Your SlideShare is downloading. ×

Mengevaluasi pilkada _mempersiapkan_kemenangan_dengan_cara_baru

1,362

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,362
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Purwo Santoso2 Makalah ini menawarkan evaluasi terhadap Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) yang berlangsung di negeri ini. Namun, sebelum membicarakan Pilkada itusendiri, perlu diingatkan arah pembicaraan bisa kesana-kemari kalau misi evaluasi itusendiri tidak ditegaskan dari awal.3 Secara harfiah, evaluasi adalah perbandinganantara apa yang dirancang (dikehendaki) dengan yang senyatanya laksanakan.Evaluasi tidak banyak berarti sekiranya rancangan itu sendiri dibangun di atas asumsiatau pijakan yang salah. Jadi, kalaulah kita merujuk kembali misi yang ditetapkan,misi itu sendiri masih bisa dipersoalkan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalahlesson drawing: menarik pelajaran dari pengalaman. Yang kita evaluasi (Pilkada) adalah sistem yang keharusnya mengikat diri kitasemua. Dalam mengevaluasi hal seperti ini, seyogyanya kita memerankan diri sebagai‘orang dalam’, bukan hanya sebagai stake holders dengan enaknya menuntut ini danitu. Evaluasi kita perlukan agar dapat secara cerdas berkontribusi dalam memperbaikikeadaan, dengan kerelaan mengakui kealphaan yang sempat terjadi. Kalaulah acuandari evaluasi terhadap Pilkada harus dikembalikan kepada misi diselenggarakannyaPilkada itu sendiri, kitalah yang semestinya memastikan misi itu terjadi. Denganbegitu kita dapat mendudukan persoalan secara tepat atau propossional, mengambilpelajaran dari kesalahan dan kesalahfahaman di masa lalu, dan dalam dinamika yangterjadi, meniti masa depan secara lebih cerdas.                                                                                                                         1 Makalah dipresentasikan pada Seminar Hari: Pemilihan Gubernur danDemokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh Angkatan Muda PembaharuIndonesia (AMPI) Provinsi NTT, di Kupang, pada tanggal 10 Nopember 2011.Penyiapan makalah ini dibantu oleh Joash Tapiheru. Penulis menyampaikanterimasih atas bantuannya, namun dia sama sekali tidak bertanggung jawabterhadap isi tulisan ini. Guru besar Ilmu Pemerintahan, sekaligus Ketua Jurusan Politik dan 2Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta. Selain bisa menyeret kita ke dalam godaan untuk mencari-cari 3kesalahan para pelaku, evaluasi juga sekedar menjadi dalih untuk mencaripengganti dari status quo.
  • 2. A. EVALUASI UNTUK MEMPERBAIKI KEADAAN Agar dapat mengambil pelajaran secara mendasar, evaluasi sebaiknyadlakukan secara reflektif. Sebagaimana kita ketahui, kita telah memiliki pengalamanpenyelenggarakan Pilkada dalam dua model: (1) Pilkada tidak langsung, dimana yangmelakukan pemilihan adalah para wakil rakyat yang duduk di Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD); dan (2) Pilkada Langsung, dimana pemilihnya adalahseluruh rakyat di daerah yang bersangkutan, yang secara teknis memiliki hak pilih.Sehubungan dengan adanya dua model itu, perlu ditegaskan bahwa evaluasi yangdilakukan di sisini tidak dimaksudkan sekedar untuk melakukan judgement modelmana yang lebih baik. Mengapa begitu ? Karena model pemilihan itu sebetulnyahanyalah komponen kecil dari sistem yang lebih besar: model pemerintahan yangmenjadi sandaran publik dalam mengelola nasibnya. Dalam evaluasi ini pilihanmodel (langsung ataukah tidak langsung) perlu kita kembalikan pada disain besarpenataan pemerintahan yang hendak kita wujudkan. Sebagaimana nanti ditunjukkan, persoalan kita dalam penyelenggaraanPilkada sebetulnya bukan pada pilihan model, melainkan pada ketidaksiapanmemenuhi persyaratan-persyaratan bagi berlangsungnya model yang kita pilih.Perubahan sistem pemilihan, termasuk pemilihan kepala daerah, dimotori para pakaryang menekuni bidang kajian electoral reform kalau bukan electoral engeenering.Mereka begitu yakin bahwa dengan mengubah peraturan perundang-undangan sesuaidengan setumpuk textbook dan sederet artikel jurnal, kualitas demokrasi akanberubah. Titik berangkatnya adalah kondisi ideal yang tersirat dibalik serangakaianproposisi teoritik, dan dengan berbekal hal itu perilaku sehari-hari kita diharapkandapat mereka ubah. Karena driving force dari perubahan yang dicanangkan adalahteori, maka kegagalannya dalam memberlakukan suatu teori (atau model) diikutidengan percobaan untuk memberlakukan teori atau model lain. Dalam konteks ini,secara diam-diam kita diperlakukan sebagai obyek dari eksperimentasi untuk mengujikebenaran teori yang mereka pelajari. Bukan maksud tulisan ini untuk menolakpenggunaan teori, melainkan untuk menegaskan bahwa demokrasi ataupun pilkadayang baik tidak, akan terwujud kalau hal itu kita biarkan sekedar sebagai hajatnyapara ahli electoral reform atau electoral engeenering, bukan hajat kita. Evaluasi sederhana ini diharapkan memicu berkesinambunganya upayamengidentifikasikan kecerobohan cara berfikir yang pada gilirannya menuntun kitake jalan yang realistik untuk memperbaiki kesalahan. Namun yang lebih penting dariitu semua adalah adanya langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki keadaan.Antusiasme kita berdebat bukanlah alasan untuk tidak bertindak: tidak mempraktekanhal yang kita yakini baik dan perlu. Kenginan untuk berganti-ganti model pemilihan, bisa ditengarai sebagaikamuflase untuk menyembunyikan keengganan untuk memenuhi persyaratan bagipemberlakukan model tertentu. Kalau model yang satu menguntungkan fihak tertentu,dan model yang lain menguntungkan fihak yang lain, maka negeri ini akanterombang-ambil dalam pemilihan model. Model yang manapun tidak akanmenyediakan basis dalam mengelola nasib publik karena selalu masing-masing dariPurwo Santoso 2  
