Your SlideShare is downloading. ×
Sistem pemilihan umum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Sistem pemilihan umum

20,130
views

Published on

Oleh Novi Hendra Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas Padang

Oleh Novi Hendra Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas Padang


6 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
20,130
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
542
Comments
6
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. S I S T E M PEMILIHAN UMUM Oleh Novi Hendra Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas Padang
  • 2. Pengertian
    • Sistem Pemilihan Umum : metode yang mengatur dan memungkin warga negara memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri.
    • Metode berhubungan dengan prosedur dan aturan merubah ( mentransformasi ) suara ke kursi dilembaga perwakilan.
    • Mereka sendiri maksudnya yang memilih maupun yang hendak dipilih merupakan bagian dari satu entitas yang sama.
  • 3.
    • bobot suatu sistem pemilu lebih banyak memang terletak pada nilai demokratis didalamnya, dalam artian hanya terkait dengan bagaimana pemilu dapat memberikan hak kepada setiap pemilih untuk memberikan suaranya sesuai dengan keyakinan pilihannya, dan bagaimana setiap kontestan pemilihan akan memperoleh dukungan secara adil, yaitu peluang yang sama bagi setiap kandidat untuk meraih kemenangan
  • 4. ELEMEN SISTEM PEMILU
    • Elektoral Law : aturan main berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus ditaati setiap kontestan Pemilu. Atau seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya . Plural Majority, Proportional Representation.
    • Eloktoral Process : metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi dilembaga perwakilan. D’Hont, St. League, Elektoral Threshold, Parliamentary Threshol. Dapat dilihat dalam P embentukan dan kinerja penyelenggara pemilihan umum.
  • 5. Elemen Kajian Sistem dan Proses Pemilu
    • Formula pemilihan ( electoral formula )
    • Besaran distrik ( district magnitude ): jumlah wakil yang dipilih dalam suatu distrik atau konstituen.
    • Electoral threshold : jumlah minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat menduduki kursi di lembaga perwakilan atau parlemen
    • Struktur pemilihan: apakah pemilih boleh memilih lebih dari satu partai atau kandidat.
    • Malapportionment : suatu bentuk disproporsionalitas dalam suatu pemilihan (overprepresentative atau underrepresentative)
    • Gerrymandering : mekanisme untuk menentukan batas-batas distrik
    • Apparentement : hubungan formal dari daftar partai yang diijinkan di dalam suatu sistem daftar.
    • Ukuran badan perwakilan rakyat
    • Hak pilih
    • Persyaratan pendaftaran
    • Akses terhadap tempat pemungutan suara
    • Prosedur nominasi
    • Peraturan keuangan kampanye
    • Waktu pemilihan
  • 6. SYARAT PELAKSANAAN PEMILU
    • Seluruh orang dewasa mempunyai hak pilih.
    • Dengan prinsip opopov ; One person, one vote and one value
    • Fairness of Voting :
    • Kerahasiaan (Secret ballot).
    • Penghitungan Terbuka (Open counting).
    • Tidak ada Kecurangan (Absence of electoral fraud).
    • Tanpa Kekerasan (Absence of violence).
    • Tanpa Intimidasi (Absence of intimidations).
    • Rights to promote candidates :
    • Kandidat tidak diseleksi oleh pemerintah.
    • Rekuitmen terbuka.
  • 7. INDIKATOR MENILAI SISTEM PEMILU
    • Akuntabilitas ( accountability ).
    • Keterwakilan ( representativeness ).
    • Keadilan ( fairness ).
    • Persamaan hak tiap pemilih ( eqaulity ).
    • Lokalitas.
    • Reliabel.
    • Numerikal.
  • 8. KRITERIA MEMILH SISTEM PEMILU
    • Elemen Demokrasi.
    • Keseimbangan.
    • Dampak Sistem Pemilu.
  • 9. ELEMEN DEMOKRASI
    • Ensuring a representative parliament.
    • Making elections accessible and meanigful.
    • Providing incentives for conciliation.
    • Facilitating stable and efficient government.
    • Holding the government and representatives accountable.
    • Encouraging “cross-cutting” political parties.
    • Promoting a parliamentary opposition.
    • Cost and administrative capacity.
  • 10. KESEIMBANGAN
    • Mempengaruhi pemilih dengan perkokoh parpol.
    • Kesederhanaan sistem dengan peluang berinovasi.
    • Solusi jangka pendek dengan stabilitas jangka panjang.
