Liberalisme dan nasionalisme
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Liberalisme dan nasionalisme

on

  • 5,556 views

Oleh Novi Hendra S. IP

Oleh Novi Hendra S. IP
(novi_hendra24@yahoo.co.id)

Statistics

Views

Total Views
5,556
Views on SlideShare
5,556
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
79
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Liberalisme dan nasionalisme Liberalisme dan nasionalisme Document Transcript

  • LIBERALISME DAN NASIONALISME A. Liberalisme Liberalisme atau liberal merupakan sebuah paham, ideology, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai-nilai poitik yang utama. Kebebasan adalah tujuan tersendiri oleh kaum liberalis,karena diasumsikan tanpa kebesan manusia tidak dapat hidup dan masyarakat tidak akan dapat berfungsi arena itu gagasan kebebaan di setiap masa dan tempat selalu memainkan peran. Tradisi-tradisi hukum alam di jaman kuno dan abad pertengahan pun telah menuntut ruang kebebasan yang terjamin dari cengkeraman kekuasaan yang masih mengutamakan masyarakat di atas individu. Baru di era Aufklärung (jaman pencerahan), kebebasan individu menjadi premis yang dapat melegitimasi tatanan hukum dengan sebenarnya. Dalam bukunya “Two Treatises on Government” (1690) John Locke pernahmerumuskan bahwa manusia adalah miliknya sendiri. Negara didasari pada suatu perjanjian yang dijalani manusia dalam rangka melindungi hak-hak mereka atas kebebasan. Menurut Karl Popper 1956 bahwa asas liberalsime menuntut agar pembatasan- pembatasan terhadap kebesan individu yang tak terhindari adanya pergaulan social sedapat mungkin.. dikurangi. Gagasan ini memiliki intisasi yang melahirkan teori-teori politik diataranya poin intisari tersebut adalah : Pertama tidakan pemerintah yang aktifitas dan wewenang kekuasannya harus terikat akan terjaminnya hak-hak kebebasan yang menciptakan Negara hukum yang menjadi cirri khas liberalism politis seperti yang dicanangkan oleh John Locke. Kedua, tentang ekonomi pasar, dengan asumsi bahwa kebebasan adalah jalan terbaik menuju kesejahteraan bagi semua pihak yang disokong oleh ahli ekonomi iberal seperti Adam Smith. Ketiga, perdamaian. Kaum liberalism memandang perdamaian tidak hanya untuk kedaimain batin melainkan juga perdamaian lahir yang menciptakan asumsi bahwa penkatan terhadap perdamain merupakan suatu pelanggaran besar seperti pererangan dan
  • untuk mengatasi dan melawannya adalah dengan merumuskan dan menjalankan kembali arti dar kebebasan. Dan oleh karena kebebasan beraksi, batas-batas yang terbuka dan perdagangan bebas merupakan bagian dari tuntutan dasar liberal. Melihat pada perkembangan bangsa Indonesia yang terpengaruh oleh paham liberal dengan berbagai kebijakan deregulasi perbankan dan keuangan di awal tahun 1980-an adalah awal dari liberalisme ekonomi dan dominasi paham neo-liberal di antara para ekonom. Sejak itu berbagai kebijakan, peraturan, dan tindakan pemerintah adalah untuk melayani kepentingan korporasi, yang pada masa itu adalah para konglomerat Orde Baru, keluarga Suharto dan TNC yang digandengnya. Dengan liberalisme itu, mereka menjarah berbagai asset dan sumberdaya nasional untuk memenuhi kepentingan keserakahan modal dan kehidupan serba mewah mereka. Globalisasi melestarikan kompradorisme (kaki tangan dan kepanjangan tangan kapitalisme internasional), tetapi sekaligus juga hendak menancapkan kukunya lebih dalam lagi guna menguasai secara total perekonomian nasional suatu negara. Pada intinya adalah menghancurkan kedaulatan nasional. Kaum komprador yang terlalu berkuasa secara nasional juga tidak mereka sukai, seperti kerajaan bisnis Suharto serta kroni-kroni konglomeratnya, karena seringkali mampu menghalang-halangi kepentingan kapital global untuk kepentingan mereka sendiri yang mengganggu mekanisme pasar. Yang mereka inginkan sekarang adalah dominasi sepenuhnya, mekanisme pasar sepenuhnya, dan kontrol hukum sepenuhnya. Kita bisa mencatat banyak kejadian kasus globalisasi yang kemudiannya telah menghancurkan dan mengorbankan Indonesia, baik dari segi kedaulatan nasional, kedaulatan hukum, dan korban berjuta-juta rakyat Indonesia memasuki masa depan yang gelap. Krisis yang terus berlanjut hingga kini adalah gambaran bahwa Indonesia merupakan korban terparah globalisasi. Ini yang tidak mau diakui oleh IMF, Bank Dunia dan para ekonom neo-liberal, yang selalu menyalahkannya kepada pemerintah dan negara bersangkutan, baik dari segi KKN, korupsi, bad-governance dan lainnya; karena hendak menutupi kepentingan mereka yang sebenarnya. Penanganan masalah sosial masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif serta belum didukung
  • oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan PMKS masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun di bantu, baru sebatas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas. Bahkan kini terdapat kecenderungan, pemerintah semakin enggan terlibat mengurusi permasalahan sosial. Dengan menguatnya ide liberalisme dan kapitalisme, pemerintah lebih tertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi setinggi- tingginya, termasuk menarik pajak dari rakyat sebesar-besarnya. Sedangkan tanggungjawab menangani masalah sosial dan memberikan jaminan sosial diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Bila Indonesia dewasa ini hendak melakukan liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang berporos pada ideologi kapitalisme, Indonesia bisa menimba pengalaman dari negara-negara maju ketika mereka memanusiawikan kapitalisme. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi oleh berbagai skim jaminan sosial yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata terutama oleh masyarakat kelas bawah. Karena ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, peranan pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent of economic and social development. Artinya, pemerintah tidak hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public expenditure dalam APBN dan kebijakan publik yang mengikat. Selain dalam policy pengelolaan nation-state-nya pemerintah memberi penghargaan terhadap pelaku ekonomi yang produktif, ia juga menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari persaingan pembangunan. B. Nasionalisme Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy). Bersumber dari View slide
  • teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini. Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya Sedangkan arti Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi Nasionalisme dapat diartikan: • Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap View slide
  • seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. • Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain HUBUNGAN LIBERALISME DENGAN NASIONALISME Sulit tentunya untuk menciptakan Negara yang memiliki nilai luhur, yakni menciptakan perdamaian, keadilan serta merealisasikan good governence. Dalam upaya meningkatkan terciptanya perdamaian (peace building) dan pencegahan terjadinya konflik (conflict prevention), adalah tugas semua elemen baik pemerintah ataupun masyarakat sipil. Ahir – akhir ini banyak terjadi ketegangan social yang lama terpendam kemudian dimunculkan diberbagai tempat atau daerah, melihat fenomena yang terjadi masyarakat Indonesia yang seharusnya berdampingan malah melahirkan pertengkaran antar suku, agama, supporter dan banyak lagi. Perlu di ingat bahwa salah satu yang menyebabkan kekerasan di nusantara terjadi semenjak rezim Orde Baru. Akibat kurang stabilnya pemerintah, yang terdesak oleh hutang Negara yang semakin membengkak dan tuntutan reformasi akibat krisis multidimensi pada saat itu. Karena bagaimanapun juga liberalisme merupakan factor keutamaan dalam religius, artinya dengan menentang klaim kebenaran eklusif akan menyempitkan pola fikir manusia itu sendiri melalui kebenaran mutlaknya, sebab manusia secara otonom harus menentukan sikap dan tindakannya sesuai dengan tuntutan akal budi. Dan liberalisme menjunjung tinggi toleransi serta memperjuangkan ruang seluas – luasnya bagi kebebasan individu baik itu menyangkut HAM, kebebasan PERS dan menyatakan pendapat, serta berserikat. Dalam kancah politik liberalisme memiliki tujuan mulia, seperti ikut serta mewujudkan Negara hukum, yang berdasarkan konstitusi, dan menyamakan semua individu dihadapan hukum tanpa ada “frivilese feudal” dan prinsip legalitas administrasi Negara, serta mengutuk hukuman yang kejam.