  • 3. kita sebetulnya merongrong model yang berlaku dengan hanya mau ambil sisienaknya saja. Hal ini perlu dikedepankan mengingat belakangan ini sangat santerberedar wacana untuk mengembalikan Pilkada ke model lama: model pemilihan tidaklangsung. Buru-buru perlu ditegaskan bahwa makalah ini tidak secara apriorimenolak berlakunya model pemilihan tidak langsung, melainkan menolak untukterbentur sekali lagi pada pintu yang sama, karena tidak belajar dari masa lalu. Agar bisa memandu langkah-langkah praktis, bagian akhir makalah inimengajak kita melihat Pilkada, entah dilakukan dengan model apa, didedikasikanbagi pengembangan penyelenggaraan pemerintahan lokal yang demokratis(democratic local governance) dalam bingkai pemerintahan nasional. Tawaran utamayang disampaikan dalam makalah ini adalah memutuskan ayunan ekstrem antara duamodel (langsung vs tidal langsung) melalui kontribusi dalam pengelolaan prosestransformasi menuju democratic local governance. Kuncinya adalah mendorongadanya transformasi konstituen pemilih yang masing mewarisi watak floating massmenjadi demos atau warga negara yang aktif. Demokrasi esensinya adalah kedaulatanrakyat, dan apapun model pemilihan yang diberlakukan tidak ada artinya kalau tidakada demos. Teka-teki yang harus dikerjakan bangsa ini adalah mengembangkandemos sedemikian sehingga nasib publik ada di tangannya, bukan sebaliknyaterombang-ambing oleh retorika para tokoh. Terkait dengan keberadaan AMPI sebagai sebuah organisasi kemasyarakatanyang memiliki afiliasi dengan Partai Golongan Karya (Golkar), saat ini terbentangkesempatan emas untuk menunjukan makna dan manfaat berdemokrasi, khsusnyadalah menyelenggarakan pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah yagbaik. Langkah strategis untuk itu adalah menjamin adanya kepemimpinan lokal yangkompeten sekaligus representatif. Kompetensi kepemimpinan di tingkat lokal inimerujuk tidak hanya pada kompetensinya untuk meraih kemenangan dalam prosespilkada. Lebih dari itu kompetensi diukur dari kemampuannya mentransformasikanpolitical setting di mana pilkada itu dilaksanakan. Kepada AMPI dan organisasi-organisasi sejenisnya terbentang peluang untuk memetik keuntungan politik dariperannya dalam proses transformasi. Inilah yang dalam makalah ini disebut sebagai“menang dengan cara baru”. Pada bagian akhir makalah akan memaparkan peranspesifik apa yang potensial untuk dilakukan oleh organisasi sosial seperti AMPIdalam proses transformasi yang diproyeksikan. Peran yang potensial dijalankan olehAMPI yang dibahas di sini dilihat baik dari posisi AMPI sebagai organisasi sosialtersendiri dan posisi AMPI sebagai elemen dari sebuah partai politik bernama PartaiGOLKAR.B. JANGAN LAGI TEROMBANG-AMBIL OLEH PILIHAN MODEL Kita tahu bahwa Pilkada diselenggarakan untuk memastikan adanya kepaladaerah yang bisa diandalkan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahandaerah, dan dalam rangka mengatasi masalah-masalah nasional yang berlangsung diPurwo Santoso 3  
  • 4. daerah. Persoalan Pilkada tidak bisa direduksi sebagai persoalan persaingan antarkandidat hingga hingga ada salah satu dari kontestan yang dinyatakan sebagaipemenang yang siap di lantik. Komisi Pemilihan Umum Daerah boleh sajamendefinisikan Pilkada dengan cara ini, karena cakupan tugasnya memang hanyasampai di situ. Namun, kita sebagai warga negara tidaklah semestinya mengadopsicara pandang seperti ini. Para kontestas bisa saja mencurahkan perhatian pada upayapemenangan dirinya, namun kitalah yang harus memaksa para kandidat memperlebarhorizonnya. Justru reduksi makna itulah yang menjadi sumber persoalan. Oleh karenaitu, sebelum menelaah prakrek Pilkada Langsung namun Pilkada tidak langsung,terlebih dahulu akan dipaparkan kerangka analisis yang dipakai dalam makalah ini. Penyelenggaraan perlu dievaluasi secara seksama karena adanya ironi. Padasaat ini diberlakukan Pilkada langsung, dimana rakyat yang memiliki hak pilihmemilih kandidat yang ditetapkan. Pilkada langsung ini diberlakukan karenaketidakpuasan terhadap skema lama (Pilkada Tidak Langsung) dimana KepadaDaerah dipilih oleh wakil wakyat (anggota-anggota DPRD). Skema pemilihanlangsung yang tadinya dianggap lebih baik inipun menuai ketidakpuasan. Kalau dimasa lalu yang ditengarai terlibat praktek jual-beli suara hanya para anggota DPRDkita fihak yang terlibat jaug lebih luas. Oleh karena itu belakangan ini semakinlantang aspirasi untuk mengembalikan Pilkada ke skema lama, skema tidak langsung.Sungguh sangat ironis, kita hendak kembali ke tatanan yang sudah dari awal, inginkita tinggalkan. Hal ini mengisyaratkan adanya persoalan mendasar yang tidakkunjung kita atasi. Pergantian skema pemilihan itu sama sekali tidak akan mengatasipokok persoalan. Sekali lagi, evaluasi harus membantu menemukenali persoalantersebut, dan mengusulkan langkah-langkah agar tidak terombang-ambing dalampenentuan cara mengisi orang yang menduduki jabatan kepala daerah.4 Agar tidak terombang-ambing, kedua skema atau model pemilihan kepaladaerah yang ada perlu diletakkan dalam konteks perpolitikan dan pemerintahan padajamannya. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung diberlakukan saatIndonesia mengadopsi sistem politik dan pemerintahan yang sentralistis, dimanakepala daerah diharapkan menjadi kepanjangan tangan pemerintahan pusat untukmencapai sejumlah tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu pemilihan kepaladaerah secara langsung dilakukan untuk mengekpresikan semangat partisipasi dalammenentukan jalannya pemerintahan. Dengan mengedepankan hal ini, evaluasi inidiharapkan tidak terjebak dalam nalar proseduralisme. Penelaahan kritis tentangPemilihan kepala daerah akan dibahas dalam political set-up yang berlaku, karenasangat boleh jadi persoalan yang membelitnya adalah bersoalan yang melekat dalamset up tersebut. Adapun set up yang penting untuk dicatat adalah sebagai berikut.                                                                                                                         4 Perlu ditegaskan bahwa ketidakpuasan yang mengemuka bukanlahpada tekniklitas penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Ketidakpuasan terkaitdengan hal-hal yang melingkupi Pilkada, misalnya praktek suap atau votebuying. Oleh karena itu, evaluasi yang disajikan dalam makalah ini akanmenggunakan kerangka yang lebih luas, lebih dari sekedar teknikalitaspenyelenggaraannya. Pilkada dalam makalah ini dibahas dalam kerangkapengembangan sistem pemerintahan efektif namun demokratis.Purwo Santoso 4  
