Analisa Biaya Proyek Gedung Negara

  • 5,484 views
Uploaded on

 

More in: Design
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
5,484
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
419
Comments
0
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • 6.

Transcript

  • 1. ANALISA BIAYA PROYEKBAHAN AJARDIKLATDITJEN ANGGARANJAKARTA, 9 JULI 2012Ir. ARIFFIN AZIZS, MTAHLI MADYA JAFUNG TBP
  • 2. BANGUNAN GEDUNG NEGARALandasan Hukum2. UU No. 28 tahun 2002Tentang Bangunan Gedung1. UU No. 18 Tahun 1999Tentang Jasa Konstruksi3. UU No. 1 tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentangBangunan Gedung6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah7. KEPPRES No. 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara8. PERPRES No. 73 Tahun 2011Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
  • 3. PENGERTIAN Bangunan Gedung Negara:Bangunan Gedung Negara: adalah bangunanadalah bangunangedunggedung untuk keperluan dinasuntuk keperluan dinas yang menjadi /akanyang menjadi /akanmenjadimenjadi kekayaan milik negarakekayaan milik negara dan diadakandan diadakandengan sumber pembiayaandengan sumber pembiayaan APBNAPBN, dan/atau, dan/atauperolehan lainnya yang sah.perolehan lainnya yang sah. Perolehan lain yang sah :Perolehan lain yang sah : Hibah, Pembelian,Hibah, Pembelian,Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah.Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah. Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN)Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN)berbasis anggaran kinerjaberbasis anggaran kinerja bukan proyekbukan proyek
  • 4. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:Biaya Pembangunan BGN:Biaya Pekerjaan StandarBiaya Pekerjaan Non StandarStandar Harga Satuan Tertinggi per M2:Standar Harga BGN Klasifikasi Sederhana dan TidakSederhanaStandar Harga Bangunan Rumah NegaraDitetapkan oleh Bupati/Walikota secara berkala/tahunberdasarkan spesifikasi teknis dan klasifikasi BGNKomponen Biaya Pembangunan:Biaya Konstruksi FisikBiaya Perancangan (Design)Biaya Pengawasan/Manajemen KonstruksiBiaya Pengelolaan Proyek
  • 5. Pembiayaan Bangunan tertentu:Bangunan dengan Desain PrototipeProsentase Komponen Biaya Pembangunan:Diperhitungkan dari BIAYA KONSTRUKSI FISIKBiaya Pekerjaan Non-StandarBesarnya biaya perencanaan, manajemenkonstruksi /pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rateBangunan dengan Desain BerulangPembangunan > 1 tahun anggaranBangunan SederhanaBangunan Tidak sederhanaBangunan KhususDihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata danharga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasikepada instansi Teknis PU;PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:
  • 6. KEPPRES No. 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPasal 14(1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasikomponen kegiatan termasuk harga satuannya.(3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkinmenggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmiBadan Pusat Statistik, departemen/lembaga, danpemerintah daerah.(2) Standardisasi harga satuan digunakan untuk menyusunpembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumenanggaran.
  • 7. KEPPRES No. 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(4) Penetapan standardisasi dilakukan secara berkala oleh :b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokokkegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan;a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum,satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasakonsultasi;.c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dariinstansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatandaerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan;.d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedungnegara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang,gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisiklainnya.
  • 8. PEMBANGUNANBANGUNANBARUBIAYAPEKERJAANNON STANDARPERAWATANBANGUNANBIAYA PEKERJAANSTANDARKlasifikasiStandar LuasStandarJumlah LantaiHSBGNNon-StandarBgn + LingkNon-StandarFungsi KhususNon-StandarLainnyaSKEMATIKPEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:
  • 9. A. Klasifikasi Bangunan Gedung NegaraPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5,1. Klasifikasi bangunan gedung negara didasarkan padakompleksitas.2. Klasifikasi bangunan gedung negara meliputi bangunansederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus.a. Bangunan sederhana, merupakan bangunan gedung negaradengan teknologi dan spesifikasi sederhana.b. Bangunan tidak sederhana, merupakan bangunan gedungnegara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana.c. Bangunan khusus, merupakan bangunan gedung negaradengan fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus.PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedungnegara diatur dengan Peraturan Menteri.
