Memperkuat Negara (Ekonomi Politik)

812 views
739 views

Published on

Download Materi Kuliah "Memperkuat Negara (Ekonomi Politik)" .ppt

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memperkuat Negara (Ekonomi Politik)

  1. 1. Kelompok II Memperkuat Negara Oleh Francis Fukuyama •A11109266 Muh. Nasrun safitra •A11109253 Ardy Inawan Putra •A11109300Akhmad Fadel •A11109276 Samuel E. makalew •A11109306 Satriani •A11107087 Irmawati •A11108271 Indayani Hasim •A11109289Adrian Hariyono
  2. 2. Negara-negara Lemah Atau Gagal Merupakan sumber dari banyak Persoalan DuniaYg paling serius dan Pelik, Mulai dari kemiskinan, AIDS dan Obat Bius, Hingga terorisme. Untuk Menghadapi Berbagai Persoalan Ini, Francis Fukuyama Menawarkan sebuah Pemecahan baruYaitu :Pembangunan Negara
  3. 3.  Pembangunan dan penguatan negara adalah suatu tugas yang amat besar dan berat, mulai dari afganistan hingga sudan. Kongo hingga irak. Proses tersebut harus dilakukan dari awal . Pembentukan lembaga-lembaga publik yang tepat, seperti angkatan kepolisian yg jujur, pengadilan yg tidak korup, sekolah dan pelayanan kesehatan yg berfungsi dgn baik dan pelayanan sipil yg kuat, adalah suatu tugas yg amat sulit. Membantu negara-negara tersebut dgn sumber daya, manusia dan teknologi adalah hal yg mudah, namun pembangunan-negara memerlukan metode-metode yg tidak mudah di pindahkan
  4. 4. Bab 1 Dimensi Kenegaraan Yang Hilang
  5. 5. Pendahuluan Negara adalah sebuah lembaga purba manusia yang telah ada sekitar 10.000 tahun yang lampau sejak masyarakat pertanian pertanian muncul di Mesopotamia. Negara mempunyai fungsi sangat beragam, kekuasaan untuk memaksa yang memungkinkan mereka melindungi hak milik pribadi dan menciptakan keamanan juga memungkinkan mereka mengambil alih hak milik pribadi dan melanggar hak WN mereka. Dengan demikian, tugas politik modern adalah menjinakkan kekuasaan negara, mengarahkan kegiatan- kegiatannya ke arah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum.
  6. 6.  Peran negara yang diperselisihkan Perpolitikan abad ke 20 sangat dibentuk oleh berbagai kontroversi tentang ukuran dan kekuatan negara yang pas. Berawal dari suatu tatanan dunia liberal, dimana tidak ada pajak-pajak pendapatan, program kemiskinan, atau peraturan kemanan pangan. Selanjutnya dunia runtuhliberal ini runtuh dan digantikan oleh negara yang jauh lebih terpusat dan aktif. Satu aliaran perkembangan mengarah pada negara “totaliter”, yang mencoba menghapuskan keseluruhan masyarakat sipil dan mensubordinasikan individu-individu yang terpusat pada tujuan-tujuan politiknya sendiri. Politik pada 1980-an dan 1990-an dicirikan oleh berpengaruhnya kembali gagasan-gagasan liberal dinegara maju.. Mengurangi ukuran sektor negara merupakan kebijakan dominan selama tahun-tahun kritis pada dekade tersebut. Hal ini lebih ditekankan dengan lahirnya suatu panduan dari IMF dan world bank, yaitu “Konsensus Washington”. Namun penekanan relatif pada masa ini sangat berpusat pada pengurangan aktivitas negara, yang dengan sadar disalahmengerti sebagai sebuah memangkas kemampuan negara secara keseluruhan. Agenda pembangunan negara tidak diberi banyak penekanan. Alhasil reformasi ekonomi liberal pun gagal.
