PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia

  • 35,935 views
Uploaded on

Materi PKN kelas 10 semester ganjil. Bab 3 : Hak Asasi Manusia (HAM)

Materi PKN kelas 10 semester ganjil. Bab 3 : Hak Asasi Manusia (HAM)

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
35,935
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
662
Comments
0
Likes
17

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. *
  • 2. *
  • 3. Macam HAM Meliputi Hak-hak asasi pribadi (personal rights) Kebebasan menyatakan pendapat Kebebasan memeluk agama Kebebasan bergerak Hak-hak asasi ekonomi (property rights) Kebebasan memiliki sesuatu Hak mendapat tunjangan hidup Hak-hak asasi politik (political rights) Hak ikut serta dalam pemerintahan Hak pilih dalam pemilu Hak-hak asasi hukum (rights of legal equality) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights) Hak memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan Hak mengembangkan kebudayaan Hak-hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights) Hak mendapatkan perlakuan & tata cara peradilan & perlindungan dalam hal penangkapan dll *
  • 4. *Peran Serta dalam Upaya Pemajuan, Penghomatan, dan Penegakan HAM Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia, tidak terlepas dari kesadaran internal atas perkembangan opini dunia terhadap masalah-masalah demokratisasi dan hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat pada Pembuakaan UUD 1945 dan Batang Tubuhnya yang mencumkan prinsip-prinsip pelaksanaan HAM. Dalam perkembangan lebih lanjut, peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui hal-hal berikut : 1. Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai tindak lanjut Lokakarya tentang HAM yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan dukungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Salah satu tujuan pembentukan Komnas HAM adalah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.
  • 5. 2. Paska Orde Baru (era reformasi), perhatian terhadap upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia semakin nyata, yakni dengan disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998. Dalam ketetapan tersebut, MPR menugaskan kepada lembaga-lembaga negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM. Selain itu, Presiden dan DPR juga ditugaskan untuk segera meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM. 3. Landasan bagi penegakan HAM di Indonesia semakin kokoh setelah MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945 tersebut persoalan HAM mendapat perhatian yang khusus dengan ditambahkannya bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas pasal 28 A hingga 28 J. hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia. 4. Tonggak lain dalam sejarah penegakkan hak asasi manusia di Indonesia adalah berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan UndangUndang No. 26 tahun 2000. Pengadilan HAM ini merupakan suatu pengadilan yang secara khusus menangani kejahatan pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
  • 6. 5. Pembentukan lembaga-lembaga yang menangani kejahatan HAM dan penyusunan beberapa instrumen hukum pokok yang mengatur perlindungan terhadap HAM, secara nyata telah mendorong penegakan HAM di Indonesia. Beberapa kasus kejahatan HAM yang terjadi pada masa lalu kini mulai terkuak. seperti penanganan protes massa Tanjung Priok 1984, kerusuhan dan penembakan mahasiswa pada Mei 1998. 6. Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun 2003 yang mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Di antara kasus-kasus tersebut bahkan kasus Tanjung Priok dan kasus Timor-Timur telah ditangani oleh Pengadilan HAM. 7. Di sisi lain, melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), banyak pihak melakukan pembelaan dan bantuan hukum (advokasi) terhadap para korban kejahatan HAM.
  • 7. *Hambatan dalam Upaya Pemajuan, Penghomatan, dan Penegakan HAM Tentang berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, secara umum dapat kita identifikasi sebagai berikut : a. Faktor Kondisi Sosial-Budaya 1) Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks (heterogen). 2) Norma adat atau budaya lokal kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggung dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sakral, pergaulan dan sebagainya. 3) Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele. b. Faktor Komunikasi dan Informasi 1) Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antardaerah. 2) Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. 3) Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumber daya manusianya maupun perangkat (software dan hardware) yang diperlukan.
  • 8. c. Faktor Kebijakan Pemerintah 1) Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia. 2) Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan. 3) Peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan ‘pembangkangan’. d. Faktor Perangkat Perundangan 1) Pemerintah tidak segera meratifikasikan hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia. 2) Kalaupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit untuk diterapkan. e. Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement). 1) Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. 2) Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang ‘jalan pintas’ untuk memperkaya diri. 3) Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
  • 9. *Tantangan dalam Upaya Pemajuan, Penghomatan, dan Penegakan HAM Banyak sekali tantangan dalam upaya pemajuan HAM, antara lain : 1. 2. 3. 4. Prinsip Universal, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum dalam piagam PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB Prinsip Pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan peningkatan demokrasi dan perlindungan terhadap asasi manusia. Prinsip Kesatuan hak-hak asasi manusia, yaitu berbagai jenis atau kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dipihak lain. Prinsip Objektivitas atau Non Selektivitas, yaitu penolakkan terhadap pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hannya menonjolkan salah satu jenis hak asasi manusia saja mengabaikan hak-hak asasi manusia lainya.
  • 10. 5. Prinsip Keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus. 6. Prinsip Kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional. 7. Prinsip Negara Hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Tantangan dalam upaya pemajuan HAM juga mencakup * Pelanggaran HAM berat : * Kejahatan genosida (genocide crime) : Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ra, kelompok etnis, atau kelompok agama * Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) : Serangan secara luas/sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Co : Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan Yang harus ditegakkan dan dikurangi jumlahnya.
