A. PENDAHULUAN       Indonesia sebagai bangsa yang besar dan luas dengan kekayaan sumber daya alamyang melimpah ruah terse...
Bilamana kita bercermin pada landasan filosofi konstitusi, bahwa bangsa ini inginsampai pada tujuan kemerdekaan, sejahtera...
faktor moral juga mendasari kecenderungan manusia untuk berkelakuan baik ataumenyimpang.         Pada dasarnya cukup tidak...
dikembangkan, diimplementasikan, dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab.    ...
Dalam fungsinya yang demikian, konstitusi dapat disebut sebagai sumber kekuasaan  yang harus dipatuhi. Dengan demikian mem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

korelasi antara kepemimpinan dengan korupsi

2,913 views

Published on

pemimpin dapat dikatakan sebagai kunci dari ada atau tidak merajalelanya korupsi yang terjadi di lingkunyan kerjanya.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
74
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

korelasi antara kepemimpinan dengan korupsi

  1. 1. A. PENDAHULUAN Indonesia sebagai bangsa yang besar dan luas dengan kekayaan sumber daya alamyang melimpah ruah tersebar dari sabang sampai merauke tidak berdaya mengalamiketerpurukan yang sampai detik ini belum berubah, belum ada tanda-tanda mampu bangkitdari keterpurukannya bahkan semakin menjadi-jadi dan menggila yang muncul bukan upayamencari solusi bangsa dari keterpurukan, tetapi praktek korupsi mulai bermunculan yangdilakukan dari mulai bupati, gubernur dan para wakil rakyat yang terhormat. Bagaimana mau bangkit kalau korupsi semakin merajalela yang dilakukan oleh parapemimpin birokrat dengan tega hati dan nekad melakukan korupsi besar-besaran sungguhamat sangat keterlaluan. Indonesia sebagai negara yang mencapai ranking pertama di negaraasia dalam prestasi korupsinya, konon dibeberapa media di tulis korupsi sudah mencapaistadium III. Bahaya laten korupsi semakin menggila. Tak terbantahkan lagi, korupsi benar-benarmenjadi ancaman terhadap kehidupan sosial dewasa ini. Korupsi tidak lagi dipahami sebagaikejahatan konvensional biasa, bahkan ia ingin disebut sebagai kejahatan luar biasa danmemiliki watak jahat menuju hiperkriminalitas. Sebagaimana pernah dijelaskan olehBaudrillard dalam bukunya The Perfect Crime (1992), kejahatan menjadi hiper ketika iamelampaui realitas (hukum, moralitas, akal sehat dan budaya), dan terdapat watak jahat yangberkembang sedemikian rupa menuju tingkatan yang sempurna. Di berbagai diskusi dan seminar, kejahatan korupsi merupakan topik yang hampirtidak terlewatkan mendapat komentar bahkan kritik. Mencari akar kejahatan korupsi tentutidak mungkin hanya dapat dijawab oleh hukum, sebab hukum hanya diberi tugas dalamaspek normatif saja. Untuk itu, kepemimpinan nasional sangat menentukan tegak apa tidaknyakedaulatan hukum yang mengarah pada budaya anti korupsi.B. KORELASI ANTARA KORUPSI dengan KEKUASAAN PEMIMPIN Kepemimpinan nasional merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas sistemkehidupan berbangsa dan bernegara. Bila hal ini kita arahkan pada empat pilar kebangsaan(pancasila, UUD 45, NKRI dan bhinneka tunggal ika), maka kepemimpinan nasional sedangmengemban tugas ideologis, yaitu melawan kekuasaan yang secara perlahan-lahan merusaktatanan nilai-nilai kebangsaan, apalagi kalau bukan korupsi. Tak terbantah lagi, bila korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa menggerogotisetiap lini kehidupan. Korupsi semakin membuat kita kelelahan dan binggung sendiribagaimana? dengan apa? memberantasnya. Harapan dengan hadirnya UU Anti Korupsi, KPK,bahkan pengadilan tipikor dapat mengurangi penderitaan akibat korupsi. Ternyata fakta itutidak cukup, kejahatan korupsi semakin menggila, ia bagaikan angin yang dapat dirasakantapi sulit dilihat bahkan digenggam oleh tangan. Lalu, mengapa kok sangat sulit diberantas, barangkali alasannya karena korupsidiawali oleh "kekuasaan" dan dikaburkan pula dengan "kekuasaan". Kalau kemudian LordActon, dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada tanggal 3 April 1887,menghubungkan korupsi dengan kekuasaan dalam kata-katanya yang terkenal "power tends tocorrupt and absolute power corrupts absolutely", hal ini menjadi jelas bahwa erat sekalikaitannya antara korupsi dengan kekuasaan. Jika makna korupsi dalam pengertian Aristotelesitu lebih melukiskan akibat yang terjadi, korupsi dalam zaman modern lebih menunjukkansebabnya. Kaitannya antara korupsi dan kekuasaan itulah yang sekarang ini menjadi inti defenisitentang korupsi baik yang dipahami dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakatInternasional. Untuk itulah bila korupsi hanya dijawab dengan KPK, UU Anti Korupsi, danpengadilan tipikor rasanya upaya itu belumlah cukup. Jika korupsi dilakukan dengankekuasaan, maka harus pula dilawan dengan kekuasaan yang anti korupsi. Disitu menunjukkan betapa penting keteladanan pemimpin dalam menggunakankekuasaannya untuk memerangi kekuasaan yang korup. Pendeknya, pemberantasan korupsiakan menjadi norma yang kosong tanpa isi, bila tidak digerakkan oleh kepemimpinan yangmengabdi pada kedaulatan hukum.