  • Seperti halnya sebuah sistem pemerintahan dan politik, sebuah sistem ekonomi pastilah didasarkan atas pemikiran atau aliran filsafat tertentu. Demikian pula halnya dengan dua sistem ekonomi yang sedang diperdebatkan dengan hangatnya sekarang ini di negeri kita, yaitu liberalisme dan ekonomi kerakyatan (nasionalisme). Karena itu keduanya tidak saja dapat diperdebatkan dari perspektif ilmu ekonomi, tetapi juga dari perspektif sejarah pemikiran atau filsafat sebagaimana akan saya coba lakukan sejauh kemampuan saya. Aliran pertama lazim disamakan dengan sistem ekonomi pasar bebas liberal dan berakar dari perpaduan pemikiran sosial, politik dan ekonomi, serta anthropologi falsafah seperti liberalisme, utilitarianisme, individualisme, materialisme, kapitalisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Yang kedua lahir dari paham seperti altruisme, kolektivisme, dan sosialisme, baik sosialisme bercorak secular maupun keagamaan. Ekonomi kerakyatan dipandang sebagai sistem yang sesuai dengan semangat UUD 45, baik sebelum maupun sesudah diamandemen. Karena itu sering dihubungkan apa yang disebut sebagai Ekonomi Konstitusi. Mohamad Hatta (1959) menyebutnya sebagai Ekonomi Terpimpin. Dalam perkataan ‘kerakyatan’ itu tersimpul dasar keadilan sosial atau demokratis, yaitu satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua (Hadori Junus, dalam Mubyarto 1980). Dalam sistem ini dikehendaki produksi dikerjakan untuk kepentingan bersama dan secara bersama-sama pula, melalui koperasi, dengan pengawasan masyarakat secara terpimpin. Tetapi malang, sistem yang dipandang berpihak kepada rakyat ini tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana terbukti dengan mandegnya perkembangan koperasi. Sarjana-sarjana ekonomi mencari sumber kegagalannya pada strategi pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat liberal-materialistis, terutama yang dijalankan pada masa pemerintahan Orde Baru. Menurut Mubyarto (1980) sistem yang tersimpul dalam kebijakan pembangunan Orde Baru tidak sesuai dengan GBHN, sebab dalam GBHN jelas sekali ciri-ciri negatif dari sistem ekonomi liberal ditolak seperti misalnya free-fight liberalism, etatisme dan kecenderungan monopoli serta oligopoli. Di bawah strategi pembangunan seperti itu, yang kelak memberi jalan lempang bagi neo-
  • liberalisme, bangsa Indonesia menderita dan lumpuh, serta akhirnya jatuh ke tangan eksploitasi asing. Dampak dahsyatnya pula tidak kalah sangat dirasakan secara cultural, berupa suburnya pola dan gaya hidup konsumtif dan hedonis. Bersumber dari pemikiran Adam Smith, pada akhir abad ke-18 bersamaan dengan berkobarnya Revolusi Perancis dan lahirnya Revolusi Industri di Inggeris, lahir pula dua aliran pemikiran yang dominan. Yaitu individualisme di bidang hukum dan anthropologi filsafat, dan ide pasar terbuka yang berkaitan dengan perkembangan industri. Menurut paham inidividualisme, manusia yang lahir dengan bawaan bebas dan hidup bebas, tidak boleh dikekang kebebasannya. Paham ini sangat dominant pada abad ke-20 dalam kehidupan politik, ekoomi, dan seni. Ekonomi Kerakyatan dan Terpimpin Semangat UUD 45 cenderung ke sosialisme religius. Ini dapat dilihat pada pasal 33 dasar konstitusi negara kita tersebut. Sistem ekonomi kerakyatan atau terpimpin adalah pengejawantahannya. Ia juga sejalan dengan cita-cita nasionalisme Indonesia sebagaimana diyakini para pendiri negara ini. Ia, nasionalisme kita, lahir pada awal abad ke-20 sebagai bentuk perlawanan atau penentangan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan negara kapitalis. Dalam kolonialisme terkandung tiga hal: 1. Politik dominasi dan hegemoni; 2. Eksploitasi ekonomi; 3. Penetrasi budaya. Karena itu nasionalisme Indonesia mengandung juga tiga aspek penting yang berlawanan: 1. Aspek politik. Nasionalisme Indonesia bertujuan menghilangkan dominasi politik bangsa asing dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat
  • 2. Aspek sosial ekonomi. Nasionalisme Indonesia muncul untuk menghentikan eksploitasi ekonomi asing dan membangun masyarakat baru yang mandiri dan kreatif; 3. Aspek budaya. Nasionalisme Indonesia bertujuan menghidupkan kembali kepribadian bangsa yang harus diselaraskan dengan perubahan zaman. Sistem ekonomi yang sesuai dengan jiwa nasionalisme Indonesia ialah ekonomi kerakyatan yang oleh Bung Hatta disebut ekonomi terpimpin. Ada pula yang menyebutnya sebagai Ekonomi Kesejahtaraan yang merupakan percampuran kapitalisme dan sosialisme. Menurut Bung Hatta, ekonomi terpimpin merupakan konsekwensi dari nasionalisme Indonesia yang timbul sebagai perlawanan menentang kolonialisme dan imperialisme. Dalam menancapkan kekuasaannya pemerintah kolonial menggunakan sistem kapitalisme perdagangan yang eksploitatif dan menjadikan negeri ini sebagai perkebunan raksasa. Dengan itu rakyat Indonesia dieksplotasi sebagai buruh perkebunan dengan gaji rendah, sedangkan pemerintah Belanda memperoleh keuntungan yang besar. Ekonomi terpimpin adalah juga lawan dari ekonomi liberal yang melahirkan sistem kapitalisme. Ekonomi liberal menghendaki pemerintah tidak