Panduan Khusus Kepengurusan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Panduan Khusus Kepengurusan

on

  • 2,170 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,170
Views on SlideShare
2,159
Embed Views
11

Actions

Likes
0
Downloads
34
Comments
0

1 Embed 11

http://psmktsukabumi.blogspot.com 11

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Panduan Khusus Kepengurusan Document Transcript

  • 1. PANDUAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (FK PSM) KOTA SUKABUMI PENDAHULUAN. Tujuan suatu organjsasi hanya dapat di wujudkan dengan usaha usaha teratur, terencana dan bijaksana di sertai dengan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu perangkat untuk menciptakan penyelenggaraan usaha usaha demikian adalah panduan kepengurusan yang mendukung arah dan tujuan organisasi tersebut. Adanya keharusan untuk bekerja secara terstruktur , terarah dan rapi merupakan tugas pokok manusia sebagai ciptaan tuhan yang maha esa. Maksud dan tujuan disusunnya panduan kepengurusan FK-PSM adalah untuk memberikan kerangka struktural mengenai kedudukan dari setiap pekerjaan dan tugas tugasnya, sehingga pekerjaan yang di selenggarakan dapat berjalan efisien, efektif. Bebas dari duplikasi, over laping dan benturan. Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) sebagai unsur pimpinan eksekutif dalam struktur FK-PSM mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjalankan usaha – usaha pencapaian tujuan FK-PSM.untuk memjalankan tangung jawab itu secara efisien dan efektif, maka pengurus FK-PSM memerlukan panduankhusus kepengurusan FK-PSM sebagai berikut : STRUKTUR KEPEMIMPINAN FKPSM A. Pengurus Kabupaten/ Kota 1. Status Pengurus Kabupaten/ Kota, sebagai berikut : a. Pengurus Kabupaten/ Kota adalah badan/ Instansi kepemimpinan FK.PSM di Tingkat Kabupaten/ Kota b. Masa Jabatan pengurus Kabupaten/ Kota adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan/ serah terima jabatan dari pengurus demisioner 2. Tugas dan kewajiban pengurus Kabupaten/ Kota, sebagai berikut a. Pengurus Kabupaten / Kota baru dapat bekerja setelah serah terima jabatan dengan pengurus demisioner b. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah Kabupaten / Kota. c. Menyampaikan hasil-hasil ketetapan musyawarah Kabupaten// Kota d. Melaksanakan Musyawarah Kerja setiap satu tahun kegiatan atau satu kali selama periode berlangsung e. Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/ Kota pada akhir periode f. Menyiapkan rancangan materi Musyawarah Kabupaten / Kota FK. PSM g. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui musyawarah Kabupaten/ Kota FKPSM h. Dapat menskorsing, memecat merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/ pengurus sehubungan dengan pelanggaran Panduan Umum dan Panduan Khusus FK PSM 1
  • 2. 3. Institusi Pengambilan Keputusan di tingkat Pengurus Kabupaten/ Kota : a. Musyawarah Kabupaten/ Kota (Muskab/Muskot) Muskab/Muskot adalah institusi pengambil keputusan tertinggi FKPSM di tingkat Kabupaten/ Kota. Muskab/ Muskot diharidi oleh Pengurus Kabupaten/ Kota, Majelis Pertimbangan Kabupaten/ Kota, Pengurus Provinsi, unsur pemerintah sebagai peninjau. Sedangkan pengurus FKPSM Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan mempunyai hak suara masing – masing 1 (satu) suara. Muskab/Muskot berwenag untuk memberikan penilaian kepada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Kabupaten/Kota, Memilih Ketua Umum/Formateur dan tim Formateur, menyusun Program Kerja, merumuskan Rekomendasi Strategis serta membahas dan menetapkan masalah – masalah organisasi lainnya yang sinanggap strategis dan layak untuk dibahas dalam Muskab/Muskot. b. Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota (Mukerkab/Mukerkot) Mukerkab/Mukerkot adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi setelah Muscab/Muskot di tingkat kabupaten /kota . Mukercab/Mukerkot berwenang membahas Rencana kerja FK PSM serta merumuskan beberapa rekomendasi strategis baik internal maupun eksternal FK PSM. Mukercab /Mukerkot di laksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sekurang kurangnya sekasi dalam satu periode kepengurusan.Mukercab/Mukerkot di hadiri oleh pengurus kabupaten/kota, Majlis pertimbangan kabupeten/kota. Utusan pengurus FK PSM Provinsi, unsur pemerintah sebagai pembina dan pengurus kecamatan. c. Rapat Pengurus Lengkap Rapat Pengurus Lengkap adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh pengurus harian dan Divisi – divisi. Rapat pengurus Lengkap diadakan dalam rangka membahas permasalahan teknis implementasiprogram kerja dari membahas berbagai permasalahan FKPSM lainnya. d. Rapat Pengurus Harian Rapat Pengurus Harian adalah Rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus harian guna membahas berbagai kebijakan FKPSM yang dimaksud pengurus harian adalah fungsional FKPSM yang berada pada jajaran Ketua, jajaran sekretaris dan jajaran bendahara. e. Rapat Bidang Rapat Bidang adalah Rapat yang dilaksanakan oleh bidang tertentu dengan dihadiri oleh berbagai divisi terkait guna membahas program di tingkat bidang. B. Pengurus Kecamatan 1. Status vPengurus Kecamatan FKPSM, sebagai berikut : a. Pengurus Kecamatan adalah badan/Instansi kepemimpinan FKPSM di tingkat Kecamatan b. Masa Jabatan Pengurus Kecamatan FKPSM adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari pengurus demisioner. 2. Tugas dan Kewajiban Pengurus Kecamatan FKPSM, sebagai berikut : a. Pengurus Kecamatan FKPSM baru dapat bekerja setelah serah terima jabatan dengan pengurus demisioner b. Melaksanakan hasil – hasil ketetapan Musyawarah Kecamatan FKPSM. 2
  • 3. c. Menyampaikan ketetapan dan program FKPSM kepada aparat FKPSM di wilayahnya. d. Melaksanakan sidang pleno setiap satu semester kegiatan atau satu kali selama periode berlangsung. e. Menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan FKPSM pada akhir periode. f. Menyiapkan rancangan materi Musyawarah Kecamatan FKPSM. g. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Musyawarah Kecamatan FKPSM. 3. Instutitusi Pengambilan Keputusan di tingkat Pengurus Kecamatan : a. Musyawarah Kecamatan (Muscam) Muscam adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi FKPSM di tingkat Kecamatan. Muscam FKPSM dihadiri oleh Pengurus Kecamatan Utusan Pengurus Kabupaten/Kota, Muscam pemerintah sebagai peninjau. Sedangkan Pengurus FKPSM Kabupaten/Kota, Kecamatan dan pengurus IKPSM Desa/Kelurahan sebagai peserta utusan masing – masing memiliki 1 (satu) suara. Muscam FKPSM berwenag untuk memberikan penilaian kepada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Kecamatan, Memilih Ketua Umum/Formateur dan Tim Formateur, Menyusun program kerja. b. Musyawarah Kerja Kecamatan (Mukercam) Mukercam adalah institusi pengambilan keputusantertinggi setelah Muscam FKPSM di itngkat Kecamatan. Mukercam FKPSM berwenag membahas Rencana Kerja FKPSM di tingkat Kecamatan. Mukercam FKPSM di laksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sekurang – kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. Mukercam FKPSM dihadiri oleh Pengurus Kecamatan, Utusan Pengurus Kabupaten/Kota, Unsur Pemerintah sebagai pembina dan pengurus IKPSM desa/Kelurahan. c. Rapat Pengurus Rapat Pengurus Lengkap adalah Rapat pengurus yang dihadiri oleh pengurus harian dan Divisi – divisi. Rapat Pengurus diadakan dalam Rangka membahas permasalahan teknis implementasi program kerja dan membahas berbagai permasalahan FKPSM lainnya di tingkat Kecamatan. C. Pengurus Ikatan Keluarga Pekerja Sosila Masyarakat 1. Status Pengurus IKPSM, sebagai berikut : a. Pengurus IKPSM adalah badan/Instansi kepemimpinan FKPSM di tingkat Desa/ Kelurahan b. Masa Jabatan pengurus IKPSM adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan/ serah terima jabatan dari pengurus demisioner. 2. Tugas dan kewajiban pengurus IKPSM, sebagai berikut : a. Pengurus IKPSM baru dapat bekerja setelah serah terima jabatan dengan pengurus demisioner. b. Melaksanakan hasil – hasil ketetapan Rapat Anggota IKPSM Desa/Kelurahan c. Menyampaikan ketetapan dan program IKPSM kepada anggota di Desa/Kelurahannya. d. Menyelenggarakan materi Rapat anggota IKPSM. 3