  2. 2. Bilamana kita bercermin pada landasan filosofi konstitusi, bahwa bangsa ini inginsampai pada tujuan kemerdekaan, sejahtera, cerdas, damai, berkeadilan sosial dalamkehidupan. Hal itu merupakan harga mati dalam menjaga martabat bangsa serta menjagakeutuhan nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Jika demikian tak ada kata toleransiterhadap kejahatan korupsi, sebab ia secara perlahan-lahan akan mengkerdilkan semangatberbangsa dan bernegara. Bahkan tidak hanya itu, perilaku korupsi sebenarnya secara tidak sadar membelenggukonstitusi yang ingin membahagiakan rakyatnya untuk merdeka, sejahtera, cerdas, damai danberkeadilan sosial. Lantas tidak berlebihan bila koruptor disebut sebagai penghianatkonstitusi, sebab mereka telah berupaya sepakat untuk tidak bersepakat menjalankankekuasaannya secara tidak konstitusional.C. FAKTOR PENDORONG TERJADINYA KORUPSI PEMIMPIN Salah satu pokok masalah korupsi yang begitu mengakar dan kronis sulit untukdiberantas di negeri ini adalah karena esensi kedaulatan rakyat tidak pernah ditegakkan.Kedaulatan rakyat tidak pernah dimaknai sebagai tersedianya perangkat politik danmekanisme hukum bagi tiap warga negara untuk mengontrol proses perumusan danpelaksanaan kebijakan, serta untuk memeriksa dan menguji integritas dan akuntabilitaspejabat dan badan-badan publik. Menurut Jeremy Pope korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaanuntuk kepentingan pribadi. Dalam pengertian itu korupsi adalah sebuah perilaku buruk,penghianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan serta penyalahgunaan kekuasaanuntuk kepentingan pribadi. Perbuatan korupsi adalah perbuatan yang dilandasi ketidakjujurandan mementingkan kepentingan pribadi atau golongan sehingga timbul penyalahgunaanwewenang dan kekuasaan yang ada padanya demi keuntungan pribadi. Sejauh ini, yang kita hadapi adalah fenomena justifikasi kekuasaan negara yang telahmenjadi dirinya sendiri (state of its own), terlepas dari realitas di masyarakat. Tidak adakekuatan alternatif yang mampu mengontrol penyelenggaraan kekuasaan karena pemerintahbegitu kuat dan dominan, dengan struktur birokrasi yang tertutup, eksklusif, dan proteksionis.Sehingga tercipta kondisi, mekanisme, dan regulasi yang memungkinkan pemerintahmengisolasi proses penyelenggaraan pemerintahan dari keterlibatan publik. Konsekuensi inimenunjukkan hanya sedikit yang dapat diketahui publik tentang kinerja birokrasi, ihwallahirnya sebuah kebijakan, manajemen pengelolaan sumber daya publik, akuntabilitas pejabatpemerintah, dan lainnya. Transformasi dalam tatanan korupsi di tingkat elite, sering dengan terjadinyaperubahan kekuasaan politik. Di era orde baru, korupsi berpusat di istana, pembagian wilayahdan batas-batas korupsi di kendalikan secara terpusat. Proyek-proyek lahan basah hampirtidak mungkin lepas dari genggaman keluarga istana. Kasus korupsi dengan motif apapunpada waktu itu tidak akan pernah mencuat, karena dapat dilegalisasi lewat keputusan Presidenatau Menteri, bahkan Undang-undang sekalipun. Pada level ini kita dihadapkan oleh rezimotoriter yang berlindung atas justifikasi kekuasaan terhadap frekuensi abause of power(penyalahgunaan kekuasaan). Mengapa dan faktor apa yang mendorong orang melakukan praktik korupsi? Tidakmudah memang untuk menjawab pertanyaan itu dengan satu atau dua kata argumen, karenamasalah ini menyangkut berbagai dimensi kehidupan bangsa, baik ekonomi, politik, sosial,budaya dan sebagainya. Namun, praktik korupsi antara lain didorong oleh rendahnya indekskesejahteraan gaji pegawai negeri, walaupun prihal kesejahteraan sudah dapat dibantahdengan kasus korupsi Gayus pegawai pajak negara. Pendapatan gaji yang tidak memadaiuntuk memenuhi kebutuhan dasar, dapat menjadi faktor keterpaksaan yang mendorongseseorang melakukan perbuatan korupsi. Kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, sementara kebutuhan hidup semakinmeningkat telah mendorong sebagian pejabat publik untuk menambah income denganmemanfaatkan berbagai peluang yang ada disekitar tempat mereka bertugas, baik secarasendirian maupun bersama-sama. Motifnya pun beragam, ada yang melakukannya denganmemanipulasi nota pembelian, dan ada pula yang memanfaatkan jabatan mereka denganmelakukan pungutan liar dan sebagainya. Praktik seperti inilah yang memunculkan berbagaiistilah baru dalam masyarakat, seperti uang pengganti kertas, uang rokok, uang kopi, ongkosadministrasi dan sebagainya. Tentu tidak semua pejabat publik terlibat dalam praktik seperti itu. Selain peluangyang serba terbatas, mungkin juga karena nilai-nilai moral dasar yang mereka miliki begitukokoh dan tidak mudah goyah dengan godaan kehidupan. Artinya pada sudut pandang ini,
