Pencegahan HIV AIDS Samarinda

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Nomor 03 Tahun 2009
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KOTA SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAMARINDA,
Menimbang : a. bahwa Human Immunodefeciency Virus (HIV) dan
Acquires Immuno Defeciensy Syndrome (AIDS)
merupakan virus perusak system kekebalan tubuh yang
proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga
dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan
kelangsungan peradaban manusia ;
b. bahwa penularan Human Immunodefeciency Virus
(HIV) dan Acquires Immuno Defeciensy Syndrome
(AIDS) semakin meluas, tanpa mengenal status social
dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat
signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan
secara melembaga, sistematis, komprehensif,
partisipatif dan berkesinambungan ;
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review

2
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan
Dan Penanggulangan Human Immunodefeciency
Virus (HIV) dan Acquires Immuno Defeciensy
Syndrome (AIDS).
Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 1, 18 ayat (6), 18 A dan 18 B ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1820) ;
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
Wabah Penyakit Menular (lembaran Negara Republik
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495) ;
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10 Tahun 1997, (Tambahan

3
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 67 ;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389) ;
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Indonesia Nomor 4419) ;
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4
Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) ;
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang
Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun
2005 tentang Pembentukan Oragnisasi Dinas – dinas
di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV
DAN AIDS DI KOTA SAMARINDA

5
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kota Samarinda
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat/Lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretraris Daerah,
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sesuai
dengan kebutuhan Daerah.
6. Komisi Penagnggulangan AIDS Daerah selanjutnya disingkat
KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Samarinda.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
8. Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Instansi
Pemerintah Daerah yang memberikan layanan kesehatan di masyarakat
yang dalam pelaksanannya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM
adalah suatu organisasi masyarakat non pemerintah yang bekerja
langsung sesuai kebutuhan masyarakat sasaran (yang terkait dengan
masalah HIV dan AIDS).
10. Human Immunodefeciency Virus yang selanjutnya disingkat HIV
merupakan virus yang merusak system kekebalan tubuh manusia
11. Acquires Immuno Defeciensy Syndrome yang selanjutnya disingkat
AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.

6
12. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA
adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada
gejala maupun yang sudah ada gejala.
13. Orang Hidup dengan ODHA yang selanjutnya disingkat ODHA
adalah orang yang hidup atau terdampak langsung oleh HIV dan AIDS.
14. Infeksi Menular seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit
dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
15. Voluntary Conselling Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah
tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien
dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum
dan sesudah tes.
16. Konselor HIV dan AIDS adalah seseorang yang telah mendapatkan
pelatihan konselor HIV dan AIDS dari Departemen Kesehatan
Republik Indonesia.
17. Screaning HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel
darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum di donorkan.
18. Penagggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan
HIV dan AIDS Melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan,
dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.
19. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan
AIDS pada masyarakat.
20. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk
meningkatkan derajat kesehatan penderita dengan HIV dan AIDS.
21. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, sekelompok
orang dan atau seorang penderita HIV dan AIDS agar tidak terjadi
penularan virus HIV kepada orang-orang terdekatnya dan masyarakat
umum serta upaya Pemerintah dan sekelompok orang untuk
mengusahakan agar ODHA dan OHIDA mendapat perlakukan non
diskriminatif di masyarakat.
22. Dukungan adalah upaya-upaya yang dilakukan seseorang dan/atau
kelompok kepada penderita HIV dan AIDS baik secara moril maupun
materil untuk proses penyembuhan.

7
23. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap warga negara
berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan
sebagainya.
24. Program pencegahan dan Penanganan HIV AIDS pada pengguna
napza suntik atau biasa disebut dengan Harm Reduction adalah
sebuah program yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi
konsekuensi negatif kesehatan yang berkaitan dengan perilaku
penggunaan napza suntik dan perlengkapannya
25. Prosedur universal precaution adalah prosedur tindakan pencegahan
yang berlaku umum dalam memberikan pelayanan kesehatan yang
berhubungan dengan darah dan cairan sperma, cairan vagina dan ASI
seperti menggunakan sarung tangan, masker mulut dan wajah.
26. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan
pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala.
27. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku
yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara
berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan
kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan
penanggulangan HIV dan AIDS.
28. Sosialisasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengenalkan segala
sesuatu tentang HIV dan AIDS kepada masyarakat.
29. Layanan Komunikasi Publik adalah pelayanan yang diberikan berupa
pemberian pesan atau informasi secara terencana, terstruktur dan
sistematis kepada semua pihak yang memiliki kepentingan informasi
pencegahan, perawatan, kebijakan dan hal-hal lain yang terkait dengan
upaya penanggulangan HIV AIDS.
30. Komunikasi Publik adalah proses penyampaian pesan atau informasi
secara terencana, struktur dan sistematis kepada semua pihak yang
memiliki kepentingan informasi pencegahan, perawatan, kebijakan dan
hal-hal lain yang terkait dengan upaya penanggulangan HIV AIDS.
31. Peran serta masyarakat adalah upaya aktif oleh pendudukKota
Samarinda dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang
berkoordinasi dengan KPAD Kota Samarinda.

