Liberalisme klasik, neoliberalisme, dan demokrasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Liberalisme klasik, neoliberalisme, dan demokrasi

on

  • 1,718 views

Oleh Novi Hendra S. IP

Oleh Novi Hendra S. IP
(novi_hendra24@yahoo.co.id)

Statistics

Views

Total Views
1,718
Views on SlideShare
1,718
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
29
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Liberalisme klasik, neoliberalisme, dan demokrasi Liberalisme klasik, neoliberalisme, dan demokrasi Document Transcript

    • PEGARUH LIBERALISME KLASIK TERHADAP NEOLIBERALISME DAN DEMOKRASI Pemikiran tentang ekonomi dan sub sistem-sub sistem di dalamnya merupakan diskursus yang sangat panjang dan lama. Sejak manusia mengenal dan melakukan kerja bersama untuk mencapai tujuannya, pemikiran tentang ekonomi dan pasar sudah mulai berkembang. Varian-varian pemikirannya sangatlah banyak, dari model yang sangat tradisional hingga yang paling canggih. Meski demikian, paling tidak untuk menelusuri penjelasan menyangkut dua tema besar itu, pasar dan hubungannya dengan negara, tidak terlepas dari empat mainstream besar pemikiran, yaitu teori ekonomi Klasik (Liberal), Marxian, Keynesian, dan Neoliberal. Dalam perspektif teori ekonomi klasik, pasar merupakan salah satu sistem besar yang bisa dijalankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Pasar dengan mekanismenya mampu berjalan sendiri dengan mengikuti logika hukumnya, permintaan dan penawaran. “Invisible hand”, pasar diatur oleh tangan yang tidak terlihat, mengatur sendiri. Pasar dianggap sebagai mekanisme otomatis (self- regulating) yang selalu mengarah pada neraca keseimbangan, equilibrium, sehingga terwujud alokasi sumberdaya dengan cara yang paling efektif dan efisien.
    • Adam Smith memaklumatkan liberalisme pasar secara luas dalam mekanismenya. Melalui ajarannya, Laissez faire (biarkan saja), Smith menahbiskan “absolutisme pasar,” atas lembaga-lembaga lainnya di masyarakat. Menurutnya ekonomi pasar akan berkembang dengan bebas jika negara tidak menghalanginya dengan memberi batasan-batasan. Peranan pemerintah sebaiknya ditekan seminimal mungkin dalam mekanisme ekonomi pasar. Adalah pasar dapat mengatur dirinya sendiri merupakan argumentasi terkuat kapitalisme liberal dan menentang campur tangan negara. Smith mengatakan, jika seluruh sistem yang memberikan hak istimewa dan memberikan batasan dihapuskan maka dengan sendirinya akan terbentuk suatu sistem kebebasan alamiah yang jelas dan sederhana. Selama setiap pribadi tidak melanggar aturan ini, ia akan diberikan kebebasan sepenuhnya agar dapat mengikuti kepentingannya dengan caranya sendiri serta dapat mengembangkan modalnya di bidang lain. Kendati demikian, bukan berarti pasar sama sekali imun dari peran negara, melainkan pada kondisi-kondisi tertentu masih memungkinkan negara melakukan campur tangan terhadap pasar. Hanya saja upaya itu sejauh mengamankan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kompetisi yang tidak fair di antara sub sistem di dalam pasar, seperti munculnya gejala destruksi yang berpotensi mengancam kebebasan ekonomi individu yang lain atau yang lebih terjauh lagi problem sanitasi lingkungan yang akan menggangu alur pasar.