campur tanganm dalam perekonomian rakyat dengan membuat peraturan-peraturan ketat (regulasi) yang membatasi gerak bebas pasar. Ekonomi terpimpin adalah sebaliknya. Pemerintah harus aktif bertindak dan memberlakukan peraturan terhadap perkembanan ekonomi dalam masyarakat agar rakyat tidak dieksploitasi, harga tidak dipermainkan dan dengan demikian tercapai keadilan sosial. Alasan mengapa ekonomi terpimpin dipandang sesuai dengan cita-cita nasionalisme Indonesia ialah: Karena membiarkan perekonomian berjalan menurut permainan bebas dari tenaga-tenaga masyarakat berarti membiarkan yang lemah menjadi makanan yang kuat. Ekonomi liberal bercita-cita memberikan kemakmuran dan kemerdekaan bagi semua orang, tetapi hasilnya menimbulkan pertentangan dan kesengsaraan. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah melarat. Sebab kebebasan atau liberalisme yang disandang oleh sistem itu dalam kenyataan hanya dimiliki ioleh segolongan kecil orang (yaitu pemilik modal atau kapital) dan kepada
  • mereka yang segelintir itu sajalah keuntungan dan kemakmuran berpihak, bukan kepada rakyat banyak. Tetapi dalam sistem ekonomi terpimpin itu tedapat banyak aliran. Antara lain: 1. Ekonomi terpimpin menurut ideologi komunisme; 2. Ekonomi terpimpin menurut pandangan sosialisme demokrasi; 3. Ekonomi terpimpin menurut solidaroisme; 4. Ekonomi Terpimpin menurut paham Kristen Sosialis; 5. Ekonomi Terpimpin berdasar ajaran Islam; 6. Ekonomi Terpimpin berdasarkan pandangan demokrasi sosial. Semua aliran ekonomi terpimpin ini menentang dasar-dasar individualisme, yang meletakkan buruk baik nasib masyarakat di tangan orang-orang yang mengemudikan kehidupan dan tindakan ekonomi. Ekonomi liberal berdasarkan pada individualisme. Individu (baca kepentingan individu) didahulukan dari masyarakat. Tetapi ekonomi terpimpin mendahulukan masyarakat dari individu. Sekalipun demikian di antara paham- paham ekonomi terpimpin itu ada yang menolak kolektivisme, karena bagi mereka kolektivisme sebenarnya hanya berlaku dalam ideologi komunisme dan sosialisme. Tetapi terdapat persamaan pula dari sistem ekonomi terpimpin yang berbeda-beda itu, yaitu dalam hal menentang individualism an dalam hal pemberian tempat yang istimewa kepada pemerintah untuk mengatur dan memimpin perekonomian negara. Perbedaan antara sistem-sistem itu berkenaan dengan seberapa besar campur tangan kekuasaan publik dan bagaimana coraknya campur tangan itu dalam perekonomian individu dan masyarakat. Ideologi komunisme menghendaki campur tangan besar dan menyeluruh dari pemerintah atau negara, sehingga individu ditindas. Sistem ekonomi kpmunis bersifat totaliter, dikuasai oleh negara. Tetapi ekonomi terpimpin yang lebih sesuai dalam konteks nasionalisme Indonesia ialah ekonomi bercorak sosialis, yang berkehendak melaksanakan cita-cita demokrasi ekonomi. Dengan diimbangi demokrasi ekonomi, maka sifat individualistis dari demokrasi liberal dapat dikurangi. Di dalamnya campur tangan negara terbatas dan
  • peranan individu tidak sepenuhnya dimusnahkan, hanya saja gerak mereka dibatasi dan diatur demi melindungi kepentingan masyarakat. Bung Hatta bertolak dari pemikiran Lerner, penulis buku The Economics of Control (1919). Unsur-unsur ekonomi kapitalis dan kolektif digabungkan ke dalamnya, menjadi sistem yang disebut “Welfare economics” atau ekonomi kemakmuran Dalam sistem tersebut tiga hal yang harus dilaksanakan: Pertama, segala sumber perekonomian yang ada harus dikerjakan supaya semua orang memperoleh pekerjaan; kedua, melaksanakan pembagian pendapatan yang adil, agar perbedaan atau jurang besar dalam pendapatan dan kekayaan antara yang kaya dan yang miskin dikurangi; ketiga, menghapuskan monopoli dan oligapoli dalam perekonomian, sebab keduanya melahirkan eksploitasi yang melampaui batas dan pemborosan ekonomi yang besar pula. kedua paham ini sering betentangan dikarenakan tidak adanya keseimbangan pemikiran dalam tujuannya . nasionalsime yang lebih mngarah kebebasan dalam rasa persatuan dikekangai leh liberalism yang merujuk pada kebebsan indivudu dengan mengindahkan kepentingan yang lain termasuk mengindahkan nasionalisme yang ada. Kaum liberalism memandang perdamaian tidak hanya untuk kedaimain batin melainkan juga perdamaian lahir yang menciptakan asumsi bahwa penkatan terhadap perdamain merupakan suatu pelanggaran besar seperti pererangan dan untuk mengatasi dan melawannya adalah dengan merumuskan dan menjalankan kembali arti dar kebebasan. Dan oleh karena kebebasan beraksi, batas-batas yang terbuka dan perdagangan bebas merupakan bagian dari tuntutan dasar liberal. Begitupun dengan nasionalisme yang tidak menginginkan dany peperangan dan dengan naionalsimelah pererangan dan ketegangan dapat dihentikan. Oleh karena itu muncul ketegangan antara nasionalsime denan liberalism dalam hal apapun termasuk dalam pemerintahan. Dimana penganruh liberalism dalam pemerintahan akn mengahamcurkan rasa nasionalsime. Dan kedua paham ini tidak dapat dijalankan dalam suatu pemerintahan baik itu dalam penyelenggaran ataupun penyaluran dala sebuah kebijakan public Indonesia.