  • 5. Pertama, terjebakna penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (dan pemilihanumum) dalam pemaknaan demokrasi yang proseduralistik. Hal ini ditandai olehdominannya pendekatan legalistik. Di masa Orde Baru, legalisme dilakukan demimemastikan kesan demokrasi ada dibalik proses pemilihan, sedangkan di masa kinilegalisme diusung sekedar untuk mengesankan rakyat memiliki hak memilih dandipilih. Padalah, kalau kita kembalikan pada esensinya, pemilihan kepala daerahadalah proses penentunan pejabat publik yang menjadi pertaruan nasional mapunlokal dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Dari kedua bentuk legalismeini, demokrasi direduksi sekedar sebagai problem teknis semata. Kedua, pemilihan kepala daerah diperlakukan sebagai ekspresi dari demokrasiyang sudah mapan, bukan sebagai proses bertahap untuk mematangkan kualitasdemokrasi. Para ahli electoral reform maupun electoral engeenering denganentengnya menggunakan referensi yang disarikan dari perjalan sejarah negara-negarayang telah dewasa dalam berdemokrasi, khususnya dalam berdemokrasi liberal. Iniadalah ilusi massal yang menyesatkan. Pada masa Orde Baru, dimana sistem pemilihan kepala daerah secara tidaklangsung diberlakukan, dikesankan sudah ada demokrasi yang sudah mapan,namanya Demokrasi Pancasila. Diasumsikan bahwa para anggota DPRD adalahmengemban amanat rakyat, bukan amanat atasan ataupun kolega, dalam memilihkepala daerah. Amanat rakyat untuk memilih kepala daerah, ternyata bisa terbelokkanmenjadi amanat untuk mematuhi transaksi. Minimnya kontrol publik menjadikanpembelokan amanat ini akhirnya menjadi praktek yang dianggap normal, dan olehkarenanya tidak ada agenda untuk memperbaiki kualitas pemilihan kepala daerah. Pada saat ini, ketika Pilkada melibatkan rakyat secara langsung, diasumsikanindividu-individu yang memiliki hak pilih telah sadar akan hak-haknya, dan sadarbahwa sistem politik terbentuk dari akomulasi penggunaan hak mereka. Nyatanya,hal ini jarang ditemui di mayoritas masyarakat Indonesia. Ketika preskripsidemokratisasi yang digariskan secara legal-formal diberlakukan, preskripsi tersebutdimaknai berbeda, sesuai dengan apa menjadi nalar masyarakat setempat yangbasisnya bisa apapun, selain hak sebagaimana dipahami dalam individual masing-masing. Sistem pemilihan yang demokratis tidak terwujud karena pemilih, tepatnyapemegang hak pilih, merasa boleh menjual hak yang dimiliki. Rakyat ternyatamemilih untuk mengkomersialisasikan haknya, dan praktek vote buying akhirnyamenjadi kewajaran. Di sini kita merasakan bahwa kedua model pemilihan kepaladaerah terjebak dalam persoalan yang setara. Pada level individual, kita menyaksikanbahwa penyelenggaraan Pilkada tidak diikuti dengan penguatan komitmen etis padaaktor yang terlibat. Ada problem etika politik yang tidak pernah menjadi kehirauankita dalam penyelenggaraan pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari kedua hal tersebut di atas, jelaslah bahwa yang menjadi pokok persoalansebetulnya bukan cara memilih kepala daerah, melainkan prasayata agar masing-masing model menghasilkan praktek yang kondusif bagi jalannya pemerintahan.Yang jelas, imajinasi pemerintahan daerah yang diidealkan oleh Orde Baru berbedadengan yang diidealkan pada masa kini. Kegagalan dalam mewudjukan hal itumenjadikan kita sibuk mencari alternatif, bukan memperbaiki kelemahaan yang sudahPurwo Santoso 5  
  • 6. ada. Pemilihan kepada daerah lebih dimaknai sebagai perberlakukan ketentuanperundang-undangan, bukan ekpresi kedaulatan rakyat sebagaimana dipidatokan.C. KEALPHAAN KOLEKTIF: MEMBERLAKUKAN MODEL TANPA MEMENUNI PRA-SYARAT. Perlu dicatat bahwa pergantian sistem pemelihan kepala daerah di negeri iniadalah bagian tak terpisahkan dari penggantian model pemerintahan di negeri ini.Dengan kata lain, kita tidak bisa memahami nalar penyelenggaraan pilkada kalau kitatidak memahami setting politik yang melingkupinya. Sebagaimana divisualisasikandalam Tabel 1, skema pemilihan kepala daerah tidak langsung diberlakukan saatIndonesia sedang getol-getolnya memberlakukan skema yang lebih besar skalanya,yakni skema state-led economic development (pembangunan ekonomi berbasiskendali negara). Pemerintah nasional berkepentingan untuk memastikan siapapunyang dipilih menjadi kepala daerah, dia bisa diandalkan untuk mewujudkan state-ledeconomic development di daerahnya masing-masing. Artinya, pengisian jabatankepala daerah lebih merupakan pertaruhan kepentingan pemerintah nasional dari padakepentingan lokal. Hal ini kontras dengan pengisian jabatan kepala daerah di erareformasi, yang dibingkai dengan gagasan democratic local governance. Kepaladaerah diharapkan memimpin penyelenggaraan otonomi daerah, yang oleh konstitusi,ditetapkan bersifat seluas-luasnya. Oleh Undang-undang No. 22 tahun 1999,Gubernur bahkan tidak diposisikan sebagai atasan dari Bupati/Walikota.Gubernurpun tidak dilengkapi dengan perangkat kelembagaan untuk menjalankankewenangan pemerintah nasional di daerah (aparat dekonsentrasi). Pada masa berlangsungnya sistem pemerintahan sentralistis Orde Baru,prosedur pemilihan kepala daerah pada dasarnya adalah penempatan (deployment)pejabat yang ditugasi memimpin daerah. Meskipun ada persaingan diantara parakandidat yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang jenjangnyalebih tinggi, namun Presiden memalui Kementerian Dalam Negeri memegang kendalisiapa yang disiapkan untuk menjadi kepala daerah, dan siapa yang menduduki“nomor jadi”. Telah ada kesepakatan informal, sebelum digelar proses formal yangdisebut sebagai “pemilihan” kepala daerah. Dari sisi ini terlihat ketidaksediaan kita“membayar” demokrasi prosedural, karena pemilihan kepala daerah dikendalikanmemalui mekanisme informal yang secara subtantif tidak dipertanggungjawabkankepada publik. Keputusan informal dilegalisir oleh lembaga formal: DPRD. Padamasa itu, DPRD memang dikondisikan sebagai legalisasi dari keputusan informaltersebut. Kendali militer terhadap proses pemilihan dilakukan melalui Fraksi ABRIyang ada di DPRD setempat. Hal tersebut di atas bukan tanpa alasan. Pilkada di masa Orde Baru dilakukandalam model pemilihan tidak langsung, karena Kepala Daerah, sekaligus jugaberperan sebagai Kepala Wilayah. Dalam kedudukan sebagai sebagai KepalaWilayah, dia menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kalaulah dia dipilih olehPurwo Santoso 6  
