SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
KERJASAMA ANTAR DAERAH SEBAGAI 
PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 
DAERAH 
BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (BKAD) 
Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, 
Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten 
Dipresentasikan oleh 
Ketua BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN 
Pada Workshop dan Studi Implementasi Penguatan Regional 
Management Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal 
Dalam Rangka Sinergitas Program Kerjasama Bilateral KPDT, Bappenas 
dan GIZ-RED 
Solo, 7 Oktober 2014
Solo Raya 
JAKART 
A 
SURABAYA 
BALI
Badan Kerjasama Antar Daerah ini dibentuk 
atas inisiatif Kabupaten/Kota se-Wilayah 
SUBOSUKAWONOSRATEN, dituangkan 
dalam Keputusan Bersama Kepala Daerah 
Se Subosukawonosraten pada tanggal 30 
Oktober Tahun 2001 tentang KAD 
Subosukawonosraten 
. 
PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR 
DAERAH (BKAD) SUBOSUKAWONOSRATEN
Kep. DPRD. 
Kota Surakarta 
No. 
10/DPRD/VI/2000 
tgl. 24 Juni 2000 
Kep. DPRD. 
Kab. Boyolali 
No. 24/2001 
tgl. 17 Juli 2001 
Kep. DPRD. 
Kab. Sukoharjo 
No. 
170/15/X/2000 
tgl. 17 Oktober 
2000 
Kep. DPRD. 
Kab. Karanganyar 
No 188.4/4/2000 
tgl. 20 Mei 2000 
Kep. DPRD. 
Kab. Wonogiri 
No. 5 tahun 2000 
tgl. 12 Maret 2000 
Kep. DPRD. 
Kab. Sragen 
No. 188.4/2/2000 
tgl. 29 Maret 2000 
Kep. DPRD. 
Kab. Klaten 
No. 7/2001 
tgl. 27 Januari 
2001 
Undang-Undang 32/2004 
ttg Pemerintahan Daerah 
Ps.195 
dan 
PP.50/2007 ttg Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama 
Daerah 
Kep. Bersama 
Bupati/Walikota 
Tgl. 30 Oktober Tahun 2001 
tentang 
KAD SUBOSUKA 
WONOSRATEN 
(Berlaku 5 tahun) 
Telah diperbaharui dengan 
Peraturan Bersama 
tgl. 30 Oktober 2006 
tentang 
KAD 
SUBOSUKAWONOSRATEN 
Pelayanan Publik - Kesejahteraan Masy. 
Mengeliminasi 
Ego Daerah 
Sinergi 
Pemb. 
Antar 
Daerah 
Dasar Pembentukan BKAD
VISI & BRANDING REGIONAL 
Peraturan bersama Bupati/Walikota Se Subosukawonosraten nomor 1A Th 
2008, 1 th 2008, 5 Th 2008, 1 Th 2008, 4 th 2008, 1A th 2008, 1 th 2008 
tentang Identitas wilayah Subosukawonosraten 
Didaftarkan HAKI ke 
Menkumham tgl.14 
Juli 2008 
Misi &Pencitraan 
Wilayah 
• Memacu efektifitas perdagangan 
• Memacu aktifitas berbagai 
kegiatan komersial dan non 
komersial publik (spt : 
pertunjukan, konferensi, 
pameran dsb). 
• Memacu pengembangan 
pariwisata, dengan menambah 
atraksi kawasan. 
• Menarik penyediaan 
infrastruktur/property. 
• Memacu investasi di sektor riil. 
Peningkatan Daya Saing 
Spirit 
kebersamaan 
Harmonisasi 
pelayanan 
publik
Kegiatan pertemuan Forum Bengawan (Bupati dan Walikota se-Solo Raya) 
membahas kerjasama promosi wilayah
Ruang Lingkup KAD 
SUBOSUKAWONOSRATE 
N 
Bidang Ekonomi 
Bidang Budaya 
Bidang Sosial 
Bidang Fisik 
dan Prasarana 
Pengembangan dan 
Penelitian Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi 
Bidang-bidang lain 
yang disepakati bersama 
Bidang Kesehatan
IMPLEMENTASI KERJASAMA 
BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN 
Perhubungan Darat (2X) 
Tgl. 30 Okt 2002 & 
3 Maret 2009 
Kepariwisataan (2X) 
Tgl. 26 April 2003 & 
5 Mei 2008 
Lingkungan Hidup 
Tgl. 30 Desember 2003 
Penelitian & 
Pengembangan IPTEK 
(2x) Tgl. 5 Agustus 2004 
dan 20 Agustus 2009 
PEW 
(Kerjsm. GTZ RED) 
10 Mei 2004 
Ketenagakerjaan& 
Trasmigrasi 
Tgl. 30 April 2007 
Kesehatan 
Tgl. 6 Agustus 2007 
Satpol PP 
Tgl. 8 Mei 2008 
Pemadam Kebakaran 
Tgl. 8 Mei 2008 
INFOKOMHUM 
Tgl. 27 Desember 
2005 
BAPERMAS PP, PA 
dan KB 
Tgl. 25 Juli 2010 
BAPPEDA 
Tgl. 6 Desember 2010 
DISPERINDAGKOP 
Tgl. 11 Januari 2012 
Kerjasama dengan 
Lembaga/Dunia 
Usaha (Thamrin City) 
Tgl 19 April 2012 
Pertanian, 
Perkebunan, 
Kehutanan, 
Peternakan dan 
Perikanan 
Tanggal 
21 Juni 2012 
Perpustakaan, Arsip 
dan Dokumentasi 
Tanggal 26 Sept 
2012 
Ketahanan Pangan 
Tanggal 21 Juni 2012
PERAN BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN SEBAGAI 
PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH 
1. Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi di 
wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN 
2. Fasilitasi peninngkatan koordinasi antar pelaku 
usaha untuk peningkatan pemasaran hasil 
produk 
3. Fasilitasi peningkatan SDM bagi pelaku usaha 
4. Fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran 
5. Fasilitasi pengembangan inovasi produk 
6. Fasilitasi percepatan akselerasi pertumbuhan 
ekonomi dan aktivitas produktif pelaku usaha
PERAN FASILITASI 
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI 
LOKAL DAERAH 
1. Melakukan temu bisnis dan studi lapangan 
industri kreatif ke daerah diluar wilayah 
Subosukawonosraten melalui Forum 
Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW); 
2. Mengikuti berbagai pameran produk unggulan 
melalui Forum Litbang; 
3. Mengadakan workshop tentang pengembangan 
ekonomi wilayah; 
4. Mengadakan lomba kreatifitas dan inovasi 
(Krenova) bagi pelajar untuk memunculkan 
karya karya inovasi tehnologi melalui forum 
Litbang; 
5. Melakukan kerjasama peningkatan jaringan 
pemasaran batik UKM dengan Thamrin City 
Jakarta.
F A K T A 
Adanya kerjasama Pengembangan Ekonomi 
Lokal dan Daerah Se Subosukawosraten yang 
terdiri dari Forum Pengembangan Ekonomi 
Wilayah (FPEW), Forum Indag, Forum 
Pariwisata, Forum Pertanian dan Forum 
Infrastruktur, yang difasilitasi oleh BKAD. 
Sudah terbentuk Klaster-Klaster IKM/UMKM, 
seperti : Batik, Lurik, Makanan Olahan, 
Pertanian Organik, Logam, Mebel, Jamu, Desa 
Wisata, Minapolitan, Handy Craft, Keramik, 
dsb. 
Terletak cukup strategis di antara Jalur 
Semarang-Yogyakarta-Surakarta sampai 
dengan di perbatasan Jawa Timur 
Mampu memberikan lapangan kerja dan 
menyerap tenaga kerja yang cukup besar
PROGRAM 
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH (PEW) 
SUBOSUKAWONOSRATEN 
 Peningkatan kapasitas SDM manajemen 
wilayah dan pemasaran wilayah 
 Melakukan kunjungan Studi de dunia Usaha 
 Tindak lanjuti dengan workshop 
 Temu bisnis produk unggulan. 
 Pembentukan Kluster Usaha Mikro 