  • Dan ketegangan hubungan ini dapt dilihat dengan tidak adanya jalan yang diambil pemerintah dalam penyelesaiannya, baik itu pada masa orde lama, orde abru, dan reformasi. Baik nasionalsimeyang sedang berkuasa ataupun liberalism yang edang dijlankan yang merasuk didalam pemrintahan. KEBIJAKAN PUBLIK MASA 1987-1992 Masa ini dapat disebut dengan masa orde lama dimana Kebijakan public pada masa orde lama mengarah pada rasa nasionalis. Hal ini dikarenakan bahwa rasa kebersamaan setelah kemerdekaan masih membaur dalam kehidupan berkebangsaaan dan program serta kebijakan yang dikeluarkan pada masa itu cenderung menuntut untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep liberalism dan kolonialisme serta hadirnya komunisme dihapuskan disetiap tatanan pemerintahan, agar dalam mengeluarkan suatu kebijakan tidak berbau cara yang merujuk pada hilangnya rasa nasionalsime. Adanya kebijakan public yang berdasarkan pada nasiolasime akan akan menciptakan politik kebangsaan yang lahir sebagai senjata dari pemerintah untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Nasionalisme politik adalah visi dan kemakmuran rakyat sebagai misi yang harus diwujudkan. Pemerintah perlu menguatkan kembali komitmen untuk menata kebijakan ekonomi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Wujud dari nasionalisme politik pemerintah butuh keberpihakan yang konkret terhadap pengurangan kemiskinan, memberantas hangus proses pemiskinan yang berlangsung sistemik, membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta membangun kembali ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia. Meminjam istilah Bung Karno membangun bangsa dengan memikul natuur dan terpikul natuur. Pembangunan dan pertumbuhan haruslah sepadan dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia sendiri. Pemerintah harus dipercaya rakyat dan memiliki wibawa di tengah pergaulan internasional. Kepercayaan rakyat adalah realita obyektif untuk memperoleh elektabiltas yang substansial. Kewibawaan pemerintah di mata internasional pun sesuatu yang obyektif
  • untuk ber-interaksi dan membangun pakta-pakta kerja sama bilateral maupun multilateral. Karena tak kan bisa lagi suatu bangsa bisa bangga dengan eksklusivisme dan politik isolasi. Tapi, juga jangan pernah menjadi bangsa pembebek, epigon. Bangsa yang hanya bisa jadi muntahan pasar tanpa memiliki daya saing dan produk unggulan untuk berkompetis Kegiatan perekonomian lebih berbasis pada ekonomi kerakyatan sehingga campurtangan liberalis tidak mampu mempengaruhi pemerintah. Konsep dasar pemerintahan adalah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat. Upaya-upaya tersebut berkaitan dengan manajemen dan politik yang diterapkan oleh kepala pemerintahan. Pendekatan manajemen dijalankan agar implementasi itu berlangsung secara sistematis. Pendekatan politik digunakan untuk menciptakan dukungan yang lebih banyak dari wakil-wakil rakyat terhadap suatu kebijakan yang diperuntukan bagi rakyat. Perpaduan keduanya merupakan sebuah “seni” dalam memimpin suatu organisasi. Apabila kita cermati kebijakan publik merupakan keniscayaan pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemerintah menghipun sumber daya finansial dari pajak yang berhubungan dengan kepentingan dan aktivitas rakyat. Oleh karena rakyat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk memamaj pemerintahan maka ia harus menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Persoalannya, formasi dan implementasi kebijakan publik itu kerap kurang dipahami secara utuh oleh rakyatnya. Pemerintahan yang dijalankan oleh orang yang tidak amanah cenderung membohongi rakyat karena dianggapnya rakyat tidak tahu. Oleh karena itu, tampaknya diperlukan serangkaian strategi untuk mengawal formulasi dan implementasi kebijakan publik tersebut, terutama di era trasfaransi seperti sekarang ini. Pembohongan terhadap rakyat sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Untuk itulah, rakyat harus cerdas dalam mencermati persoalan pemerintahan dengan menata dan mendorong penerapan strategi untuk mengawal formaulasi dan implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari kebijakan yang dilakukan secara sentralistik berubah menjadi desentralistik, dari kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah otonom, dari semula masyarakat hanya
