Model Demokrasi

1,341 views
1,208 views

Published on

Oleh Novi Hendra, S.IP

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Model Demokrasi

  1. 1. Menurut Arendt Lijphart model demokrasi itu ada dua macam yaitu model demokrasiWestminster dan model demokrasi konsesus.Model Demokrasi WestminsterDasar dari model Westminster adalah majority rule. Model ini dapat dilihat sebagai solusiyang paling nyata mengenai dilemma apa yang kita maksud “rakyat (the people)” dalamdefinisi demokrasi. Siapa yang akan memerintah dan pada kepentingan siapa pemerintahmerespon ketika rakyat tidak setuju dan mempunyai pilihan berbeda? Jawabannya adalahthe majority of the people. Manfaat besar dari jawaban yang lain, seperti syarat kebulatansuara hanya salah satu jawaban, memerlukan minority rule-atau sekurang-kurangnya haksuara minoritas (minority veto)-dan pemerintahan oleh mayoritas dan sesuai dengankeinginan mayoritas lebih dekat pada demokrasi yang ideal, lalu pemerintahan lebihdekat dan mau mendengarkan minoritas. Alternatif jawaban untuk dilemma ini adalahsebanyak orang dimungkinkan. Dasar dari model konsesus.Model Westminster terdiri dari sembilan elemen :1. Kosentrasi kekuasaan eksekutif : Satu partai dan kabinet yang mayoritas.2. Perpaduan kekuasaan dan kabinet dominasi.3. Bikameralisme Asimetris4. Sistem dua partai5. Suatu dimensi sistem partai6. Sistem pemilihan yang plural7. Kesatuan dan pemerintahan terpusat
  2. 2. 8. Konstitusi yang tidak tertulis dan kedaulatan parlemen.9. Demokrasi yang secara eksklusif representatifModel demokrasi KonsensusDari pandangan mayoritas definisi dasar demokrasi berarti “pemerintahan oleh mayoritasorang ( the majority of the people). Mempunyai argumen bahwa mayoritas seharusnyamemerintah dan minoritas seharusnya menjadi oposisi. Pandangan ini ditentang olehmodel demokrasi konsensus. Menurut Sir Arthur Lewis mengatakan majority rule danpemerintahan melawan pola pemerintahan oposisi mengakibatkan pandangan tidakdemokrasi karena adanya prinsip menghilangkan (principles of exclusion). Lewismengatakan bahwa arti utama demokrasi adalah bahwa “semua yang mempengaruhisebuah keputusan seharusnya diberikan kesempatan partisipasi dalam pembuatankeputusan, baik secara langsung atau melalui representatif yang terpilih. Maksud keduakehendak mayoritas dapat berlaku. Jika dalam maksud ini partai pemenang bolehmembuat semua keputusan pemerintahan dan pihak yang kalah mengkritisi tetapi tidakmemerintah, Lewis berargumen dua arti tidak cocok : “meniadakan kelompok yang kalahdari partisipasi pembuatan keputusan jelas-jelas melanggar arti pentingya demokrasi.Adanya dua situasi dimana demokrasi dan majority rule tidak sepenuhnya tidak cocok .Pertama, meniadakan minoritas bisa dikurangi jika wakil-wakil mayoritas dan minoritasada di pemerintahan-bahwa, jika hari ini minoritas mungkin akan menjadi mayoritas dipemilihan nanti bahkan menjadi oposisi permanen.Suatu yang masuk akal mengenai argumen bahwa demokrasi dan majority rule tidakberkonflik karena kehadiran kondisi kedua : fakta bahwa Inggris dan New Zealand relatifmasyarakat homongen dan partai utama mereka selalu tidak jauh terpisah dalampandangan kebijakan mereka karena mereka cenderung tetap dekat dengan pusat politik.Satu partai terpisah dari kekuasaan yang mungkin tidak demokrasi bagian dari kriteria
  3. 3. ”pemerintahan oleh rakyat”, tetapi jika kepentingan pemilih dan pilihan mempunyaialasan baik melayani kebijakan partai lain dalam pemerintahan, kurang lebih sistem”pemerintahan untuk rakyat” mendefinisikan demokrasi.Dalam masyarakat plural, walaupun, majority rule berarti kedidaktoran mayoritas danperselisihan sipil dari pada demokrasi. Apa masyarakat ini membutuhkan rejimdemokrasi menekankan konsensus daripada oposisi, termasuk daripada meniadakankonsensus dan mencoba memaksimalkan ukuran aturan mayoritas daripada memuaskandengan mayoritas nyata : demokrasi konsensus.Model Konsensus : Delapan Elemen mengendalikan mayoritas 1. Pemisahan kekuasaan eksekutif : koalisi agung. 2. pemisahan kekuasaan, formal dan informal. 3. Perimbangan bikameralisme dan representatif minoritas. 4. Sistim multi partai 5. Sistem partai multidimensi 6. Wilayah dan bukan wilayah federalisme dan desentralisasi 7. Konstitusi tertulis dan suara minoritasPertama dan perbedaan terpenting antara model demokrasi Westminster (mayoritas) danmodel demokrasi konsensus mengenai luas partisipasi pemerintah, khususnya pihakeksekutif, dengan representatif rakyat. Model demokrasi Westminster terkonsentrasi padakekuasaan eksekutif dalam pemerintahan didukung relatif kecil mayoritas parlemen,dimana model konsensus mendukung koalisi besar dimana semua partai politik ygsignifikan dan perwakilan kelompok utama dalam komunitas berbagi kekuasan eksekutif.Pemerintahan mayoritas nyata dan koalisi agung adalah tipe ideal tetapi dalamprakteknya berbagai bentuk lanjutan dapat ditemukan, seperti sebesar tetapi tidak koalisiagung (grand coalition) dan kabinet minoritas.