 Peningkatan jejaring dan kelembagaan PEW 
dan Rakor PEW se 
SUBOSUKAWONOSRATEN
Tujuan Yang Ingin Dicapai 
Meningkatnya kapasitas dan daya saing pelaku 
usaha UMKM 
Meningkatnya kemandirian dan kedaulatan 
kelembagaan Klaster 
Meningkatnya net working dan kerjasama antar 
pelaku usaha 
Meningkatnya produktivitas dan akses sumber 
daya produktif 
Meningkatnya inovasi, motivasi dan kreativitas 
serta daya saing produk UMKM
SASARAN 
 Terwujudnya pengembangan produk 
unggulan daerah berbasis OVOP (One 
Village One Product) dan Klaster dalam 
kerangka manajemen rantai pasokan 
secara optimal dan berkelanjutan, agar 
terjadi peningkatan daya saing, 
kemandirian ekonomi daerah, dan 
perwujudan kesejahteraan masyarakat.
APA itu KLASTER 
 KLASTER ADALAH UNIT BISNIS, 
mencakup: 
 Usaha Inti 
 Usaha Penunjang 
 Keterkaitan 
 Kerjasama dengan Lembaga lain yang terlibat
KERJASAMA YANG DIBUTUHKAN 
UNTUK PENGEMBANGAN KLASTER 
Bagaimana klaster dapat memanfaatkan 
sumberdaya lokal? 
 Akses perbankan untuk kredit, tabungan dan asuransi 
 Layanan pengembangan usaha (business development 
services) 
 Ketersediaan layanan penciptaan iklim usaha kondusif  
perijinan usaha baru, perpanjangan, kemudahan investasi 
 Pembangunan dan perbaikan infrastruktur 
 Pembangunan Sarana Pemasaran  Trading house 
 Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan  training 
 Promosi Usaha pameran, temu bisnis 
 Sistem Inovasi dan Jejaring Usaha 
Perlu kejelasan rencana
KENDALA USAHA KECIL 
-Lemah Dalam Kewirausahaan dan Manajerial 
-Keterbatasan Ketersediaan Keuangan (modal) 
-Ketidakmampuan Pemenuhan Aspek Pasar 
-Keterbatasan Pengetahuan Produksi dan Teknologi 
-KetidakMampuan Informasi 
-Kurang Didukung Kebijakan dan RegulasiMemadai 
-Kurang Terorganisir Dalam Jaringan dan Kerjasama 
-Sering Tidak Memenuhi Standar
HAMBATAN 
 Masih banyak program dan kegiatan yang 
belum focus dan tepat sasaran ; 
 Belum mampu secara maksimal meng-eliminir 
permasalahan UMKM; 
 Belum efektifnya Forum Kepala Daerah se 
Subosukawonosraten untuk duduk 
bersama dalam meningkatkan 
kelembagaan dan branding produk UMKM; 
 Belum tersosialisasikan secara maksimal 
Program ASEAN ECONOMY COMMUNITY 
ke forum-forum/
PENUTUP 
 Untuk mengoptimalkan klaster-klaster se 
Subosukawonosraten yang telah ada dibutuhkan peran 
aktif seluruh stakeholder baik SKPD, FEDEP, Forum 
Klaster, Forum PEW maupun stakeholder lainnya, 
 Peran serta semua pihak (stakeholders) perlu 
ditingkatkan, agar konsep dan implementasi 
program/kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu. 
 BKAD Subosukawonosraten akan terus mengoptimalkan 
peran dan fungsinya sebagai koordinator, fasilitator, 
inisiator dan motivator dalam pengembangan ekonomi 
lokal dan daerah se Subosukawonosraten 
 Tahun 2015 merupakan starting spirit yang harus diikuti 
oleh semua elemen penggiat ekonomi dalam menghadapi 
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanBagus ardian
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoPenataan Ruang
 