  • 7. Tabel 1. KARAKTER SET-UP POLITIK ERA ORDE BARU DAN REFORMASI Orde Baru Reformasi Model Pilkada TIDAK LANGSUNG LANGSUNG Logika pemerintahan Sentralisasi Desentralisasi State-led economic Decentralizzed and Rujukan utama development democratic Governance Nalar yang memotivasi Kompetensi lebih penting Representasi lebih penting pemilihan kepala daripada representasi daripada kompetensi daerah Peran kepala wilayah lebih Peran kepala daerah lebih Posisi dari kepala mengedepan daripada besar daripada kepala daerah kepala daerah wilayah • Ketidakjelasan peran kepala wilayah • Konteks spesifik lokal Kelemahan yang yang harus • Representasi cenderung terindikasi secara dinomorduakan oleh bergeser menjadi kuat kepentingan nasional di popularitas daerah • Munculnya politik biaya tinggi Posisi dari publik Floating mass Demos pemilihDPRD, dia harus dipastikan bisa menjadi orang kepercayaan Menteri Dalam Negeri,kapai bukan Presiden. Ini dilakukan dalam logika pemerintahan yang sentralistis dimana kepala daerah yang dicari adalah kepala daerah yang memiliki kompetensimenjalankan rencana nasional yang ditentukan di level pusat di daerah yangdipimpinnya. Rencana nasional ini dibingkai dalam program pembangunan ekonomiberskala nasional yang didorong negara. Wacana ini merupakan wacana hegemonikselama era Orde Baru. Dalam konteks ini, ‘representasi politik’ menjadi kriteriasekunder dibandingkan dengan ‘kompetensi’.Purwo Santoso 7  
  • 8. Dalam konteks Orde Baru ‘pilkada’ dimaknai lebih sebagai bagian dari prosesteknokratis pelaksanaan pembangunan daripada sebagai sebuah proses politik.5Karenanya, posisi publik tidak dipahami sebagai konstituen, namun lebih sebagaifloating mass. Tidak heran aspek representasi dikesampingkan. Hal ini merupakankonsekuensi dari paradigma yang menggerakkan political setting yang dikonstruksiOrde Baru yang melihat proses politik sebagai sesuatu yang harus diminimalisirkarena kontra-produktif terhadap proyek pembangunan ekonomi yang mensyaratkanstabilitas. Karena pemilihan lebih dimaksudkan untuk melegitimasi penunjukkan kalaubukan penugasan, maka pemilihan bukan sekedar bersifat tidak langsung (dalam haltidak melibatkan rakyat) namun juga sifat “tertutup”. Yang penting untuk dicatat,sifat tertutup ini menjadikan proses tersebut rentan manipulasi, rentan terhadapdominasi kalangan tertentu. Sungguhpun demikian, ruang manupulasi masihterkendali oleh standar kualifikasi yang diberlakukan pada saat itu. Yang jelas, padamasa itu, jabatan Gubernur dan Kepala Daerah kebanyakan diisi oleh kalanganmiliter. Ketidakpuasan terhadap hal ini beredar di kalangan terdidik namun tidakmerebak menjadi pengetahuan publik pada saat itu. Political setting di Indonesia mengalami perubahan ekstrim setelah jatuhnyaOrde Baru pada tahun 1998. Hal ini mengubah peta perpilitikan secara mendasar,tanpa kita sempat melakukan refleksi. Ketidaksukaan terhadap Orde Baru meluapsecara besar-besaran sehingga apapun yang diasosiasikan dengan Orde Baru hendakdiubah, termasuk didalamnya sistem pemilihan kepala daerah. Pendulum politik menghendaki proses politik dan aspek representasi lebihdikedepankan setelah krisis ekonomi Asia Tenggara tahun 1997 dijadikan alasankegagalan model pemilihan yang mengedepankan aspek kompetensi dalam kerangkapembangunan ekonomi yang terpusat dan teknokratis. Pilihan terhadap model pilkadayang dilakukan melalui pemilihan langsung, diinisiasi sejak pemilihan presiden tahun2004, yang merupakan tindak lanjut dari Amandemen Undang-undang Dasar yangsemakin menegaskan sosok sistem pemerintahan presidensial. Salah satu intigagasannya adalah, posisi Presiden itu kuat dan untuk menunjukkan kekuatandukungan terhadap kepemimpinan dilakukanlah pemilihan Presiden secara langsung.Dengan begitu, tidak ada alasan bagi DPR untuk menjatuhkan Presiden, sebagaimanasempat dilakukan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Sejalan dengan hal itu,dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Perlu dicatat juga bahwa perubahan sistem pemilihan tersebut di atas lebihdigerakkan oleh konstelasi politik dari pada oleh kesiapan rakyat untuk berdemokrasi.Kajian kebijakan publik mencatat bahwa situasi krisis memungkinkan perubahankebijakan secara radikal. Dalam konteks ini, di Indonesia terjadi pembalikan nalaryuridis yang dijabarkan ke dalam serangkaian perubahan ketentuan perundang-                                                                                                                         5 Proses politik sendiri direduksi semata pada proses pemilihan umumuntuk memilih para wakil rakyat yang duduk di parlemen, baik di tingkatnasional maupun lokal.Purwo Santoso 8  
  • 9. undangan. Repotnya, perubahan ini tidak seiring dengan perubahan perilaku politikmasyarakat maupun pejabat. Tidak mudah membongkar midset yang sudah terpateri dalam perilaku sehari-hari. Padahal, rakyat yang diharapkan berpartisipasi dalam penyelenggaraanPemilihan kepala daerah secara langsung adalah rakyat yang telah berhasil dipolakanOrde Baru sebagai massa mengambang (floating mass). Bisa dibayangkan apa yangterjadi ketika massa mengambang ini diberi kebebasan yang sangat luas untukmenggunakan hak-hak politik yang dijamin undang-undang. Bisa dubayangkanbagaimana penggunaan hak-hak tersebut manakala tidak ada penyiapan agar massamengambang ini bertansformasi menjadi demos atau warga negara yang aktif, yangmenjadi penentu, kalau bukan penanggungjawab, dari bekerjanya sistempemerintahan yang demokratis. Masyarakat tidak faham, dalam batas tertentu jugatidak peduii, implikasi dari penggunaan hak-hak politiknya secara salah. Demiberebut jabatan kepala daerah kandidat tidak merasa bersalah ketika membagi-bagikan uang, barang dan jasa dengan harapan hal itu bisa diperoleh kembali saatmenjabat. Di sisi lain, masyarakat merasa boleh menjual hal pilih. Tidak sedikitwarga masyarakar justru “memeras” kandidat dengan pertimbangan kalau dia terpilihakan dapat memperoleh kembali semasa memegang jabatannya. Dalam konteks inikita melihat adanya ‘penggadaian jabatan’ atau ‘sistem ijon’, dan hal ini disebabkanoleh kenaifan dalam mengembangkan demokrasi. Demokrasi diasumsikan bisa terbentuk tanpa etika politik yang kondusif bagipenyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi diasumsikan dapatdengan serta-merta terlaksana karena pasal-pasal dalam undang-undang. Demokrasitidak mungkin terwujud tanpa demokrat yang berperilaku demokratis. Demokrasimensyaratkan tegaknya aturan main, dan tegaknya aturan main itu mensyaratkankejujuran dalam berkompetisi. Kinerja pilkada langsung dalam hal ini belum terlalumenggembirakan karena dalam banyak kasus, persaingan dalam pilkada bermuarapada sengketa dipengadilan. Masing-masing kandidat tahu kecurangan lawannya, danyang kalau hampir selalu selalu mempersoalkan kemenangan rivalnya melaluipengadilan. Yang jelas, perubahan ketentuan yang mengatur pemilihan Kepala Daerahdiartikulasikan sebagai konsekuensi dari political setting yang mengedepankan aspek‘representasi’ dalam kerangka mewujudkan democratic governance baik di levelnasional maupun lokal.6 Proses ini berjalan secara beriringan dengan proses lain yangjuga diartikulasikan sebagai ekspresi dari demokratisasi di Indonesia, yaitudesentralisasi dan otonomi daerah. Dalam setting ini, Gubernur (danBupati/Walikota) diposisikan lebih dari sebagai pejabat publik dari suatu daerah yangotonom, ketimbang sekedar kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.Karena itu yang dituntut dari seorang kepala daerah adalah merepresentasikan                                                                                                                         6 Sulistiyanto Priyambudi, “Pilkada in Bantul District: Incumbent,Populism, and the Decline of Royal Power” dalam Erb, Maribeth danPriyambudi Sulistiyanto, 2009, Deepening Democracy in Indonesia? DirectElections for Local Leader (PILKADA), Singapore: ISEAS Publishing, p.190Purwo Santoso 9  