  • 10. BANGUNAN SEDERHANAadalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana sertamemiliki kompleksitas dan teknologi sederhana Masa penjaminankegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahunBANGUNAN TIDAK SEDERHANAadalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhanaserta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhanaMasa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama palingsingkat 10 (sepuluh) tahunBANGUNAN KHUSUSadalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan danpersyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannyamemerlukan penyelesaian/teknologi khusus Masa penjaminankegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahunPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARAPENGERTIANPERMEN PU No. 45/PRT/M/2007
  • 11.  Bangunan Gedung Kantor yang sudah adadisain prototipe-nya / sd. 2 lantai Rumah Dinas Tipe C,D, dan E Pelayanan kesehatan: Puskesmas Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantaiKlasKlas Penggunaan BangunanPenggunaan BangunanSEDERHANASEDERHANATIDAKTIDAKSEDERHANASEDERHANAKHUSUSKHUSUSPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA Bangunan Gedung Kantor belum ada prototipe-nya / diatas 2 lantai Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D & E yangbertingkat Rumah Sakit Klas A & B Universitas/Akademi Istana Negara/Wisma Negara Instalasi Nuklir Laboratorium Bangunan Monumental
  • 12. Klasifikasi bangunan khusus, ditetapkanberdasarkan rincian anggaran biaya (RAB)yang dihitung tersendiri sesuai dengankebutuhan dan kewajaran harga yangberlaku.PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA
  • 13. 1. Standar luas gedung kantor;a. Standar luas ruang gedung kantor, adalah:1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel(Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana)2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi perpersonel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana)b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan,luasnya dihitung secara tersendiri berdasarkan analisiskebutuhanc. Rincian standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjangtercantum dalam lampiran I.(Penambahan 25% Luas Ruang Untuk Sirkulasi)B. Standar Luas Bangunan Gedung NegaraPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Luas bangunan gedungnegara diatur dengan Peraturan Menteri.PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA
  • 14. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARAB. STANDAR LUAS BGN1. GEDUNG KANTORa. klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per - personil;b. klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per- personil;c. ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat,kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang)diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung2. RUMAH NEGARATipe Luas Bangunan Luas lahanKhusus 400 m2 1 000 m2A 250 m2 600 m2B 120 m2 350 m2C 70 m2 200 m2D 50 m2 120 m2E 36 m2 100 m2
  • 15. TIPE PENGGUNAKHUSUS - Menteri- Pimpinan Lembaga Tinggi NegaraA - Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal- Pejabat yang setingkat- Anggota Lembaga Tinggi Negara/DewanB - Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro- Pejabat yang setingkat- Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/eC - Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang- Pejabat yang setingkat- Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/cD - Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang- Pejabat yang setingkat- Pegawai Negeri Sipil Gol. IIIE - Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol IIPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA
  • 16. JABATANLUAS RUANG (m2)KETERANGANR. KERJAR. PENUNJANG JABATAN R. PELAYANANJABATANJMLR.TAMUR.RAPATR.TUNGGUR.ISTIRAHATR.SEKRETR.STAFR.SIMPANR.TOILETJMLSTAFCATATAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121Menteri/ KetuaLembaga28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8R.Staf pada setiapjabatandiperhitungkanberdasarkan jumlahpersonel@ 2,2 - 3 m2/personel, sesuaidengan tingkatjabatan dankebutuhan darimasing-masingK/L2 Wakil Menteri 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 53Eselon IA/ AnggotaDewan16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 54 Eselon I B 16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 25 Eselon II A 14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 26 Eselon II B 14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 27 Eselon III A 12.00 6.00 3.00 3.00R.Toiletbersama24.00 08 Eselon III B 12.00 6.00 3.00 21.00 09 Eselon IV 8.00 8.80 2.00 18.80 4STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTORA. RUANG KANTORPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA
  • 17. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARAJENIS RUANG LUAS KETERANGAN1 2 31Ruang Rapat UtamaKementerian140 m2Kapasitas 100 orang2 Ruang Rapat Utama Es. I 90 m2Kapasitas 75 orang3 Ruang Rapat Utama Es. II 40 m2Kapasitas 30 orang4 Ruang Studio 4 m2/ orang Pemakai 10% dari staf5 Ruang Arsip 0.4 m2/ orang Pemakai seluruh staf6 WC/ Toilet 2 m2/ 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf7 Musholla 0.8 m2/ orang Pemakai 20% dari jumlah personelB. RUANG PENUNJANG3. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Anggota DPRD disetarakan denganruang kantor / ruang penunjang Eselon IIA.2. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Walikota/Bupati disetarakan denganruang kantor / ruang penunjang Eselon IA.Keterangan :1. Untuk ruang kantor / ruang penunjang Gubernur disetarakan denganruang kantor / ruang penunjang Menteri.