  3. 3. faktor moral juga mendasari kecenderungan manusia untuk berkelakuan baik ataumenyimpang. Pada dasarnya cukup tidaknya gaji atau penghasilan pegawai negeri tentu sangatrelatif dalam pandangan tertentu, bahkan sering tidak mudah untuk menentukan nilaikesejahteraan di tiap-tiap level kepegawaian. Mungkin dalam ukuran umum yang berlaku,dengan jumlah gaji tertentu, sudah dipandang cukup untuk hidup secara wajar. Namun, dalamkeadaan yang lain mungkin saja gaji dengan jumlah yang sama dianggap kurang memadai.Dalam kondisi yang demikian, tampaknya faktor mentalitas menjadi penentu, yangberlandaskan pada sifat tamak/keserakahan. Terlepas dari berbagai pandangan diatas, yang perlu ditelusuri lebih jauh adalahpenyebab terjadinya korupsi. Dalam buku Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi,disebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu (1) faktor politik,(2) faktor hukum, dan (3) faktor ekonomi dan birokratik Faktor politik dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi karenabanyak peristiwa politik yang dipengaruhi oleh faktor uang (money politics). EdmundTerence Gomez (1994) seorang pengkaji politik Malaysia menggambarkan politik uangsebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. Sementara ituAhmad Attory Hussein (1994) mengatakan bahwa politik uang adalah salah satu daripadaberbagai tingkah laku negatif karena uang dipergunakan untuk membeli suara, menyogokcalon-calon pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan si pemberi uang. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, praktik politik uang sering muncul karenaundang-undang tidak memberikan aturan yang tegas tentang dana kampanye. Bahkan, dalampraktik, tidak jarang peserta pemilihan umum membeli suara pemilih. Untuk pemilihan kepaladaerah, misalnya, disinyalir banyak pasangan calon melakukan money politics untukmendapatkan dukungan partai politik. Faktor hukum juga tidak kalah pentingnya sebagai penyebab terjadinya korupsi.Munculnya faktor hukum, bisa jadi terkait dengan pertayaan: mengapa begitu sulitmengungkapkan kasus korupsi? Untuk kasus di Indonesia, misalnya, banyak kalanganberpendapat, salah satu faktor yang menyebabkan korupsi sulit diungkapkan karena adanyaaturan hukum yang tidak jelas, multiinterpretasi, dan memihak kepada pelaku korupsi. Sebutsaja formulasi sanksi pidana mati dan pembebanan pembuktian terbalik bagi koruptor taklebih hanya menjadi asesoris UU Anti Korupsi. Sebab sedari awal formulasi pasal tersebutsudah dibuat tidak imperatif penerapannya. Belum lagi keberadaan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang telah dirubah denganUndang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menjadi loronggelap dalam upaya pemberantasan korupsi. UU Pemda khusus pada Pasal 36, merupakancelah untuk mengisolasi kekuasaan dari sentuhan hukum. Bagamaina tidak, dengan hadirnyaPasal 36 tersebut membuat kepala daerah/wakil kepala daerah mendapat perlakuan khususketika ia terduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebab untuk dimulainya prosespenyelidikan dan penyidikan kasus korupsi wajib mendapat izin atau persetujuan dariPresiden. Walaupun aturan tersebut tidak berlaku bagi KPK, hanya mengikat pada Jaksa danPolisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Ijin Presiden akan sangat mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Secara norma,ketentuan dalam Pasal 36 UU Pemda tersebut memiliki prosedur izin yang berlapis.Akibatnya, proses penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan dengan cepat dansederhana sulit terwujud. Pendapat tersebut pernah terlontar ketika pihak Litbang KejaksaanAgung meminta penulis untuk menjadi responden dalam kegiatan penelitian terkait Pasal 36tersebut. Pihak kejaksaan merasa dihambat