  • 10. kepentingan publik pemilih didaerahnya dalam kerangka otonomi yang disediakanoleh desentralisasi. Untuk mencapai ideal yang diimajinasikan dari pengadopsiandemokrasi dan desentralisasi di Indonesia dibutuhkan kepemimpinan yang punyaimajinasi, kreatifitas, dan inovatif untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendakpublik ketika memilih si kepala daerah. Namun sayang sekali, hal ini tidak pernahmenjadi agenda publik yang serius. Menjadikan pilkada sebagai instrument untuk mendorong serta memperdalamdemokrasi ternyata lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Representasi denganmudah terpeleset menjadi popularitas. Popularitas cenderung dikonstruksi dengancara mudah; redistribusi kesejahteraan yang banal, atau bahasa lainnya bagi-bagiuang. Ini membuat fenomena vote buying menjadi marak di Indonesia setelah modelpilkada langsung diadopsi. Hal ini tentunya memunculkan kecenderungan hanyaorang-orang tertentu yang bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan,darimanapun asalnya, yang bisa menikmati kemenangan politik kompetisi pemiluataupun pilkada.7 Sementara mayoritas publik pemilih tidak lebih dijadikan sebagaialat untuk melegitimasi kekuasaan segelintir orang tersebut. Segelintir orang tersebutsering disebut sebagai elit dan demokrasi yang sedang dipraktekkan di Indonesia inisering juga disebut elite captured democracy.8 Gejala ini sebetulnya tidak jauhberbeda dengan yang terjadi semasa Orde Baru, yakni jabatan Kepala Daerahdikuasai lapis elit. Yang berbeda adalah mekanisme. Pemberlakuan undang-undang baru yang mengatur cara berdemokrasi, takpelak mendapat respon khas dari publik, termasuk kalangan elitenya. Publikmemanfaatkan kesempatan yang terbuka sesuai dengan nalar dan kepeduliannyamasing-masing. Artinya, kalaulah secara konseptual perubahan sistem pemilihandimaksudkan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan lokal yang lebih demokratis,namun pengamatan sejauh ini menunjukkan bahwa tidak ada agenda pengembangankualitas berdemokrasi melalui perubahan model pemilihan kepala daerah. Dengan makin banyaknya elite yang bertarung dalam kompetisi politik,publik pemilih berusaha mendapatkan bagian dari kesejahteraan yang redistribusikan,sehingga ada perlombaan di antara para elite yang berkompetisi untukmenggelontorkan kesejahteraan yang lebih banyak dengan harapan lebih menariksimpati publik pemilih. Fenomena semacam inilah yang berujung pada politik biayatinggi, dan pada gilirannya membuat para elite tersebut rawan terjerumus dalam                                                                                                                         7 Lihat Samadi, W.P. dan Nicolaas Warouw, “A Decade of Reformasi:Unsteady Democratisation” dalam Journal PCD Publication Online - VolumeVolume I Number 1-2 (Double Issues), Published by Power, Conflict andDemocracy Publishing, http://www.pcd.ugm.ac.id/pcd6Maret09/index.php?mod=detailc&content_id=3&volume_id=1; Nov 3, 2011, 11:13am 8 Robison, Richard and Vedi R. Hadiz, 2004, Reorganising Power inIndonesia: the Politics of Oligarchy in the Age of Market, Routledge; lihat jugaHidayat, Syarif, “Shadow State…? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten” inNordholt, Henk Schulte et.al. (eds.), 2007, Politik Lokal di Indonesia –(translated from Renegotiating Boundaries, local politics in post-SoehartoIndonesia by Bernard Hidayat), Jakarta: YOI and KITLVPurwo Santoso 10  
  • 11. perilaku korup. Ini membuat demokrasi dan desentralisasi di Indonesia bagi sebagianorang menunjukkan gejala-gejala penyimpangan,9 di mana pengadopsian prosedurserta mekanisme demokrasi dan desentralisasi ternyata tidak menghasilkan situasidemokratis sebagaimana diharapkan. Dari evaluasi singkat yang dipaparkan di atas, permasalahan yang kita temuiadalah adanya wrong mixture antara kompetensi dan representasi. Pada model yangdimana gubernur atau kepala daerah lain dipilih oleh DPRD kompetensidikedepankan dengan meminggirkan representasi. Pada model pilkada langsungrepresentasi digenjot habis-habisan dengan melupakan kompetensi. Indonesiaterombang-ambing di antara dua kutub esktrim ini sementara peralihan dari satukutub ke kutub lain tidak disertai pembelajaran dari pengalaman sebelumnya untukmenjaga agar tidak terjebak pada kesalahan yang sama atau lebih memaksimalkanhal-hal yang baik dari model sebelumnya. Wrong mixture terjadi karena kita hanyut dalam teknikalitas proseduralisme,seolah-oleh dengan mengikuti teknikalitas maka sistem akan terbentuk dengansendirinya. Pemilihan umum, termasuk pilkada, dilaksanakan dalam pengertianseakan-akan itu adalah ekspresi dari masyarakat yang sudah demokratis, bukan upayauntuk mendemokratisasikan masyarakat yang baru lepas dari rezim autoritarian. Pendekatan yang dilakukan dalam mendorong transformasi menuju demokrasidi Indonesia lebih menekankan pada pendekatan legalistik. Ini mengasumsikanbahwa kalau aturannya sudah ada maka orang akan patuh pada aturan tersebut,dengan logika seperti dikehendaki oleh orang yang membuat aturan tersebut. Initentunya mengabaikan kemungkinan adanya upaya untuk meng-akal-i peraturan yangada, seperti yang dilakukan oleh para elite di Indonesia. Padahal dalam konteksIndonesia, orang-orang inilah yang mendapatkan posisi istimewa dalam periodesebelumnya dan menguasai sumber-sumber kekuasaan. Kalau kemudian merekamembajak demokrasi, yang berpotensi membuat mereka kehilangan posisiistimewanya, bukankah sebetulnya itu adalah sesuatu yang hampir bisa dipastikanterjadi. Penekanan pada teknikalitas dan prosedur inilah yang mendorong orangdalam perilaku pragmatis. Logika yang bekerja dalam mempraktekan demokrasidalam kehidupan sehari-hari tereduksi menjadi sekedar “asal sudah sesuai aturan”.Pragmatisme ini pula yang dihasilkan oleh political setting yang bekerja pada periodeOrde Baru akibat dari logika pemerintahan yang sentralistis dan juga berpotensimenggerogoti aspek kompetensi dari kepala daerah karena kepala daerah menjaditakut untuk berinisiatif.                                                                                                                         