  • 18. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARAC. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B)Keterangan:1. Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapatdisesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.2. Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitungtersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atauruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, KantorPelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luarstandar luas tersebut di atas.
  • 19. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARAKeterangan1.Untuk:a. Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecualiluas tanah 2000m2.b. Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A,kecuali luas tanah 1000m2.Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untukRuang Tamu Besar /Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.2.Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalamRencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk:- DKI Jakarta : 20 %- Ibukota Provinsi : 30 %- Ibukota Kabupaten/Kota : 40 %- Pedesaan : 50 %3. Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumahsusun, luas per unit bangunannya diperhitungkan denganmengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B).Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basementdan/atau halaman
  • 20. C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung NegaraPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 10.1. Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan palingbanyak 8 (delapan) lantai.2. Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susunditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai.3. Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan)lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dariMenteri.4. Jumlah lantai bangunan gedung negara yang berpengaruhpada Koefisien /faktor pengali jumlah lantai bangunan,besarannya ditetapkan oleh Menteri.PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA
  • 21. Jumlah Lantai Bangunan Koefisien / Faktor Pengali Bangunan 2 Lantai 1,090Bangunan 3 Lantai 1,120Bangunan 4 Lantai 1,135Bangunan 5 Lantai 1,162Bangunan 6 Lantai 1,197Bangunan 7 Lantai 1,236Bangunan 8 Lantai 1,265Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantaibangunan, sbb:PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA
  • 22. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara1.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedungnegara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota.2.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedungnegara untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan olehGubernur DKI Jakarta.3.Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negaradihitung berdasarkan formula perhitungan standar hargasatuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri.D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan GedungNegara (HSBGN)PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15.PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA
  • 23. D. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI(HSBGN)Bab IV. B PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m2pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunanbangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standarbangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur,arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara.PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARAStandar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunangedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiapkabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untukProvinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.
  • 24. HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGNVn : Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek.StandarLtb : Luas total lantai bangunanHn : Harga komponen bangunan Pek. StandarK : Koefisien jumlah lantaiHSBGN =∑ Vn X HnLtb X KMODEL FORMULA HSBGNPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA
  • 25. Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan sesuai denganklasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiriatas: Pembangunan Bangunan Gedung Negara KlasifikasiSederhana dan Tidak Sederhana Pembangunan Bangunan Rumah Negara Pembangunan Pagar Bangunan Gedung NegaraPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA Struktur Arsitektur Finishing UtilitasPEKERJAAN STANDAR bangunan gedung negara meliputipekerjaan :
  • 26. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARANoKOMPONENBANGUNANSUB KOMPONENBANGUNANBOBOT (%) TAHAPANTERHADAPSELURUHBANGUNANBOBOTMAKSIMUMBOBOTYANG DIBANGUNNILAI(%)1. Pondasi PONDASI 10.00% 100.00%2. StrukturKOLOM, BALOK & RING BALK 27.00% 100.00%PLESTERAN 2.00% 100.00%3. A t a pRANGKA ATAP 8.00% 100.00%PENUTUP ATAP 2.00% 100.00%4. Langit-LangitRANGKA LANGIT-LANGIT 3.50% 100.00%PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50% 100.00%5. DindingBATU BATA/ PARTISI 4.50% 100.00%PLESTERAN 1.75% 100.00%KACA 1.25% 100.00%PINTU 1.00% 100.00%KOSEN 1.50% 100.00%6 Lantai PENUTUP LANTAI 10.00% 100.00%7. UtilitasINSTALASI LISTRIK 5.00% 100.00%INSTALASI AIR 1.50% 100.00%DRAINASE LLIMBAH 1.50% 100.00%8. FinishingFINISHING STRUKTUR (CAT) 1.00% 100.00%FINISHING LANGIT-LANGIT (CAT) 4.00% 100.00%FINISHING DINDING (CAT) 6.00% 100.00%FINISHING PINTU/ KOSEN (CAT) 4.00% 100.00%JUMLAH NILAI PEKERJAAN STANDAR 100.00%
  • 27. NO URAIANKLASIFIKASIKETERANGANSEDERHANATIDAKSEDERHANA KHUSUSA PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangankeselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.Berdasarkanpertimbangankeselamatan, kesehatan,dan kenyamanan, sertaketentuan dalam PeraturanDaerahsetempat tentangBangunan atau RencanaTata Ruang WilayahKabupaten/Kota, atauRencana Tata Bangunandan Lingkungan untuklokasi yang bersangkutan2. Ketinggian Bangunan maksimum 2 lantai maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus men dapatrekomendasi Menteri Pekerjaan Umum3. Ketinggian Langit-langit min. 2,80 m min. 2,80 m sesuai fungsi4. Koefisien Dasar Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat5. Koefisien Lantai Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat6. Koefisien Dasar Hijau Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat7. Garis sempadan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi & kaidaharsitektur sederhanasesuai fungsi & kaidaharsitektursesuai fungsi & kaidaharsitektur9. Pagar Halaman **) Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu,dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitekturbangunan.10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *) Dihitung berdasarkankebutuhan sesuai fungsibangunan danSNI/ketentuan yangberlaku.- parkir kendaraan minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan gedung- aksesibiltas tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat- drainase tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku- pembuangan sampah tersedia tempat pembuangan sampah sementara- pembuangan limbah tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya- penerangan halaman tersedia penerangan halamanTABEL A1SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARAPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA
  • 28. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARANOURAIANKLASIFIKASIKETERANGANSEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUSB PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN1. Bahan PenutupLantaikeramik, vinil, tegelPCmarmer lokal, keramik,vinil,kayumarmer lokal, keramik,vinil,kayuDiupayakan menggunakanbahan bangunan setempat/produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrik asikomponen. Apabila bahantersebut sukar diperoleh atauharganya tidak sesuai, dapatdiganti dengan bahan lain yangsederajat tanpa meng -urangipersyaratan fungsi dan mutudengan pengesahan InstansiTeknis Setempat2. Bahan DindingLuarbata, batako diplesterdan dicat, kacabata, batako diplesterdicat /dilapis keramik,kaca,panil beton ringanbata, batako diplesterdicat/dilapis keramik,kaca,panil beton ringan3. Bahan DindingDalambata, batako diples terdan dicat, kaca, partisikayu lapisbata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, partisigipsumbata, batako diplesterdicat/ dilapis keramik,kaca partisi