8
32. Greater Involvement of People Infected/Affected by HIV and
AIDS yang selanjutnya disingkat GIPA adalah keterlibatan yang lebih
besar dari orang yang hidup dengan atau terdampak langsung oleh HIV
dan AIDS.
33. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang selanjutnya disebut
KIE adalah upaya yang dilakukan agar setiap orang dapat melindungi
dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepada orang lain
melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku positif.
34. Rehabilitasi Sosial adalah upaya pemulihan kondisi sosial kelompok
resiko tinggi, ODHA dan OHIDA dengan melaksanakan
pendampingan mental, sosial dan religi dengan mengembangkan pesan-
pesan dan pendekatan yang khusus dirancang dengan menggunakan
berbagai macam saluran komunikasi, dengan tujuan membentuk
perilaku yang positif, serta mempromosikan dan mempertahankan
perilaku yang tepat pada individu dan masyarakat.
35. Pembinaan adalah upaya pendampingan yang dilakukan kepada
seseorang, sekelompok orang dan atau sebuah lembaga yang didasarkan
pada pola, sasaran, strategi dan tujuan tertentu guna meningkatkan
peran dalam penanggulangan HIV dan AIDS di masyarakat.
36. Pengawasan adalah upaya pemantauan yang dilakukan walikota dan
pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan program upaya
penanggulangan HIV dan AIDS oleh semua pihak di Kota Samarinda.
37. Koordinasi adalah melakukan kerjasama untuk bersinergi antar instansi
pemerintah dan lembaga peduli HIV dan AIDS di Kota Samarinda.
Pasal 2
Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas
kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender dan kebersamaan.

9
Pasal 3
Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah dan
mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA
Pasal 4
Tujuan Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah :
a. penurunan kerentanan penularan HIV dan AIDS;
b. pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual;
c. peningkatan penyediaan darah yang aman untuk transfusi;
d. penurunan prevalensi infeksi menular seksual (IMS);
e. pencegahan penularan dari ibu dengan HIV kepada bayinya dan dari
penderita TB dengan HIV;
f. pencegahan penularan HIV dan AIDS pada kegiatan pemulasaran
jenazah;
g. penerapan kewaspadaan universal (Universal Precaution); dan
h. pengurangan penularan HIV dan AIDS pada penyalahgunaan Napza
suntik.
BAB II
KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan
Pasal 5
Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui :
a. sosialisasi
b. pencegahan
c. konseling dan tes sukarela yang terjamin kerahasiaannya
d. pengobatan

10
e. perawatan dan dukungan
f. perlindungan
g. layanan komunikasi publik
h. rehabilitasi sosial bagi kelompok resiko tinggi.
Bagian Kedua
Promosi
Pasal 6
(1) Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif
dan berkesinambungan ;
(2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui :
a. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
b. upaya perubahan sikap dan perilaku
(3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor usaha, LSM peduli HIV
dan AIDS
(4) Kegiatan promosi melalui peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a, harus memiliki
prinsip sebagai berikut :
a. upaya KIE HIV dan AIDS dilaksanakan oleh masyarakat dan atau
Pemerintah Daerah
b. setiap upaya KIE HIV dan AIDS harus mencerminkan nilai-nilai
agama, sosial dan budaya yang ada di Indonesia;
c. KIE HIV dan AIDS diarahkan untuk mempertahankan dan
memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. KIE HIV dan AIDS diarahkan pada upaya pendidikan dan
penyuluhan untuk memantapkan perilaku yang positif serta untuk
ikut berperan dalam penanggulangan HIV dan AIDS secara mandiri;