9 Olle Tornquist menggunakan istilah demokrasi yang defisit ataudeficit democracy untuk menggambarkan demokrasi di Indonesia. NamunOlle juga mengatakan bahwa yang defisit inilah yang menjadi normalitasdemokrasi di Indonesia. lihat Tornquist, Olle, “Introductions and Conclusions:From Liberal and Social Democratic Peace to Indonesian Normalisation” inTornquist, Olle; Stanley Adi Prasetyo and Teresa Birks (eds.), 2011, Aceh: theRole for Peace and Reconstruction, Yogyakarta: PCD Press – CESSAS UGMPurwo Santoso 11  
  • 12. Di level publik pengalaman kita dengan kedua model tersebut juga sama-samamenghasilkan pragmatism. Di masa Orde Baru, sama seperti elitenya, publik pemilihsebagai publik yang politis sengaja dipinggirkan dan direduksi hanya dalam masa-masa menjelang dan momen pemilu. Artikulasi politis dari kepentingan kelas, etnis,dsb. akan segera mendapatkan respon keras dari negara. Sebagai kompensasinya,Orde Baru menjanjikan kemakmuran ekonomi. Ini membuat publik pada periode itumenjadi pragmatis. Seperti diilustrasikan di atas, praktek politik normal di Indonesiapada era reformasi sekarang juga bermuara pada pragamatisme yang sama. Di sinikita bisa melihat depolitisasi dan politisasi publik pemilih berujung pada situasi yangsama. Publik pemilih tetap menjadi floating mass dan bukan warga negara yang sadarakan hak politiknya dan secara aktif terlibat dalam proses politik sebagai karakterutama demokrasi. Dari refleksi atas pengalaman Indonesia mempraktekkan kedua modeltersebut, didapati bahwa proses pilkada ternyata tidak menghasilkan situasisebagaimana diinginkan oleh masing-masing political setting yang membingkainya.Selalu ada kepincangan yang terjadi akibat wrong-mixture yang menghasilkankepincangan, baik ketika dipinggirkan adalah aspek kompetensi maupun representasi.Sederhananya, jalan yang diambil untuk keluar dari situasi ini adalah, apapun modelyang dipilih, yang menjadi tujuan adalah menyeimbangkan aspek kompetensi danaspek representasi dalam pilkada, karena keduanya bukanlah dua hal yang beroposisisecara diametral. Bagian berikut dari tulisan ini akan membahas bagaimanamenciptakan keseimbangan tersebut melalui tranformasi publik pemilih dari floatingmass yang pragmatis menjadi publik warga negara yang aktif secara politik, yaitudemos. Sebagai prasyarat awal untuk bisa menyeimbangkan aspek kompetensi danrepresentasi tersebut, diperlukan pendekatan baru untuk melengkapi pendekatan legalyang selama ini mendominasi wacana demokrasi dan demokratisasi di Indonesia.Pendekatan itu adalah pendektan kultural. Transformasi wrong-mixture menjadi localdemocratic governance mensyaratkan transformasi yang berhasil/tidaknya diukur dariterlembaga/tidak terlembaga-nya nilai-nilai demokrasi dalam perilaku keseharianpublik. Pengendapan nilai untuk terekspresi secara spontan dalam perilaku keseharianmenuntut pendekatan yang bersifat kultural, disamping juga pendekatan legal.D. WHAT IS TO BE DONE? Melalui makalah ini, penulis merekomendasikan satu solusi untuk keluar daripermasalahan kegagalan model pilkada menghasilkan pemimpin yang kompeten dan,lebih luas lagi, kegagalan mewujudkan demokrasi. Sejalan dengan semangat untukkeluar dari proseduralisme yang melatarbelakangi penulisan makalah ini, solusi yangditawarkan juga tidak ingin terjebak dalam dikotomi dua model pilkada yang seakan-akan menjadi opsi either-or dalam wacana yang sedang kita bangun sekarang ini.Alternatif solusi yang ditawarkan di sini adalah mentransformasikan wrong mixturePurwo Santoso 12  
  • 13. yang selama ini dihasilkan oleh model-model pilkada yang kita adopsi menjadi localdemocratic governance. Pilkada dalam konteks ini merupakan instrument untuk menjaring danmenghasilkan kepemimpinan lokal yang kompeten. Kompetensi di sini dimaknai,pertama, sebagai kapasitas dari pemimpin tersebut untuk menjaring berbagai isu yangberedar di masyarakat dan menterjemahkannya menjadi substansi kebijakan.Kompetensi yang lain adalah kompetensi pemimpin untuk mengelola berbagaikepentingan yang ada di masyarakat yang saling bertarung satu sama lain untukdiagendakan sebagai agenda publik. Selain itu, kompetensi di sini juga mencakupkemampuan dari pemimpin tersebut untuk mengendalikan dan menggerakkan mesinbirokrasi. Dalam pengertian di atas, kompetensi bukanlah sesuatu yang harusdibangun dengan mengorbankan representasi. Di sini partai politik, sebagai aktor politik utama dalam political setting di erareformasi ini, mampu memfasilitasi upaya memunculkan aktor politik yang kompetendi tingkat lokal. Namun, sejauh ini partai politik dinilai masih gagal dalammenjalankan fungsi ini dan cenderung disibukkan dalam berbagai aktifitas politikyang, disadari atau tidak, melembagakan politik biaya tinggi yang diilustrasikan diatas. Partai politik perlu ditransformasikan untuk berfokus pada fungsi penjaringanisu. Pada saat yang sama, isu yang berhasil dijaring ini digunakan menyeleksi calon-calon pemimpin politik dengan melihat apa yang bisa ditawarkan oleh para kandidatuntuk menjawab berbagai isu tersebut. Kemudian partai politik membawanya isu-isutersebut ke dalam forum publik, seperti parlemen, untuk diperjuangkan menjadibagian dari agenda kebijakan publik. Sama seperti proses elite captured democracy, kegagalan partai politik dalammenjalan fungsi-fungsi ini dipandang sebagai sesuatu yang hampir bisa dipastikanakan terjadi dalam konteks Indonesia saat ini. Malahan, partai politik ini jugalah yangberkontribusi pada munculnya fenomena pembajakan demokrasi oleh elite, karenamekanisme pengkaderan dan kandidasi yang lebih mengedepankan kemampuan calonkader dan kandidat untuk mengakses sumber daya, yang berkorelasi positif dengankemampuan kadernya melakukan vote buying. Dalam situasi seperti ini, publik pemilih sebetulnya memainkan peranstrategis untuk mendorong dan menggiring partai politik dan para politisi untukmenjalankan fungsi-fungsi seperti di atas. Namun demikian, untuk melakukan fungsitersebut publik pemilih harus terlebih dahulu ditransformasikan menjadi publik warganegara atau demos. Padahal, transformasi semacam ini mensyarakat adanya partaipolitik yang memiliki kapasitas pengakaran – party rooting sementara sebagian besarpartai politik yang ada telah terjebak dalam arus pragmatism yang dihasilkan olehwrong mixture praktek demokrasi di Indonesia. Hal ini tentunya memunculkan situasi dilematis ketika kita ingin mewujudkandemocratic local governance. Dalam situasi dilematis seperti ini, committed agentmenempati posisi yang strategis. Karena bagaimanapun juga, dalam pragmatism yangmenjadi norma demokrasi di Indonesia saat ini masih banyak orang atau kelompokorang yang memlihat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah suatu situasi yangpincang, yang menuntut solusi lebih dari sekedar perubahan aturan atau prosedur.Purwo Santoso 13  
