Pembangunan Politik

on

  • 2,780 views

Oleh Novi Hendra, S. IP

Oleh Novi Hendra, S. IP

Statistics

Views

Total Views
2,780
Views on SlideShare
2,780
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
36
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pembangunan Politik Pembangunan Politik Document Transcript

  • Oleh Novi Hendra, S. IP PEMBANGUNAN POLITIK Sejak awal kehidupan manusia –berjuta tahun yang lampau– manusia dihadapkan pada berbagai macam perubahan aktual alam semesta di mana dia hidup. Lambat laun, respon atas fenomena alam ini bertransformasi menjadi sikap mengatasi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara umat manusia, respon atas interaksi sosial ini kemudian mengubah cara dan kebiasaan hidup mereka. Hal ini terus berkembang secara evolutif sekaligus revolutif, hingga sampai pada diketemukannya model pelembagaan pengaturan masyarakat dalam bingkai negara, beserta ilmu yang menyertainya, politik. Evolusi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yang artinya membuka gulungan atau membuka lapisan. Kemudian bahasa itu diserap menjadi bahasa inggris evolution yang berarti perkembangan secara bertahap. Jadi dapat dikatakan perubahan secara evolutif bersifat linear, sedangkan revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Karakter kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai akibat dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Pemerintah orde baru dibawah kepimpinan Presiden Soeharto, mengedepankan pembangunan ekonomi ketimbang pembangunan dibidang politik. Akibat dari pilihan ini perubahan sosial mengalami stagnasi karena rakyat Indonesia dipaksa berada dibawah kungkungan politik yang diterapkan, demi untuk meciptakan kestabilan politik guna
  • Oleh Novi Hendra, S. IP melancarkan program pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan. Ketika Reformasi 1998 terjadi, banyak pengamat politik menilai bahwa Indonesia kini tengah memasuki era baru dalam sistem perpolitikan nasional. Terjadinya penerapan sistem demokrasi yang menggantikan sistem sebelumnya yang banyak dituding sebagai sistem yang bersifat otoriter, meskipun sistem yang sebelumnya berlaku juga berlabel demokrasi. Kondisi politik pasca Reformasi menjadikan masyarakat dihidangkan dengan dengan sistem baru yang menuntut masyarakat untuk lebih terlibat secara pro-aktif didalamnya. Dalam penerapannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga dalam mewujudkannya perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap. Peningkatan kesadaran politik masyarakat serta penanaman nilai tidak boleh diabaikan, hal inilah yang kita inginkan dalam proses pembangunan politik. Lucian W. Pye menyimpulkan tiga tema besar yang berhubungan dengan makna pembangunan politik. Pertama, terjadinya pertambahan persamaan (equality) antara individu dalam kaitannya dengan sistem politik, kedua pertambahan kemampuan (capacity) dalam hubungannya dengan lingkungannya, dan yang ketiga pertambahan pembedaan (differentation and spesialitation) lembaga dan strukur didalam sistem politik tersebut. Pembangunan politik dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya politik, struktur-struktur politik yang berwenang serta proses politik. Pertambahan persamaan antara individu akan mengarah kepada upaya untuk menciptakan bagaimana keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik yang berlangsung. Dan
  • Oleh Novi Hendra, S. IP keterlibatan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan kapasitas atau kemampuan seseorang, bukan berdasarkan kepada status sosialnya. Sementara pertambahan pembedaan atau dalam hal ini differensiasi dan spesialisasi mengacu kepada lembaga- lembaga politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsinya dengan jelas dari masing- masing lembaga yang ada. Terakhir, mengenai pertambahan kapasitas berkenaan dengan kemampuan sistem politik dalam memeberikan pengaruh yang positif terhadap sistem yang lainnya, misalnya pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi. Kemiskinan dan kelaparan (musuh utama pembangunan ekonomi) ternyata punya hubungan yang sangat erat dengan demokrasi. Begitu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemikiran Amartya Sen (peraih Nobel Ekonomi tahun 1998). Dari serangkaian penelitian mengenai bencana kelaparan besar di Bengali (tahun 1974), Ethiopia (tahun 1973 dan 1974), Banglades (tahun 1974), dan negara-negara Sahara (tahun 1968-1973) warga India yang mendapat Nobel itu membuktikan bahwa bencana kelaparan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi, macam sistem administrasi dan pengelolaan distribusi pangan, ketimbang karena kelangkaan persediaan pangan atau kegagalan panen. Menurut Sen represi terhadap aspirasi itulah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, hal yang terjadi pada masyarakat autoritarian, negara diktator teknokratis, dalam ekonomi kolonial yang dijalankan oleh negara-negara imperialis dari Utara dan negara-negara baru merdeka di Selatan yang dijalankan oleh pemimpin nasional dari partai tunggal yang tidak toleran. Sebaliknya, kelaparan secara substansial tidak pernah terwujud di negara mana
