• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
MILITER, SIPIL, DAN POLITIK
 

MILITER, SIPIL, DAN POLITIK

on

  • 6,179 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,179
Views on SlideShare
6,179
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
145
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    MILITER, SIPIL, DAN POLITIK MILITER, SIPIL, DAN POLITIK Document Transcript

    • MILITER, SIPIL, DAN POLITIK INDONESIAOleh Novi Hendra (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas)Realita Hubungan Militer, sipil dan Politik Indonesia Dunia perpolitikan Indonesia tampaknya kian ruwet dengan lolosnya Jenderal (Purn)Wiranto sebagai calon presiden Partai Golkar. Tampilnya Wiranto disambut berbagai reaksi,positif maupun negatif. Bagi yang menyambut gembira, seperti dikatakan J Kristiadi, terpilihnyaWiranto dalam konvensi nasional Golkar sebagai hasil konvensi nurani (Kompas, 22/4/2004).Ada pula yang dengan penuh keyakinan mengatakan, Wiranto adalah figur reformis, demokratis,dan Islamis. Akan tetapi, yang terasa dominan kini adalah kemunculan Wiranto sebagaifenomena ironis, buah problematik proses demokratisasi. Reformasi politik sejak Mei 1998memungkinkan siapa pun, termasuk tokoh-tokoh utama Orde Baru (Orba), kembali masukpolitik-kekuasaan. Dalam konteks demikian, tampilnya Wiranto sebagai calon presiden (capres)dikhawatirkan banyak pihak sebagai pertanda yang membuka peluang kembalinya rezim represifala Orba di Indonesia. Kekhawatiran demikian tidak hanya disebabkan tampilnya figur dan pribadi Jenderal(Purn) Wiranto per se. Namun, lebih didasarkan ketidakyakinan banyak pihak bahwa demokrasiyang masih muda usia akan dapat bertahan di bawah kepemimpinan mantan perwira militer.Dalam kerangka berpikir demikian, kekhawatiran yang sama juga dialamatkan kepada Jenderal(Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres Partai Demokrat. Dengan kata lain,psikologi dan kondisi masyarakat Indonesia pascarezim otoriter Orba, yang notabene ditopangkekuatan militer, belum siap menerima kembalinya figur berlatar belakang militer sebagaipenguasa. Argumen yang diajukan para pendukung kedua jenderal itu amat familiar. Pertama,secara legal-formal, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarang pensiunan jenderalmenjadi capres dan ikut proses pemilihan presiden. Undang-undang (UU) menetapkan, tiaporang, terlepas dari latar belakang profesinya, berhak menjadi capres selama diusulkan partaipolitik (atau gabungan partai politik) yang memenuhi syarat electoral threshold. Artinya, baik
    • Jenderal (Purn) Wiranto maupun Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, dijamin haknyaoleh UU (yang tidak sempurna) untuk menjadi capres. Kedua, sebagian kalangan berpendapat, tidak relevan membedakan sipil-militer. Yangpenting, menurut kalangan ini, komitmen terhadap masalah kebangsaan dan kompetensi dalammemimpin negara. Lebih jauh, pendapat ini mengatakan, Wiranto maupun SBY adalah tokohsipil karena telah pensiun dari dinas militer. Karena itu, tidak soal bila salah satu di antaramereka menjadi presiden ke-6 RI. Ketiga, kekhawatiran tampilnya mantan militer menjadi presiden dapat menghambatdemokrasi adalah tidak berdasar. Contoh yang kerap digunakan untuk membenarkan tesis inimerujuk Presiden Eisenhower di AS dan Presiden Fidel Ramos di Filipina. Dengan kata lain,tampilnya mantan perwira militer sebagai presiden tidak perlu dikhawatirkan akan membelokkandemokrasi ke otoritarianisme. Dikatakan, tidak mudah bagi siapa pun membawa Indonesiakembali ke sistem ala Orba dengan adanya perubahan konstitusi dan berbagai perundang-undangan baru lainnya. Argumen-argumen itu jelas mengabaikan realitas politik dan kondisidemokrasi kita