepakati. Pemerintah berperan dalam hal: melaksanakan pembayaran berbasis kinerja (performance-based payments) selama jangka waktu kontrak 20-20 tahun. Isu ke depan: (1) Kriteria proyek yang cocok dengan skema PBAS; (2) Strategi pemilihan proyek PBAS; (3) Alokasi anggaran MoF dana PBAS; (4) Penyusunan mekanisme dan aturan pencairan dana PBAS (di MOF, dan PJPK); dan (5) Kelembagaan yang tepat untukmengelola PBAS; DCM: Domestic Capital Market Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 8
  • 9 • BUMN: - BUMN Sektor - Bank BUMN • BANK SWASTA (short-term) • Dana Pensiun (long-term) • Asuransi (long-term) • Reksadana (long-term) CREATIVE FINANCING Batasan dan potensi aplikasinya di Indonesia ON BUDGET  2,5% PDB SUMBER ON-BUDGET • Pajak • PNBP • SUN (termasuk infrastruktur) • SUKUK (termasuk infrastruktur) PENGGUNAAN: • Dukungan pemerintah • VGF (MoF 223/2012) • Penjaminan pemerintah • PIP • Hibah • PBAS • Road Preservation Fund ISU STRATEGIS: Bagaimana caranya agar dana on-budget dapat ditingkatkan secara signifikan lebih dari 2,5% PDB? OFF-BUDGET SUMBER OFF-BUDGET PENGGUNAAN DANA OFF-BUDGET UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR PT. BADAN USAHA INFRASTRUKTUR (BUI) (sebagai PJPK) • Leader Bank BUMN (mayoritas) • Bank Swasta sekitar 5-15% • Tenor max 7 tahun Equity = 30% Pinjaman = 70% Saham pendiri SINDIKASI BANK PASAR MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR (misalnya: SMI, IIF, PIP) • Sumber dana: - Multilateral (WB/ADB/JICA) - Pasar modal • Fokus: - Pembiayaan infrastruktur - Pinjaman jangka pajang • Prasyarat: Kapasitas manajemen resiko yang kuat Private placement ISU STRATEGIS: Bentuk intervensi regulasi dan insentif fiskal apa yang diperlukan? • Penerbitan obligasi atau IPO saham • Tenor panjang (> 20 tahun) Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 9
  • 1010 PERBEDAAN SUDUT PANDANG (GAP) ANTARA DEBITUR - KREDITUR Akar masalah yang perlu mendapat perhatian yang proper dari semua pihak, agar proses pengembangan pembiayaan infrastruktur transportasi dapat berjalan lancar: Debitur / Development Agent Gap Analysis Kreditur / Financier / Private Investor • Pemda (selaku Penerbit Obligasi) • SoE Transportasi • BU Transportasi Strategi meningkatkan kerjasama kreditur – debitur & membangun hubungan bisnis yang sehat :  Pertegas status “market friendly”  Perbaiki kinerja keuangan + operasional secara jelas  Tingkatkan aspek GCG (good corporate governance)  Tingkatkan kualitas leadership + managerial khususnya dalam pengendalian pinjaman  Perkuat kinerja keuangan & tingkat kepercayaan terhadap Laporan keuangan perusahaan • DCM  Dana Pensiun  Asuransi  Bank • Bank Umum • Multilateral Potensi perbaikan yang mungkin: - Masih adanyanya ambivalensi mekanisme pasar vs aturan - Kinerja keuangan + kinerja operasional perusahaan belum jelas - Penerapan GCG (good corporate governance) yang belum memadai - Leadership + managerial capacity belum standard - Standar laporan keuangan belum baku Tuntutan yang diharapkan: - Pemberlakukan azas mekanisme Pasar yang adil dan bertanggung jawab - Perlunya prudent operation, utamanya dalam hal: Kinerja keuangan + operasional - Tuntutan terhadap Leadership + managerial capacity baik dan terpercaya - Diterapkannya GCG (good corporate governance) sebagai dasar skema B-to-B - Proffessional & Profit oriented Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 10
  • 1111 INVESTASI & PEMBIAYAAN Dengan ruang fiskal yang sempit apa yang dapat dilakukan untuk membiayai transportasi kedepan? Funding Method Description Key Success Factor Risks Penguatan sistem Pembiayaan 3- in-1 MoF (IIGF, PT IIF, PT SMI, IIA) Memperkuat struktur permodalan dari PT SMI dan PT IIF dengan melibatkan lebih banyak lembaga donor Internasional/ Multinational Institution, membangun platform hukum yang memungkinkan percepatan dan eskalasi Project Financing untuk proyek (Mega Proyek) nasional yg dianggap strategis • Mencapai skala ekonomi (asset)= $ 1 Billion • Coverage: ...% dr Cap 2,5% investasi infrastruktur • CAGR= ...