  • dianggap sebagai pengguna berubah menjadi pengontrol dan pengawas. Dari penyeragaman berubah menjadi keberagaman berdasarkan kerangka dasar yang ditetapkan. Kebijakan sentralistik dialami dalam tiga periode, yaitu pada masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan Masa Transisi. Kebijakan pada masa Orde Lama masih berorientasi politik. Salah satu contoh kebijakan publik saat itu dilakukan secara sentralistik dalam bidang pendidikan, bahwa kebijakan pendidikan di masa ini diarahkan kepada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar. Dengan demikian pendidikan bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, bukan untuk kebutuhan pasar melainkan untuk orientasi politik. Indroktrinasi pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi diarahkan untuk pengembangan sikap militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan di suasana perang dingin pada saat itu. KEBIJAKAN PUBLIK MASA 1992-1997 Pada masa ini atau dikenal dengan masa orde baru kebijakan public lebih cenderung kepada arah liberalis, dimana adanya ketergantungan akan kehidupan pada pihak asing dan liberalism barat juga telah masuk ke setiap tatanan kehidupan yang berujung pada kebebsan untuk bertindak dalam perubaha. Ekomoni pasar dikuasai oleh elit-elit dan pemerintahan juga dikuasi elit-elit dalam tujuan memperoleh kekuasaan seutuhnya. Konfigurasi politik orde baru secara umum bersifat tunggal (homogen) dan monolitik. Menurut teori pembagian entitas dalam bentuk-bentuk negara modern sebagaimana diungkapakan Alfred Stepan, karakter yang menunggal dan monolitik tersebut terjadi pada level negara (state) dan masyarakat (society). Pada level negara terlihat dari relatif solidnya semua unsur yang ada di dalam entitas negara, baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Sedangkan pada level masyarakat dengan karakter negara yang monolitik dan menunggal dapat dipastikan negara menjadi pengendali dan masyarakat dapat ditundukkan, diarahkan dan dikendalikan secara sistemik. Sehingga kondisi politik ini pada tahap berikutnya mendorong atas bentuk dan format ketunggalan dan monolitik dalam masyarakat, baik dalam kerangka hubungan masyarakat (society)
  • dengan masyarakat (society), ataupun hubungan masyarakat (society) dengan negara (state). Konfigurasi politik orde baru yang menunggal dan monolitik itu terbangun lewat soliditas elemen-elemen negara baik vertikal ataupun horizontal. Secara horizontal negara terkonsolidasi dengan kuat oleh dukungan militer, birokrasi dan partai Golkar. Sedangkan secara vertikal, negara melakukan perekayasaan secara sistemik dengan membangun sentralisasi dan dominasi pemerintah pusat dalam kerangka hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Konteks ini mempertegas bahwa negara di era rezim orde baru merupakan personifikasi dari militer (angkatan darat), birokrasi, Golkar dan pemerintahan pusat (sentralistik). Pertama, walaupun friksi dan kesenjangan antar perwira sudah muncul di era orde baru, namun selama orde baru keberadaan militer telah menjadi sentrum dari kekuasaan orde baru. dimotori oleh angkatan darat, dominasi militer dalam wilayah politik menyandarkan pada konsep dwifungsi ABRI. Hal ini merupakaan penjelmaan dari dominasi militer diwujudkan dengan hadirnya struktur militer yang paralel dengan struktur pemerintahan sipil, kerangka ini merupakan perekayasaan untuk pengendalian dan penundukan kepada masyarakat. Selain itu, dalam kancah percaturan politik, personel militer mendapatkan tempat dengan melakukan penyebaran di semua institusi kekuasaan yang ada seperti lembaga perwakilan rakyat (legislatif), birokrasi dan partai politik. Mikanisme pengangkatan militer untuk lembaga perwakilan rakyat telah terjamin keberadaannya, sedangkan dalam birokrasi nampak personel militer dalam jabatan- jabatan strategis seperti Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri dan lainnya, hal yang sama juga terjadi dalam tubuh partai Golkar. Kedua, Politisasi juga terjadi dalam tubuh birokrasi. Birokrasi dijadikan istrumen penting kekuasaan Soeharto sehingga melegitimasi hegemoni rezim Seoharto dan tak terkalahkan selama pemerintahannya. Kerangka kerjanya minimal dapat dilihat dalam dua hal, pertama, kebijaksanaan sentralisasi manajemen birokrasi seperti jenjang karir, gaji, pengangkatan, pemberhentian dan lain sebagainya. Pada akhirnya kebijakan ini mengantarkan pada homogennya struktur birokrasi baik dari pusat sampai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Kedua, kebijaksanaan monoloyalitas tunggal, dimana semua birokrat harus berafiliasi dengan partai Golkar dan tidak boleh berafiliasi dengan partai