kini. Pertama, Indonesia belum lepas dari masa transisi yang rapuh, dandemokrasi belum terkonsolidasi. Kita tidak perlu berpura-pura, seolah penataan peran TNI dalamsistem politik pasca-Orba sudah terselesaikan dengan baik dan supremasi sipil (civiliansupremacy) telah menjadi prinsip yang mengakar dalam sistem politik Indonesia. Demokrasi Indonesia masih merupakan struggling democracy meski tidak dikatakan frailatau failing democracy. Demokrasi kita baru sebatas performance democracy, tanpa adakebiasaan (habit), norma (norms), nilai (values), dan kelembagaan demokrasi yang kuat. Kedua,kedua mantan perwira TNI yang menjadi capres tumbuh dalam lingkup kekuasaan yang memujasistem otoritarianisme Orba. Mereka ada di garda terdepan dalam mempertahankan sistem itu,dan baru "berubah" setelah Presiden Suharto mengundurkan diri. Dengan kata lain, sulitmeyakini, para perwira militer yang pernah memiliki kaitan dengan Suharto tidak lagi memilikimindset ala militer Orba. Mereka tentu lebih akrab dengan suasana dan pola pikir ala militeryang bersifat komando. Ketiga, pengaruh TNI dalam proses politik Indonesia belum sepenuhnya proporsional,cenderung menguat. Resistensi yang kuat dari militer atas usul restrukturisasi komando teritorial,misalnya, menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dalam cara pandang militer terhadapperan pertahanan TNI maupun modernisasi pertahanan. Belum masuknya Mabes TNI di bawah
    • Departemen Pertahanan dan Panglima TNI di bawah Menteri Pertahanan menjadi contoh lain.Mandeknya proses pengadilan terhadap personel TNI yang diduga terlibat berbagai pelanggaranHAM menunjukkan masih besarnya pengaruh politik TNI. Artinya, TNI masih memiliki derajatotonomi politik yang tinggi. Keempat, aturan main dalam bentuk perundang-undangan belumsempurna. Karena itu, belum menjamin kelangsungan demokrasi. Hingga kini, Indonesia belummemiliki UU yang mengatur militernya sendiri. RUU TNI, yang ironisnya diprakarsai TNI,hingga kini ini belum dibahas DPR. Bahkan, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, yangmenata kewenangan pemerintah dan TNI, sepertinya tidak berdampak apa pun terhadap politikkeseharian. Kesimpangsiuran dalam proses pembelian peralatan tempur (military procurement)menjadi contoh untuk hal ini. Memprihatinkan, wacana lemahnya kepemimpinan sipil kian dikembangkan untukmembenarkan kembalinya figur-figur militer ke dalam kekuasaan. Kalangan politisi sipilbukannya tanpa cela. Pemerintahan sipil, misalnya, kerap dituding tidak mampu memberi rasaaman kepada publik. Akan tetapi, banyak yang tidak memahami bahwa tanggung jawab utamauntuk memberi rasa aman kepada publik ada di tangan polisi, dan TNI dalam konteks memberitugas-tugas perbantuan kepada pemerintah. Kesulitan yang dihadapi pemerintahan sipil dalammengelola masalah keamanan selama ini tidak lepas dari kelemahan aparat keamanan sendiri.Bahkan, dalam banyak hal, pemerintah sipil tidak sepenuhnya memiliki kontrol atas aparatkeamanan. Adanya keinginan beberapa capres dari kalangan sipil untuk mencari pasangan calonwakil presiden dari kalangan mantan perwira TNI tidak dapat dengan serta-merta dikatakansebagai bentuk ketidakpercayaan politisi sipil. Keinginan itu dapat dilihat sebagai bentukkesadaran bahwa dalam masa transisi demokrasi, militer tidak dengan serta-merta dapatdiletakkan di luar lingkaran kekuasaan. Keinginan mencari pasangan dari kalangan militer justrudimaksudkan untuk mengajak militer secara bersama- sama memperkuat proses reformasi. Kini, dengan tampilnya dua jenderal sebagai capres, tantangan yang dihadapi capres sipildan masyarakat umum menjadi bertambah rumit. Di satu pihak, tidak ada landasan hukum yangdapat menghalangi figur militer untuk tampil sebagai capres, di lain pihak, demokrasi akansemakin rentan di bawah pemerintahan yang dipimpin figur militer dalam suasana belumterkonsolidasinya demokrasi. Karena itu, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa demokrasiIndonesia yang baru tumbuh memerlukan tipe kepemimpinan yang demokratis pula. Dalam