% • Institutional risk (birokrasi) • Regulation risk (ketidaksiapan perangkat hukum) Peningkatan investasi BUMN Fokus pada BUMN Transportasi, memperkuat struktur modal BUMN Transportasi, memberi ‘failitas perundangan’ agar bisa investasi capex prasarana, menyehatkan BUMN investasi sehinga feasible dlm mengeluarkan Obligasi • Mencapai kondisi BUMN yg sehat dgn kemampuan likuiditas baik • Penyiapan aturan UU & PP yg menjadi dasar • Corporate Business risk • Regulation risk (ketidaksiapan perangkat hukum) Akselerasi penerapan PBAS/ Availability PPPs Mengenalkan dan kemudian meng-aplikasikan PBAS/ Availability PPPs secara sistematis dan serempak (national-wide) dgn tujuan melibatkan se-optimal mungkin dana swasta dalam proyek infrastruktur terseleksi, memberikan prioritas dan kebijakan insentif (perundangan &/ fiscal) kepada investor • Seleksi & kualifikasi proyek PBAS • Penyiapan aturan UU & PP yg menjadi dasar • Ketersediaan anggaran PBAS di MoF • Institutional risk (birokrasi) • Regulation risk (ketidaksiapan perangkat hukum) • Operational risk (praktik yg Pengembangan Bank Infrastruktur Membangun sebuah Institusi Bank Komersial yg berkemampuan memberkan Kredit Likuiditas untuk Pinjaman Infrastruktur dgn skema pembiayaan lunak (grass period, interest bearing rendah, tenor lama) melalui struktur permodalan gabungan antara Bank BUMN, Lembaga Donasi Internasional, dll • Insentif regulasi khususnya untuk skema pembiayaan • Struktur Modal yg kuat/ CAR > 10%-12% • Institutional risk (birokrasi) • Banking business risk Creative Financing pada Public Sector Spending Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 11
  • 1212 PENINGKATAN KAPABILITAS PEMBIAYAAN PT SMI Bagaimana membangun model bisnis baru SMI berperan besar sebagai ‘bridging financing agent’ untuk meng-absorb kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi Balance Sheet Investor/ Kontraktor/ SOE Transportasi Short-term Loan / Working Cap Loan Long -term Loan / Capital Expenditure & Infrastructure Loan Mezannie (sub- ordinated & shareholder) Loan Equity financing SMI  Peran pembiayaan PT SMI sebagai ‘bridging finance’ pembiayaan infrastruktur  Berbentuk Mezannie Loan (sub-rodinated loan / shareholder Loan) dengan ciri utama: Jangka Waktu pinjaman yang panjang (misal: > 15 thn)  Mezannie Loan seharusnya memiliki ‘low – interest bearing’ yang meggambarkan bentuk subsidi risiko (insentif) dari pihak Kreditur (SMI)  Junior Loan  Dengan asumsi (target) kemampuan ‘multiplier effect’ yang menjadi strategi SMI dimana setiap 20% bagian Loan SMI seharusnya mampu mendatangkan 80% Commercial Bank Loan  memberikan peluang Debitur untuk masuk lebih jauh dalam pembiayaan infrastruktur  Sampai dengan 2019, Road-map SMI direncanakan memiliki kapasitas pembiayaan sampai dgn Rp 20 Trilyun  setara dengan pembiayaan infrastruktur transportasi sebesar Rp. 100 Trilyun Commercial Bank Fasilitas Pinjaman SMI yang bersifat Mezannie Loan, dapat memperbaiki kinerja keuangan / memperbaiki DER --- Debt-to-Equity Ratio ---; dengan catatan asumsi-asumsi karakter pembiayaannya dapat ‘hampir serupa’ dengan Ekuitas 500 T 2.043 T Potensi Kontribusi SMI dalam Total Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2014-2019 (Bappenas – JICA, Skenario Penuh 100%) Rp. 2.543 Trilyun Sisa ‘Outstanding’ pembiayaan Kontribusi SMI sbg bentuk ‘stimulan’ Pemerintah Strategic Action: Menambah kapasitas SMI hingga Rp. 100 T Obligation / Bonds financing Bond holders/ capital market Project Preparatio n (land acq. Etc.) & Quality Gov Mindset in PPP financing Rigid commerci al interest rate on SMI Loan Kendala dlm eskalasi SMI Loan Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 12