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kota
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kotaPanduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kota
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kotainfosanitasi
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanmuhfidzilla
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanibram77
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BatuRencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BatuPenataan Ruang
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxYettiAnita
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PekalonganPenataan Ruang
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanManajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanHimpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganPenataan Ruang
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangSally Indah N
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 

What's hot (20)

Laporan Akhir Regional Studio Perencanaan
Laporan Akhir Regional Studio PerencanaanLaporan Akhir Regional Studio Perencanaan
Laporan Akhir Regional Studio Perencanaan
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
 
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kota
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kotaPanduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kota
Panduan pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kota
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota BatuRencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan PerkotaanManajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
Manajemen Lahan dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Lahan Perkotaan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 

Viewers also liked

Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2suparmono
 
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"KPDT
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan elkana.catur
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...infosanitasi
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
 
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaMateri Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaFitri Indra Wardhono
 
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...Penataan Ruang
 
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESAPERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESAdrnurhessa
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama DesaPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama DesainiPurwokerto
 
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaanKebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaanYandry Abun
 
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phPaparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phagus_ibnu_hasan
 
Gambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Gambaran Wilayah Kabupaten SukoharjoGambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Gambaran Wilayah Kabupaten SukoharjoNur Hilaliyah
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...KPDT
 

Viewers also liked (20)

Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2
 
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Ke...
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaMateri Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
 
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
 
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESAPERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
PERBANDINGAN TINGKAT KEPEDULIAN ANTARA MASYARAKAT MODERN DAN MASYARAKAT DESA
 
Memodernkan petani dan pertanian di perdesaan
Memodernkan petani dan pertanian di perdesaanMemodernkan petani dan pertanian di perdesaan
Memodernkan petani dan pertanian di perdesaan
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama DesaPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kerjasama Desa
 
8.modal sebagai faktor produksi usahatani
8.modal sebagai faktor produksi usahatani8.modal sebagai faktor produksi usahatani
8.modal sebagai faktor produksi usahatani
 
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaanKebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
Kebijakan untuk sektor pertanian dan pembiayaan pedesaan
 
Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)
Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)
Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)
 
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phPaparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
 
Pola kemitraan
Pola kemitraanPola kemitraan
Pola kemitraan
 
Gambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Gambaran Wilayah Kabupaten SukoharjoGambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Gambaran Wilayah Kabupaten Sukoharjo
 
Kemitraan usaha
Kemitraan usahaKemitraan usaha
Kemitraan usaha
 
Desa kota
Desa kotaDesa kota
Desa kota
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
 

Similar to BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN SEBAGAI PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A TaufikDaya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A TaufikTatang Taufik
 
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptxTito Vilanofa
 
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptxTEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptxasrafyunus2
 
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)Kacung Abdullah
 
produk unggulan kab. tanjab barat.pptx
produk unggulan kab. tanjab barat.pptxproduk unggulan kab. tanjab barat.pptx
produk unggulan kab. tanjab barat.pptxbidangumkm1
 
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan  dan monev pel bank indonesiaMekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan  dan monev pel bank indonesia
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesiaSugeng Budiharsono
 
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEAPeluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEAGalih Andrianto
 
Studi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauStudi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauMohd. Yunus
 
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpPengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpagus_ibnu_hasan
 
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara BaratPengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara BaratDr. Astia Dendi
 
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisataInterelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisataYani Adriani
 
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxArah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxKantorPunya
 
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...Pristiyanto SS
 
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptxKebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptxFicky Pangkey
 
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1cokorda.dewi
 
(before) SIK BL (Got Its Prize)
(before) SIK BL (Got Its Prize)(before) SIK BL (Got Its Prize)
(before) SIK BL (Got Its Prize)Soya Odut
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Akademi Desa 4.0
 

Similar to BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN SEBAGAI PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (20)

Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A TaufikDaya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten   Tatang A Taufik
Daya Saing Daerah BKAD Subosukowonosraten Tatang A Taufik
 
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
7-4-21 BUMDES DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA.pptx
 
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptxTEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
TEKNIK PENGEMBANGAN IKM.pptx
 
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
 
produk unggulan kab. tanjab barat.pptx
produk unggulan kab. tanjab barat.pptxproduk unggulan kab. tanjab barat.pptx
produk unggulan kab. tanjab barat.pptx
 
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan  dan monev pel bank indonesiaMekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan  dan monev pel bank indonesia
Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia
 
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEAPeluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
 
Studi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauStudi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS Riau
 
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkpPengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan minapolitan kkp
 
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara BaratPengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
Pengalaman Forum Pengembangan Ekonomi Lokal di Nusa Tenggara Barat
 
West java creative council 030311 2
West java creative council 030311 2West java creative council 030311 2
West java creative council 030311 2
 
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisataInterelasi birokrasi industri dalam pariwisata
Interelasi birokrasi industri dalam pariwisata
 
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxArah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptx
 
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
 
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptxKebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
Kebijakan Pemberdayaan KKUMKM.pptx
 
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
 
Bappenas
BappenasBappenas
Bappenas
 
Kkn salawati
Kkn salawatiKkn salawati
Kkn salawati
 
(before) SIK BL (Got Its Prize)
(before) SIK BL (Got Its Prize)(before) SIK BL (Got Its Prize)
(before) SIK BL (Got Its Prize)
 
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa" Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
Kuliah Online Eps. 36 "Smart Village Tingkatkan Produktivitas dan Ekonomi Desa"
 

More from KPDT

Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...KPDT
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevKPDT
 