    • konteks demikian, masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah kembalinya sistem politik alaOrba yang serba represif dan terkungkung.Mencari Pola Hubungan Sipil-Militer untuk Indonesia Gerakan reformasi sebagai proses menata kembali kehidupan bernegara danbermasyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi telah menghadapkanTentara Nasional Indonesia (TNI) pada berbagai tantangan. Tantangan terberat, antara lain,adalah penataan kembali peran TNI dalam konteks hubungan sipil-militer yang demokratis.Terkait dengan persoalan ini, masalah redefinisi peran dan keterlibatan TNI dalam kontekstransisi demokrasi menjadi isu besar, yang dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya prosesdemokratisasi itu sendiri. Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin dan Eropa Selatanmenunjukkan bahwa proses transisi demokrasi tidak selamanya bermuara pada terciptanyakonsolidasi demokrasi. Transisi demokrasi, tanpa pengelolaan secara rasional, sistematik, danterencana, memungkinkan kembalinya intervensi militer dalam sistem politik. Intervensi militer dalam sistem politik inilah yang merupakan tema sentral buku ArifYulianto. Dalam buku tersebut, Yulianto memodifikasi teori Alfred Stepan dan menawarkantipologi baru bagi hibridisasi dari dimensi-dimensi kontestansi, hak istimewa, dan hubungansipil-militer yang demokratis. Bagi Yulianto, ada lima tipe hubungan sipil-militer, yaitu: (1) posisi bagi pemimpin militer yang tidak dapat dipertahankan lagi; (2) posisi bagi para pemimpin sipil demokratis yang hampir tidak dapat dipertahankan lagi; (3) akomodasi sipil yang tidak seimbang; (4) kontrol sipil; dan (5) akomodasi sipil-militer. Untuk menentukan tipologi hubungan sipil-militer di Indonesia, Yulianto menggunakantiga indikator bagi dimensi kontestansi militer (hlm 463-508), yaitu pelanggaran hak asasimanusia (HAM) dan tindak kekerasan militer, kebijakan pemerintah sipil dalam menata struktur,peran dan kontrol atas militer, serta anggaran belanja militer. Tiga indikator ini dilengkapidengan 11 indikator dari dimensi hak-hak istimewa militer. Kesebelas indikator tersebut adalah:(1) peranan independen militer dalam sistem politik;
    • (2) hubungan militer dengan kepala eksekutif;(3) koordinasi sektor pertahanan;(4) partisipasi militer dinas aktif dalam kabinet;(5) peranan badan pembuat undang-undang dalam bidang pertahanan;(6) peranan pegawai negeri sipil dan pejabat politik senior dalam perumusan kebijakan bidangpertahanan;(7) peran militer dalam intelijen negara;(8) tugas bantuan militer dalam dinas kepolisian;(9) peran militer dalam promosi;(10) keterlibatan militer dalam perusahaan negara/swasta (bisnis militer)(11) peran militer dalam sistem hukum.Hasil kajian Yulianto, yang sangat terbuka untuk diperdebatkan, menunjukkan bahwa dari 11indikator dimensi hak-hak istimewa sipil, Indonesia telah berada di tipe ideal untuk empatindikator, yaitu: hubungan militer dengan kepala eksekutif, partisipasi militer dinas aktif dalamkabinet, peranan badan undang-undang dalam bidang pertahanan, peranan pegawai negeri sipildan pejabat politik senior dalam perumusan kebijakan pertahanan, serta peran militer dalampromosi. Untuk empat indikator ini, otoritas sipil telah dapat menempatkan TNI dalam tatarankewenangan yang tepat. Yulianto juga menunjukkan bahwa moderasi hubungan sipil-militerterjadi untuk enam indikator lainnya, kecuali