  • 1313 INVESTASI & PEMBIAYAAN Performance Based Annuity Scheme, PBAS, memberi opsi yang rasional bagi pembiayaan on-budget Traditional Contracts PBAS/Availability Contract Constructor receives payments during construction Payment only starts when project commissioned – constructor and rest of PPP consortium bear construction risk Contractor and O&M partners work at different phases Contractor and O&M partners work at the same time, allowing integration of whole of life efficiencies Contractor and O&M partners do not have equity at risk Contractor and O&M partners have equity at risk for term of concession – all parties incentivised to perform and take a “long- term” view Conventional procurement inputs-focussed, mainly construction phase focus, and subject to scrutiny only by independent verifiers The lenders to a PPP are an additional independent verifier…lenders will focus on quality construction to minimise any potential downstream loss to them due to poor operating and performance of an asset Contractor not responsible for residual life of asset PPP Consortium responsible for handing over the asset in a fit-for- purpose condition  Kontrak/pengadaan konvensional: Pemerintah memenuhi semua kebutuhan pengeluaran.  Pemerintah membayar untuk masukan, bukan keluaran  Kontrak-kontrak D/C/O/M terpisah – tidak ada optimalisasi siklus-hidup  Tidak ada standar kinerja sepanjang masa proyek  Kontraktor mempunyai insentif untuk menambah beban kerja mereka  Risiko perpanjangan waktu/pembengkakan biaya ditanggung oleh Pemerintah  Fluktuasi signifikan atas belanja Pemerintah Kemenkeu mendukung sepenuhnya prinsip PBAS karena dirasakan bahwa di PBAS Pemerintah akan membiayai proyek yang sebenarnya 'sudah jadi' atau sudah 'siap pakai‘. Kemenkeu sedang menyiapkan regulasi baru, khususnya karena alasan hukum, PBAS dapat berpotensi memerlukan perubahan UU Keuangan Negara, utamanya dalam hal penerapan pembayaran proyek secara multi years dalam APBN. Pihak swasta juga memberikan tanggapan yang positif. Melalui PBAS ini diharapakan pelaksanaan proyek dapat lebih efisien, harga lebih murah dan terjadinya transparansi pengendalian proyek. Dari kacamata perbankan pun, PBAS mendapat sambutan yang cukup baik, karena pembiayaan yang dilakukan akan dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah.  Pengadaan Berbasis Kinerja  Pemerintah membayar hanya untuk layanan yang diberikan  Pemegang konsesi menyediakan layanan sepanjang siklus hidup proyek  Pemegang konsesi mengelola risiko D/C/O/M melalui sub- kontrak – perpanjangan/pembengkakan biaya tidak mempengaruhi Pemerintah  Optimalisasi siklus-hidup  Pemerintah membayar hanya untuk yang diterimanya  Pemegang konsesi mendapat insentif melalui mekanisme pembayaran untuk menjaga standar kinerja tinggi  Belanja Pemerintah yang dapat diprediksi menjangkau masa depan Masa Konsesi Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 13
  • 14 Creative Financing atau off-budget financing adalah sumber pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan transportasi yang inkonvensional. Satu dari opsinya adalah Domestic Capital Market, terdiri dari dana yang ada di perbankan, industri asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan di lembaga keuangan non-bank. INVESTASI & PEMBIAYAAN Domestic Capital Market: aset perbankan, industri asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga non-bank, …. Total Aset Perbankan Nasional (Rp. T) Sumber: DS Besar, Bank Indonesia, Juni 2012 Sektor finansial di Indonesia didominasi oleh perbankan yang menguasai 79,5% dari pasar keuangan nasional. Total aset perbankan meningkat cukup signifikan dari Rp. 2.310,6 triliun di akhir tahun 2008 ke Rp. 3.708,7 triliun di bulan Maret 2011. Jumlah bank mencapai 121 buah dengan 13.453 kantor-kantor cabang di Indonesia. Sebesar 70% dari total aset perbankan dikuasai oleh hanya 14 bank komersial besar sementara 47 bank dimiliki oleh investor asing dengan 45,8% pangsa pasar. Pada saat itu total aset pasar keuangan domestik (DCM) diperkirakan mencapai sekitar Rp.4.564 triliun. Kondisi dan komposisi dari DCM Indonesia ini pada tahun 2012 didominasi perbankan komersial yang mencapai 79,5%, diikuti oleh dana asuransi sebesar 8,8% (sekitar Rp. 402 triliun), lembaga keuangan non-bank sebesar 4,4% (sekitar Rp. 200 triliun), dan dana pensiun 3,1% (sekitar Rp. 142 triliun). Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 14
  • 15 TERIMAKASIH