  7. 7. Lingkup vs Kekuatan Perbedaan antara lingkungan aktivitas negara, yang mengacu pada berbagai fungsi dan tujuan berbeda yang dijalangkan pemerintah, dan kekuatan kekuasaan negara, atau kemampuan negara merencanakan dan menjalangkan berbagai kebijakan dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan transparan .
  8. 8. BAB 2 Negara Lemah dan Lubang Hitam Adminitrasi Negara
  9. 9. Persoalan Utama Teori Organisasi: Delegated Discretion Salah satu persoalan utama teori organisasi adalah delegated discretion : pendelegasian wewenang oleh prinsipal kepada agen untuk mengambil keputusan.Yang menjadi dilema adalah bahwa meskipun efisiensi memerlukan pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dan otoritas, tindakan pendelegasian tersebut memunculkan persoalan kontrol dan pengawasan
  10. 10. Teori Organisasi: -Teori Ronald Coase (1937) -Teori Alchian & Demsetz (1972) -Teori Jensen & Meckling (1976)
  11. 11. Teori Ronald Coase (1937)  Tentang perusahaan, yang menegaskan pembedaan dasar antara pasar dan hierarki, dan menyatakan bahwa keputusan-keputusan alokasi sumber daya tertentu dibuat di dalam organisasi- organisasi yang hierarkis karena kebutuhan untuk menghemat biaya transaksi.
  12. 12. Teori Alchian & Demsetz (1972)  Menyatakan bahwa tidak terdapat suatu hal yang unik menyangkut hubungan otoritas yang membedakannya dari hubungan sukarela di antara para peserta pasar
  13. 13. Teori Jensen & Meckling (1976)  Memperkenalkan konsep agency cost, yaitu biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh para prinsipal untuk menjamin bahwa para agen menjalankan perintah mereka. Biaya2 ini mencakup biaya memantau perilaku agen dan mengikat agen dan kerugian2 lain yang terjadi ketika agen tersebut bertindak bertentangan dengan kepentinga-kepentingan perusahaan.
  14. 14. Ambiguitas Tujuan: - Tujuan organisasi yang tidak jelas - Pendekatan alternatif terhadap kontrol perilaku agen - Desentralisasi & wewenang
  15. 15. Tujuan organisasi yang tidak jelas  Kerangka prinsipal agen mengandaikan bahwa para prinsipal adalah pelaku rasional yang sepenuhnya memahami kepentingan mereka sendiri dan mempercayakan otoritas kepada para agen untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga dapat menimbulkan adanya penyelewengan perusahaan yang terjadi akibat perilaku agen yang mementingkan diri sendiri atau salah dan gagal memahami otoritas prinsipal
  16. 16. Pendekatan alternatif terhadap kontrol perilaku agen Dorongan-dorongan agen tidak pernah dapat sepenuhnya disearahkan dengan kepentingan- kepentingan para prinsipal mereka. Sejumlah besar teori organisasi menyoroti berbagai mekanisme untuk membuat dorongan2 ini lebih searah. Merupakan hal yang mustahil, dalam banyak keadaan, untuk memantau hasil dari para agen dalam suatu cara yang memungkinkan mereka dianggap bertanggung jawab atas tindakan2 mereka. Suatu metode alternatif untuk mengotrol para agen adalah menggunakan norma-norma dan pembentukan aktif atas fungsi –fungsi kegunaan para agen.
  17. 17. Desentralisasi & wewenang  Sumber ambiguitas ketiga dalam desain organisasi tidak berkaitan dengan bagaimana para agen dikontrol, tetapi dengan derajat kewenangan yang harus mereka emban dalam tingkatan2 hierarki yang berbeda.Terdapat beberapa petunjuk praktis bagi derajat desentralisasi yang tepat yang serupa dengan suatu teori formal. Sebagai contoh, wilayah pertanggunajawaban yang diberikan kepada satu tingkatan tertentu dalam sebuah hierarki harus seuai dengan persoalan2 yang khas yang terdapat dalam rentang kendalinya.