    • Bangun sistem pemilu berdasar sistem yang pernah ada tanpa terpenjara dimensi historis sistem tersebut.
    • Sistem pemilu bukan solusi untuk semua permasalahan politik.
  • 11. DAMPAK KE SISTEM POLITIK
    • Tingkat proporsionalitas. Hubungan antara rakyat & wakil yang dipilih.
    • Format kabinet yang akan terbentuk.
    • Bentuk sistem kepartaian. Jumlah parpol.
    • Akuntabilitas pemerintahan. Kosensus / konfrontasi dalam legislatif dan pemerintahan.
    • Struktur internal parpol.
    • Tingkat partisipasi warga masyarakat.
    • Merubah tampilan atau wajah demokrasi.
  • 12. TIGA KUBU UTAMA
    • Pilih langsung Pilih lewat wakil
    PLURAL MAJORITY SEMI PROPORTIONAL REPRESENTATION PROPORTIONAL REPRESENTATION
  • 13. Keluarga Besar Sistem Pemilu Plurality Majority Semi Proporsional Representation Proporsional Representation First Past The Post (FPTP) Block Vote (BV) Parallel System (PS) List PR Single Transferable Vote (STV) Mixed Member Proportional Single Non Transferable Vote (SNTV) Two Round System (TRS) Alternative Vote
  • 14. I. Pluralitiy-majority
    • Dalam sistem pluralitiy-majority atau sistem distrik, untuk dapat terpilih dalam suatu daerah pemilihan (distrik), sesorang kandidat atau beberapa orang kandidat harus memenangkan jumlah tertinggi (terbanyak) dari suara yang ada (yang sah) atau dalam beberapa varian, mayoritas dari suara sah dalam wilayah pemilihan (distrik).
    • Untuk keperluan pemilihan, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam parlemen ditentukan oleh jumlah distrik. Calon dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak menag sedang suara-suara yang diberikan kepada calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimana kecil pun selisih kekalahannya.
    • Sistem plurality-majority merupakan penyebutan lain atas majoritarian formula . Formula majoritarian di Indonesia dikenal dengan sistem distrik.
  • 15. Varian sistem plurality-majority
    • The first Past the Post ( relative majority atau simple plurality ). Formula pluralitas ini biasa dipakai dalam pemilihan wakil tunggal (seperti pemilihan presiden, gubernur, walikota, dsb) atau pemilihan badan perwakilan rakyat. Pemenang pemilihan adalah seorang kandidat yang mendapatkan suara paling banyak tanpa memperhatikan hasil mayoritas.
    • formula the first past the post digunakan dalam single-member district system
  • 16. Lanjutan Varian sistem plurality-majority
    • Block Vote , Pemilih memiliki suara sebanyak kursi yang akan diisi dan bebas pempergunakan / memanfaatkan hak suara, apakah sejumlah kursi yang diperebutkan ataupun tidak. Pemilih biasanya bebas memilih kandidat tanpa menghiraukan afiliasi partai politik kandidat tersebut. Kandidat-kandidat yang memiliki suara paling banyak akan secara otomatis berhak mengisi kursi tersebut tanpa memperhatikan persentase suara yang mereka dapat.
    • Masalahnya adalah pemenang tidak berarti pemilik suara mayoritas, padahal demokrasi mengutamakan suara mayoritas.
    • Block Vote digunakan untuk multi-member district .
  • 17. Lanjutan Varian sistem plurality-majority
    • Two Round System, 2 tahapan pemilihan
    • Two round system memiliki 2 formula :
      • formula campuran pluralitas dan mayoritas. Formula campuran mensyaratkan adanya suatu mayoritas suara untuk pemilihan atau pemberian suara pertama. Namun, jika tidak ada kandidat yang berhasil mengumpulkan suara mayoritas, maka digelar pemilihan suara kedua. Pada pemberian suara kedua ini diterapkan prinsip formula pluralitas, Artinya, penentuan pemenang pada pemberian suara kedua didasarkan pada kandidat yang berhasil memperoleh suara terbanyak (tidak harus 50% + 1).
      • formula runoff , adalah pemilihan yang diikuti oleh hanya dua kandidat yang memperoleh suara terbesar pada putaran pertama. Artinya, jika pada putaran pertama tidak ada seorangpun yang mendapatkan suara mayoritas maka digelar pemilihan putaran kedua dengan hanya mengikuti dua kandidat yang pada putaran pertama memperoleh suara terbanyak. Formula ini akan menjamin terpilihnya pemenang bersuara mayoritas
  • 18. Lanjutan Varian sistem plurality-majority
    • Alternative Vote (formula alternatif), Prosedur pemilihan ini agak rumit, terutama pada saat penentuan siapa yang berhak sebagai pemenang pemilihan.