11
e. setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar untuk
melindungi diri dan orang lain terhadap infeksi HIV(/AIDS);
f. KIE HIV dan AIDS diarahkan untuk mencegah perlakuan
diskriminasi kepada pengidap HIV dan AIDS;
g. KIE HIV dan AIDS harus tetap menghormati harkat dan martabat
para pengidap HIV dan AIDS dan Keluarganya;
h. KIE HIV dan AIDS dilaksanakan selaras dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Startegi
Nasional Penanggulangan HIV/AIDS; dan
i. KIE HIV dan AIDS diarahkan pada peningkatan kemampuan
Petugas
(5) Untuk penyebarluasan informasi HIV dan AIDS dapat
menggunakan seluruh media seperti media elektronik, media grafika,
media luar ruang dan media tradisional baik milik pemerintah
maupun swasta.
Bagian Ketiga
Pencegahan
Pasal 7
Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif
dan berkesinambungan
Pasal 8
Kelompok resiko tinggi wajib melakukan test HIVdan AIDS secara
periodik.
Pasal 9
Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam melakukan pencegahan wajib
melaksanakan :

12
a. pembinaan mental dan religi di masyarakat sesuai dengan norma sosial
dan Ketuhanan Yang Maha Esa
b. penyuluhan pengetahuan dasar HIV dan AIDS kepada masyarakat
umum terutama kepada kelompok resiko tinggi
c. kampanye hidup sehat
Pasal 10
(1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan prinsip
a. Tidak melakukan hubungan seks
b. menggunakan narkoba suntik
e. Tidak menggunakan peralatan pribadi yang berpotensi menularan
HIV dan AIDS secara bergantian.
f. Pengurangan Penularan melalui layananIMS
(2) Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam melakukan pencegahan
HIV dan AIDS dengan melaksanakan program Harm Reduction dan
penanggulangan IMS (Infeksi Menular Seksual) secara terpadu dan
berkala di tempat – tempat berisiko tinggi seperti di lokalisasi.
Pasal 11
(1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi IMS dan HIV
wajib melindungi orang yang hidup atau terdampak langsung dengan
keberadaannya dan wajib mengikuti program pendampingan dan
pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi
yang terkait
(2) Setiap Petugas yang membidangi masalah ini yang telah mengetahui
dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah,
cairan sperma, organ dan /atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
(3) Setiap orang yang melakukan Screaning darah, produk darah, cairan
sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar
prosedur Screaning

13
(4) Setiap Petugas dilarang meneruskan darah, produk, darah, cairan
sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada
calon penerima donor
Pasal 12
(1) Setiap perempuan yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV bila ingin
hamil, wajib mengikuti program untuk pencegahan penularan HIV
dari ibu ke anak, agar bayinya terhindar dari HIV
(2) Setiap pemeriksaan ibu hamil, calon pengantin dan penderita TB paru,
khususnya yang resisten terhadap pengobatan Obat Anti Tuberculosis
(OAT), petugas mengupayakan konseling dan test darah;
(3) Bagi ibu hamil dengan HIV Positif wajib dilakukan pemberian Anti
Retro Viral (ARV) selama masa kehamilan, proses persalinan yang
aman dan pemberian pengganti ASI;
(4) Bagi penderita TB dengan HIV wajib dilakukan pemberian ARV dan
OAT.
Pasal 13
(1) Setiap petugas kesehatan wajib mengikuti prosedur universal precaution
dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan
darah dan cairan sperma, cairan vagina dan ASI serta
pemulasaraan/perawatan jenazah ODHA
(2) Prinsip universal precaution adalah menjaga higiene sanitasi individu,
higiene sanitasi ruangan dan sterilisasi peralatan;
(3) Setiap orang yang menggunakan peralatan yang berpotensi menjadi
media penularan HIV dan AIDS pada tubuhnya sendiri dan/atau
tubuh orang lain wajib menggunakan peralatan yang steril

14
(4) Setiap sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan penunjang,
pengobatan tradisional dan pangkas rambut baik milik Pemerintah
Daerah maupun swasta berkewajiban melaksanakan universal precaution
(5) Prosedur universal precaution akan diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah atau petunjuk teknis dari instansi terkait.
Pasal 14
Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana prasarana :
a. Screaning HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ,
dan/atau jaringan yang didonorkan ;
b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik ;
c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi
yang dikandungnya ;
d. program pendampingan dan pembinaan terhadap ODHA dan OHIDA
;
e. layanan VCT dan CST dengan kualitas baik dan gratis bagi semua
lapisan masyarakat.
f. surveilans IMS, HIV dan perilaku ;
g. layanan IMS pada setiap unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah
Daerah seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah I.A.Moeis
Samarinda.
h. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan
AIDS
i. rehabilitasi sosial
j. keperluan sosialisasi tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada
masyarakat luas, instansi Pemerintah Daerah dan swasta.