  4. 4. Koalisi akan membentuk sistem parlementer. Lima terpenting prediksi teori iniberdasarkan beberapa macam koalisi : 1. Koalisi pemenang minimal (prinsip ukuran) 2. Koalisi ukuran minimum 3. Koalisi dengan jumlah terkecil partai (proposisi tawar menawar) 4. Koalisi jarak minimal 5. Minimal berhubungan dengan pemenang koalisiPerbedaan kedua antara model demokrasi Westminster dan konsensus berkaitan denganhubungan antara eksekutif dan legeslatif dalam pemerintahan. Model Westminster(mayoritas) suatu dominasi eksekutif, dimana model konsensus, berkarakteristikhubungan yang lebih berimbang eksekutif-legeslatif. Dalam kehidupan politiksebenarnya, keanekaragaman pola antar perimbangan sempurna dan ketidakseimbanganseringkali terjadi.Berdasarkan Pendapat di atas maka sistem pemerintahan itu ada dua yaitu sistempemerintahan parlementer dan sistim pemerintahan presidensil. Duverger[1] kemudianmemperkenalkan bentuk pemerintahan ketiga, sistem semipresidensial.(1) Sistem parlementer.Sistem parlementer sebagaimana diterapkan di Inggeris tidak mengenal pemisahankekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif. Pada abad XVI sebagai reaksi terhadapkekuasaan Raja James I yang hampir absolut, terbentuklah pemerintahan parlementerdiawali dengan berdirinya lembaga perwakilan rakyat (assembly) yangbsecara bertahapmengambil alih kekuasaan legislatif dari tangan Raja. Tetapi, kekuasaan eksekutif tetapberada pada Raja. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan eksekutif Raja mulaidiserahkan kepada menteri-menteri yang diangkat dari antara anggota-anggota badanperwakilan. Karena para menteri harus betanggunjawab kepada badan perwakilan, lambatlaun kekuasaan badan perwakilan bertambah besar dan ditetapkan sebagai pemegang
  5. 5. kedaulatan negara. Para menteri secara kolektif, atau Kabinet, harus betanggungjawabkepada badan legislatif dan adalah bagian dari badan tersebut. Karena itu dalam sistemparlementer tidak ada seperation of power, tetapi yang ada adalah fusion of power antarakekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, sistem parlementeradalah sistem politik yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatifdalam suatu lembaga pemengang kedaulatan rakyat yang bernama Parlemen.Pada sistem parlementer cabang eksekutif dipimpin oleh Kepala Negara, seorang Rajadalam negara monarki konstitusional atau seorang Presiden dalam republik, dan PerdanaMenteri sebagai Kepala Pemerintahan. Kepala Pemerintahan ditunjuk oleh KepalaNegara dan para menteri diangkat oleh Kepala Negara atas usul Kepala Pemerintahan,Kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri, adalah lembaga kolektif,karena perdana menteri adalah orang yang pertama dari sesama (primus inter pares)sehingga tidak dapat memberhentikan seorang menteri. Tapi dalam kenyataannyaperdana menteri selalu memilki kekuasaan yang lebih besar dari para menteri. Perdanamenteri dan para menteri biasanya adalah anggota parlemen dan secara kolektifbertanggungjawab kepada badan legislatif. Pemerintah atau kabinet secara politisbertanggungjawab kepada parlemen. Untuk menghindarkan kekuasaan legislatif yangterlalu besar atau diktatorial partai karena mayoritas partai yang terlalu besar, kepalapemerintahan dapat mengajukan usul kepada kepala negara untuk membubarkanparlemen. Salah satu karakteristik utama sistem parlementer yang tidak dimiliki olehsistem presidensial adalah kedudukan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diatas badan perwakilan dan pemerintah (supremacy of parliament). Dalam sistemparlementer pemerintah tidak berada diatas badan perwakilan, dan sebaliknya badanperwakilan tidak lebih tinggi dari pemerintah.Karena perdana menteri dan para anggota kabinet tidak dipilih langsung oleh rakyat,pemerintah parlementer hanya bertanggungjawab secara tidak langsung kepada pemilih.Karena itu, dalam pemerintahan parlementer tidak dikenal hubungan langsung antararakyat dengan pemerintah. Hubungan itu hanya dilakukan melalui wakil-wakil yangdipilih oleh rakyat. Parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang merupakan