indikator peran militer dalam sistem hukum.Namun, jika lima tipologi Yulianto dielaborasi lebih dalam akan tampak bahwa militer diIndonesia masih cenderung melakukan penentangan terhadap kebijakan pemerintah sipil yangberkenaan dengan sistem politik nasional serta tugas bantuan militer dalam dinas kepolisian.Penentangan ini diuraikan terjadi karena belum adanya independensi partai-partai politik dalamkegiatan politik nasional; dan belum jelasnya tataran kewenangan antara TNI dan Polri. Hasil kajian Yulianto secara jitu menunjukkan bahwa pekerjaan rumah terberat bagireformasi militer di Indonesia adalah penanganan pelanggaran HAM dan tindak kekerasanmiliter. Di indikator ini, hubungan sipil-militer berada di kotak merah yang menunjukkan militermasih otonom dan independen dari pengawasan dan kendali otoritas politik sipil. Jika kajian
    • Yulianto ini dijadikan landasan bagi transformasi militer Indonesia, setidaknya ada lima masalahreformasi sektor keamanan yang harus ditemukan solusinya, yaitu:(1) posisi militer dalam sistem dan kegiatan politik nasional;(2) koordinasi dan kerja sama lintas institusi di sektor pertahanan-keamanan;(3) peran militer dalam intelijen negara;(4) keterlibatan militer dalam bisnis;(5) pelanggaran HAM dan tindak kekerasan militer. Penyelesaian lima masalah ini menjadikunci bagi terciptanya TNI yang profesional dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun, dalam jangka pendek, Indonesia cenderung tidak akan mengalami transformasimiliter yang drastis. Ada tiga faktor yang ingin disorot di tulisan ini, yaitu: karakter politik TNI,regulasi-regulasi politik yang mengatur TNI, dan kapasitas ekonomi Indonesia. Reformasiinternal TNI yang digulirkan sejak tahun 1998 belum sepenuhnya melepaskan TNI dari karaktertentara politik. Tentara politik ini merupakan antitesa dari konsep Huntington tentang non-political professional military. Sebagai tentara politik, TNI memiliki karakter inti yangdipopulerkan oleh Finer dan Janowitz, yaitu: militer secara sistematis mengembangkanketerkaitan yang erat dengan sejarah perkembangan bangsa serta arah evolusi negara. Hal inidilakukan dengan mengombinasikan prinsip hak sejarah (birthright principle) dan prinsipkompetensi (competence principle). Prinsip hak sejarah didasarkan pada suatu interpretasi sejarah bahwa militer berperanbesar dalam sejarah pembentukan bangsa dan telah melakukan pengorbanan tidak terhinggauntuk membentuk dan mempertahankan negara. Sedangkan prinsip kompetensi didasarkan padaide bahwa militer merupakan institusi terbaik yang dimiliki negara untuk mempertahankan danmencapai kepentingan nasional bangsa. Faktor utama yang mendasari penilaian ini adalahwacana tentang ketidakmampuan institusi sipil untuk mengelola negara, ditandai denganmerebaknya berbagai krisis nasional. Untuk Indonesia, tampaknya TNI menjelma menjaditentara politik dengan mengombinasikan hak sejarah dan kompetensi. Perpaduan dua prinsiptersebut dilakukan sepanjang sejarah perkembangan militer Indonesia, mulai dari masaperjuangan kemerdekaan hingga pasca-Orde Baru. Perkembangan kronologis tentang persoalanini dijelaskan secara rinci oleh Yulianto di bab 4 dan bab 5. Di dua bab tersebut Yuliantomelakukan suatu kajian kepustakaan tanpa berupaya untuk melakukan interpretasi ulang sejarah