  • lainnya. Hal ini menyebabkan menyatunya suara birokrasi untuk Golkar, dan pastinya Soeharto pasti menang dalam pemilihan umum. Ketiga, kekuatan politik orde baru juga disokong oleh partai Golkar, dan merupakan satu-satunya partai politik yang hegemonik ketimbang partai yang lain PPP dan PDI setelah pemfusian. Keberadaan Golkar dengan kekuatan militer yang penuh dan birokrasi yang taat, tidak pernah terkalahkan oleh partai-partai yang lain, bahkan Yusril Ihza Mahendra pernah mengungkapkan dalam sebuah tulisannya bahwa yang namanya Golkar tidak akan pernah terkalahkan seumur hidup selama sistem kepartaian masih seperti orde baru. Hal ini menyebabkan kemandulan suara-suara kritis dari legislatif terhadap eksekutif, bahkan lembaga yudikatif-pun menjadi lembaga yang tidak independen karena keputusannya mengabdi dan membenarkan prilaku orde baru. Dipastikan mereka semua mendukung semua kebijakan-kebijakan orde baru walaupun tidak bersesuaian dengan keadilan, kemanusiaan dan kebenaran. Keempat, Hegemoni orde baru juga telihat jelas dari sentralisasi kebijakan di Indonesia. Ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1950-an dan 1960-an membulatkan tekad orde baru untuk menggunakan asas sentralisasi dalam negara. Konsepsi ini pada dasarnya disandarkan pada pengamanan dan ketertiban sehingga di daerah-daerah kerapkali terjadi pemaksaan, kekerasan dan intimidasi, semisal di Aceh, Papua dan daerah-daerah lainnya. Untuk menunjukkan hegemoni rezim Soeharto baik vertikal ataupun horisontal dapat dilihat dari perwujudan lembaga Muspida yang anggotanya terdiri dari pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Muspika yang anggotanya terdiri dari Camat, Koramil dan Komando Sektor, sedangkan di Desa terdiri dari LMD, LKMD dan Babinsa dari militer. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sangat berfungsi pada politik pengendalian, penundukan, serta rekayasa politik dan kebijakan selama rezim orde baru. Secara horisontal lembaga-lembaga tersebut diisi oleh militer, kepolisian dan kejaksaan. Sendangkan secara vertikal lembaga-lembaga itu diisi oleh personal Gubernur dan Walikota/Bupati. Dalam konteks masyarakat sipil fenomena sentralistik, tunggal dan monolitik sangat berpengaruh pada tertib, ketundukan dan kekerasan sosial, baik hubungannya masyarakat (society) dengan masyarakat (society) ataupun hubungannya masyarakat
  • (society) dengan negara (state). Hal ini merupakan akibat dari telah bekerjanya perekayasaan politik Soeharto dalam pengendalian dan penundukan negara kepada masyarakat, baik lewat institusi-institusi tersebut ataupun pada level wacana (discourse). Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Mas`oed bahwa pada dataran institusi mikanisme pengendalian dan penundukan oleh negara kepada masyarakat diwujudkan dengan mikanisme korporatisme. Dimana negara pada rezim orde baru menggambarkan hubungan masyarakat dengan masyarakat yang termobilisasi, terkontrol, tertib dan sikap politik yang menunggal. Sedangkan pada wilayah wacana juga terjadi pengendalian, kontroling dan pengarahan pada wacana tunggal dengan alasan-alasan SARA, harmoni sosial, integrasi bangsa, ketertiban, pembangunan dan lain sebagainya, bahkan seringkali menurut Anderson memanfaatkan instrumen budaya Sementara itu, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan pada penyeragaman menjelaskan pendidikan di masa ini diarahkan kepada uniformalitas atau keseragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pakaian seragam, wadah-wadah tunggal dari organisasi sosial masyarakat, semuanya diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang homogen. Pada masa ini tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat, sehingga melahirkan disiplin semu dan melahirkan masyarakat peniru. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi yang dijadikan panglima. Pembangunan tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik, melainkan bergantung pada utang luar negeri sehingga melahirkan sistem yang tidak peka terhadap daya saing dan tidak produktif. Berbagai layanan publik tidak mempunyai akuntabilitas sosial oleh karena masyarakat tidak diikutsertakan di dalam manajemennya. Bentuk pembangunan pada saat itu mengingkari kebhinekaan serta semakin mempertajam bentuk primordialisme. Penerapan pendidikan tidak diarahkan lagi pada peningkatan kualitas melainkan pada target kuantitas. Pemerintah Orde Baru juga harus bertanggungjawab atasa keterkaitan kepada IMF karena kehadiran hutang luar negeri membawa kita menghadapi dua masalah besar yang harus segera diselesaikan. Pertama, adalah system KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang parah. Indonesia menjadi bangsa yang celaka dan merugi karena selama 32 tahun hanya membangun KKN. KKN ini terjadi karena pemerintahnya sejak awal memang berorientasi untuk Korupsi, sehingga kekayaan nasional yang luar biasa