  6. 6. pusat kekuasaan dalam sistem politik harus selalu mengusahakan agar tercapai dinamikahubungan politik yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif. Dalamparlemen ini lah kader-kader pimpinan bangsa digembleng sebelum suatu hari mendapatkesempatan menjadi pemimpin negara.(2) Sistem presidensialDilandasi oleh teori pemisahan kekuasaan dan didorong oleh keinginan yang kuat untukmenentang sistem parlementer yang dipandang sebagai budaya negara kolonial Inggris,sistem presidensial Amerika memisahkan secara tegas tiga cabang kekuasaan. Karena itukarakteristik pertama sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memilikisupremacy of parliament karena lem baga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaannegara. Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, presiden dipilih, baik secaralangsung atau melalui perwakilan, untuk masa kerja tertentu, dan presiden memengangsekaligus jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahandan satu-satunya kepala eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan memegang kekuasaaneksekutif dalam bidang masing-masing. Dalam sistem presidensial, kabinet tidakbertanggungjawab secara kolektif, tetapi tiap-tiap menteri bertanggungjawab secaraindividual kepada presiden. Dalam sistem presidensial, anggota badan legislatif tidakboleh merangkap jabatan cabang eksekutif, dan sebaliknya, pejabat eksekutif tidak bolehmerangkap menjadi anggota badan legislatif.3. Sistem SemipresidensialSistem semi-presidensial adalah bentuk pemrintahan negara yang mencoba mengatasikelemahan-kelemahan sistem parlementer mau pun sistem presidensial. Kelemahanpokok sistem parlementer ialah sifatnya yang sangat tidak stabil karena setiap saatpemerintah, baik seluruh kabinet mau pun setiap menteri, dapat menerima mosi tidakpercaya dari parlemen. Sistem presidensial mengandung kecenderungan konflikpermanen antara cabang legislatif dan cabang eksekutif, terutama bila presiden terpilih
  7. 7. tidak didukung oleh partai mayoritas yang berkuasa di parlemen. Padahal negara-negarabaru yang tradisi demokrasinya belum terkonsolidasi dengan mantap selalu menghadapikondisi seperti ini. Selain itu, kekuasaan yang besar ditangan presidensebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal, selalu menggoda presiden untukmemperpajang masa jabatannya, yang kemudian berkembang menjadi kekuasaan otoriter.Ekses seperti itu dialami oleh banyak negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia termasukIndonesia yang menggunakan sistem presidensial. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kedua sistem tersebut, pada awal Abad 20 berkembang model ketiga sistempemerintahan yang oleh Duverger disebut sistem semi-presidensial. Sistem politik ketigaini memiliki beberapa karakteristik sistem parlementer dan sistem presidensial. Ciriutama sistem semipresidensial adalah sebagai berikut: (a) pusat kekuasaan berada padasuatu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi; (b) penyelenggarakekuasaan legislatif adalah suatu badan perwakilan yang merupakan bagian dari majjelisperwakilan; (c) presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung untuk masa jabatantertentu dan bertanggungjawab kepada majlelis perwakilan; (d) para menteri adalahStudi KasusSISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAA. PendahuluanPerkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami Pasang Surut. Indonesia telahmengalami beberapa pergantian sistem pemerintahan, hal ini bertujuan untuk menyusunsuatu sistim pemerintahan dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakanpembangunan ekonomi serta notion Building, dengan partisipasi rakyat serayamenghindari timbulnya ditaktor, apakah ini bersifat perorangan, partai atau militer.Menurut Arendt Lijphart model demokrasi itu ada dua macam yaitu model demokrasiWestminster dan model demokrasi Konsensus. Kedua model demokrasi ini bisa