  • 14. Kesempatan yang muncul dari situasi dilematis inilah yang diharapkan oleh penulisbisa dimainkan secara strategis oleh organisasi sosial seperti AMPI. Pemanfaatanpeluang ini secara strategis diartikan sebagai kapasitas AMPI untuk memenangkankompetisi politik dengan strategi baru yang sama sekali jauh dari pragmatisme politikdan praktek patronase dengan segala ikutnnya. Peta jalan yang bisa dimanfaatkanoleh organisasi sosial seperti AMPI akan dibahas di bagian kesimpulan berikut ini. Generasi muda di Indonesia diidentikan sebagai kelompok pionirpembaharuan. Dalam narasi sejarah Indonesia, berbagai titik krusial yang menandaiperjalanan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa selalu memposisikan pemudasebagai penggagas ataupun penggeraknya. Organisasi sosial kepemudaan, sepertiAMPI, tentunya diharapkan mewarisi semangat pembaharuan yang selama inidilekatkan pada generasi muda tersebut. Dalam situasi dilematis untuk mewujudkan democratic local governance,semangat dan peran pembaharu dari generasi muda itulah yang diharapkan dariorganisasi sosial kepemudaan seperti AMPI. Lebih dari itu, jika AMPI inginberkembang, justru harus sanggup mengantisipasi hal itu. AMPI harus membuktikankemampuanya untuk menjadi pembaharu, sebagaimana tersurat dari namanya. Dalam sejarahnya AMPI didirikan oleh cikal bakal dari sebuah rezim yangmenguasai Indonesia selama lebih dari tiga dekade melalui sebuah systempemerintahan yang sangat terpusat. Dalam periode itu AMPI sempat sekedar menjadiinstrumen dari penguasa, sehingga semangat pembaharuan yang diharapkan darikepemudaan AMPI terpinggirkan oleh tuntutan melestarikan (lawan katapembaharuan) kekuasaan. Karena itu, sebelum mengupayakan perubahan politicalsetting seperti yang akan dikemukakan berikut ini, perlu disadari bahwa itu semuahanya mungkin dilakukan jika AMPI mampu mentransformasikan dirinya menjadiAMPI Baru. AMPI Baru ini adalah AMPI yang mampu mengekspresikan kembalisemangat kepemudaan dan pembaharuan. Posisi organisasi sosial kepemudaan sepertai AMPI sesungguhnya sangatstrategis karena organisasi seperti ini menjadi salah satu supplier utama parapemimpin dari kalangan masyarakat sipil. Dalam hal ini posisi AMPI menjadi lebihstrategi lagi karena adanya saluran yang membawa kader-kader yang dihasilkanAMPI masuk dalam kancah politik melalui Partai Golkar. Dengan adanya pemuda-pemuda yang mendidik diri untuk menjadi politisimuda di dalam wadah AMPI inilah sebetulnya AMPI bisa memainkan peran strategisuntuk mentransformasikan floating mass menjadi demos. Pemuda-pemuda ininantinya akan menjadi politisi dan memegang kepemimpinan politik. Kalaulahmereka telah memiliki kesadaran sebagai bagian dari demos, tentunya mereka akanmenjalankan praktek politik dengan cara tersebut. Pada gilirannya, mereka akanmengajak publik pemilih untuk melakukan praktek politik dalam kesadaran posisinyasebagai demos atau warga negara yang sadar akan haknya dan terlibat secara aktifdalam permasalahan publik. Dengan cara ini, politik biaya tinggi akan bisa direduksisampai ke level minimal. Perlu digarisbawahi bahwa politik murah di sini tidak berarti murahan.Malahan sesungguhnya politik yang dilakukan dalam kesadaran sebagai demos inimeminta biaya yang sangat tinggi karena investasi awal yang harus dilakukan tidakPurwo Santoso 14  
  • 15. hanya investasi finansial ekonomi. Lebih dari itu investasi yang dilakukan di siniadalah investasi sosial dan investasi politik. Mempersiapkan kader-kader muda calonpolitisi menjadi kader yang berkesadaran sebagai warga negara adalah sebuahinvestasi sosial ketika sebagian besar masyarakat yang lain masih berpikir danbertindak dalam logika pragmatisme. Menjadikan mereka sebagai jagoan dalamkompetisi politik di tengah sistem politik yang pragmatis seperti sekarang ini adalahsebuah pertaruhan politik. Tetapi dari situlah pembaharuan itu diawali. Tidakmelakukan ini sama saja mempertaruhkan semangat pembaharuan yang menjadi labelgenerasi muda, termasuk AMPI. Ukuran efektif tidaknya langkah pembaharuan yang dilakukan oleh generasimuda, khususnya dalam konteks AMPI, salah satunya bisa dilihat dalam kriteriaelektabilitas yang menentukan menang/kalahnya seorang kader dalam kompetisipolitik. Kompetisi politik ini tidak hanya dalam even yang disebut pilkada ataupemilu, tetapi juga proses kompetisi politik dalam internal AMPI maupun dalaminternal partai politik. Di internal organisasi dan partai politik, AMPI bisa memulai melembagakannilai-nilai kewarganegaraan dan mengajak partai politik menang dengan cara baruuntuk memenangkan pilkada dalam bingkai demokrasi yang bottom up. AMPI bisamemulai dengan skema mekanisme penentuan kepemimpinan dan kebijakan diinternal organisasinya dan mendorong ini menjadi sebuah best practice untukkemudian direkomendasikan untuk diadopsi oleh partai politik. Ini berarti kesadaransebagai demos ini meluas tidak hanya menjadi aturan bersama bagi anggota AMPItetapi juga aturan bersama bagi seluruh anggota partai politik. Dengan cara ini pulakader-kader AMPI bisa memaksimalkan elektabilitasnya untuk terpilih sebagai kader,atau kandidat, yang diusung partai politik karena mereka adalah produk utama darisistem yang diadopsi oleh partai politik. Di wilayah eksternal, jika suatu saat AMPI dan Golkar berhasil menangdengan cara baru ini, cepat atau lambat ini akan mentransformasi partai-partai politiklain dan pada akhirnya political set-up yang bekerja. Kemenangan dalam pemilumaupun pilkada tidak akan mengangkat nama si