PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI

2,113
-1

Published on

Paparan deputi 5 dalam forum bakohumas di cisarua tanggal 27 Juni 2013 tentang Peran KPDT Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Wilayah Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,113
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI

  1. 1. SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIANJAYA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI 1 Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS ( suprayoga@kemenegpdt.go.id / yogahadi@gmail.com) Forum Bakohumas Kementerian PDT, Cisarua, 27 Juni 2013 1
  2. 2. 1. LATAR BELAKANG  Perbatasan negara sebagai manifestasi kedaulatan wilayah mempunyai perana penting dan nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional  Keberhasilan pembangunan di daerah perbatasan berdampak penting bagi kedaulatan negara  Batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung keamanan nasional  Pengaman perbatasan tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi bisa dibangun sentra-sentra ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan daerah perbatasan yang akan membantuk sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah perbatasan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal di perbatasan 2 2
  3. 3. BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUTUR DASAR BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN 1. Stabilitas dan keamanan di Kawasan Perbatasan sangat rawan 2. Rawan Pencurian Sumber daya Alam. 3. Penyeludupan 4. Keluar masuk Tenaga Kerja Ilegal. 1. Minimnya Infrastrutur Jalan Menuju Kawasan Perbatsan. 2. Minimnya Prasarana dasar lainnya Seperti Listrik,Air Bersih, Telekomunikasi. 3. Sulitnya Distribusi 9 Bahan Pokok. 4. Sulitnya Pemasaran Hasil Bumi Masyarakat. 5. Tingginya Harga Bahan Pokok. 1. Tingkat Pendidikan Yang relatif rendah. 2. Minimnya sarana dan Prsarana Pendidikan. 3. Terbatasnya tenaga pengajar Baik Kualitas Maupun Kuantitas. 1. Tingkat Kesehatan yang rendah. 2. Anak-anak yang mengalami Kekurangan Gizi. 3. Lingkungan Pemukiman yang kurang sehat. 4. Sarana dan Prasarana Atau Fasilitas Penunjang Kesehatan Masyarakat Kurang Memadai . 5. Terbatasnya tenaga Kesehatan Baik Kualitas Maupun Kuantitasnya. KONDISI DAERAH PERBATASAN 3 3
  4. 4. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DI WILAYAH PERBATASAN 1.INFRASTRUKTUR 1. Jalan kab,poros desa & lingkngn. 2. Jembatan 3. Tambatan Perahu 4. Pasar 5. Air Bersih 6. Listrik 7. Perumahan Rakyat 8. Sanitasi 9. Kesehatan 10.Pendidikan 11.Telekomunikasi 2. PEREKONOMIAN RAKYAT 1. Koperasi 2. Perluasan pemasaran hasil 3. Peningkatan SDM 1. Jumlah guru di setiap desa 2. Kelengkapan Fasilitas pendidikan di setiap desa 3. Fasilitas guru di setiap desa 4. Fasilitas setiap tenaga kesehatan di desa bertugas 4. Pengamanan Perbatasan 1. Pengamanan pulau kecil dan perbatasan laut 2. Pos lintas batas 3. Tata ruang wilayah perbatasan 4 4
  5. 5. 2. Arah Pengembangan & Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan NKRI Arah Pengembangan Jangka Panjang Kawasan Perbatasan NKRI (RPJMN 2010 – 2014): “Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian” 5 5
  6. 6. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-2014 11 Prioritas Nasional (PN) : 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10.Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11.Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Tujuan PN 10 : Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik Substansi inti PN 10 : Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011; Pembentukan kerja sama dengan negara- negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010; 6 6