  8. 8. menghasilkan pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistempemerintahan semi presidensial.Menurut Mirriam Budiarjo[2] di lihat dari perkembangan demokrasi sejarah Indonesiadapat dibagi dalam tiga masa, yaitu: 1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusionil) yang menonjolkanperanan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasiparlementer. 2. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin dalam banyak aspektelah menyimpang dari demokrasi konstitusionil yang secara formil merupakanlandasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. 3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakandemokrasi konstitusionil yang menonjolkan sistem presidensiil.Pada Masa sistem parlementer (model demokrasi konsensus) yang berdasarkan UUD1949 dan 1950, kurang cocok untuk Indonesia , karena umumnya kabinet dalam masapra-pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lamadari rata-rata, delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politikoleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya.Pada masa demokrasi terpimpin mempunyai ciri dominasi presiden, hal ini dapat dilihatketetapan MPRS No.III/1963 yang mengangkat Sukarno sebagai presiden seumur hiduptelah membataskan waktu lima tahun ini yang ditentukan oleh undang-undang dasar.Pada tahun 1960 Sukarno sebagai presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum,padahal penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwapresiden tidak mempunyai wewenang berbuat demikan.Pada masa Orde Baru saya melihat kekuasaan eksekutif begitu kuat sehingga pada masaini Suharto menjadi penguasa yang otoriter, hal ini terlihat lemahnya peranan Dewan
  9. 9. Perwakilan Rakyat pada waktu itu sebagai lembaga legeslatif yang tidak bisa menandingidominasi badan eksekutif.Pada masa Reformasi ini kita melihat perimbangan kekuatan antara eksekutif danlegeslatif, menurut saya mungkin terjadi perpaduan sistem parlementer dan presidensialdi Indonesia. Menurut mantan Ketua DPR Akbar Tandjung[3] sistem pemerintahan saatini mengarah ke sistem parlementer karena Presiden mengakomodasi kekuatan darilembaga lain, seperti yang sering terjadi pada sistem parlementer. Sehingga menimbulkanpertanyaan model demokrasi seperti apa yang cocok untuk Indonesia?B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD 1945, beserta penjelasannyaialah :a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat).Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaanbelaka (Machtsstaat).b. Sistim konstitusional.Pemerintahan berdasar atas konstitusi (hukum dasar), jadi tidak bersifat kekuasaan tidakterbatas (absolutisme);c. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR);d. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR.
  10. 10. Kedaulatan rakyat di pegang oleh suatu badan bernama ”Majelis PermusyawaratanRakyat”, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.Majelis ini menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar HaluanNegara. Majelis ini mengangkat kepala negara (Presiden) dan wakil kepala negara (WakilPresiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangPresiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telahditetapkan oleh majelis tunduk dan bertangung jawab kepada majelis. Ia adalah”mandataris” dari majelis. Ia wajib menjalankan putusan-putusan majelis.e. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis.Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahannegara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara yang tertinggi. Dalammenjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tanganPresiden (concentration of power and responsibility upon the President).f. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden harusmendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuanDewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang dan untuk menetapkanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, Presiden harus bekerjabersama-sama dengan DPR, akan tetapi Presiden harus bekerja bersama-sama denganDPR, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukanPresiden tidak tergantung dari DPR.g. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; menteri negara tidak bertanggung jawabkepada Dewan Perwakilan Rakyat.Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itutidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung pada DPR, akantetapi tergantung pada Presiden.