  • 11. * Instrumen Hukum Internasional HAM No 1. Tahun 1958 Uraian/Keterangan Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan. 2. 1966 Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB, isinya mencakup : § The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik (persamaan hak antara pria dan wanita). § Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara mengadukan pelanggaran hak assi kepada The Human Rights Committee PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya. § The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya. 3. 4. 1976 1984 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita. 5. 6. 7. 1990 1993 1998 Konvensi tentang Hak-hak Anak. Konvensi Anti-Apartheid Olahraga. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. 8. 1999 Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Rasial.
  • 12. *Peradilan Internasional HAM Untuk itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan yang bersifat internasional dan memiliki yurisdiksi atas wilayah negara-negara secara internasional. Sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat kemanusiaan. Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM ini pula, PBB membentuk komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia (The United Nations Commission on Human Rights). Komisi ini awalnya terdiri dari 18 negara anggota, kemudian berkembang menjadi 43 orang anggota. Negara Indonesia diterima komisi ini sejak tahun 1991.
  • 13. Cara kerja komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk sampai pada proses peradilan HAM internasional, adalah sebagai berikut : * Melakukan pengkajian (studies) terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global. Terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, kegiatan komisi terbatas pada himbauanm serta persuasi. Kekuatan himbauan dan persuasi terletak pada tekanan opimi dunia internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan. * Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. * Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini. Untuk warga negara perseorangan dipersyaratkan agar terlebih dahulu ditempuh secara musyawarah di negara asalnya, sebelum pengaduan di bahas. * Mahkamah Internasional sesuai dengan tugasnya, segera menindak lanjuti baik pengaduan oleh anggota maupun warga negara anggota PBB, serta hasil pengkajian dan temuan komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk diadakan pendidikan, penahan, dan proses peradilan.
  • 14. No Tahun 1 2500 s.d. 1000 SM Nama Dokumen —- Hukum Hamurabi Isi/Keterangan Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi Musa, memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun (Mesir) agar terbebas dari kewenanganwenangan raja yang merasa dirinya sebagai Tuhan. Terdapat pada masyarakat Babylonia yang menetapan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. 2 600 SM —- Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Untuk itu dia membentuk Heliaie, yaitu Mahkamah Keadilan untuk melindungi orang-orang miskan dan Majelis Rakyat atau Ecdesia. Karena gagasannya inilah Solon dianggap sebagai pengajar demokrasi. Perjuangan Solon didukung oleh Parisles (tokoh negarawan Athena). 3 527 s.d. 322SM Corpus Luris —- Kaisar Romawi pada masa Flavius Anacius Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia. Pada masa kebangkitan Romawi telah banyak lahir filsuf terkenal dengan visi tentang hak asasi, seperti : Socrates dan Plato yang banyak dikenal sebagai peletak dasar diakuinya hak-hak asasi manusia, serta Aristoteles yang mengajarkan tentang pemerintahan berdasarkan kemauan dan cita-cita mayoritas warga.
  • 15. 4 30 SM s.d. 632 M Kitab Suci Injil Kitab Suci Al-Qur’an Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama manusia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, dan sebagainya. 5 1215 Magna Charta (Masa Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia, antara lain mencakup : Pemerintahan • Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari Great Lockland di Inggris) Council. • Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara. 6 1629 Pettion of Rights • Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen. (Masa Pemerintahan • Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Charles I di Inggris) • Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang. • Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. 7 1679 8 1689 Habeas Corpus Act • Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang ditangkapnya (Masa Pemerintahan lengkap dengan alasan penangkapan itu. Charles II di Inggris) • Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari setelah ditangkap. Bill of Rights (Masa • Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen Pemerintahan • Pengenaan pajak harus atas izin parlemen Willwem III di Inggris) • Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen. • Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen • Parlemen berhak mengubah keputusan raja
  • 16. 9 1776 Declaration of • Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan, hakIndependence (Amerikahak yang tidak dapat dicabut dari dirinya ialah: hak hidup, hak kebebasan, dan Serikat) hak mengejar kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness). Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitusi of USA tahun 1787) atas jasa presiden Thomas Jefferson. 10 1789 11 1918 12 1941 Atlantic Charter Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian disebutkan empat (dipelopori oleh kebebasan (The Four Freedoms) antara lain: Franklin D. Rooselvt) • Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi. • Kebebasan untuk beragama dan beribadah • Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan. • Kebebasan seseorang dari rasa takut. 13 1948 Universal Declaration Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. of Human Rights Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing. Declaration des Droits Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi de L’homme et du Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete, antara lain menyebutkan: Citoyen (Perancis) • Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama • Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya. Rights of Determination Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936), Indonesia (1945), dan sebagainya. Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.
  • 17. Pertama di Dunia Magna Charta Piagam HAM Dunia (oleh PBB) Universal Declaration of Human Right Pembukaan UUD 1945 Piagam HAM di Indonesia *
  • 18. * Dari pembelajaran bab tentang Hak Asasi Manusia ini, kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bahwa Hak Asasi adalah mutlak, milik semua orang dan sangat perlu untuk diperjuangkan, diupayakan, bahkan dikedepankan. Karena dengan saling menjaga Hak Asasi antar manusia, maka kehidupan ini akan penuh dengan kedamaian. *
  • 19. *