  7. 7. SASARAN 1. Terwujudnya kedaulatan wilayah nasional yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara; 2. Menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan; 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di kecamatan perbatasan dan pulau kecil terluar; 4. Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan; dan 5. Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan, yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten/ kota perbatasan yang diprioritaskan penanganannya, khususnya pada 27 kabupaten perbatasan yang tergolong daerah tertinggal. 7 Lokasi : Kws perbatasan pada 38 kab prioritas di 12 provinsi RPJM NASIONAL 2010-2014 : BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG ARAH KEBIJAKAN “Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional” 1. Penyelesaian dan Penetapan Batas Wilayah Negara 2. Peningkatan Upaya Pertahanan. Keamanan, serta Penegakan Hukum 3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan 4. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar 5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan Secara Terintegrasi FOKUS PRIORITAS 7
  8. 8. 3. VISI-MISI, ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN 6 Agenda kebijakan dan strategi Pembangunan Daerah tertinggal. 4. ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lingkungan Hidup; 3. Peningkatan Investasi dan Perekonomian Daerah; 4. Pengembangan Infrastruktur; 5. Penguatan Modal Sosial; 6. Penanganan Pengembangan Daerah Khusus. 1. MENPERCEPAT UPAYA PENGAMANAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PLB (EXIT ANTRY POINT ). 2. MEMPERCEPAT PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN. 3. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI KAWASAN PERBATASAN. 4. MEMPERCEPAT PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN. Untuk mengatasi 4 fokus pembangunan 1.Pro- Poor 2.Pro- Jobs 3.Pro- Growth 4.Pro- Environtment TERWUJUDNYA VISI & MISI DAERAH TERTINGGAL YAITU : “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Tertinggal yang Setara dengan Daerah Maju diharapkan memantapkan ketahanan nasional, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional 8 8
  9. 9.  LOKASI 27 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN KABUPATEN PERBATASAN 9 9
  10. 10. Daftar 27 Kabupaten Daerah Tertinggal di Perbatasan dalam RPJMN 2010-2014 Propinsi Kabupaten Perbatasan PKSN 1. Kalbar 1Sambas Darat (D) Paloh-Aruk 2Bengkayang Darat (D) Jagoibabang 3Sanggau Darat (D) Entikong 4Sintang Darat (D) - 5Kapuas Hulu Darat (D) Nanga Badau 2. Kaltara 6Nunukan Darat (D) & Laut (L) •Nunukan , Simanggaris, Long Midang 7Malinau Darat (D) - 3. Kaltim 8Kutai Barat Darat (D) - 4. Sulut 9Kepulauan Talaud Laut (L) Melonguane 10Kepulauan Sangihe Laut (L) Tahuna 5. NTT 11Kupang Darat (D) - 12Timor Tengah Utara Darat (D) Kefamenanu 13Belu Darat (D) Atambua 14Alor Laut (L) - 15Rote Ndao Laut (L) - 6. Papua 16Keerom Darat (D) - 17Merauke Darat (D) Merauke 18Boven Digoel Darat (D) Tanah Merah 19Pegunungan Bintang Darat (D) Jayapura 20Supiori Laut (L) - 7. Papua Barat 23Raja Ampat Laut (L) - 8. Kepulauan Riau 21Kepulauan Anambas Laut (L) Batam 22Natuna Laut (L) Ranai 9. Maluku 24Maluku Barat Daya Laut (L) - 25Maluku Tenggara Barat Laut (L) Saumlaki 26Kepulauan Aru Laut (L) - 10. Maluku Utara 27Morotai Laut (L) Daruba 10 10
  11. 11. REVIEW BAPPENAS ATAS PRIORITAS NASIONAL 10 RPJMN 2010 -2014 NO Indikator Status Awal (2009) Capaian Perkira an 2013 Target 2014 GAP 2010 2011 2012 1 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 5,84 5,76 5,68 6,16 5,96 7,1 0,94 2 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 20,19 21,17 19,46 18,31 16,13 14,2 4.11 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 65,77 66,26 66,57 67,48 66,98 72,2 4,72 4 Jumlah kabupaten daerah tertinggal 199 183 - 142* 133 9 Keterangan: 1 32 = sudah tercapai atau on track/on trend = Perlu Kerja Keras = sangat sulit tercapai 1** 2 2 2 Catatan: Target Pengentasan kabupaten tertinggal sudah on track (bertanda “Hijau”), karena target sasaran hanya fokus pada 50 kabupaten, sedangkan target sasaran dari indiaktor lainnya (peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan IPM) adalah untuk rata-rata 183 Kabupaten Tertinggal. 11
  12. 12. KONDISI IPM, LPE, & % KK MISKIN DAERAH PERBATASAN DT HIJAU KUNING MERAH 59.26% 40.74% PROSENTASE KELUARGA MISKIN DAERAH PERBATASAN DT HIJAU KUNING MERAH 37.04% 25.93% 37.04% LPE DAERAH PERBATASAN DT HIJAU KUNING MERAH 74.07% 18.52% 7.42% IPM DAERAH PERBATASAN DT Sumber : Biro Perencanaan KPDT yang diolah 12 12