    • Kompetisi yang terjadi di pasar berlangsung secara terbuka bagi siapapun yang mampu bersaing. Proses persaingan di antara individu itu mendapat jaminan dari pemerintah. Negara dalam konsep ini hanya bertugas menyediakan kerangka hukum untuk kontrak, pertahanan serta ketertiban dan keamanan. Ia hanya menjadi “stempel” bagi mekanisme pasar yang berjalan. Karena, dalam keyakinan ekonomi klasik, intervensi negara yang besar terhadap pasar akan memperburuk lajunya pasar. Menurut Smith, negara hubungannya dengan pasar memiliki tiga tugas utama, yaitu melakukan proteksi masyarakat dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat lainnya. Kedua, proteksi itu dimungkinkan sejauh melindungi dari tekanan atau ancaman individu masyarakat atas masyarakat lain; negara juga menjaga kondisi agar tetap ada dalam keadilan. Ketiga, menjaga institusi-institusi publik agar tetap aman dari tindak kerusakan yang dilakukan oleh komunitas. Dari penjelasan Smith tampak bahwa negara semaksimal mungkin tidak melakukan intervensi terhadap pasar. Negara diberikan tugas pada bidang-bidang tertentu seperti menjaga kemungkinan terjadinya pelanggaran. Mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Pada konteks ini pasar menjadi sub sistem dari sebuah masyarakat yang sangat kuat, berdiri di atas sub lainnya. Negara hanya menjadi subordinasi dari pasar dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Pasar steril dari kepentingan negara. Kenyataan ini pun telah menegaskan bahwa ada gejala baru dari
    • proses tersebut, yaitu “fundamentalisme pasar”. Pasar dengan hukum-hukumnya menguasai seluruh kehidupan masyarakat. Kritik atas paham “absolutisme pasar” muncul dari para pemikir yang dikenal dengan Marxian. Pemikiran komunitas ini bermula dari tokoh utamanya yaitu Karl Marx. Melalui mahakaryanya, Das Kapital, Marx menjelaskan bahwa pasar adalah realitas bentukan dari kelas-kelas kapitalis penguasa. Pasar menjadi arena perjuangan (champ), bagi kelas-kelas sosial untuk saling menguasai. Di dalamnya, struktur pertentangan kelas dilanggengkan. Hukum pasar dalam bentuknya penawaran dan permintaan terjadi dalam relasi yang tidak seimbang. Pasar dikendalikan para pemilik modal besar dengan cara memproduksi barang secara besar-besaran, dari keringat para pekerja. Nilai barang yang diproduksi pekerja ditukarkan tidak sama di pasaran. Melainkan mereka menerima lebih rendah dari nilai barang yang dijual. Disparitas itu disebabkan karena pemanfaatan yang dilakukan para pemilik modal. Marx menjelaskan tentang pertentangan yang terjadi di pasar antara kaum kapital besar dengan kelas-kelas kapital kecil. Kemajuan industri yang ditandai oleh penemuan teknik-teknik yang lebih baru, canggih, dan mahal tentu saja tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan dengan modal kecil. Mereka (pemilik modal kecil) tetap memproduksi barang-barangnya dengan alat-alat tradisional, menjadikan produk- produk mereka tidak masuk ke pasaran, karena kalah oleh produk buatan perusahaan- perusahaan dengan modal besar yang diproduksi dengan alat-alat canggih. Akan terus
    • terjadi pertentangan di antara dua kelas kapital itu, sampai-sampai para kapital kecil itu menyatukan diri agar tidak terkalahkan oleh para pemilik modal yang lebih besar. Dalam konteks yang lain, penguasaan kapital yang besar-besaran dibarengi dengan kemajuan alat-alat produksi berteknologi canggih menuntut pergantian tenaga- tenaga buruh oleh mesin-mesin. Akibat itu selalu menimbulkan endapan pengangguran yang memungkinkan pengusaha untuk memperketat syarat kerja buruh dan menurunkan upah buruh yang sedang bekerja. Dengan bertambah besarnya kapital, tumbuh juga penghisapan, penderitaan, penindasan, perbudakan yang menimbulkan kemarahan kelas. Pada gilirannya akan terjadi revolusi, dan kaum kapitalis tengah menggali liang kuburnya sendiri. Pada akhirnya, sistem perekonomian liberal-kapitalis harus digantikan dengan sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua untuk semua, yaitu sistem perekonomian sosialis- komunis. Negara dalam hubungannya dengan pasar, oleh Marx, dilihat tidak jauh bedanya dengan pasar, yaitu sebagai instumen kelas yang berkuasa untuk mengukuhkan dominasinya terhadap kelas yang tertindas (pekerja). Negara adalah organ bagi dominasi kelas, organ bagi penindasan kelas sosial atas kelas lainnya; yang memiliki tujuan untuk penciptaan keteraturan yang di dalamnya melegalisasi dan melenggengkan penindasan melalui mekanisme pelunakan ketegangan-ketegangan antarkelas. Negara dan pasar, sama-sama alat legitimasi para pemilik modal.