  18. 18. Implikasi Kebijakan  Implikasi praktis yang muncul dari kesimpulan teoretis bahwa tidak ada organisasi yang optimal. Mendukung kesimpulan Woolcock dan Pritchett (1992) bahwa dalam kebijakan pembangunan, kita harus sangat berhati-hati menyangkut penegasan adanya aturan2 yang secara luas dapat diterapkan pada reformasi sektor publik, manajemen proyek, atau pemberianjasa pelayanan. Mereka menekankan ciri disfungsional yang sering kali terjadi karena mentalitas “praktik terbaik”, dimana sebuah praktik yang berjalan baik di satu bagian dunia disebarluaskan dengan segera dan dianggap sebagai model untul ditiru bagi bagian dunia yang lain.
  19. 19. Perang Dingin
  20. 20. Berakhirnya Perang Dingin
  21. 21. Persoalan Negara-negara Lemah
  22. 22. PELANGGARAN ATAS KEDAULATAN Dengan Alasan Teroris, Pelanggaran HAM yang buruk, Pemerintahan AS mengintervensi atau menginvasi serta menekan secara ekonomi negara-negara tersebut yang jelas melanggar kedaulatan negara (Souvereighnity) terutama negara-negara lemah. Sepertia Somalia, Irak, Afghanistan, Yugoslavia, namun Amerika gagal dalam memajukan negara tersebut dan cenderung negara- negara yang di invasi oleh AS menjadi negara yang gagal baik secara ekonomi, maupun secara pemerintahan yang kuat
  23. 23. Unilateralisme Amerika Serikat
  24. 24. Otoriterisme, Militeristik dan Standar Ganda Amerika Serikat Serta Pelanggaran kedaulatan atas negara berdaulat  Penyelesaian Konflik dengan pendekatan Militer ( Serangan ke Serbia) telah melanggar kedaulatan negara tersebut  Invasi ke Afhghanistan walau tanpa legitimasi dari Dunia dan PBB  Invasi ke Irak walau dengan resolusi PBB namun melanggar negara yang berdaulat  Serangan pesawat tak berawak ke teritorial Pakistan merupakan pelanggaran kedaulatan wilayah Pakistan  Pelanggaran Udara Israel di wilayah Libanon sebagai negara yang berdaulat tidak di tanggapi AS
  25. 25. Kesimpulan  Negara lemah tidak mampu berhadapan dengan negara besar  Kedaulatan suatu negara yang berdaulat tidak berarti (dapat di langgar) jika berkaitan dengan masalah demokrasi, pelanggaran HAM serta kejahatan terjadap kemanusiaan.  Negara besar (AS) dapat melakukan sesuatu dengan ataupun tanpa legitimasi dari dunia internasinal.  Standar Ganda, Kebijakan Pre- Emptive, Unilateralisme, Pendekatan Militeristik dan Otoriterisme merupakan kebijakan AS dalam menghadapi kepentingan luar negerinya.
  26. 26. Bab 4 Lebih Kecil Namun Lebih Kuat
  27. 27.  Selama Lebih dari Satu Generasi, Kecenderungan Dalam Politik Dunia Adalah melemahkan Negara. Kecenderungan itu terjadi baik karena alasan normatif maupun Ekonomi. Karena itu, ada kecenderungan untuk merampingkan ukuran sektor negara dan memberikannya pada pasar atau pada fungsi- fungsi masyarakat sipil yg telah di perlakukan dengan tidak tepak.
  28. 28.  Mereka tidak Memerlukan negara yg terlalu luas, namun mereka sunguh-sunguh memerlukan negara yg kuat dan Efektif dalam Lingkup Fungsi negaraYg terbatas  Sekarang ini Kita menegaskan bahwa kita mendukung demokrasi, pemerintahan sendiri, dan hak-hak asasi manusia dan Bahwa usaha apapun untuk memerintah rakyat lain adalah usaha yang bersifat transisi dan bukan bersifat imperial.

×