  • Oleh Novi Hendra, S. IP pun yang independen, yang mengadakan pemilihan umum secara teratur, yang memiliki partai-partai oposisi untuk menyuarakan kritik dan yang mengizinkan surat kabar untuk membuat laporan secara terbuka dan mempertanyakan kebijakan pemerintah. embangunan Politik dan Kesejahteraan Rakyat Siswono Yudo Husodo, Mantan Menakertrans
  • Oleh Novi Hendra, S. IP NEGARA kita memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju. Pengalaman dari banyak negara lain meyakinkan kita bahwa tidaklah lama waktu yang diperlukan untuk menjadi negara bangsa yang sejahtera. Hanya dalam waktu 30 tahun, Korea Selatan yang semula bangsa feodal dan tradisional yang sistem ekonomi, politik, dan hukumnya runtuh akibat perang saudara di tahun 1950-1953, telah mampu menjadi negara modern yang sejahtera terutama sejak pemerintahan Presiden Park Chung Hee, dan telah memperoleh penghormatan dunia dengan menjadi tuan rumah Olimpiade. Malaysia yang secara sosial budaya mirip kita, dan baru merdeka di tahun 1957, sekarang telah menjadi bangsa dengan GNP/kapita/tahun 4.000 dolar AS. Selain itu, untuk lebih mengangkat prestise bangsanya di mata dunia internasional, Malaysia telah membangun gedung yang beberapa tahun yang lalu merupakan gedung yang tertinggi di dunia. Negara-negara yang mampu dalam waktu singkat membangun kemajuan dan kemakmuran bagi warganya itu, beberapa di antaranya harus melalui perubahan politik yang mendasar, semisal RRC sejak kepemimpinan Deng Xiao Ping dan Jiang Zemin. Pelajaran dari keberhasilan negara-negara di dunia ini, meyakinkan kita bahwa untuk membangun kesejahteraan yang tinggi di negara kita, diperlukan hadirnya kehidupan politik yang sehat dan penegakan hukum yang tegas.
  • Oleh Novi Hendra, S. IP Salah satu unsur amat penting dalam pembangunan politik adalah pengembangan kehidupan demokrasi. Loncatan kemajuan demokratisasi di negara kita ditengarai oleh proses Pemilu 2004 yang diwarnai oleh beberapa hal. Pertama, menyusutnya jumlah parpol peserta pemilu legislatif dari 48 partai di Pemilu 1999 menjadi 24 partai di Pemilu 2004, melalui mekanisme yang demokratis, berupa persyaratan yang diperketat yang berlaku bagi semua parpol. Berkurangnya jumlah parpol tersebut, diharapkan akan dapat mengembangkan proses politik yang lebih efisien. Kemajuan kedua, ditandai dengan diselenggarakannya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah secara langsung memilih orang, meskipun masih banyak yang mempersoalkan penetapan jumlah perwakilan yang sama untuk setiap provinsi sebanyak empat orang; tanpa mempersoalkan besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah masing-masing provinsi. Kemajuan juga ditandai dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, yang telah berlangsung dengan damai. Loncatan kemajuan demokratisasi di negara kita yang ketiga, ditandai dengan munculnya kreativitas dan aktivitas masyarakat luas untuk ikut membendung munculnya politikus bermasalah di lembaga-lembaga politik kita. Walaupun efektivitasnya belum optimal, proses politik ini, merupakan kemajuan yang ke depan diharapkan akan dapat menghasilkan tokoh-tokoh yang duduk di lembaga-lembaga politik di negara kita merupakan primus interpares, yang terbaik di antara yang baik-baik. Hanya dengan cara itu lembaga-lembaga politik
  • Oleh Novi Hendra, S. IP kita akan dapat menghasilkan produk-produk politik yang berkualitas tinggi. Pengawasan yang aktif oleh rakyat dalam setiap proses politik termasuk pemilu, akan dapat menyehatkan berbagai penyimpangan yang telah lama terjadi dalam berbagai kegiatan politik di Indonesia, yang berupa proses seleksi kader yang tidak berdasarkan merit system dan diwarnai nepotisme serta kolusi, pros es politik yang diwarnai money politics; dan produk-produk hukum yang diwarnai kepentingan kelompok dengan mengorbankan kepentingan nasional. *** Usaha untuk membangun sistem politik yang baik di setiap negara, di mana pun, mahal, karena dia adalah harga yang harus dibayar untuk menciptakan kemantapan sistemik atas seluruh jalinan sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat modern. Politik juga mahal karena dia adalah harga yang harus dibayar untuk membangun demokrasi, lebih-lebih bagi suatu masyarakat yang pada status naturalisnya berkultur feodal dan paternalistik, seperti Indonesia. Betapa banyak rakyat di dunia ini yang belum bisa keluar dari jeratan otoritarianisme dan diktatorisme menuju demokrasi secara damai. Kita saksikan banyak negara yang masih terjerat pada proses politik yang sentralistik dan represif; juga begitu banyak negara yang belum memiliki mekanisme pergantian kepemimpinan secara damai.