gipsum4. Penutup Plafond kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis dicat5. Bahan PenutupAtapgenteng, asbes, seng,sirapgenteng keramik, alumunium gelombang dicatgenteng keramik, alumunium gelombang dicat6. Bahan Kosen danDaun Pintukayu dicat/ aluminium kayu dipelitur, anodizedaluminiumkayu dipelitur, anodizedaluminiumC PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN1. Pondasi batu belah, kayu, betonbertulang K-200batu belah, kayu, betonbertulang K-225 atau lebihbatu belah, kayu, betonbertulang K-225 atau lebihKhusus untuk daerahgempa, harusdirencanakan sebagaistruktur bangunan tahangempa.2. Struktur Lantai(untuk bangunanbertingkat)beton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat IIbeton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat II3. Kolom beton bertulang K-200baja, kayu klas kuat IIbeton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat IIbeton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat II4. Balok beton bertulang K-200,baja, kayu klas kuat IIbeton bertulang K-225 ataulebih,baja,kayu klas kuat IIbeton bertulang K-225 ataulebih, baja, kayu klas kuat II5. Rangka Atap kayu klas kuat II, baja kayu klas kuat II, baja dilapisanti karatkayu klas kuat II, baja dilapisanti karat6. Kemiringan Atap genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15
  • 29. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARANO URAIANKLASIFIKASIKETERANGANSEDERHANA TIDAK SEDERHANA KHUSUSD PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN1. Air Bersih PAM, sumur pantek2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan3. Pembuangan Air Kotor bak penampung4. Pembuangan Kotoran bak penampung5. Bak SeptikTank & resapan berdasarkan kebutuhan6. Sarana Pengamanan thp.Bahaya Kebakaran *)Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, serta StandarNasional Indonesia (SNI) yang berlaku7. Sumber daya listrik *) PLN, Generator (harus memperhatikan prinsip hemat energi)8. Penerangan peneranganalam dan buatan100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi Bangunan /fungsiruang serta SNI yang berlaku9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*) dihitung sesuai SNI yangberlaku.10. Sarana TransportasiVertikal *)tidak diperlukan untuk bangunan di atas 4 lantai dapatmenggunakan Lift , sesuai SNI yang berlakudihitung sesuai kebutuhandan fungsi bangunan11. Aksesibilitas bagipenyandang cacat*)Sesuai ketentuan dalam Per.Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untukbangunan klasifikasi sederhana.12. Telepon *) sesuai kebutuhan13. Penangkal petir penangkal petir lokalE PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN1. Tangga Penyelamatan (khususuntuk bangunan bertingkat)lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar jarak antar tangga aksimum45 m (jarak bisa 1,5 kali bilamenggunakan sprinkler)2. Tanda Penunjuk Arah jelas, dasar putih huruf hijau3. Pintu lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m
  • 30. NO URAIANKLASIFIKASIKETERANGANKhusus & Tipe ATipe BTipe C,D, dan EA PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANB1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangankeselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.Terutama berdasarkanketentuan dalamPeraturan Daerahsetempat tentangBangunan atauRencana Tata RuangWilayahKabupaten/Kota untuklokasi yangbersangkutan.2. Ketinggian Bangunan3. Ketinggian Langit-langit min. 2,70 m min. 2,70 m min. 2,70 m4. Koefisien Dasar Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat5. Koefisien Lantai Bangunan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat6. Koefisien Dasar Hijau Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat7. Garis sempadan Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi rumah &kaidah arsitektursesuai fungsi rumah &kaidah arsitektursesuai fungsi & kaidaharsitektur sederhana9. Pagar Halaman **) Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu) , besi, baja , kayu, danbahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur rumahnegaraBiayanya mengikutistandar harga satuanper-m pagar10. Tandon Air min. 3 m3 min. 2 m3 min. 1 m3PERSYARATAN BAHAN BANGUNANDiupayakanmenggunakan