  11. 11. h. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, iabuakn ”diktaktor” artinya kekuasaan tidak terbatas. Di atas telah di tegaskan, bahwa iabertangung jawab kepada MPR. Kecuali itu, ia harus memperhatikan sungguh-sungguhusaha DPR.Kedudukan DPR adalah kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (berlainandengan sistem parlementer). Kecuali itu, anggota-anggota DPR semuanya merangkapmenjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden, dan jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh melanggarhaluan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dasar atau oleh MPR, makamajelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.C. PembahasanBila kita melihat model demokrasi menurut Arendt Lijphart, ada dua yaitu modeldemokrasi westminster dan model demokrasi konsensus. Menurut saya yang lebih cocokdi Indonesia adalah model demokrasi konsensus, hal ini dikarenakan jumlah pendudukIndonesia sekitar 185 juta dan terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen), makaperanan kelompok minoritas juga penting dalam pengambilan keputusan. Sehinggakelompok minoritas mempunyai perwakilan di parlemen. Karena penduduk Indonesiayang heterogen maka diperlukan sistim multipartai, supaya aspirasi kelompok minoritasmempunyai perwakilan di parlemen. Seperti menurut Lijphart dalam model demokrasikonsensus bahwa mayoritas yang memerintah dan minoritas menjadi oposisi.Sebenarnya adanya partai oposisi melekat kuat dengan sistem dua partai (two-partysystem) dan sistem banyak partai (multi-party system), bukan dengan “sistem satu partai”(”one party system”) yang contradictio in terminis dan otoriter-totaliter. Kedua sistem
  12. 12. dua partai dan sistem banyak partai sama-sama mensyaratkan adanya partai oposisi (theparty in opposition) secara jelas dan tegas serta lugas, kalau tidak begitu maka padahakikatnya sama saja dengan “sistem satu partai” meskipun bisa saja terdapat jumlah(struktur, format) lebih dari adanya hanya satu partai. Menurut KPU[4], sistemmultipartai yang dianut Indonesia saat ini dinilai berdampak negatif terhadap kesuksesansebuah demokrasi. Terpilihnya sosok dengan suara terbanyak semakin sulit dicapai,karena penyebaran suara pemilih di beberapa partai.Akan tetapi dalam UUD 1945 lebih condong ke model Westminster yaitu dengankekuasaan eksekutif yang dominan. UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) tegas menyebutkanPresiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Artinya pemerintahan yangkita anut adalah sistem presidensial. Ciri dari sistem presidensial adalah, pertama,kekuasaannya kuat karenanya konstitusi kita menegaskan Presiden dipilih secaralangsung oleh rakyat. Kedua, masa jabatannya pasti selama lima tahun. Ketiga, tidakmudah dijatuhkan, meskipun tidak berarti tidak boleh diberhentikan (impeachment).Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistempemerintahan negara Indonesia lebih condong ke sistem presidensial. Perubahan tersebutditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudandari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi.Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangansecara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistempresidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum dalamPembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945. Sistem presidensialtidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negaradipisahkan (separation of power) ke tiga cabang yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif,yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politica oleh Montesquieu. Presiden danwakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukanoleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada Presiden sebagai Kepala Negara danKepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.
