Your SlideShare is downloading. ×
Ekonomi kerakyatan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Ekonomi kerakyatan

4,590
views

Published on

Mata Kuliah Ekonomi kerakyatan

Mata Kuliah Ekonomi kerakyatan

Published in: Education

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,590
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN
  • 2. MUH.ZULKIFLI (A11109275) MUH.ARZAD AMIR (A11109252) MUH.NASRUN SAFITRA (A11109266) MUHAMMAD ABDUH (A11109313) AKHMAD FADEL (A11109300)
  • 3. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk diminimalisasi atau bahkan bila memungkinkan dihilangkan. Namun dalam kenyataan, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia sehingga membutuhkan suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Ekonomi kerakyatan beberapa waktu terakhir menjadi istilah baru yang banyak didiskusikan dalam berbagai forum dan dianggap oleh banyak pihak sebagai sebuah strategi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Bukan tanpa alasan apabila ekonomi kerakyatan seolah-olah menjadi trendsetter baru dalam wacana pembangunan. ”Ambruknya” ekonomi Indonesia yang selama beberapa dasawarsa selalu dibanggakan, memaksa berbagai pihak meneliti kembali struktur perekonomian Indonesia. Berbagai kajian yang dilakukan berhasil menemukan satu faktor kunci yang menyebabkan keambrukan ekonomi Indonesia yaitu ketergantungan ekonomi Indonesia pada sekelompok kecil usaha dan konglomerat yang ternyata tidak memiliki struktur internal yang sehat. Ketergantungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi neoliberal yang mengedepankan pertumbuhan dengan asumsi apabila pertumbuhan tinggi dengan sendirinya akan membuka banyak lapangan kerja, dan karena banyak lapangan kerja maka kemiskinan akan berkurang. Kebijakan ekonomi tersebut ternyata menghasilkan struktur ekonomi yang tidak seimbang.
  • 4. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
  • 5. Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada. Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara negara kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbedaPertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya.
  • 6. Ekonomi kerakyatan memiliki 3 (tiga) karakteristik, sebagai berikut.  To elevate property, meningkatkan kemampuan rakyat dari lower class menjadi middle class, misalnya dalam jangka waktu 10-15tahun.  Setiap pembangunan adalah peningkatan produktivitas maka ekonomi kerakyatan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat marginal.  Ekonomi kerakyatan memberikan nonphysical gain, contohnya keterampilan, manajemen, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semua aset sumber daya manusia. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • 7. Oleh karena itulah, dapat disimpulkan bahwa substansi dari ekonomi kerakyatan mencakup tiga hal sebagai berikut :  Pertama, Adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional ini sangat penting artinya bagi ekonomi kerakyatan. Dengan cara demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari hasil produksi nasional itu. Sebab itu, sebagaimana ditegaskan oleh pasal 27 UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”  Kedua, Adanya partisipasi penuh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak ikut menikmati hasil produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Hal itu dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”  Ketiga, Pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berada di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, kedaulatan ekonomi harus berada di tangan rakyat. Bukan di tangan para pemilik modal sebagaimana dalam sistem ekonomi pasar neoliberal. Walaupun misalnya kegiatan pembentukan produksi nasional dilakukan oleh para pemodal asing, kegiatan- kegiatan itu harus tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian masyarakat.
  • 8. Ekonomi kerakyatan sangat berbeda dari neoliberalisme. Neoliberalisme, sebagaimana dikemas oleh ordoliberalisme, adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun di atas tiga prinsip sebagai berikut:  Tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar.  Kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui.  Pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang.
  • 9. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam paket Konsensus Washington, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut.  Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi.  Liberalisasi sektor keuangan.  Liberalisasi perdagangan.  Pelaksanaan privatisasi BUMN.
  • 10. Selain itu terdapat pula persamaan dan perbedaan antara Ekonomi Keynesian dan Ekonomi Kerakyatan. Persamaannya adalah keduanya bertujuan menciptakan lapangan kerja baru, melalui peningkatan pendapatan, menciptakan daya beli, dan permintaan efektif (effective demand). Keduanya adalah juga skema ekonomi "Dorongan Besar" (Big Push) seperti dipikirkan oleh Hirshman. Sedangkan Perbedaannya, dalam Keynesian seperti dilaksanakan pada program New Deal AS dan pemulihan ekonomi Eropa Barat pasca-Perang Dunia II, lapangan kerja diwujudkan melalui pembentukan unit ekonomi skala besar yang didukung teknologi tinggi. Sebaliknya, dalam Ekonomi Kerakyatan kegiatan ekonomi digerakkan oleh usaha-usaha skala kecil dengan dukungan teknologi madya melalui industrialisasi pedesaan yang mencakup juga mekanisasi pertanian. Perbedaan lain adalah bahwa fokus Ekonomi Keynesian adalah penciptaan lapangan kerja dan permintaan efektif untuk menggerakkan industri yang telah mencapai kelebihan produksi, sedangkan Ekonomi Kerakyatan lebih bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (basic needs) yang berorientasi pada pasar domestik.
  • 11. Ekonomi Kerakyatan 1. Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1). 2. Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2). 3. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3). 4. Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. 5. Menjaga stabilitas moneter. 6. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2). 7. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).
  • 12. Negara Kesejahteraan 1. Mengintervensi pasar untuk menciptanya kondisi kesempatan kerja penuh. 2. Menyelenggarakan BUMN pada cabang-cabang produksi yang tidak dapat diselenggarakan oleh perusahaan swasta. 3. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan. 4. Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. 5. Menjaga stabilitas moneter. 6. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 7. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Ekonomi Neoliberal 1. Mengatur dan menjaga bekerjanya mekanisme pasar, mencegah monopoli. 2. Mengembangkan sektor swasta dan melakukan privatisasi BUMN. 3. Memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masuknya investasi asing. 4. Melaksanakan kebijakan anggaran ketat, termasuk menghapuskan subsidi. 5. Menjaga stabilitas moneter. 6. Melindungi pekerja perempuan, pekerja anak, dan bila perlu menetapkan upah minimum. 7. -
  • 13.  Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan  Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan  Mendorong pemerataan pendapatan rakyat  Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional LIMA HAL POKOK YANG HARUS SEGERA DIPERJUANGKAN AGAR SISTEM EKONOMI KERAKYATAN TIDAK HANYA MENJADI WACANA SAJA  Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya  Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (fair competition)  Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah  Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap  Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai bidan usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi.
  • 14. Pertanyaannya, bagaimanakah situasi perekonomian Indonesia saat ini? Artinya, sebagai amanat konstitusi, sejauh manakah ekonomi kerakyatan telah dilaksanakan di Indonesia. Sebaliknya, benarkah perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal sebagaimana banyak diperbincangkan belakangan ini? Dua hal berikut perlu mendapat perhatian dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, sebagai sebuah negara yang mengalami penjajahan selama 3,5 abad, perekonomian Indonesia tidak dapat mengingkari kenyataan terbangunnya struktur perekonomian yang bercorak kolonial di Indonesia. Sebab itu, ekonomi kerakyatan pertama-tama harus dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengoreksi struktur perekonomian yang bercorak kolonial tersebut. Kedua, liberalisasi bukan hal baru bagi Indonesia, tetapi telah berlangsung sejak era kolonial.
  • 15. Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai 57 tahun Indonesia merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
  • 16. Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup:  Peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab;  Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi;  Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural.  Pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial;  Penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat;  Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.