dalam melakukan pemberantasan korupsi denganadanya prosedur izin ke Presiden ketika ada pihak kepala daerah/wakil kepala daerahterindikasi melakukan korupsi. Dalam konteks itu, hukum belum sepenuhnya mereformasidirinya dalam mempersiapkan melawan kekuasaan yang korup. Bahkan hukum yangdiharapkan dapat sebagai palu pengadil terhadap pelaku-pelaku koruptif, justru menjadibagian yang membuat penegakan korupsi semakin jalan di tempat. Tak sedikit contoh, hakim,jaksa dan polisi ikut mencicipi uang kotor dari para koruptor. Dalam level itu sering disebutdengan korupsi penegakan hukum. Faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya korupsi lebih mungkin tumbuh subur dinegara-negara yang pemerintahannya menciptakan bingkai ekonomi monopoli. Kekuasaannegara, digabungkan dengan informasi orang dalam, menciptakan kesempatan-kesempatanbagi para pegawai pemerintah untuk mempertinggi kepentingan mereka sendiri ataukepentingan para sekutunya. Serangkaian faktor tersebut berhubungan erat dengan denganfaktor-faktor birokratik. Dalam suasana yang demikian kebijakan ekonomi pemerintah
  4. 4. dikembangkan, diimplementasikan, dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab. Beberapa faktor diatas merupakan hukum sebab akibat lahirnya perilaku koruptif. Bila sudah demikian, maka menghadapinya tidak bisa dengan cara-cara yang sekedar obral janji atau memberikan harapan palsu anti korupsi kepada rakyat. Bangsa ini memerlukan pemimpin yang tidak peragu dalam mengambil keputusan memerangi korupsi. Sebab KPK dan UU Anti Korupsi akan semakin kuat, bila ia di kawal oleh kepemimpinan yang kokoh untuk melawan korupsi. Sebab, kekuasaan yang korup hanya bisa dilawan oleh kepemimpinan yang anti korupsi.D. MEMIMPIN DENGAN KONSTITUSI UUD 1945 merupakan konstitusi bangsa Indonesia yang berkedudukan sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dasar keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia adalah kesepa¬katan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayo¬ritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kunci¬nya adalah konsensus yang kemudian diwujudkan dalam konstitusi dapat dipahami substansinya melalui kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government). Kesepakatan (consensus) tersebut berkenaan de¬ngan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konsti¬tusi dan konsti¬tusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mung¬kin mencerminkan kesamaan- kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kema¬jemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin ke¬ber¬samaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan pe¬rumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa ju¬ga disebut sebagai falsafah kenegaraan. Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewu¬judkan empat tujuan bernegara sebagaimana menjadi bagian dari UUD 1945 pada bagian Pembukaan. Lima prinsip dasar Panca¬sila itu mencakup sila atau prinsip (i) ke- Tuhanan Yang Maha Esa, (ii) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (iii) Persatuan Indonesia, (iv) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal berne¬gara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) meningkatkan kesejah¬teraan umum, (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerde¬kaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Tujuan atau cita-cita bernegara dan dasar-dasar negara tersebut dijabarkan secara operasional dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945. Hambatan terbesar dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara dalam konteks kekinian dikarenakan oleh kejahatan korupsi. Perjuangan untuk sejahtera, sehat, damai, cerdas, adil dan makmur menjadi semu bila kepemimpinan mengabdi pada kekuasaan yang korup. Maka tak ada tawar-menawar, kepemimpinan nasional penting untuk selalu berpijak pada kesepakatan luhur dan cita-cita serta tujuan kita bernegara berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kepemimpinan nasional anti korupsi, sesungguhnya adalah upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan cara menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana prinsip-prinsip dasarnya telah digariskan dalam konstitusi dan juga UU Anti Korupsi.