    • yang diperlukan untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi wacana evolusi militer diIndonesia. Perkembangan sejarah militer Indonesia yang berkaitan dengan perpaduan prinsip haksejarah dan prinsip kompetensi dibajikan dalam tiga tahap. Di tahap pertama, militer Indonesia berkonsentrasi untuk mengedepankan prinsip haksejarah, terutama dengan mengidentifikasi diri sebagai aktor yang berperan penting dalamperjuangan kemerdekaan dan mendukung penuh kebijakan nasionalistik pemerintah untukmeredam gerakan-gerakan separatis serta upaya untuk mewujudkan kedaulatan teritorialIndonesia. Di tahap pertama ini perjuangan merebut kemerdekaan serta integrasi nasionalmerupakan dua konstruksi wacana yang dipergunakan untuk memperkuat prinsip hak sejarah.Wacana ini digulirkan untuk membentuk pemahaman bahwa ABRI merupakan suatu entitasyang lahir dengan sendirinya (self-creating entity) dan memiliki kemanunggalan dengan rakyat. Di tahap kedua, militer Indonesia menjelma menjadi penjaga, sekaligus penyelamatbangsa (the guardian and the savior of the nation). Hal ini dilakukan dengan menempatkanmiliter Indonesia sebagai pelindung Pancasila. Penempatan ini mulai dirintis oleh Nasutionmelalui perumusan doktrin dwifungsi di tahun 1950-an dan mendapat kulminasinya dalampenumpasan pemberontakan PKI 1965. Di tahap ketiga, prinsip hak sejarah dipadukan dengan prinsip kompetensi denganmenempatkan militer Indonesia sebagai satu-satunya aktor yang mampu menegakkan integritasbangsa sekaligus menjadi motor pembangunan nasional. Perpaduan ini dilakukan denganmemperkenalkan strategi pembangunan politik-ekonomi yang menggabungkan tahapanpertumbuhan lima tahunan yang diperkenalkan oleh Rostow dengan strategi stabilisasi politik-keamanan yang diungkapkan oleh Huntington. Kombinasi model Rostow-Huntington inimenghasilkan strategi pembangunan terencana jangka panjang yang menempatkan stabilitaspolitik keamanan sebagai prasyarat utama pembangunan ekonomi. Strategi ini menempatkanmiliter di titik sentral pembangunan nasional. Proses reformasi internal TNI yang telah dilakukan sejak tahun 1998 telah berhasilmelaksanakan beberapa agenda penting, antara lain: pemisahan Polri dari TNI; validasiorganisasi TNI; serta likuidasi Kepala Staf Teritorial TNI, Kepala Staf Sosial Politik ABRI, danBadan Pembinaan Kekaryaan (Babinkar) ABRI. Di tahun 2003-2004, TNI tetap menunjukkankomitmen untuk melanjutkan reformasi internal TNI antara lain dengan menegaskan netralitasTNI dalam proses pemilu legislatif. Reformasi internal TNI yang cenderung condong ke
    • pergeseran peran sosial-politik TNI diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga TNI tidak lagimemiliki karakter tentara politik dan proses reformasi TNI bisa dilanjutkan dengan melakukantransformasi dan modernisasi pertahanan Indonesia. Untuk merombak total karakter TNI sebagai tentara politik, otoritas-otoritas politik sipildihadapkan pada hambatan kedua dari transformasi militer di Indonesia, yaitu belum lengkapnyaregulasi politik yang mengatur posisi TNI dalam sistem politik Indonesia. Keberadaan regulasi-regulasi politik ini diharapkan dapat memperkuat upaya untuk menularkan prinsip-prinsip goodgovernance ke sektor pertahanan. Implementasi prinsip-prinsip good-governance ini dapatdijadikan titik awal untuk menciptakan tentara profesional dalam sistem pemerintahan yangdemokratis. Berkaitan dengan regulasi politik di bidang pertahanan negara, Yulianto memberikansuatu interpretasi unik tentang UUD 1945. Saat Yulianto membandingkan pola hubungan sipil-militer masa sistem parlementer (1954-1959) dengan sistem presidensiil pasca-Dekrit Presiden 5Juli 1959, Yulianto (hlm 7) menyatakan bahwa: "Berlakunya kembali UUD 1945 ini membawakeuntungan sendiri bagi militer Indonesia, karena selama berlangsungnya demokrasiparlementer, keikutsertaan militer dalam penyelenggaraan negara hanya sebatas pada alat negarayang mengurusi bidang pertahanan-keamanan saja. Oleh karena itu berlakunya UUD 1945membawa peluang militer untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara tidak hanya sebatasbidang pertahanan keamanan, namun juga dalam