    • Baik Smith maupun Marx ditengarai tidak mampu menjelaskan persoalan dengan utuh, di mana ekonomi pasar dan negara di andaikan ada dalam kondisi yang melulu antagonis. Respon terhadap dualisme itulah kemudian muncul dari pemikir kelahiran Inggris, Jhon Maynard Keynes. Pemikir ini menilai Smith keliru dengan mengatakan bahwa ekonomi pasar akan berjalan otomatis, dan akan stabil kembali ketika terjadi goncangan-goncangan internal dalam pasar. Menurut Smith, keseimbangan ideal terutama sekali termasuk kesempatan kerja penuh untuk manusia dan mesin, tidak merupakan sebuah aturan tetapi merupakan sesuatu yang kebetulan saja. Karenanya, negara sebagai sebuah kekuatan di luar sistem itu harus menyediakan pekerjaan yang cukup. Kritik yang sama juga ditujukan Smith kepada Marx. Menurut Smith, Das Kapital merupakan buku teori yang usang, karena Marx sendiri tidak pernah sungguh- sungguh membahas pendapat mengenai penghisapan buruh yang terjadi di dalam bukunya sendiri. Smith mengatakan, dalam perjuangan kelas orang yang menemukan dirinya, Keynes, di pihak kaum borjuis yang berpendidikan itu, sedangkan dalam politik ia berada di pihak kaum liberal, karena kaum konservatif tidak menawarkan baik makanan, minuman, hiburan intelektual maupun spiritual. Kritik lain mengambil bentuknya pada tuduhan bahwa teori nilai lebih (surplus value) Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas, karenanya dapat diabaikan.
    • Pasar dalam sistemnya, menurut Keynes, tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. hingga batas tertentu peran pemerintah diperlukan. Bila terjadi pengangguran, misalnya, pemerintah dapat memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Langkah itu agar sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapat masyarakat. Begitupun halnya ketika harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi sehingga inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi. Analisa Keynes bertolak dari kenyataan objektif yang terjadi pada awal tahun 30-an, di mana perekonomian negara-negara pertama mengalami goncangan yang mengakibatkan pada depresi besar laju ekonomi. Kondisi itu pun menandai runtuhnya tesis yang pernah dikembangkan para tokoh ekonomi Klasik tentang otonomi pasar atas negara. Kondisi ini pun menandai gerak pendulum pertumbuhan ekonomi yang kemudian beralih pada pandangan pentingnya memperbesar peran pemerintah terhadap pasar. Demikianlah, dapat secara jelas dikatakan, bila kaum klasik pada umumnya menganggap tabu campur tangan pemerintah, tapi bagi Keynes, upaya pemerintah dalam menentukan arah perkembangan pasar merupakan sebuah keniscayaan. Campur tangan diperlukan kalau perekonomian berjalan tidak sesuai dengan baik.
    • Meski Keynes mengkritik liberalisme pasar yang dikembangkan Smith, tapi ia tampak masih berusaha ingin menyelamatkan sistem liberalisme dengan lebih mempercantiknya. Lain halnya yang berusaha menghancurkan sistem tersebut karena dituduh sebagai representasi penguasaan kapitalis, dan harus diganti dengan sosialis. Pasar dalam penjelasan Keynes bukan realitas objektif yang imun dari guncangan, fluktuasi, dan krisis, melainkan ia akan menemukan hukumnya dalam bentuk yang dinamis. Karenanya negara bertugas untuk melindungi dan menjaga dari kemungkinan guncangan itu berakibat lebih jauh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Negara menjamin stabilitas pasar dan berkembangnya masyarakat. Melalui regulasi-regulasi, pembebanan pajak kepada pemilik modal besar, serta jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka negara itu berjalan. Konsep negara dalam bentuk ini pun sering disebut sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Pandangan Keynes tersebut telah menciptakan revolusi sosial dalam diskursus ekonomi. Selama tiga atau empat decade sejak tahun 30-an hingga 70-an pandangan Keynes diterima secara luas di negara-negara berkembang. Sikap itu didasari pada harapan perbaikan sistem ekonomi pada negara itu. Hingga pada masa selanjutnya tesis tentang negara kesehateraan pun mulai dipertanyakan menyusul dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Stagnasi diduga akibat proteksi pasar oleh negara, adanya kebijakan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi rakyat.