  5. 5. Dalam fungsinya yang demikian, konstitusi dapat disebut sebagai sumber kekuasaan yang harus dipatuhi. Dengan demikian memimpin dengan konstitusi, sama halnya sedang menyelamatkan bangsa ini dari kubangan patologi korupsi akut. Sebab konstitusi secara ideologis dan subtantif memiliki tujuan dan cita-cita yang luhur dan mulia. Konsep kepemimpinan anti korupsi dalam hal ini tidak harus dimaknai sebagai figur personal, tetapi lebih pada sesuatu yang memberikan pedoman dan keteladanan bagi rakyatnya. Karena konstitusi tidak pernah mengajarkan untuk berfikir dan berjuang sendiri. Lebih dari itu, untuk melawan kekuasaan yang korup mesti melibatkan partisipasi masyarakat. Paling tidak hal itu harus dimulai dari pemimpin tertinggi negara ini, tidak saja tajam dalam kata "anti korupsi", tapi juga perlu langkah nyata melawan korupsi.E. PENUTUP Bila kita dapat memahami makna korupsi diawali dari pintu kekuasaan, maka mengakhirinya pun harus menggunakan otoritas politik kekuasaan negara. Sebab negara tak mungkin mampu mengurus rakyatnya, jika birokrat sudah bermental korup. Sejatinya jalan pintas atas perilaku koruptor di era reformasi ini dapat ditebus dengan kemauan politik negara. Rakyat masih punya keyakinan bahwa bangsa ini dapat dikelola dengan baik melalui kebijakan yang anti korupsi. Seperti kesamaan presepsi pada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk memberikan hukuman seberat-beratnya pada koruptor. Bahkan merubah dan merivisi segala kemungkinan aturan hukum yang menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hukuman bagi para koruptor sebenarnya harus lebih berat dan tanpa toleransi dengan mengadopsi aturan dan contoh yang diterapkan di negara-negara yang sudah berhasil memberantas korupsi. Barangkali China dapat menjadi negara rujukan untuk belajar menghentikan sepakterjang koruptor. Penyediaan peti mati bagi koruptor merupakan simbol perlawanan terhadap korupsi, apalagi China kerapkali menjatuhkan vonis mati kepada pelaku korupsi. Adapun wacana untuk memiskinkan koruptor perlu dipertimbangkan agar dapat menjadi bagian politik hukum bangsa ini. Kemudian, para koruptor seharusnya tidak saja dijatuhi hukuman berat melalui pengadilan, tetapi juga perlu diberi sanksi sosial dengan mengasingkan mereka dari interaksi fisik. Sanksi sosial semacam itu akan lebih baik jika dimulai dari para pejabat atau pemimpin di berbagai aras, apalagi masyarakat kita masih berwatak paternalistik: meniru apa yang dilakukan petinggi. Barangkali sanksi yang sangat berat akan secara perlahan menghentikan perbuatan korupsi seperti apa yang sering menjadi tontonan publik akhir-akhir ini. Disamping itu pula, perlu adanya kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh melawan kekuasaan yang korup dengan kekuasaan yang berpijak pada konstitusi dan hukum. Tentu harapan itu hanya bisa disandarkan pada kepemimpinan nasional yang anti korupsi. Bila itu dapat dilakukan, mereka sedang menyelamatkan bangsa ini.

×