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTKPDT
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014KPDT
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun StandarKPDT
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014KPDT
 
Sirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaSirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaKPDT
 
Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)KPDT
 
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...KPDT
 
Pointer pak menteri
Pointer pak menteriPointer pak menteri
Pointer pak menteriKPDT
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013KPDT
 
John west indonesia presentation - may 2013-english
John west   indonesia presentation - may 2013-englishJohn west   indonesia presentation - may 2013-english
John west indonesia presentation - may 2013-englishKPDT
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishIndonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishKPDT
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaKPDT
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishKPDT
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaKPDT
 
Flotim pl-english
Flotim pl-englishFlotim pl-english
Flotim pl-englishKPDT
 
Flotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasaFlotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasaKPDT
 
Artesmar® presentation may 2013 indonesia
Artesmar® presentation may 2013 indonesiaArtesmar® presentation may 2013 indonesia
Artesmar® presentation may 2013 indonesiaKPDT
 
Artesmar® presentation may 2013 english
Artesmar® presentation may 2013 englishArtesmar® presentation may 2013 english
Artesmar® presentation may 2013 englishKPDT
 

More from KPDT (20)

Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
Aspek Legal Regional Management dalam Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU N...
 
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-MonevPelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
Pelatihan Pengisian Aplikasi E-Monev
 
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDTPERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PP NO. 39 TAHUN 2006 TRIWULAN 1 TAHUN 2014 KPDT
 
Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014Sosialisasi Standar Biaya 2014
Sosialisasi Standar Biaya 2014
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2014
 
Sirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasaSirene tuna bahasa
Sirene tuna bahasa
 
Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)Presentation tuna coastal (3)
Presentation tuna coastal (3)
 
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
OVERVIEW OF INDONESIA’S TUNA INDUSTRY AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT WITH ENG...
 
Pointer pak menteri
Pointer pak menteriPointer pak menteri
Pointer pak menteri
 
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013
 
John west indonesia presentation - may 2013-english
John west   indonesia presentation - may 2013-englishJohn west   indonesia presentation - may 2013-english
John west indonesia presentation - may 2013-english
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-englishIndonesia international b usiness forum iotc_payet-english
Indonesia international b usiness forum iotc_payet-english
 
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasaIndonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
Indonesia international b usiness forum iotc_payet_bahasa
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 englishGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 english
 
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasaGreenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
Greenpeace presentation coastal tuna forum jakarta2013.v2 bahasa
 
Flotim pl-english
Flotim pl-englishFlotim pl-english
Flotim pl-english
 
Flotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasaFlotim pl-bahasa
Flotim pl-bahasa
 
Artesmar® presentation may 2013 indonesia
Artesmar® presentation may 2013 indonesiaArtesmar® presentation may 2013 indonesia
Artesmar® presentation may 2013 indonesia
 
Artesmar® presentation may 2013 english
Artesmar® presentation may 2013 englishArtesmar® presentation may 2013 english
Artesmar® presentation may 2013 english
 

BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN SEBAGAI PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