    • Neoliberalisme muncul sebagai kritik atas paham Keynesian yang mendasari intervensi negara yang aktif dalam perekonomian, sejak masa paska Depresi Besar hingga awal 1970-an. Dalam era Keynes, pemerintah berkewajiban untuk berperan aktif dalam mengendalkan inflasi dan pengangguran, memelihara kondisi full employment serta suatu tingkat pemintaan ekonomi agregat yang memadai bagi suatu pertumbuhan yang ajeg melalui kebijakan investasi yang aktif untuk mengungkit belanja masyarakat. Belanja pemerintah dengan demikian merupakan sumber pertumbuhan. Bersamaan dengan krisis minyak tahun 1970-an yang diikuti oleh stagflasi (kemandegan ekonomi akibat kombinasi tingginya tingkat inflasi serta pengangguran), neoliberalisme memandang bahwa dibutuhkan cara baru dalam pengelolaan perekonomian, melalui pembatasan pengeluaran pemerintah (fiskal) serta kontrol ketat atas pasokan uang (money supply). Intervensi pemerintah tidak saja dianggap gagal menyelesaikan masalah namun justru merupakan inti dari masalah. Intervensi pemerintah telah terlalu berlebihan sehingga mengacaukan kerja mekanisme pasar yang lebih cakap dalam menjawab krisis. Jantung dari neoliberalisme memang taklid buta terhadap mekanisme pasar. Friedman dan Hayek, dua tokoh sentral neoliberalisme, meyakini bahwa pasar bebas mampu mengalokasikan barang dan jasa secara lebih efektif dibandingkan negara dan bahwa usaha-usaha negara dalam memerangi kegagalan pasar lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan.Berbeda dengan liberalisme klasik ala Adam Smith yang masih memberikan ruang pada pemerintah lewat penyelenggaraan tata keadilan, neoliberalisme memandang bahwa negara tidak mempunyai alasan apapun juga untuk mencampuri dan mengawasi pasar karena pasarlah yang justru mendasari negara dan masyarakat. Pasar juga menjadi tolok ukur semua keberhasilan dan kegagalan kebijakan negara. Karena itu, bila ada kebijakan sosial yang menghambat kinerja pasar, maka harus dihapus atau disesuaikan dengan prinsip pasar bebas. Dalam neoliberalisme,interdependensi digantikan oleh kemandirian dan prinsip egalitarian ditolak karena negara tidak mempunyai peran lagi dalam redistribusi kekayaan. Insentif individu adalah pedoman terbaik untuk menggerakkan ekonomi.
    • Demikian juga dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya akan optimal jika, dan hanya jika, lalu lintas barang-jasa-modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Berbeda dengan liberalisme klasik yang memandang kepemilikan privat masih memliki tugas sosial bagi kemaslahatan umum, neoliberalisme menempatkan kepemilikan privat menjadi absolut, tanpa kewajiban sosial apapun kecuali untuk akumulasi laba. Globalisasi berpandu-arah neoliberalisme ala Amerika inilah yang kemudian menyebar secara membabi buta ke pelosok dunia serta menjadi paham yang dominan. Dominasi ini tidak bisa dilepaskan dari peran badan-badan supranegara seperti Bank dunia, IMF dan WTO, yang dengan gencar mempromosikan penerapannya dalam tata hubungannya dengan negara-negara anggotanya. Badan-badan tersebut, melalui kebijakan pinjaman dan regulasi perdagangan, seolah berperan sebagai mak comblang perselingkuhan globalisasi dengan neoliberalisme. Hubungan globalisasi dengan Washington Consensus yang secara ringkas menggambarkan bahaya globalisasi neoliberalis. Kesepakatan ini adalah prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang disepakati antara pejabat departemen keuangan Amerika Serikat, Bank Dunia dan IMF untuk memperbaiki kinerja mekanisme pasar di negara- negara Amerika Latin yang tengah dililit krisis hutang pada dekade 1980-an (Stiglitz, 2002b). Walaupun didesain sebagai respon atas kondisi spesifik permasalahan negara Amerika Latin di masa itu, butir-butir Washington Consensus kemudian terbukti menjadi resep generik yang diajukan badan-badan supranegara tersebut