  • 4. e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui musyawarah rapat Anggota IKPSM. 3. Instutitusi Pengambilan Keputusan di tingkat IKPSM : a. Rapat Anggota IKPSM Rapat Anggota IKPSM adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi FKPSM di tingkat Desa/Kelurahan. Rapat Anggota IKPSM dihadiri oleh seluruh anggota, Utusan Pengurus Kecamatan FKPSM dan Kepada Desa/Lurah sebagai peninjau. Rapat Anggota IKPSM berwenang untuk memberikan penilaian kepada Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Pengurus IKPSM dan Memilih Ketua Umum/Formateur dan Tim Formateur, menyusun Program Kerja. b. Rapat Pengurus Rapat Pengurus Adalah Rapat IKPSM yang dihadiri oleh pengurus harian dan Divisi – divisi. Rapat Pengurus diadakan dalam rangka membahas permasalahan teknis Implementasi Program kerja dan Membahas berbagai permasalahan IKPSM lainnya di tingkat Desa/Kelurahan. 4
  • 5. RANCANGAN TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) FKPSM KOTA SUKABUMI PERIODE 2009 – 2014 1. Prosedur Pemilihan Ketua Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Kota Sukabumi didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Ketua. 2. Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon dilakukan oleh SC Musda dan dibahas di forum Musda untuk disyahkan. 3. Bakal Calon yang dapat menjadi calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi adalah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Panduan Khusus FKPSM. 4. Pemilihan Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi dilakukan dengan menggunakan kertas suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah utusan Musda. 5. Kertas suara dianggap sah apabila : a. Pada kertas suara terdapat stempel Pengurus FKPSM Kota Sukabumi b. Pada kertas suara terdapat tanda tangan 1 (satu) orang Pimpinan Sidang ; c. Hanya ditulis satu nama Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi Pemilihan dilakukan dengan 2 (dua) putaran 6. Pada putaran pertama, pemilihandilakukan dengan sistem setiap utusan mamilih saru nama calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi 7. Calon yang mendapatkan suara 50% tambah 1 (satu) langsung ditetapkan sebagai Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi, apabila tidak ada calon yang memenuhi suara 50% tambah 1 (satu) maka diambilnya 2 (dua) calon terbanyak suara untuk dipilih kembali pada putaran kedua. 8. Pada putaran Kedua, pemilihan dilakukan dengan sistem sama dengan point 7 9. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pada putaran kedua langsung ditetapkan menjadi Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi. 5
  • 6. RANCANGAN PROSEDUR PENDAFTARAN BAKAL CALON KETUA FKPSM KOTA SUKABUMI PERIODE 2009 – 2014 1. Prosedur pemilihan Bakal Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabuni PERIODE 2009 – 2014 didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Bakal Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi. 2. Pendaftaran Bakal Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi ditunjukan kepada SC Musda. 3. Pendaftaran Ketua Pengurus FKPSM kota Sukabumi bisa dilakukan sendiri atau diwakilkan. 4. Pendaftaran Bakal Calon Ketua Pengurus FKPSM Kota Sukabumi harus dilampirkan : a. Formulir pendaftaran yang dibuat SC Musda b. Curriculum Vitae di arena Musda 5. Seluruh berkas pendaftaran yang sudah diterima SC selanjutnya diverifikasi dan di umumkan di arena Musda. RANCANGAN TATA TERTIB PEMILIHAN TIM FORMATUR PENGURUS FKPSM KOTA SUKABUMI PERIODE 2009 – 2014 1. Jumlah tim Formatur sebanyak 7 (tujuh) orang, Tim Formatur yang dipilih dari peserta Musda sebanyak 4 (empat) orang, 1 (satu) dari Ketua Terpilih, 1 (satu) orang Pengurus Demisioner,1 (satu) orang dari Pengurus Pusat 2. Pemilihan Tim Formatur melalui tahapan pengajuan calon, pemungutan suara dan penetapan Tim Formatur 3. Calon Tim Formatur duajukan oleh peserta Musda dan di inventarisir oleh Pimpinan Sidang Musda. Daftar Calon yang terinventarisir disahkan Pimpinan Sidang. 4. Pemilihan Tira Formatur dengan sistem menuliskan nama calon Tim Formatur yang telah disahkan oleh Pimpinan Sidang pada Kertas Suara yang jumlahnya sesuai dengan jumlah delegasi Musda. 5. Pemilihan Tim Formatur dilakukan dengan 1 (satu) kali putaran. 6. Calon yang mendapat suara terbanyak dengan suara terbanyak urutan satu sampai selanjutnya disahkan menjadi Tim Formatur. 6