  • 1. KERJASAMA ANTAR DAERAH SEBAGAI PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAERAH BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (BKAD) Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten Dipresentasikan oleh Ketua BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN Pada Workshop dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Dalam Rangka Sinergitas Program Kerjasama Bilateral KPDT, Bappenas dan GIZ-RED Solo, 7 Oktober 2014
  • 2. Solo Raya JAKART A SURABAYA BALI
  • 3. Badan Kerjasama Antar Daerah ini dibentuk atas inisiatif Kabupaten/Kota se-Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN, dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Daerah Se Subosukawonosraten pada tanggal 30 Oktober Tahun 2001 tentang KAD Subosukawonosraten . PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (BKAD) SUBOSUKAWONOSRATEN
  • 4. Kep. DPRD. Kota Surakarta No. 10/DPRD/VI/2000 tgl. 24 Juni 2000 Kep. DPRD. Kab. Boyolali No. 24/2001 tgl. 17 Juli 2001 Kep. DPRD. Kab. Sukoharjo No. 170/15/X/2000 tgl. 17 Oktober 2000 Kep. DPRD. Kab. Karanganyar No 188.4/4/2000 tgl. 20 Mei 2000 Kep. DPRD. Kab. Wonogiri No. 5 tahun 2000 tgl. 12 Maret 2000 Kep. DPRD. Kab. Sragen No. 188.4/2/2000 tgl. 29 Maret 2000 Kep. DPRD. Kab. Klaten No. 7/2001 tgl. 27 Januari 2001 Undang-Undang 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah Ps.195 dan PP.50/2007 ttg Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah Kep. Bersama Bupati/Walikota Tgl. 30 Oktober Tahun 2001 tentang KAD SUBOSUKA WONOSRATEN (Berlaku 5 tahun) Telah diperbaharui dengan Peraturan Bersama tgl. 30 Oktober 2006 tentang KAD SUBOSUKAWONOSRATEN Pelayanan Publik - Kesejahteraan Masy. Mengeliminasi Ego Daerah Sinergi Pemb. Antar Daerah Dasar Pembentukan BKAD
  • 5. VISI & BRANDING REGIONAL Peraturan bersama Bupati/Walikota Se Subosukawonosraten nomor 1A Th 2008, 1 th 2008, 5 Th 2008, 1 Th 2008, 4 th 2008, 1A th 2008, 1 th 2008 tentang Identitas wilayah Subosukawonosraten Didaftarkan HAKI ke Menkumham tgl.14 Juli 2008 Misi &Pencitraan Wilayah • Memacu efektifitas perdagangan • Memacu aktifitas berbagai kegiatan komersial dan non komersial publik (spt : pertunjukan, konferensi, pameran dsb). • Memacu pengembangan pariwisata, dengan menambah atraksi kawasan. • Menarik penyediaan infrastruktur/property. • Memacu investasi di sektor riil. Peningkatan Daya Saing Spirit kebersamaan Harmonisasi pelayanan publik
  • 6. Kegiatan pertemuan Forum Bengawan (Bupati dan Walikota se-Solo Raya) membahas kerjasama promosi wilayah
  • 7. Ruang Lingkup KAD SUBOSUKAWONOSRATE N Bidang Ekonomi Bidang Budaya Bidang Sosial Bidang Fisik dan Prasarana Pengembangan dan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang-bidang lain yang disepakati bersama Bidang Kesehatan
  • 8. IMPLEMENTASI KERJASAMA BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN Perhubungan Darat (2X) Tgl. 30 Okt 2002 & 3 Maret 2009 Kepariwisataan (2X) Tgl. 26 April 2003 & 5 Mei 2008 Lingkungan Hidup Tgl. 30 Desember 2003 Penelitian & Pengembangan IPTEK (2x) Tgl. 5 Agustus 2004 dan 20 Agustus 2009 PEW (Kerjsm. GTZ RED) 10 Mei 2004 Ketenagakerjaan& Trasmigrasi Tgl. 30 April 2007 Kesehatan Tgl. 6 Agustus 2007 Satpol PP Tgl. 8 Mei 2008 Pemadam Kebakaran Tgl. 8 Mei 2008 INFOKOMHUM Tgl. 27 Desember 2005 BAPERMAS PP, PA dan KB Tgl. 25 Juli 2010 BAPPEDA Tgl. 6 Desember 2010 DISPERINDAGKOP Tgl. 11 Januari 2012 Kerjasama dengan Lembaga/Dunia Usaha (Thamrin City) Tgl 19 April 2012 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan Tanggal 21 Juni 2012 Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tanggal 26 Sept 2012 Ketahanan Pangan Tanggal 21 Juni 2012
  • 9. PERAN BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN SEBAGAI PAYUNG PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH 1. Fasilitasi pengembangan potensi ekonomi di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN 2. Fasilitasi peninngkatan koordinasi antar pelaku usaha untuk peningkatan pemasaran hasil produk 3. Fasilitasi peningkatan SDM bagi pelaku usaha 4. Fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran 5. Fasilitasi pengembangan inovasi produk 6. Fasilitasi percepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan aktivitas produktif pelaku usaha