kepada negara berkembang yang membutuhkan pinjaman luar negeri dan atau tengah mengalami krisis ekonomi (Stiglitz, 2000a). Resep generik tersebut bertumpu pada tiga pilar, yaitu : 1. stabilitas makro melalui pengketatan fiskal (fiscal austerity), khususnya pengendalian inflasi; 2. privatisasi dan 3. liberalisasi ekonomi. Penerapan resep-resep ini seringkali dilakukan dengan ekstrem dan mengabaikan kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan. Privatisasi, misalnya, bukan lagi ditempatkan sebagai “alat” untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih adil dan berkelanjutan dengan
    • peningkatan kinerja pemerintah, namun telah menjadi “tujuan” itu sendiri. IMF dan Bank Dunia lebih menekankan perlunya melakukan privatisasi secara luas dan segera, sedangkan regulasi yang mengatur tata persaingannya dapat ditentukan kemudian. Privatisasi seharusnya merupakan salah satu bagian dari suatu program yang lebih komprehensif, yang juga mencakup dorongan-dorongan penciptaan lapangan kerja sehingga membutuhkan tahapan-tahapan khusus serta dukungan kebijakan makro ekonomi tertentu. Di tangan Bank Dunia dan IMF, privatisasi acap menjadi kebijakan yang berdiri sendiri dan otonom. Liberalisasi merupakan pilar lain yang juga berdampak luas. Liberalisasi dalam Washington Consensus didefinisikan sebagai penghapusan campur tangan pemerintah dalam pasar uang, pasar modal dan hambatan perdagangan. Liberalisasi perdagangan seharusnya meningkatkan pendapatan negara karena menggeser alokasi sumberdaya dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Hanya saja, tumbangnya perusahaan yang tidak efisien akibat tekanan kompetisi internasional karena hilangnya hambatan perdagangan, tidak selalu segera diikuti oleh penciptaan lapangan kerja baru di negara berkembang. Liberalissi perdagangan, yang difasilitasi WTO, juga tidak berjalan adil karena dikuasai kepentingan negara maju. Liberalisasi sektor keuangan juga membawa dampak yang tak kalah penting. Liberalisasi keuangan mempunyai dua komponen yang saling terkait : domestik dan internasional. Liberalisasi keuangan domestik mendorong keaktifan kekuatan pasar dengan menghilangkan kontrol atas suku bunga dan alokasi kredit, serta melumerkan garis demarkasi antara bank, perusahaan asuransi dan firma keuangan. Di sisi lain, liberalisasi keuangan internasional menuntut penghapusan kontrol dan regulasi tentang penanaman dan pelarian modal. Pergerakan devisa lintas batas negara tersebut akan mendorong integrasi keuangan global serta lalu lintas modal internasional multi arah. Liberalisasi keuangan menyebabkan pasar keuangan global bergerak melampaui fungsi awal mereka untuk memfasilitasi perdagangan dan penanaman modal lintas negara dan tumbuh melampaui perekonomian riil Aktivitas jual beli dan peminjaman berbagai produk moneter menjadi bisnis tersendiri yang acap tak terkait dengan produksi dan perdagangan komoditi riil. Saat nilai perdagangan valuta jauh melampaui nilai output
    • produksi tahunan dunia atau ekspor barang dan jasa, sistem perekonomian dunia berubah semakin mendekati perekonomian kasino global karena aset dipertaruhkan untuk meraih keuntungan spekulatif dan bukan laba dari perekonomian riil. Dorongan liberalisasi keuangan secara prematur, sebelum kelembagaan keuangan yang kokoh terbangun di suatu negara seperti yang disarankan bank dunia dan IMF, telah menyebabkan banyak negara, termasuk Indonesia, menjadi korban perputaran liar arus modal jangka pendek yang spekulatif. Sumber : www. Icrp-online.com. globalisasi di Indonesia www. Interseksi.com. liberalisme klasik. Liberalisme dan neoliberalisme. Ekonomi pasar global. 2006. Tugas Ekonomi Politik PENGARUH LIBERALISME KLASIK TERHADAP PERKEMBANGAN NEOLIBERALISME DAN GLOBALISASI Oleh :
    • NOVI HENDRA 06193058 JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2008