    • jika pada putaran pertama tidak ada seorangpun kandidat yang berhasil mengumpulkan suara mayoritas, jalan keluar yang ditawarkan melakukan pemilihan putaran kedua dengan menggunakan prinsip preferential ballot .
    • Pada pemilihan putaran kedua ini, para pemilih diminta meranking kandidat sesuai dengan preferensinya.
    • Misalnya, peringkat pertama diberikan kepada kandidat A, kemudian berikutnya secara berurutan kepada B, C, D, dst. Prinsip formula ini adalah mentransfer suara minoritas kemudian diberikan kepada kandidat suara yang memperoleh suara yang lebih kuat sampai tercapai satu pemenang
  • 19. Kelebihan dan Kelemahan Plurality-Majority Kelebihan Kelemahan Dapat membatasi jumlah partai biasanya dua partai sehingga para pemilih punya pilihan yang jelas. Dapat membatasi munculnya partai-partai ekstrim. Kurang cocok dalam untuk masyarakat heterogen, karena dalam diri sistem ini akan meniadakan partai kecil yang menjadi saluran masyarakat majemuk dalam suatu konstituen. Hubungan antara pemilih dengan wakilnya dekat. Proses pemenangan dengan perolehan semua mengakibatkan sebagian suara yang ada akan terbuang. Memiliki kecenderungan pemerintah yang kuat dan stabil yang bersal dari satu partai. Calon terpilih terlalu mengingatkan diri dengan daerah pemilihannya, sehingga cenderung mengabaikan persoalan lain yang besar. Ada dorongan munculnya partai oposisi untuk membuat pemerintah bertnggungjawab. Pemilih sering tidak terwakili dan partai kecil yang tidak terikutsertakan dalam perwakilan yang adil atau tidak memberikan insentif untuk kandidat-kandidat minoritas. Jumlah penduduk dalam distrik pemilihan bisanya tidak terlalu besar sehingga hubungan antara pemilih dan wakilnya dapat mengenal lebih baik. Tidak sensitif atau terlalu sensistif terhadap isu atau opini public. Sistem ini mendorong terwujudnya sistem kepartai yang lebih stabil karena partai-partai kecil kalah biasanya bergabung dengan partai lain yang menang. Dapat menciptakan dominasi partai lokal dan mendorong adanya partai-partai yang berhaluan etnis. Merupakan sistem pemilihan yang sederhana dan mudah dimengerti serta digunakan para pemilih, mudah pelaksanaannya .
  • 20. II. Proporsional Representation
    • Sistem Representasi Proporsional atau populer disebut proporsional atau perwakilan berimbang adalah metode transfer suara pemilih ke kursi di parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara pemilih. negara dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang besar, dan setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Dengan kata lain dukungan masyarakat bagi partai itu sesuai atau proporsional dengan jumlah kursi dalam parlemen
    • Sistem proporsional hanya bisa diterapkan untuk pemilihan suatu badan atau lembaga yang jumlah anggotanya cukup banyak. Ini berbeda dengan sistem distrik, yang bisa digunakan baik untuk pemilihan parlemen maupun wakil tunggal.
  • 21.
    • Cara kerja sistem PR adalah :
      • pertama , menentukan alokasi jumlah kursi pada satu distrik atau daerah pemilihan. Dalam sistem PR, daerah pemilihan ini lazimnya menggunakan dasar wilayah administrasi.
      • Kedua , menentukan besarnya kuota untuk menentukan berapa suara yang dibutuhkan partai politik agar mendapatkan satu kursi di parlemen. Besarnya kuota pada suatu daerah pemilihan tergantung pada besarnya jumlah penduduk yang menggunakan hak suaranya dan jumlah kursi yang diperebutkan oleh partai-partai politik. Umumnya penentuan kuota didasarkan pada rumus:
    dimana: q = kuota v = jumlah penduduk yang menggunakan suaranya m = jumlah kursi yang tersedia
  • 22. Varian Proportional Representation
    • Sistem List Proportional Representative (List PR), pada dasarnya ada dua bentuk, yaitu sistem daftar tertutup ( closed list system ) dan sistem daftar terbuka ( open list system ).