bidang-bidang lainnya. Militer mulaimendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam percaturan politik." Interpretasi ini tentunyaperlu dikaji ulang. Jika interpretasi Yulianto diterima, maka selama Indonesia tetap berlandaskanpada sistem presidensiil, sistem politik Indonesia akan terus-menerus mendapat intervensi dariTNI. Namun, telaah sederhana terhadap negara-negara demokrasi Barat yang menerapkan sistempresidensiil segera menunjukkan bahwa interpretasi Yulianto sulit diterima. Telaah-telaahteoretik cenderung tidak meletakkan sistem parlementer atau presidensiil sebagai variabelpenjelas hubungan sipil-militer. Namun, ide besar Yulianto tetap dapat diterima dan menuntut elaborasi lebih dalam. Idetersebut adalah pola hubungan sipil-militer di Indonesia akan sangat tergantung dari kualitasregulasi-regulasi politik tentang institusi militer yang dirumuskan oleh otoritas politik sipil. Saatini, proses perumusan regulasi-regulasi politik tentang pertahanan nasional tampaknya sepertijalan di tempat lantaran adanya ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan regulasi-regulasi politik
    • yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika diinventarisasi regulasi-regulasi politiktersebut adalah UUD 1945 (Pembukaan UUD 1945 dan Bab Pertahanan Keamanan Negara), TapMPR No VI dan VII (2002), UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sertaUU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Sebenarnya, sinkronisasi regulasi politik bisadilakukan dengan merumuskan suatu cetak biru regulasi-regulasi politik di bidang pertahanan.Cetak biru ini harus memuat seluruh regulasi yang relevan dan diajukan ke DPR secarabersamaan. Jika dikaji, minimal ada empat kelompok regulasi politik yang perlu dibuat, yaitu:regulasi tentang kebijakan pertahanan nasional, regulasi tentang institusi dan prajurit TNI,regulasi tentang sumber daya pertahanan, dan regulasi tentang prosedur pengerahan TNI. Faktor terakhir yang menghambat transformasi militer di Indonesia adalah tidak adanyakapasitas ekonomi yang memadai untuk meluncurkan program modernisasi pertahanan. Yulianto(hlm 500-507) menjabarkan berbagai indikator ekonomi untuk menunjukkan kapasitas ekonomitersebut. Indikator-indikator tersebut, antara lain, fluktuasi anggaran belanja militer Indonesia diAPBN, proporsi anggaran pertahanan Indonesia ke produk domestik bruto (PDB), hinggaperencanaan pengadaan alat utama sistem pertahanan Indonesia yang tertuang di RencanaStrategis Pertahanan Negara 1999-2004. Indikator-indikator tersebut mendukung pendapatkonservatif yang menyatakan bahwa untuk 10-15 tahun ke depan, anggaran pertahanan Indonesiaakan tetap kecil, baik dari sisi proporsi ke PDB maupun ke APBN. Jika ditelusuri, pergerakan anggaran pertahanan Indonesia ini cenderung tidak berubahdari nilai anggaran pertahanan di dekade 1990-an. Bahkan, anggaran pertahanan Indonesiadilihat dari persentasi PDB terus-menerus mengalami penurunan sejak dekade 1960-an. Tahun1970, misalnya, anggaran pertahanan turun drastis dari sekitar 29 persen PDB hingga hanya satupersen PDB di tahun 2000. Untuk tahun 2001, anggaran pertahanan Indonesia sebesar 1,2 miliardollar AS, hanya 0,7 persen dari PDB atau hanya empat persen dari APBN 2001. Untukkeperluan pemeliharaan dan pengembangan kekuatan pertahanan Indonesia, anggaranpertahanan Indonesia sebesar itu tidak memadai, harus ditingkatkan. Departemen Pertahananmembutuhkan setidaknya dua miliar dollar AS per tahun untuk memelihara kekuatan pertahananyang ada dan membutuhkan tambahan empat miliar dollar AS per tahun untuk memulai programmodernisasi. Ini berarti anggaran pertahanan Indonesia harus ditingkatkan hingga mencapai 4,6persen dari PDB atau 23 persen dari APBN.