bahanbangunan setempat/produksi dalam negeri,termasuk bahanbangunan sebagaibagian dari sistempabrikasi komponen.1. Bahan Penutup Lantai marmer lokal, keramik,vinil,kayukeramik, vinil keramik, vinil, Tegel PC2. Bahan Dinding bata, batako diplester dan dicat tembok3. Penutup Plafond Gipsum, asbes semen/ kayu-lapis dicat asbes semen/kayu-lapis dicat4. Bahan Penutup Atap genteng keramik berglazuurasbes, seng, sirapgenteng, asbes,seng, sirapgenteng, asbes, seng,sirap5. Bahan Kosen dan DaunPintu/ Jendela kayu dipelitur/dicat kayu dicat kayu dicatTABEL A2SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARAPERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARA
  • 31. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARANOURAIANKLASIFIKASIKETERANGANKhusus & Tipe ATipe BTipe C,D, dan EC PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN1. Pondasi batu belah, kayu klas kuat /awet II, beton-bertulangbatu belah, kayu klas kuat/awet II, beton-bertulangbatu belah, kayu klas kuat/awet II, beton-bertulangKhusus untuk daerahgempa, harusdirencanakan sebagaistruktur bangunan tahangempa.2. Struktur Lantai(untuk bangunanbertingkat)beton bertulang K-200, baja,kayu klas kuat/awet IIbeton bertulang K-200, baja,kayu klas kuat/awet II3. Kolom beton bertulang K-200, baja,kayu klas kuat/awet IIbeton bertulang K-200, baja,kayu klas kuat/awet IIbeton bertulang K-200, baja,kayu klas kuat/awet II4. Balok beton bertulang K-200, baja,kayu klas kuat/awet IIbeton bertulang K-200, baja,kayu klas kuat/awet IIbeton bertulang K-200, baja,kayu klas kuat/awet II5. Rangka Atap kayu klas kuat/awet II, baja kayu klas kuat/awet II, baja kayu klas kuat/awet II, baja6. KemiringanAtapgenteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15genteng min. 30 , sirapmin.22.5, seng min 15D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN1. Air Bersih PAM, sumur pantek2. Saluran air hujan talang, saluran lingkungan3. Pembuangan Air Kotor bak penampung Untuk Rumah Negarayangdibangun dalam 1kompleks menggunakanseptiktank Komunal4. Pembuangan Kotoran bak penampung5. Bak SeptikTank &resapan 6 m3 5 m3 2 - 4 m36. Sarana pengamananthp.Bahaya kebakaran *)Mengkuti ketentuan dalam PERMEN PU tentang penanggulangan, sertaStandar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku7. Sumber daya listrik *) PLN, 2200-4400 VA PLN, 1350-2200 VA PLN, 450-1350 VA8. Penerangan peneranganalam dan buatan 100-215 lux/m2 100-215 lux/m2 100-215 lux/m29. Tata Udara 6-10% bukaan ataudengan tata udarabuatan (AC)*)6-10% bukaan 6-10% bukaan12. Telepon *) sesuai kebutuhan13. Penangkal petir penangkal petir lokal
  • 32. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNGNEGARANO URAIANKLASIFIKASIKETERANGANKhusus & Tipe ATipe B Tipe C,D, dan EE PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN1. Tangga Penyelamatan (khususuntuk bangunan bertingkat)lebar min.=1, 20m2. Tanda Penunjuk Arah Tidak dipersyaratkan3. Pintu lebar min.=0,90 m4 Koridor/selasar lebar min.=1,80 m*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harusdianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat digantidengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu denganpengesahan Instansi Teknis Setempat.1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping sepertiketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan DisainPrototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau menggunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak(rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untukbangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.
  • 33. 1. Setiap pembangunan bangunan gedung negarayang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga /SKPDharus mendapat bantuan teknis dalam bentukpengelolaan teknis.2. Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelolateknis yang bersertifikat.3. Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalampengelolaan kegiatan pembangunan bangunangedung negara di bidang teknis administratif.4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan teknisdiatur dengan Peraturan Menteri.PENGELOLA TEKNISPengelolaan TeknisPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 11.