  • Oleh Novi Hendra, S. IP Perubahan kekuasaan di Indonesia sejak zaman Tunggul Ametung-Ken Arok, Amangkurat I, sampai sekarang jarang terjadi secara mulus. Di era Indonesia merdeka ada Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Penggantian Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, lalu ke Presiden Habibie, selanjutnya ke Presiden Abdurrahman Wahid dan lalu ke Presiden Megawati, telah berlangsung melalui suatu cara yang khusus. Kita dapat membayangkan betapa menyesalnya rakyat Afghanistan yang mencintai negerinya, terhadap keputusan para elite politiknya yang telah melakukan perubahan melalui suatu proses politik yang tidak tepat. Afghanistan pada awalnya adalah sebuah negara kerajaan yang tenang dan damai meskipun miskin, diperintah oleh raja Zahir Shah. Kemudian para elite politiknya mengubahnya menjadi sebuah negara republik, dengan harapan ingin membangun negara modern yang sejahtera. Namun, dalam prosesnya telah menciptakan ketidakstabilan oleh perebutan kekuasaan antarpemimpinnya yang juga mengundang kekuatan dari luar, yang lalu membuka celah intervensi negara-negara besar; seperti Amerika Serikat, Rusia, RRC, India, Pakistan, dan Iran. Hingga saat ini Afghanistan masih terjebak dalam kekacauan sosial, ekonomi, dan politik berkepanjangan, yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun lamanya. Proses penggantian kepemimpinan itu di negara mana pun di dunia ini, akan dapat berlangsung lebih damai melalui mekanisme pemilu yang demokratis, di mana benih-benih keinginan perubahan terwadahi secara sistemik. Perjalanan umat
  • Oleh Novi Hendra, S. IP manusia memang sepatutnyalah semakin membuatnya dewasa dalam berbangsa; juga dalam mengantarkan perubahan secara damai. Politik juga mahal karena dia adalah harga yang harus dibayar untuk membangun kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan. *** Dalam membiayai kegiatan politik yang mahal itu, salah satu gejala negatif di tanah air kita adalah begitu banyaknya pembiayaan politik yang tertutup, tidak transparan, bahkan banyak elite politik yang tidak mengindahkan lagi cara-cara yang halal untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Lumpen borjuasi yang berupa bandar-bandar judi, penyelundup, koruptor pengemplang uang negara, banyak yang ikut membiayai kegiatan politik yang tentu imbalannya berupa payung perlindungan. Dalam rangka ikut menyehatkan kehidupan politik dan lembaga-lembaga politik di Tanah Air kita, selayaknyalah sumber pembiayaan politik semua warga negara yang hendak maju menjadi pemimpin politik di semua tingkatan, dilakukan dengan transparan. Agar Indonesia dapat memperoleh kemajuan dan kesejahteraan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, diperlukan hadirnya kepemimpinan di berbagai jenjang, di tingkat nasional dan regional, yang unggul, yang mampu mengelola perubahan sekaligus diterima rakyat, yang mampu memobilisasi dan mengoptimalkan
  • Oleh Novi Hendra, S. IP berbagai potensi yang tersedia, mampu menyusun program yang visioner yang tepat untuk masanya, dan melakukan langkah-langkah yang konsisten di bawah kepemimpinan yang bukan hanya berwibawa, tetapi juga tepercaya, amanah, dan mampu menumbuhkembangkan kematangan dan kesiapan rakyat untuk berubah. Untuk itu, pada setiap jenjang pemilihan pemimpin, perlu dibuka seluas-luasnya pintu bagi masuknya kader-kader bangsa yang terbaik untuk dapat dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Selain itu, DPR juga harus tepercaya dalam mewakili aspirasi rakyat dan mampu mengawasi pemerintahan, karen a pemerintahan dan kekuasaan tanpa pengawasan yang efektif cenderung akan menyimpang. Bukti-bukti empirik di seluruh dunia, mengajarkan kepada kita bahwa betapa pun baiknya suatu sistem, untuk membawa rakyat mencapai tujuan bersama dalam membangun bangsa yang sejahtera; negara yang semakin kukuh, kuat, dan bersatu; bangsa yang semakin rukun, damai, setara, saling percaya dan saling menghormati; peranan pemimpin sangat menentukan. Kong Hu Cu mengajarkan bahwa kearifan seorang pemimpin bagaikan angin, dan kearifan rakyat bagaikan rumput. Ke mana angin berhembus, ke sana rumput merebah. Semoga meningkatnya partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai proses politik, akan membuahkan lahirnya sebuah kekuatan dan semangat baru bernegara sehingga dapat mengubah bangsa Indonesia yang saat ini berada dalam terpaan
  • Oleh Novi Hendra, S. IP berbagai masalah, dapat menjadi bangsa yang sejahtera dan berperadaban tinggi, sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.***