15
Bagian Ketiga
Perlindungan dan Partisipasi Masyarakat
Pasal 15
(1) Dalam melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan Screaning
pada darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan atau/jaringan
yang didonorkan wajib dilakukan dengan cara unlinked anonymous.
(2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan,
dukungan dan pencegahan termasuk penularan dari ibu hamil kepada
bayi yang dikandungnya wajib dilakukan dengan cara VCT
(3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konseling dilakukan dengan
konseling keluarga.
(4) Setiap orang dilarang melakukan tes HIV secara paksa terkecuali pada
kondisi tertentu yang diperbolehkan menurut perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 16
(1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui
dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya,
kecuali :
a. Jika ada persetujuan/izin dari yang tertulis dari orang yang
bersangkutan;
b. Jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang
belum cukup umur, cacat atau tidak sadar.
c. Jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV
seseorang dapat dibuka

16
d. Jika ada kepentingan rujukan atau layanan medis, dengan
komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana ODHA
tersebut dirawat.
(2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi
kepada pasangan seksualnya dan atau pengguna alat suntik atau alat
cukur bersama, bila :
a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah
mendapat konseling yang cukup.
b. Ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya atau
pengguna alat suntik bersama; dan
c. Untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan
dukungan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik
bersama dan atau beda tajam yang dipergunakan secara bersama.
Bagian Keempat
Perawatan dan Dukungan
Pasal 17
Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan pengobatan
kepada ODHA tanpa diskriminasi/membeda-bedakan.
Pasal 18
(1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan :
a. berbasis klinik, dan
b. berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat
(2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan
layanan penunjang milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

17
(3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di
rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.
Pasal 19
(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana :
a. pendukung pengobatan
b. pengadaan obat anti retroviral
c. obat anti infeksi opportunistik dan
d. obat IMS
(2) Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan
berdasarkan pendekatan :
a. Medis, berupa pengadaan obat anti retroviral, obat anti infeksi
opportunistic dan obat IMS;
b. Spiritual, berupa pendampingan dan pembinaan mental dan
keagamaan bagi ODHA dan OHIDA sesuai dengan agama dan
kepercayaan yang dianutnya;
c. Psikologis, berupa konseling berkesinambungan oleh kolektor;
d. GIPA, berupa kegiatan sosial ekonomi yang melibatkan peran
serta aktif dari ODHA dan OHIDA melalui kelompok dukungan
sebaya;
e. Masyarakat, berupa upaya menghilangkan stigma dan diskriminasi
serta pemberian akses informasi dan pengetahuan tentang HIV
dan AIDS.
(3) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk perawatan dan dukungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus bermutu dan
gratis bagi seluruh lapisan masyarakat.
.

18
Bagian Keenam
Perlindungan
Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi, hak-hak sipil dan hak
azasi ODHA dan OHIDA.
(2) Diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau
disangka atau telah terinfeksi HIV adalah merupakan pelanggaran
terhadap Peraturan Daerah ini
(3) Anak yang terdampak langsung oleh HIV dan AIDS berhak untuk
mendapatkan pemeliharaan Pemerintah Daerah
Bagian Ketujuh
Layanan Komunikasi Publik
Pasal 21
Sasaran Pemerintah Daerah dalam melakukan layanan komunikasi publik
adalah:
a. media massa
b. kelompok pembentuk opini
c. masyarakat umum
Pasal 22
Pemerintah Daerah dalam melakukan layanan komunikasi publik wajib :
a. meningkatkan publikasi baik secara kuantitas maupun kualitas melalui
media massa yang sifatnya edukatif
b. memasang iklan layanan masyarakat yang muncul di media massa
secara reguler
c. mengadakan rubrik-rubrik atau program-program khusus
penanggulangan HIV AIDS yang dibuat oleh media massa milik
Pemerintah Daerah