pemenang tetapi juga cara yangdigunakan oleh si pemenang untuk meraih kemenangannya. Ketika nilai dan normaberbasis kesadaran demos ini berhasil diadopsi untuk meraih kemenangan bagiGolkar, sebagai partai politik cantolan AMPI, tentunya nilai dan norma tersebut akandiadopsi oleh yang partai politik lain yang juga ingin mengikuti jejak Golkar untukmemenangi pemilu atau pilkada. Ini akan menggiring pada perubahan perilaku yangpada gilirannya mendorong pada perubahan political setting. Hal ini bahkan bisa dimulai ketika AMPI dan GOLKAR tidak berada dalamposisi sebagai bagian dari partai atau koalisi partai yang memerintah. Ketika AMPImaupun GOLKAR berperan sebagai oposisi, transformasi bisa dilakukan denganmendiseminasikan kesadaran sebagai demos pada kadernya dan publik yang lebihluas, AMPI dan GOLKAR bisa menggalang pengembangan kapasitas kontrol publikwarga negara dalam keterlibatan politik untuk mewujudkan democratic localgovernance, misal membatasi korupsi; menuntut transparansi proses kebijakanpemerintah di tingkat lokal.Purwo Santoso 15  
  • 16. Kapasitas diseminasi dan transformasi nilai ini mensyaratkan adanyakapasitas untuk memproduksi dan mereproduksi wacana yang kuat dari AMPImaupun GOLKAR. Untuk itu perlu dikembangkan suatu think tank di internal AMPI.Think tank ini tidak harus menjadi organ tersendiri, di mana hanya orang-orang yangtermasuk didalamnya yang boleh ikut berwacana. Sebaliknya kapasitas memproduksiwacana ini harus tesebar secara merata di seluruh elemen AMPI dan GOLKAR.Kalaupun ada organ think tank tersendiri, tugasnya adalah menangkap isu yangbertebaran di publik, membawanya menjadi bahan diskusi dan perdebatan di internalAMPI maupun GOLKAR, dan mengelola pengetahuan yang dihasilkan dariperdebatan tersebut sebagai potensial input untuk pembuatan kebijakan. Ketika kesadaran sebagai demos sudah terdiseminasi dan terlembaga dalamperilaku keseharian publik, perdebatan tentang model pilkada seperti apa yang lebihmenjamin terpilihnya kepala daerah yang representatif menjadi lebih substantif dantidak lagi berkutat di kisaran prosedur. Ini untuk menjaga agar kita tidak lagi terjebakdalam kesalahan wrong-mixture sebagaimana ditunjukkan oleh hasil refleksi ataspengalaman Indonesia mempraktekkan dua model tersebut. Karena jika yang ingindicapai adalah tata pemerintahan yang demokratis, yang dibutuhkan adalahtransformasi yang lebih subtantif, yaitu transformasi tata nilai dan perilaku yangmenstruktur cara berpikir dan berperilaku dari publik yang hendak berdemokrasitersebut. Demikianlah evaluasi terhadap dua model pilkada yang saya tuangkan dalammakalah ini. Saya harap, pemikiran yang ada di sini bermanfaat bagi terwujudnyacita-cita kita bersama akan Indonesia yang lebih adil dan demokratis dan AMPI sertaGOLKAR mampu memainkan peran yang krusial dan positif didalamnya.D. KESIMPULAN Evaluasi yang diselenggarakan dalam telaah ini menunjukkan bahwa kitatelah menyerahan nasib publik ditangan para ahli yang menguasai peraturanperundang-undangan. Agenda reformasi, termasuk didalamnya agenda electoralreform atau electoral engeenering kita biarkan menjadi praktikum ilmiah para ahli.kondisi yang diidealkan para ahli tidak kunjung terwujud karena kita, secara diam-diam, ternyata sanggup menggagalkanya dengan tidak memenuhi kualifikasi yang,seharusnya dipersyaratkan oleh para reformer atupun engeener. Para pakar electoralengeenering sepertinya berbaiksangka, bahwa kita dapat mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang kira perbuat manakala aturan main berkompetisi menjala kepaladaerah mereka ubah, lalu dikukuhkan oleh para wakil rakyat. Tapi nyatanya, selamaini kita tidak melakukannya. Apakah kita harus minta kepada electoral engeeners danelectoral reformers untuk membenturkan kita pada kesalahan lama secara berulang-ulang ? Tidak !Purwo Santoso 16  
  • 17. Apapun model pemilihan kepala daerah yang diberlakukan, stock pemimpinyang berkualitas harus diperbaiki dan diperbanyak. Yang jelas, praktek demokrasiyang mensyaratkan kompetisi diantara para kandidat akan membentuk elitisme, yangtidak lain adalah cacat bawaan demokrasi liberal.10 Elitlah yang pada gilirannyamemanfaatkan demokrasi secara lebih maksimal. Sehubungan dengan santernyawacana untuk mengembalikan pemilihan gubernur ke model lama, model pemilihantidak langsung, hal ini dapat dibaca sebagai upaya untuk menekan biasa pemenangan,namun sama sekali tidak menjamin terwujudnya demokrasi lokal. Agar peluang elite untuk mencurangi massa bisa ditekan, makapengembangan demos adalah keniscayaan. Tanpa itu, demokrasi akan menjadiformalisme untuk penyembunyian dominasi elit. Ini adalah amanat yang harusdiemban oleh organisasi politik dan kemasyarakatan, tidak terkecuali AMPI. Hal initidak harus memnjadi beban sepihak kalau AMPI dan organisasi sejenis sanggupmemperlakukannya sebagai peluang untuk menang sambil memperbaiki demokrasikita. Selamat berjuang. Selamat merebut kemenangan dengan cara baru !                                                                                                                         10 Thomas R. Dye, Harmon Ziegler, Late; The Irony of Democracy: AnUncommon Introduction to American Politics, Wadsworth Cengage Learning,Forteenth Edition, 2009.Purwo Santoso 17  
  • 18. BIBLIOGRAPHYErb, Maribeth dan Priyambudi Sulistiyanto, 2009, Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leader (PILKADA), Singapore: ISEAS Publishing, p.190Dye, Thomas R., Harmon Ziegler, Late; The Irony of Democracy: An Uncommon Introduction to American Politics, Wadsworth Cengage Learning, Fourteenth Edition, 2009.Nordholt, Henk Schulte et.al. (eds.), 2007, Politik Lokal di Indonesia – (translated from Renegotiating Boundaries, local politics in post-Soeharto Indonesia by Bernard Hidayat), Jakarta: YOI and KITLVRobison, Richard and Vedi R. Hadiz, 2004, Reorganising Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in the Age of Market, Routledge;Samadi, W.P. dan Nicolaas Warouw, “A Decade of Reformasi: Unsteady Democratisation” dalam Journal PCD Publication Online - Volume Volume I Number 1-2 (Double Issues), Published by Power, Conflict and Democracy Publishing, http://www.pcd.ugm.ac.id/pcd6Maret09/ index.php?mod=detailc&content_id=3&volume_id=1; Nov 3, 2011, 11:13amTornquist, Olle; Stanley Adi Prasetyo and Teresa Birks (eds.), 2011, Aceh: the Role for Peace and Reconstruction, Yogyakarta: PCD Press – CESSAS UGM.  Purwo Santoso 18  

×