      • sistem daftar tertutup ( closed list system ), para pemilih harus memilih partai politik peserta pemilu, dan tidak bisa memilih calon legislatif. Dalam sistem ini, para calon legislatif biasanya telah ditentukan dan diurutkan secara sepihak oleh partai politik yang mencalonkannya.
      • sistem daftar terbuka ( open list system ), para pemilih bukan hanya dapat memilih partai politik yang diminati, namun juga berkesempatan menentukan sendiri calon legislatif yang disukainya. Dengan demikian, pemilih di samping memilih tanda gambar partai juga memilih gambar kandidat legislatif. Oleh sebab itu, partai politik tidak dapat menentukan secara sepihak calon-calon dan daftar urutan calon, karena hal itu sangat bergantung pada pemilih.
  • 23. Lanjutan Varian Proporsional Representation
    • Single Transferable Vote (STV) , model ini sedikit lebih rumit. Hal ini disebabkan para pemilih memberikan suaranya berdasarkan preferensinya berdasarkan daftar partai. Dengan begitu, para pemilih dalam sistem STV memilih para kandidat yang disukainya bahkan kemudian merankingnya. Oleh karena itu, transfer suara pemilih ke kursi di parlemen juga harus memperhitungkan peringkat suara yang diberikan oleh para pemilih. Prosedur dan penghitungan berdasarkan peringkat kandidat inilah yang tidak dijumpai pada sistem prosedur dan perhitungan list PR.
  • 24. Lanjutan Varian Proporsional Representation
    • Mixed Member Proprotional (MMP) merupakan formula yang memberikan kompensasi kursi dari suara yang hilang akibat penerapan sistem distrik.
    • Misalnya, jika sebuah partai memperoleh suara 10 % secara nasional, namun ia tidak memperoleh kursi dalam suatu distrik, maka partai tersebut akan memperoleh kompensasi kira-kira sampai 10 % kursi di parlemen. Dari tujuh negara yang menerapkan sistem ini, kecuali Hungaria yang menggunakan Two-Round System , kursi dalam suatu distrik dipilih berdasarkan sistem FPTP. Di Italia misalnya, seperempat dari kursi parlemen disediakan untuk suara yang hilang akibat penerapan sistem distrik. Sementara itu, di Venezuela, terdapat 102 kursi (50%) yang dipilih berdasarkan sistem distrik, 87 kursi dipilih berdasarkan sistem proporsional, dan sisanya 15 kursi proportional yang disediakan sebagai kompensasi (Reynolds and Reilly, 1997:74-75).
  • 25. Kelemahan dan Kelebihan Sistem Proporsional Representation Kelebihan Kelemahan Sistem ini lebih cocok diterapkan dalam masyarakat majemuk dan merupakan sistem yang inklusif, memungkin badan legislatif terdiri dari wakil rakyat yang bersal dari berbagai macam kekuatan politik dalam suatu negara. Hubungan antara wakil rakyat dengan pemilih kurang akrab, khususnya dalam daftar tertutup, para pemilih tidak mempunyai pengaruh dalam menentukan wakilnya sehingga akuntabilitas para wakil terhadap para pemilihnya kurang.. Suara dari partai-partai kecil dapat digabung sehingga partai kecil punya peluang untuk memiliki wakilnya di lembaga legislatif. Kandidat lebih memiliki hubungan kuat dengan partai daripada pemilih. Sehingga mendorong munculnya nepotisme dalam partai. Sistem ini dianggap lebih representatif, karena dimungkinkan partai-partai kecil memiliki wakil di lembaga perwakilan. Sistem ini akan mendorong munculnya multipartai. Sistem ini cenderung menghalangi adanya dominasi regional partai besar. Sistem ini mendorong timbulnya konflik / perpecahan dalam diri partai politik Beberapa bukti di negara Eropa, sistem ini ternyata juga menghasilkan pemerintahan yang efektif. Mendorong bertahannya partai-partai ekstrim dan tidak mengakomodasi kandidat yang independen. Menciptakan sharing kekuatan dan kerjasama konkrit antara partai dan pemerintah dan cukup akurat dalam menterjemahkan proporsi suara yang dimenangkan menjadi presentase wakil yang dipilih. Pemerintah yang terpilih kurang bertanggungjwab karena lebih sulit untuk menjatuhkan sebuah partai dari kekuasaan. Bahkan partai yang tidak populer dapat bertahan dalam ko al isi pemerintah setelah pemilu.