19
d. mengadakan pelatihan dan pembangunan kapasitas bagi para jurnalis,
pemimpin media massa dan kelompok pembentuk opini
e. mengadakan seminar, diskusi dan lokakarya atau sejenisnya secara
reguler dalam jangka waktu tertentu
Bagian Kedelapan
Rehabilitasi Sosial
Pasal 23
Dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah wajib
mengadakan rehabilitasi sosial berupa pembinaan mental, sosial dan
spiritual.
Pasal 24
(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan rehabilitasi sosial melaksanakan
pendampingan mental, sosial dan religi terhadap kelompok resiko
tinggi dengan mengembangkan pesan-pesan dan pendekatan yang
khusus dirancang dengan menggunakan berbagai macam saluran
komunikasi, dengan tujuan membentuk perilaku yang positif, serta
mempromosikan dan mempertahankan perilaku yang tepat pada
individu dan masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan rehabilitasi sosial melaksanakan
pendampingan berupa:
a. penggalian minat dan bakat bagi kelompok resiko tinggi, ODHA
dan OHIDA
b. peningkatan life skill, manajemen pengelolaan usaha, pemberian
modal usaha bergulir dan dukungan pemasaran bagi kelompok
resiko tinggi, ODHA dan OHIDA

20
BAB III
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH
Bagian Kesatu
Badan Koordinasi
Pasal 25
(1) Masalah HIV dan AIDS sangat kompleks sehingga harus ditangani
secara multi pihak berlandaskan kemitraan;
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk koordinasi
penganggulangan HIV dan AIDS yang disebut Komisi Penanggulangan
AIDS Daerah (KPAD);
(3) KPAD ini memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang :
a. menyusun strategi penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka
mencegah penularan baru dan mengurangi dampak infeksi yang
sudah ada;
b. menyelaraskan dan mengintegrasikan antara kebijakan dengan
kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, swasta/dunia usaha, LSM, dan masyarakat
sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan
efisien;
c. melakukan advokasi, promosi, monitoring hak-hak pribadi orang
terinfeksi HIV, sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan
norma-norma stándar internasional;
d. menengahi, memecahkan dan melakukan mediasi-arbitrasi bagi
individu yang mengadu karena memperoleh pengakuan terstigmam,
terdiskriminasi dan terlanggar hak-hak pribadinya serta memberikan
perlindungan etik sesuai keperluan;
e. menggalang kerjasama dengan unsur masyarakat yang bekerjasama
dibidang penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka monitoring
pelaksanaan peraturan daerah di lapangan;

21
f. menghimpun dan menganalisis data dan kegiatan statistik lainnya,
sehingga dapat menyusun dan memberikan masukan-masukan
konkrit kepada Pemerintah Daerah;
g. menghimpun dan menggerakkan serta memanfaatkan sumber daya
yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun luar negeri
secara efektif dan efisien;
h. mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS
yang dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia dan Asing
i. mengembangkan pusat informasi tentang program penanggulangan
HIV dan AIDS;
j. mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat peduli AIDS
di daerah;
k. melakukan bimbingan penanggulangan HIV dan AIDS kepada
instansi terkait di Pemerintah Daerah
l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan
HIV/AIDS di Kota Samarinda dan melakukan langkah-langkah
tindak lanjut; dan
m. melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(4) Anggota KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
(5) Anggota KPAD terdiri dari :
a. Pemerintah Daerah
b. Akademisi;
c. Lembaga Swadaya Masyarakat
(6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPAD diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

22
Bagian Kedua
KESINAMBUNGAN PENANGGULANGAN
Pasal 26
Untuk menjamin kesinambungan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota
Samarinda, maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban
untuk :
a. melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam berbagai aspek
penannggulangan HIV dan AIDS;
b. meningkatkan jumlah mutu sarana yang diperlukan dalam
penanggulangan HIV dan AIDS;
c. membentuk pusat data dan informasi HIV dan AIDS;
BAB IV
PERAN SERTA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
PERAN SERTA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 27
Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :
a. tatanan rumah tangga/keluarga;
b. tatanan institusi pendidikan/sekolah;
c. tatanan institusi kesehatan ;
d. tatanan tempat kerja ;
e. tatanan tempat khusus;
f. tatanan lembaga/organisasi kemasyarakatan; dan
g. tatanan tempat-tempat wisata.

