0
Review pendanaan untuk daerah dan kemungkinan  mempergunakan mekanisme hibah<br />Tyrone Toole<br />Geoff Dixon<br />Abero...
Latar Belakang<br />Pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selalu tidak mencukupi kebutuhan yang ditetapkan pada...
Output based aid (OBA)<br />Apa perbedaan OBA dengan hibah tradisional<br />Contoh 1: World Bank Local Government and Dece...
Menggunakan sistem yang ada (APBN dan APBD)</li></ul>Contoh 2 : INDII Water Program<br /><ul><li>Memberikan bantuan kepada...
Dilakukan melalui sistem anggaran daerah.</li></ul>Berdasarkan pada:<br /><ul><li> Paris Declaration
 Jakarta Commitment</li></li></ul><li>Penggunaan OBA<br />Diperkenalkan oleh World Bank dan dikembangkan pada INDII Water ...
Bagaimana mengimplementasi konsep ini pada pemeliharaan jalan ?<br />Diperlukan adanya  perjanjian kerjasama antara Kement...
Jumlah hibah dihitung berdasarkan parameter biaya dan teknis.
Pembayaran hibah dilakukan setelah adanya verifikasi fisik.
Pre finacing oleh pemerintah daerah.
Penetapan ruas yang mendapatkan hibah dicantumkan di dalam perjanjian.</li></ul>Penetapan pemberian hibah didasarkan atas ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

##1.b. pkrmmp phase 2 ntb workshop hibah & policy draft 2 tyt-geoff

238

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
238
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "##1.b. pkrmmp phase 2 ntb workshop hibah & policy draft 2 tyt-geoff"