  • 26. Implikasi sistem PR
    • Lebih menjamin keterwakilan politik
    • Cenderung memunculkan pertarungan partai bersifat ideologis
    • Cenderung menciptakan fragmentasi partai politik
    • Cenderung memunculkan koalisi pemerintahan
  • 27. III. Semi Proporsional Representation
    • Sistem Semi Proporsional merupakan formula yang mencoba menjembatani antara sistem plurality-majority dengan proportional representative dengan cara mengkombinasikan kelebihan sistem PR dengan sistem plurality-majority . Beberapa kalangan menyebut sistem ini sebagai semi plurality .
    • Sistem ini pada dasarnya memberikan representasi bagi kelompok-kelompok minoritas dengan prinsip utamanya adalah adanya suara kumulatif, pembatasan suara, dan single nontransferable vote .
  • 28. Lanjutan
    • Suara kumulatif pada dasarnya mirip dengan prinsip pluralitas di dalam suatu distrik dengan banyak kursi atau wakil ( multimember constituency ), dimana masing-masing pemilih mempunyai suara sebanyak kursi yang tersedia kecuali para para pemilih itu dilarang untuk mengakumulasikan suara mereka.
    • Pembatasan suara pada dasarnya sama dengan multimember plurality , yakni para pemilih diberi suara lebih kecil dari jumlah kursi yang tersedia di distrik tersebut.
    • Penggunaan sistem campuran ini terutama tampak pada negara-negara yang oleh Huntington digolongkan dalam negara gelombang demokrasi ketig a.
  • 29. Varian Semi Proportional Representation
    • Sistem Paralel (SP) adalah sistem pemilihan campuran antara sistem daftar proporsional ( List PR ) dengan sistem distrik. Sebagian kursi parlemen dipilih berdasarkan sistem proporsional, dan sisanya dipilih berdasarkan sistem distrik.
    • Caranya, pemilih mempunyai dua kertas suara, satu untuk memilih kandidat berdasarkan sistem distrik, dan satu kertas suara lagi untuk memilih partai berdasarkan sistem list PR.
  • 30. Lanjutan Varian Semi Proportional Representation
    • Single NonTransferable Vote (SNTV), adalah bentuk khusus pembatasan suara dimana masing-masing pemilih hanya mempunyai satu suara dalam suatu distrik yang umumnya tersedia tiga sampai lima wakil.
    • Keuntungan sistem ini adalah partai-partai kecil lebih mungkin atau mudah untuk terpilih.
  • 31.
    • salah satu kelemahan dari sistem Single NonTransferable Vote (SNTV) adalah adanya tingkat proposionalitas yang tidak sama antara distrik pedesaan dengan distrik perkotaan atau biasa disebut unusual eletoral system .
    • Berdasarkan pengalaman Jepang yang menggunakan sistem ini dari 1947-1993, Di distrik pedesaan umumnya sangat tinggi tingkat proporsionalitasnya ( overrepresented ), sebaliknya di distrik perkotaan umumnya rendah tingkat proporsionalitasnya ( underrepresented )
  • 32. Pengaruh Sistem Pemilu
    • Memunculkan fenomena Overrepresentation dan Underrepresentation.
    • Bentuk parlemen
    • Sistem Kepartaian
  • 33. Fenomena Over representation dan Under representation.
    • Over representation , satu partai dapat memperoleh kursi dalam parlemen/ dewan perwakilan lebih besar dari dari proporsi suara yang diperolehnya di tingkit nasional.
    • Under representation, satu partai dapat memperoleh kursi dalam parlemen/ dewan perwakilan lebih kecil dari dari proporsi suara yang diperolehnya di tingkit nasional.
  • 34.
    • Fenomena Over representation dan Under representation sering dimunculkan oleh sistem distrik, karena setiap distrik hanya ppunya satu wakil dengan suara terbanyak dengan tidak mempertimbangkan selisih suara seberapa pun kecil selisihnya.
    • Dalam sistem ini isu tentang pembagian /penetapan distrik menjadi sangat penting.
  • 35. Contoh Over representation dan Under representation. Distrik/daerah pemilihan Partai X Partai Y Perolehan Kursi Partai X Partai Y A 60.000 50.000 1 - B 30.000 70.000 - 1 C 40.000 30.000 1 - D 20.000 40.000 - 1 E 20.000 10.000 1 - Jumlah 170.000 200.000 3 2
  • 36.
    • Selisih suara antara partai X dan partai Y sebesar 30.000 ternyata tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi. Partai Y dengan perolehan suara lebih besra mendapat kursi lebih kecil di parlemen.
    • Fenomena ini dapat di kurangi pada sistem PR