    • Dilihat dari situasi ekonomi makro, tampaknya Indonesia tidak memiliki kemampuanuntuk segera dapat memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia. Yulianto (hlm 500) menilaibahwa rendahnya tingkat kontestansi TNI untuk masalah minimnya anggaran belanja pertahanandisebabkan oleh tingkat akomodasi militer terhadap sipil yang tinggi. Terkait dengan tingkatakomodasi ini, secara implisit Yulianto menegaskan bahwa untuk masalah ekonomi pertahanan,TNI cenderung dapat menerima dan memahami ketidakmampuan negara untuk memenuhikebutuhan pertahanan. Sikap ini diikuti dengan inisiatif TNI untuk menutup kesenjangan antaraanggaran pertahanan dan kebutuhan pertahanan melalui anggaran-anggaran khusus di luaranggaran pertahanan negara (off-budgetary income). Jika keberadaan anggaran khusus inidisertai dengan kemandirian TNI secara operasional, maka situasi ini mempersulit pencapaianagenda reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sebagai seorang perwira militer aktif, Yulianto menghadirkan dirinya sebagai pemikirmuda militer yang mampu menggunakan perspektif akademis untuk mengkaji dan mengevaluasiinstitusi tempatnya bekerja. Namun, perspektif ini serta kewenangan profesional Yuliantocenderung menempatkan penulis sebagai "orang luar" yang memiliki jarak dengan dinamikainternal TNI. Dalam rangkaian diskusi tentang reformasi sektor keamanan, Kusnanto Anggoro pernahmenyatakan kerinduannya akan suatu kajian dari pelaku sejarah TNI yang dapat mengungkapkanpersepsi-persepsi yang muncul di kalangan pembuat kebijakan TNI tentang reformasi internalTNI. Tentu menarik untuk membaca, misalnya, pemaparan rinci tiga menteri pertahanan sipilmasa reformasi tentang peluang dan hambatan yang ada di depan mereka saat mereka memimpinDepartemen Pertahanan. Atau, jabaran dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan tentangalternatif-alternatif yang muncul di antara mereka tentang arah reformasi TNI. Atau, dapatkahPusat Sejarah TNI menerbitkan seluruh kebijakan-kebijakan reformasi internal TNI disertaidengan suntingan tentang transkrip diskusi-diskusi internal di Mabes TNI.Data semacam itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentangarah perkembangan reformasi militer Indonesia. Jika data ini tidak tersedia, kita akan terjebakdalam kajian-kajian yang mengandalkan liputan-liputan media serta kajian-kajian literatur darinegara lain. Kesulitan mendapat data yang tepat akan mempersulit upaya untuk memberi arahperkembangan militer Indonesia serta hubungan sipil-militer di Indonesia yang sesuai dengankonteks sejarah yang berputar di sekelilingnya.