  1. 1. Review pendanaan untuk daerah dan kemungkinan mempergunakan mekanisme hibah<br />Tyrone Toole<br />Geoff Dixon<br />Aberor Dachwan<br />
  2. 2. Latar Belakang<br />Pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selalu tidak mencukupi kebutuhan yang ditetapkan pada target perencanaan dalam rangka mencapai kodisi jalan mantap. <br />Dengan demikian persiapan pendanaan menjadi tidak konsisten dan mencerminka n 2 kombinasi sebagai berikut :<br />Adanya budget envelope dari pemerintah daerah yang tidak stabil di PLG yang dapat dilihat pada bervariasinya hibah dari permerintah pusat, dikombinasikan dengan<br />Urutan prioritas PLG pada tahun belakangan ini pada sektor pendidikan dan kesehatan<br />Dengan demikian ada peluang untuk mengakomodasikan pembiayaan pemeliharaan jalan melalui DAK atau hibah<br />
  3. 3. Output based aid (OBA)<br />Apa perbedaan OBA dengan hibah tradisional<br />Contoh 1: World Bank Local Government and Decentralisation project<br /><ul><li> OBA melalui sistem DAK
  4. 4. Menggunakan sistem yang ada (APBN dan APBD)</li></ul>Contoh 2 : INDII Water Program<br /><ul><li>Memberikan bantuan kepada rumah tangga pra sejahtera untuk mendapat sambungan air bersih melalui hibah
  5. 5. Dilakukan melalui sistem anggaran daerah.</li></ul>Berdasarkan pada:<br /><ul><li> Paris Declaration
  6. 6. Jakarta Commitment</li></li></ul><li>Penggunaan OBA<br />Diperkenalkan oleh World Bank dan dikembangkan pada INDII Water Program (WP)<br />IndIIWP menyediakan dukungan dan dalam hal pemasangan sambungan air minum kepada masyarakat pra sejahtera melalui pemerintah daerah<br />Adanya persyaratan penarikian dana berupa insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah jika pemasangan sambungan air minum selesai dan berfungsi.<br />Hibah diperhitungkan untuk mengurangi beban pemerintah daerah dalam membiayai sambungan air minum untuk masyarakat pra sejahtera. <br />Penerima hibah harus membiayai dulu kebutuhan pemasangan sambungan.<br />Hibah dibayarkan mengikuti hasil verifikasi fisik oleh tim verifikasi. <br />Kasus hibah air minum dapat diaplikasikan untuk pemeliharaan jalan dengan parameter yang sesuai dengan sektor jalan<br />
  7. 7. Bagaimana mengimplementasi konsep ini pada pemeliharaan jalan ?<br />Diperlukan adanya perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan masing-masing pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten). <br />Contoh<br /><ul><li>Paket hibah 100 km jalan provinsi/kabupatan untuk pemeliharaan rutin yang harganya per km telah ditentuk an dalam perjanjian.
  8. 8. Jumlah hibah dihitung berdasarkan parameter biaya dan teknis.
  9. 9. Pembayaran hibah dilakukan setelah adanya verifikasi fisik.
  10. 10. Pre finacing oleh pemerintah daerah.
  11. 11. Penetapan ruas yang mendapatkan hibah dicantumkan di dalam perjanjian.</li></ul>Penetapan pemberian hibah didasarkan atas Compliance ensured by verification verifikasi output.<br />Hibah mempergunakan model General Budget Support (GBS)<br />
  12. 12. Isu utama<br />Memastikan adanya penambahan nilai dari <br />2. Apa bukti utama dari kemampuan untuk membelanjakan hibah ?<br />3. Apakah perjanjian hibah mencakup capacity building?<br />
  13. 13. Isu1. Permasalahan penambahan peserta hibah<br />Apakah jika pemerintah daerah menerima hibah, akan mempergunakan alokasi anggaran yang telah dimilikinya untuk kepentingan non jalan?<br />Solusi:<br />Pemerintah daerah bersama-sama dengan Kemendagri menyiapkan perkiraan maju anggaran tahun jamak atau local MTEF)<br /><ul><li>perjanjian hibah mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan dan menyusun perkiraan maju dari belanja pemeliharaan rutin selama 3 tahun ke depan
  14. 14. ini merupakan prasyarat untuk penarikan dana hibah.
  15. 15. pencairan hibah dapat dilaksanakan jika pemeringtah daerah telah memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pemeliharaan rutin melalui dana non hibah. </li></li></ul><li>Isu2. Kemampuan pemerintah daerah membelanjakan hibah jalan?<br />Pemerintah daerah telah mendapatkan hibah dari pemerintah pusat sebagai berikut “<br /><ul><li>Sejak tahun 2006 pemerintah daerah telah mendapatkan DAU dari pemerintah pusat untuk membantu pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah.
  16. 16. yang diperlukan saat ini adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.</li></ul>Lewis and Oosterman state “Data empiris menyebutkan bahwa masalah utama dalam membelanjakan modal pada tingkat pemerintah daerah tidak berhubungan dengan aspek keuangan, akan tetapi lebih kdpada tingkat kekakuan dari persiapan penyusunan anggaran an implementasi. Dan di atas semua itu adalah kekurangan kapasitas untuk penencanaan dan implementasi proyek. <br />
  17. 17. Isu2 lanjutan<br />Melalui sistem hibah yang ada saat ini pemerintah daerah memiliki akumulasi cadangan dan tidak memerlukan bantuan nari donor. <br />Apabila ini merupakan pra kodisi dari perjanjian hibah, dengan demikian pemerintah daerah yang memiliki dana cadangan yang besar dan dana yang belum dapat dibelanjakan, maka dikeluarkan dari kandidat penerima hibah. <br />
  18. 18. Isu3 Apakah perlu memasukkan klausal peningkatan kapasitas dalam perjanjian hibah?<br />Peningkatan kapasitas diperlukan untuk :<br /><ul><li>untuk mencapai strategi tebaik dalam pemeliharaan jalan
  19. 19. untuk memastikan bahwa anggaran untuk pemeliharaan jalan dapat dimanfaatkan secara optimal</li></ul>Pada kebanyakan kasus, pemerintah aerah melakukan pembiayaan pemeliharaan jalan sesuai dengan dana yang dialokasikan akan tetapi alokasi yang tersedia jauh dari yang diperlukan untuk pemeliharaan dimaksud.<br /><ul><li>Dalam al ini pemerintah daerah memerlukan peningkatan kapasitas,</li></li></ul><li>Thank You<br />
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×