  13. 13. Sebaliknya, sistem Presidensial (yang lebih condong ke model demokrasi westminster).dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebutmempunyai tiga kelemahan. Pertama, sistem presidensial mengandung resiko konflikberkepanjangan antara legislatif – eksekutif. Kedua, sangat kaku karena presiden tidakdapat diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir. Ketiga, cara pemilihan “winnertakes all” seperti dipraktekkan di Amerika Serikat bertentangan dengan semangatdemokrasi.[5]Indonesia yang baru merdeka akan menggunakan “sistem sendiri“ sesuai usulan Dr.Soekiman, anggota BPUPK dari Yogyakarta, dan Prof. Soepomo, Ketua Panitia KecilBPUPK. Para ahli Indonesia menggunakan terminologi yang berbeda untuk menamakansistem khas Indonesia tersebut. Ismail Suny menyebutnya Sistem Quasi-presidensial,Padmo Wahono menamakannya Sistem Mandataris, dan Azhary menamakannya SistemMPR. Dalam klasifikasi Verney, sistem yang mengandung karakteristik sistempresidensial (lebih condong ke dalam model demokrasi westminster) dan parlementer(lebih condong ke dalam model demokrasi konsensus) disebut sistem semi-presidensial.Saya melihat sistim semi-presidensial ini merupakan campuran antara model demokrasiwestminster dan konsensus. Sistim pemerintahan demokratis yang dirumuskan oleh paraperancang UUD 1945 mengandung beberapa ciri model demokrasi westminster dankonsensus. “Sistem sendiri” tersebut mengenal pemisahan kekuasaan yang jelas antaracabang legislatif dan eksekutif, yang masing-masing tidak boleh saling menjatuhkan,Presiden adalah eksekutif tunggal yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapatdiperpanjang kembali, serta para menteri adalah pembantu yang diangkat danbertanggungjawab kepada Presiden, adalah ciri dari sistem presidensial. Sistempemerintahan khas Indonesia juga mengandung karakteristik sistem parlementer,diantaranya MPR ditetapkan sebagai locus of power yang memegang supremasikedaulatan negara tertinggi, seperti halnya Parlemen dalam sistem parlementer.Kedaulatan negara ada pada rakyat dan dipegang oleh MPR sebagai perwujudan seluruhrakyat. Pada masa-masa awal negara Indonesia, para perancang memandang pemilihanPresiden dan Wakil Presiden secara langsung masih belum dapat dilakukan mengingat
  14. 14. tingkat pendidikan masih rendah serta infrastruktur pemerintahan belum tersedia. Karenaitu ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung oleh lembagaperwujudan seluruh rakyat yaitu MPR Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutifadalah mandataris MPR, sedangkan DPR adalah unsur dari MPR yang menjalankankekuasaan legislative (legislative councils). Presiden tidak dapat menjatuhkan DPR,sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Bersama-sama Presiden dan DPRmenyusun undang-undang.Melihat ciri-ciri diatas yang semuanya diatur dalam perubahan kesatu, kedua, ketiga dankeempat UUD 1945, kiranya sistem presidensial (lebih condong ke model demokrasiWestminster) menjadi kompatibel bagi upaya untuk mensejahterakan rakyat, karena rodapemerintahan relatif dapat lebih stabil dan terjamin dalam pelaksanaannya. Dalam praktikpemerintahan presidensial yang berlangsung selama ini terutama sebelum perubahanUUD 1945 diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan menempatkannya sebagai hakprerogatif Presiden, akibatnya semua berjalan dengan landasan Keppres, sepertipembentukan kabinet, pengangkatan menteri, duta, konsul, grasi, amnesti, abolisi,rehabilitasi, pemberian gelar, kesemuanya tidak ada kontrol yang “cukup” dari lembaganegara lainnya. Catatan sejarah politik ketatanegaraan kita jelas membuktikan apabilapenggunaan hak-hak prerogatif yang pernah dipraktikkan di masa lalu, malahmenyebabkan timbulnya model kekuasaan politik yang tidak terkontrol. Terlepas daripolemik model kepemimpinannya, di era Orde Lama, Presiden Sukarno hampirterjerumus ke “lobang” kekuasaan yang diktatorialisme, karena penggunaan hakprerogatif yang berlebihan. Demikian juga di era kepresidenan Soeharto yangberlangsung hampir 32 tahun, hak prerogatif yang dimilikinya secara akumulatif justrumenjatuhkan kekuasaannya, akibat desakan gerakan reformasi di tahun 1998, yangintinya tuntutan demokrasi dan tegaknya hukum. Jadi, tidak ada jaminan penggunaan hakprerogatif yang berlebihan terhadap stabilitas jalannya roda pemerintahan. Belajar daripengalaman sejarah inilah, maka penggunaan hak prerogatif memang harus dibatasi.Namun, akan lebih efektif lagi apabila penguatan sistem presidensial juga dilakukandengan membuat payung hukum yang melindungi efektivitas kinerja lembagakepresidenan. Karenanya, kehadiran UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan
  15. 15. Pertimbangan Presiden dan pembentukan UU Kementerian Negara serta wacana untukmenerbitkan UU Lembaga Kepresidenan menjadi mutlak perlu, sebagai langkahoperasional dari amanat UUD 1945. Kehadiran UU ini semua akan memberikan jaminanyang pasti terhadap stabilitas roda pemerintahan didalam sistem pemerintahanpresidensial. Sekaligus memberi kepastian atas kelangsungan pelayanan publik, yangdibutuhkan rakyat dan segenap stakeholdernya.Masa Demokrasi Pancasila tahun 1965-1998 sesungguhnya merupakan demokrasikonstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dengan kekuasaan eksekutif yangbesar maka demokrasi pancasila mengunakan model demokrasi westminster. Dengansistem Demokrasi ini terjadi pemisahan kekuasaan yang wajar, pemerintah lebih stabilsehingga pembangunan yang menguntungkan rakyat banyak bisa berjalan lebih baik.Suasana keamanan lebih stabil sehingga rakyat merasa lebih nyaman dan bisa bekerjadengan lapangan kerja yang memadai. Daya beli rakyat bertambah baik, danpembangunan yang menguntungkan rakyat banyak bisa berjalan. Kritik yang munculadalah bahwa Pak Harto, yang muncul kepermukaan karena jasanya dalam perjuanganmempertahankan kemerdekaan dan dalam menumpas G30/PKI dianggap terlalu kuatsehingga hampir semua kekuatan lain tidak bisa menyatakan pendapat dengan bebas danhampir tidak mungkin menggantikan kekuasaannya.Nurcholish Madjid[6] berpendapat Indonesia mengunakan model demokrasi westminster,meskipun tidak sempurna, para pendiri negara kita ingin meniru model Amerika. Banyaksegi sistem Amerika yang ditinggalkan, tetapi unsur paling utama, yaitu penjabaran ide-ide dasar kenegaraan sebagai titik temu (common platform) semua unsur bangsa, sistempemerintahan presidensial periodik dan bahkan motto kenegaraan, mereka tiru dan ambilalih. Ide-ide dasar kenegaraan mereka tuangkan dalam suatu dokumen yang sekarangmenjadi Mukadimah UUD 45 (sebanding dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika),sistem pemerintahan presidensial periodik atau model demokrasi westminster sedikitmereka ubah dari empat tahun menjadi lima tahun, dan motto kenegaraan yang amatfundamental, yaitu E Pluribus Unum mengilhami digunakannya ungkapan Sansekerta,
  16. 16. Bhinneka Tunggal Ika. Kedua motto itu menunjuk kepada pengertian yang amat penting,yaitu “persatuan dalam perbedaan” (unity in diversity), dengan kandungan maknatoleransi, pluralisme, dan inklusifisme. Sekalipun menghasilkan sebuah tiruan tidaksempurna, namun Indonesia adalah negara pertama di dunia yang ingin menerapkanmodel Amerika, yang kemudian disusul oleh yang lain-lain, seperti Filipina, Taiwan, danKorea Selatan. Para bapak pendiri negara, dipelopori oleh Bung Karno, mencobamewujudkan cita-cita modern nation state Indonesia tersebut segera setelah proklamasikemerdekaan. Tetapi mereka segera terbentur kepada kenyataan belum tersedianyaprasarana sosial-budaya pada bangsa kita guna mendukung ide-ide negara modern itu.Rentetan coba-salah yang mereka lakukan akhirnya berujung pada malapetaka politik1965, hanya 20 tahun setelah proklamasi.C. PenutupKita tidak bisa begitu saja mengunakan model demokrasi westminster ataupun modeldemokrasi konsensus di Indonesia, karena model demokrasi yang sesuai bagi Indonesiaserta didukung oleh mayoritas rakyatnya, adalah model demokrasi yang sejalan/sesuaidengan nilai-nilai dasar bersama yang hidup dan dianut oleh segenap (mayoritas)rakyatnya, apakah itu nilai-nilai dasar bersama yang bersumber pada Pancasila ataupundari sumber yang lainnya. Bila melihat keadaan penduduk Indonesia yang heterongen danmulti partai maka yang cocok adalah model demokrasi konsensus, akan tetapi bilaberdasarkan UUD 1945 maka lebih condong ke model westminster karena memberikankekuasaan yang begitu besar kepada eksekutif. Bila dikaitkan kondisis saat ini Indonesiamengunakan model demokrasi campuran antara westminster dan konsensus. Hal ini dapatdi lihat dengan posisi eksekutif dan legeslatif yang sama-sama kuat. Tetapi menurut sayaIndonesia bisa mengunakan model demokrasi apa saja, yang terpenting dapatmensejahterakan rakyatnya.DAFTAR PUSTAKABudiarjo, Mirriam . Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  17. 17. Kansil. Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara Jakarta, 2002.Lijphart, Arendt.Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government inTwenty-One Century. New Haven dan London : Yale University Press,1924

×