23
Pasal 28
Instansi penanggung jawab pencegahan HIV dan AIDS yaitu:
a. Tatanan rumah tangga/keluarga penanggungjawab utama adalah Badan
Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
b. Tatanan institusi pendidikan/sekolah penangggung jawab utama adalah
Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
c. Tatanan institusi kesehatan penangggungjawab utama adalah Dinas
Kesehatan Kota Samarinda;
d. Tatanan tempat Kerja penangggungjawab utama adalah Kantor Tenaga
Kerja Kota Samarinda;
e. Tatanan tempat-tempat khusus penangggungjawab utama adalah Bagian
Sosial Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
f. Tatanan lembaga/organisasi kemasyarakatan penangggungjawab utama
adalah Dinas Kesatuan bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Samarinda;
g. Tatanan tempat-tempat wisata penangggungjawab utama adalah Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Samarinda.
Pasal 29
Dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah wajib
melakukan :
a. koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah terkait
b. advokasi
Pasal 30
(1) Setiap Instansi penanggungjawab berkewajiban untuk mengembangkan
program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang
diintegrasikan ke dalam kegiatan Instansi tersebut;

24
(2) Dalam melaksanakan Kewajibannya sebagaimana ayat 1, Instansi
tersebut dapat bekerjasama dengan Instansi lain.
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 31
(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam
kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara :
a. berperilaku hidup sehat
b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV
dan AIDS
c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDA ;
d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan
keluarganya
e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan,
pengobatan, serta perawatan dan dukungan
f. berperan aktif dalam pengawasan kegiatan dan tempat yang
berpotensi menjadi persebaran HIV dan AIDS
(2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakan swadaya masyarakat di
bidang penanggulangan HIV dan AIDS.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 32
(1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang
dilaksanakan oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4, 5),
Pasal 9. Pasal 10. Pasal 14. Pasal 19 (2), Pasal 21 ayat (1, 2), Pasal 26,
Pasal 27 dan Pasal 28 bersumber pada APBD dan sumber biaya lain
yang sah.

25
(2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB VI
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 33
(1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang
berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
(2) Pembinaan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
a. mewujudkan kepedulian kesehatan masyarakat sehingga mampu
mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS
b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan
kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan gratis bagi seluruh
lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi
penularan HIV dan AIDS;
c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian
yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS
d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan
upaya penangulangan HIV dan AIDS
e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya
penanggulangan HIV dan AIDS

26
Bagian Kedua
Koordinasi
Pasal 34
Kepala Daerah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang
berkompeten dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS baik
menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.
Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 35
(1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang
berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS baik yang dilakukan
oleh aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun sektor swasta.
(2) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan dan
tempat yang berpotensi menjadi persebaran HIV AIDS.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Kepala Daerah dibantu dengan
peran aktif dari masyarakat.
(4) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim
Pengawasan Terpadu
BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 36
(1) Kepala Daerah berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap
aparatur Pemerintah Kota, masyarakat, maupun sektor usaha yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini
berupa :
a. Peringatan secara tertulis;

27
b. Pencabutan sementara izin;
c. Pencabutan izin apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu
masing-masing selama 7 (tujuh) hari, disertai dengan alasan
pencabutannya ;
d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
(3) Dalam hal tertentu Kepala Daerah berwenang melakukan paksaan
terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah
dan mengakhiri terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini,
serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran,
melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau
pemulihan, atas beban biaya dari penanggungjawab usaha dan atau
kegiatannya serta pencabutan ijin usahanya, kecuali ditentukan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 37
(1) Jika pelanggaran dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah dan atau
Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan pegawai
BUMN/BUMD akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
(2) Jika pelanggaran dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat
dilakukan pembinaan dan perbaikan manajemen.

28
BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 38
(1) Selain oleh pejabat penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana
pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipill (PPNS) di lingkungan Pemerintah
Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana bidang Pencegahan
dan Penangulangan HIV dan AIDS agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan
penanggulangan HIV dan AIDS ;
c. melakukan penggeledahan, pemeriksaan maupun penyitaan barang
bukti yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang pencegahan
dan penanggulangan HIV dan AIDS.
d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan
HIV dan AIDS ;
e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e ;
f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;
g. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
untuk pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan
AIDS menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

29
h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang
membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang
penanggulangan HIV dan AIDS.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
Pelaksanaan peraturan daerah ini akan dilakukan secara bertahap setelah
pelaksanaan sosialisasi selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal
diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 4 huruf f, dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Samarinda.

30
Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juni 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
ttd
H. ACHMAD AMINS
Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
H. M FADLY ILLA
Pembina Utama Madya
Nip. 19530620198212 1 002
LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 03

Pencegahan HIV AIDS Samarinda

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (11)

Similar to Pencegahan HIV AIDS Samarinda

Similar to Pencegahan HIV AIDS Samarinda (20)

More from IdnJournal

More from IdnJournal (20)

Pencegahan HIV AIDS Samarinda