  13. 13. Kondisi IPM, LPE & IKM DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN No Kabupaten IPM LPE (%) %KEMISKINAN (IKM) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 1 KEPULAUAN SANGIHE 76.52 76.97 77.43 1.7 1.07 0.46 14.02 10.64 7.26 2 KEPULAUAN TALAUD 76.26 76.74 77.22 3.1 2.52 1.94 9.79 9.00 8.21 3 NUNUKAN 74.87 75.36 75.85 8.3 6.66 4.97 10.41 9.39 8.37 4 KUTAI BARAT 73.67 74.04 74.41 7.0 7.04 7.12 11.76 12.69 13.62 5 MALINAU 73.55 73.98 74.42 3.0 2.17 1.30 12.77 11.51 10.25 6 NATUNA 71.29 71.67 72.04 5.6 5.53 5.44 3.74 3.33 2.97 7 KEPULAUAN ARU 70.89 71.26 71.62 6.7 6.93 7.20 27.34 23.53 19.72 8 KAPUAS HULU 70.67 70.98 71.29 4.08 4.08 4.08 14.31 15.77 17.23 9 MALUKU TENGGARA BARAT 70.05 70.67 71.30 2.7 2.25 1.77 27.33 24.03 20.73 10 KEEROM 69.96 70.31 70.67 13.8 14.24 14.68 21.22 19.77 18.32 11 KEPULAUAN ANAMBAS 69.74 70.32 70.90 5.6 5.53 5.44 35.93 31.02 26.11 12 SUPIORI 69.39 69.84 70.29 11.2 10.68 10.16 23.32 23.19 23.06 13 SANGGAU 69.23 69.57 69.92 4.8 4.84 4.84 5.82 6.22 6.62 14 SINTANG 69.22 69.65 70.08 3.5 3.13 2.80 6.18 4.39 2.60 15 ALOR 69.14 69.47 69.80 8.8 9.36 9.94 17.80 16.12 14.44 16 TIMOR TENGAH UTARA 68.43 68.92 69.40 2.9 2.40 1.94 18.24 16.00 13.76 17 BENGKAYANG 68.29 68.66 69.03 7.6 7.89 8.22 7.79 7.78 7.77 18 MALUKU BARAT DAYA 67.22 67.54 67.86 2.7 2.25 1.77 29.88 27.37 24.86 19 ROTE NDAO 67.09 67.53 67.97 4.9 4.85 4.80 30.19 28.89 27.59 20 KUPANG 67.00 67.49 67.98 3.2 2.66 2.17 13.17 13.15 13.13 21 MERAUKE 66.92 67.56 68.21 17.2 20.39 23.58 12.74 11.84 10.94 22 SAMBAS 66.17 66.77 67.37 4.8 4.66 4.53 10.32 10.44 10.56 23 RAJA AMPAT 65.60 66.10 66.61 3.6 2.96 2.37 4.67 4.67 4.67 24 PULAU MOROTAI 65.53 65.99 66.45 4.0 3.69 3.37 13.25 15.91 10.90 25 BELU 65.28 65.74 66.20 16.2 18.66 21.16 11.50 9.51 7.52 26 BOVEN DIGOEL 51.18 51.68 52.19 16.0 18.07 20.17 23.35 22.13 20.91 27 PEGUNUNGAN BINTANG 50.06 50.58 51.11 8.9 8.67 8.44 32.70 29.01 25.32 Rata-rata Daerah Perbatasan DT 68.3 68.7 69.2 6.73 6.78 6.84 16.65 15.46 13.98 13
  14. 14. PROSENTASE KELUARGA MISKIN DI DAERAH PERBATASAN DT - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata Nasional Rata-rata daerah tertinggal Rata-rata daerah tertinggal Perbatasan Rata - Rata Prosentase Persentase Penduduk Miskin Forecast 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata Nasional 16.70 16.40 16.60 17.00 15.94 15.51 13.61 11.71 9.81 Rata-rata daerah tertinggal 27.52 28.16 27.86 24.44 22.89 21.77 19.98 18.60 17.14 15.28 Rata-rata daerah tertinggal Perbatasan 23.43 26.25 25.63 21.85 20.29 19.12 17.82 16.65 15.46 13.98 14 14
  15. 15. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAERAH PERBATASAN DT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA IPM* Forecast** 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata Nasional 69.57 70.08 70.59 71.17 71.76 72.27 72.81 73.35 73.89 Rata-rata Daerah Tertinggal 52.57 56.51 57.40 62.68 66.01 66.51 66.99 67.48 67.97 68.46 Rata-rata Daerah Tertinggal Perbatasan 57.34 58.05 58.70 64.09 66.92 67.36 67.81 68.27 68.72 69.17 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 Rata-rata Nasional Rata-rata Daerah Tertinggal Rata-rata Daerah Tertinggal Perbatasan LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) DI 27 KABUPATEN PERBATASAN DT INDEKS LPE Laju Pertumbuhan Ekonomi * Forecast ** 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Rata-rata Nasional 5.26 5.20 5.50 5.13 5.95 6.12 6.29 Rata-rata daerah tertinggal 4.15 4.70 6.11 5.96 5.95 5.76 6.00 6.08 6.16 Rata-rata daerah tertinggal Perbatasan 4.74 5.76 8.08 6.42 6.54 6.48 6.62 6.68 6.73 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rata-rata Nasional Rata-rata daerah tertinggal Rata-rata daerah tertinggal Perbatasan 15
  16. 16. 16 SEKTOR-SEKTOR KAWASAN PERBATASAN SEKTOR-SEKTOR PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KAWASAN PERBATASAN “TIDAK SINERGIS ANTAR SEKTOR, DI SUATU KAWASAN” “SINERGIS ANTAR SEKTOR, DI SUATU KAWASAN” MELAKSANAKAN KOORDINASI & SINERGI PENDEKATAN KEWILAYAHAN DI PERBATASAN  4. PERAN KPDT DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN
  17. 17. Bantuan stimulan KPDT pada daerah tertinggal di perbatasan TA 2012 NO KABUPATEN KEGIATAN JUMLAH (Rp.) 1 Merauke Pengelolaan air laut menjadi air bersih 1.250.000.000 Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000 Jalan Desa 3.500.000.000 2 Raja Ampat Pengelolaan air laut menjadi air bersih 1.250.000.000 Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000 3 TTU Pengelolaan air laut menjadi air bersih 1.250.000.000 Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000 4 Supiori Pengelolaan air laut menjadi air bersih 1.250.000.000 Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000 5 Natuna Pengelolaan air laut menjadi air bersih 1.250.000.000 Pembangunan air bersish dengan teknologi RO 2.500.000.000 5 Sintang Jalan desa / Jalan poros desa 540.000.000 8 Peg. Bintang Jalan desa / Jalan poros desa 1.000.000.000 9 Keerom Kios pasar 700.000.000 10 Kapuas Hulu Drainase 500.000.000 11 Sambas Hand tractor dan penggilingan padi 340.000.000 Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000 12 Bengkayang Hand Tractor dan penggilingan padi 340.000.000 13 Alor Hand Tractor dan penggilingan padi 360.000.000 Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000 14 Kupang Hand Tractor 540.000.000 Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000 15 Kep. Talaud Perahu type PUM Boat & perlengkapan 400.000.000 Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000 16 Kep Aru Pelatihan dan penyediaan teknologi 400.000.000 Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000 17 Nunukan Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000 18 Maluku tenggara barat Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000 19 Maluku Barat Daya Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000 20 Rote Ndao Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000 21 Belu Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000 22 Kep. Sangihe Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000 17 17
  18. 18. NO KABUPATEN KEGIATAN JUMLAH ALOKASI (Rp) 1 MERAUKE PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN 1 PKT 10,000,000,000 2ALOR PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000 3ANAMBAS PEMBANGUNAN AIR BERSIH 1 PKT 1,250,000,000 4ARU PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000 5BELU PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000 6BENGKAYANG (KALIMANTAN BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000 7KAPUAS HULU (KALIMANTAN BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 10,000,000,000 8KEEROM PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI/JALAN DESA 1 PKT 1,125,000,000 9KUPANG (NUSA TENGGARA TIMUR) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000 10KUTAI BARAT (KALIMANTAN TIMUR) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000 11MALUKU BARAT DAYA PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000 12MALUKU TENGGARA BARAT PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000 13NATUNA PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000 14PEGUNUNGAN BINTANG PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI/JALAN DESA 1 PKT 1,125,000,000 15RAJA AMPAT (PAPUA BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 20,000,000,000 16ROTE NDAO PEMBANGUNAN AIR BERSIH 1 PKT 1,250,000,000 17SAMBAS (KALIMANTAN BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000 18SANGGAU (KALIMANTAN BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000 19SANGIHE PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000 20SINTANG (KALIMANTAN BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000 21SUPIORI (PAPUA) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000 22TALAUD PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000 23TTU PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN 1 PKT 10,000,000,000 Bantuan stimulan KPDT pada daerah tertinggal di perbatasan TA 2013 18 18
  19. 19. PETA RENCANA FASILITASI T.A. 2013 RENCANA LOKASI FASILITASI APBN 2013 KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS 19
  20. 20. SEKIAN & TERIMA KASIH 20

×