  • 10. PERAN FASILITASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAERAH 1. Melakukan temu bisnis dan studi lapangan industri kreatif ke daerah diluar wilayah Subosukawonosraten melalui Forum Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW); 2. Mengikuti berbagai pameran produk unggulan melalui Forum Litbang; 3. Mengadakan workshop tentang pengembangan ekonomi wilayah; 4. Mengadakan lomba kreatifitas dan inovasi (Krenova) bagi pelajar untuk memunculkan karya karya inovasi tehnologi melalui forum Litbang; 5. Melakukan kerjasama peningkatan jaringan pemasaran batik UKM dengan Thamrin City Jakarta.
  • 11. F A K T A Adanya kerjasama Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Se Subosukawosraten yang terdiri dari Forum Pengembangan Ekonomi Wilayah (FPEW), Forum Indag, Forum Pariwisata, Forum Pertanian dan Forum Infrastruktur, yang difasilitasi oleh BKAD. Sudah terbentuk Klaster-Klaster IKM/UMKM, seperti : Batik, Lurik, Makanan Olahan, Pertanian Organik, Logam, Mebel, Jamu, Desa Wisata, Minapolitan, Handy Craft, Keramik, dsb. Terletak cukup strategis di antara Jalur Semarang-Yogyakarta-Surakarta sampai dengan di perbatasan Jawa Timur Mampu memberikan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar
  • 12. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH (PEW) SUBOSUKAWONOSRATEN  Peningkatan kapasitas SDM manajemen wilayah dan pemasaran wilayah  Melakukan kunjungan Studi de dunia Usaha  Tindak lanjuti dengan workshop  Temu bisnis produk unggulan.  Pembentukan Kluster Usaha Mikro  Peningkatan jejaring dan kelembagaan PEW dan Rakor PEW se SUBOSUKAWONOSRATEN
  • 13. Tujuan Yang Ingin Dicapai Meningkatnya kapasitas dan daya saing pelaku usaha UMKM Meningkatnya kemandirian dan kedaulatan kelembagaan Klaster Meningkatnya net working dan kerjasama antar pelaku usaha Meningkatnya produktivitas dan akses sumber daya produktif Meningkatnya inovasi, motivasi dan kreativitas serta daya saing produk UMKM
  • 14. SASARAN  Terwujudnya pengembangan produk unggulan daerah berbasis OVOP (One Village One Product) dan Klaster dalam kerangka manajemen rantai pasokan secara optimal dan berkelanjutan, agar terjadi peningkatan daya saing, kemandirian ekonomi daerah, dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
  • 15. APA itu KLASTER  KLASTER ADALAH UNIT BISNIS, mencakup:  Usaha Inti  Usaha Penunjang  Keterkaitan  Kerjasama dengan Lembaga lain yang terlibat
  • 16. KERJASAMA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENGEMBANGAN KLASTER Bagaimana klaster dapat memanfaatkan sumberdaya lokal?  Akses perbankan untuk kredit, tabungan dan asuransi  Layanan pengembangan usaha (business development services)  Ketersediaan layanan penciptaan iklim usaha kondusif  perijinan usaha baru, perpanjangan, kemudahan investasi  Pembangunan dan perbaikan infrastruktur  Pembangunan Sarana Pemasaran  Trading house  Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan  training  Promosi Usaha pameran, temu bisnis  Sistem Inovasi dan Jejaring Usaha Perlu kejelasan rencana
  • 17. KENDALA USAHA KECIL -Lemah Dalam Kewirausahaan dan Manajerial -Keterbatasan Ketersediaan Keuangan (modal) -Ketidakmampuan Pemenuhan Aspek Pasar -Keterbatasan Pengetahuan Produksi dan Teknologi -KetidakMampuan Informasi -Kurang Didukung Kebijakan dan RegulasiMemadai -Kurang Terorganisir Dalam Jaringan dan Kerjasama -Sering Tidak Memenuhi Standar
  • 18. HAMBATAN  Masih banyak program dan kegiatan yang belum focus dan tepat sasaran ;  Belum mampu secara maksimal meng-eliminir permasalahan UMKM;  Belum efektifnya Forum Kepala Daerah se Subosukawonosraten untuk duduk bersama dalam meningkatkan kelembagaan dan branding produk UMKM;  Belum tersosialisasikan secara maksimal Program ASEAN ECONOMY COMMUNITY ke forum-forum/
  • 19. PENUTUP  Untuk mengoptimalkan klaster-klaster se Subosukawonosraten yang telah ada dibutuhkan peran aktif seluruh stakeholder baik SKPD, FEDEP, Forum Klaster, Forum PEW maupun stakeholder lainnya,  Peran serta semua pihak (stakeholders) perlu ditingkatkan, agar konsep dan implementasi program/kegiatan dapat dilaksanakan secara terpadu.  BKAD Subosukawonosraten akan terus mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai koordinator, fasilitator, inisiator dan motivator dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah se Subosukawonosraten  Tahun 2015 merupakan starting spirit yang harus diikuti oleh semua elemen penggiat ekonomi dalam menghadapi ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)