  • 34. BIAYA PEMBANGUNAN BGNBIAYA PEMBANGUNAN BGNBIAYABIAYAPEMBANGUNANPEMBANGUNANBGNBGNBIAYABIAYAPEKERJAANPEKERJAANSTANDARSTANDARBIAYABIAYAPEKERJAANPEKERJAANNON-STANDARNON-STANDARPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
  • 35. PEKERJAAN STANDAR BGNPEKERJAAN STANDAR BGNPekerjaan Standar BGNmeliputi pekerjaan : struktur, arsitektur , finishing, utilitasDihitung berdasarkan:standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunangedung negara;koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; danluas bangunanBiaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb)HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGNLtb : Luas total lantai bangunanK : Koefisien jumlah lantaiPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
  • 36. Biaya Pekerjaan Non StandarPERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16- dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yangwajar.-Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGN-Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan MenteriBiaya Pek. Non StandarPERMEN PU No. 45/PRT/M/2007- dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan hargapasar yang wajar , setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat;- Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasanpekerjaan non-standar, dihitung (berdasarkan billing-rate)PEKERJAAN NON STANDARPEKERJAAN NON STANDAR
  • 37. Biaya non-standar digunakan untuk:1. Perizinan selain IMB;2. Penyiapan dan pematangan lahan;3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan;4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan;5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan(greenbuilding); dan/atau6. Penyambungan utilitasPEKERJAAN NON STANDARPEKERJAAN NON STANDAR
  • 38. Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar150% dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada :Jenis pekerjaan ProsentaseAlat Pengkondisian Udara 10-20% dari XElevator/Escalator 8-12% dari XTata Suara (Sound System) 3-6% dari XTelepon dan PABX 3-6% dari XInstalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11 % dari XElektrikal (termasuk genset) 7-12% dari XSistem Proteksi Kebakaran 7-12% dari XSistem Penangkal Petir Khusus 2-5% dari XInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2-4% dari XInterior (termasuk furniture) 15-25% dari XGas Pembakaran 1-2% dari XGas Medis 2-4% dari XPencegahan Bahaya Rayap 1-3% dari XPondasi dalam 7-12% dari XFasilitas penyandang cacat & kebutuhan khusus 3-8% dari XSarana/Prasarana Lingkungan 3-8% dari XBasement (per m2) 120% dari YPeningkatan Mutu *) 15-30% dari Z
  • 39. KOEFISIEN/FAKTOR PENGALIBANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUSBAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007Fungsl Bangunan/Ruang Harga Satuan per-m2 TertinggiICU/ICCU/UGD/CMU 1,50 standar harga bangunanRuang Operasi 2,00 standar harga bangunanRuang Radiology 2,00 standar harga bangunanRawat inap 1,10 standar harga bangunanLaboratorium 1,10 standar harga bangunanRuang Kebidanan dan Kandungan 1,20 standar harga bangunanRuang Gawat Darurat 1,10 standar harga bangunanPower House 1,25 standar harga bangunanRuang Rawat Jalan 1,10 standar harga bangunanDapur dan Laundri 1,10 standar harga bangunanBengkel 1,00 standar harga bangunanLab. SLTP/SMA/SMK 1,15 standar harga bangunanSelasar Luar Beratap/Teras 0,50 standar harga bangunanBIAYA NON STANDAR FUNGSI KHUSUS
  • 40. BIAYA NON STANDAR LAINNYAa. Penyiapan lahan;Biaya non-standar lainnya, meliputi biaya untuk:b. Pematangan lahan;j. ……………….c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)d. Penyusunan rencana induk (masterplan);e. Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL);f. Biaya Penyambungan Utilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb);g. Penyelidikan tanah yang terperinci;h. Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasanuntuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukarpencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi (remote area);i. Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letakbangunan, ataupun karena luas lahan;
  • 41. BIAYA NON STANDAR LAINNYAk. Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendakipelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independen;Biaya non-standar lainnya dihitung berdasarkan kebutuhannyata dan harga pasar yang wajar.l. Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan(green building);j. Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunanbangunan gedung negara, untuk bangunan gedung yangpenyusunannya memerlukan keahlian konsultan;
  • 42. BIAYA KESELURUHAN BANGUNANBIAYA KESELURUHAN BANGUNANBIAYA KESELURUHAN BANGUNANBIAYAKONSTRUKSI FISIKBIAYA MK/BIAYA PENGAWASANBIAYAPERENCANAANBIAYAPENGELOLAANKEGIATANBIAYAPEKERJAANSTANDARBIAYA PEKERJAANNON STANDARmax 150% dari HSBGNPerpres 73 Pasal 16, (3)HSBGN
  • 43. BIAYA KONSTRUKSI FISIKBab IV. C.1.d PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007Biaya konstruksi fisik ditetapkan (dalam kontrak) dari hasilpelelangan maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantumdalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara, yang didalamnya termasuk biaya :1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat);2) jasa dan overhead;3) lzin Mendirikan Bangunan (IMB)4) pajak dan iuran daerah lainnya; dan5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.
  • 44. TERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHTERIMA KASIHKEMENTERIAN PEKERJAANUMUMJalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021)7251058