  • besarnya hanya dibagi di kalangan elite saja (keluarga Presiden dan kroni-kroni konglomerat serta elit kekuasaan). Dan yang menyedihkan nampaknya system KKN masih terus berlanjut hingga kini. Kedua, adalah sistem Pasar Bebas yang kapitalistik yang memanfaatkan KKN untuk keuntungan pemodal asing (TNC/MNC) dari negara-negara maju. Contoh paling jelas adalah Freeport di Papua dan Exxon di Aceh. Sistem pasar bebas dan globalisasi ini mengekalkan hubungan neokolonialisme-imperialisme, sehingga Indonesia sukar sekali keluar dari ketergantungannya pada negara-negara maju dan badan-badan dunia tersebut. KEBIJAKAN PUBLIK MASA 1997-SEKARANG Pada masa inidikenal dengan masa reformasi dimana kebijakan merupakan masa refleksi terhadap arah pembangunan nasional dalam bentuk terberdayanya liberalisme. Dalam bidang pendidikan, menjelaskan bahwa pada masa krisis pembangunan telah membawa masyarakat dan bangsa kepada keterpurukan. Dari krisis moneter berlanjut pada krisis ekonomi dan berakhir pada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan telah menjadi warna yang dominan di dalam kehidupan dan budaya bangsa saat itu. Oleh karena pendidikan merupakan proses pembudayaan, maka krisis kebudayaan yang dialami merupakan refleksi dari krisis nasional. Pada masa ini direfleksi berbagai pemikiran dalam memajukan sistem pemerintahan kita, sehingga berbagai perubahan dirasakan sangat drastis dan mencengangkan. Kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Daerah merupakan konsekuensi dari keinginan era reformasi untuk menggelorakan kehidupan demokrasi. Salah satu kebijakan publik dalam bidang pendidikan adalah menerapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi sekolah. Namun, kebijakan ini kerap kali mendapat tantangan dari dalam, khususnya para pelaksana yang tidak terbiasa dengan kebijakan di era terbaru. Banyak di antara pelaksana pemerintahan hanya mengandalkan kegiatan copy-paste terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian, para pelaksana pembangunan cenderung berlaku konvensional dalam memanaj pemerintahan bagi kepentingan rakyat. Kini saatnya memformulasikan kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial yang memutus keterikatan dan ketergantungan kepada agenda globalisasi yang mulai merebak dari masa reformasi sampai sekarang. WTO dan IMF telah membatasi pilihan-pilihan
  • kebijakan yang ada dan memaksakan kebijakan yang hanya sesuai dengan agenda mereka. Pada masa lalu mereka memakai pendekatan pertumbuhan ekonomi sebagai doktrin, dan sekarang mereka menambahkan “Kompetisi Bebas” sebagai doktrin. Ini harus ditentang dan dicarikan alternatifnya. Ada banyak alternatif yang tersedia sebenarnya, asalkan kita tidak “turut dan manut” saja terhadap pasar bebas / globalisasi. Oleh karena itu berbagai kelompok nasional harus berembuk dan berdialog bersama guna menetapkan pokok-pokok pandangan dan visi nasional yang non-Pasar Bebas. Banyak alternatif yang mungkin yaitu: 1. Sistem ekonomi jangan berprinsip pasar bebas (liberalisme ekonomi). Haruslah mencontoh berbagai pengalaman negara lain, termasuk AS, Jerman dan Jepang, yang dalam sejarahnyajuga memakai ekonomi merkantilis dan proteksionis ketimbang pasar bebas di masa awal pembangunannya. Indonesia masih dalam tahap-tahap awal perkembangannya, dan karenanya perlu menerapkan ekonomi yang proteksionis dan kerakyatan. 2. Sistem ekonomi haruslah mendahulukan pasar domestik dan menaruh di belakang orientasi pada pasar ekspor. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestic untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat; dan bukan untuk melayani kepentingan TNC dan konglomerat atas pasar eksport. 3. Pertanian dijadikan prioritas utama perekonomian, karena di sinilah hidup mayoritas rakyat. Karena itu alokasi untuk sektor pertanian (termasuk kelautan dan perikanan) harus lebih besar dari yang lain-lainnya. Pertanian harus dirubah melalui agrarian reform, sehingga terjadi distribusi tanah dan sumberdaya yang merata. Selain itu diadakan berbagai kemudahan dan fasilitas serta perlindungan bagi petani untuk memperkuat sektor pertanian. 4. Industrialisasi berdasarkan pada bahan baku setempat, sehingga tidak tergantung impor dari luar. Ini berarti di satu pihak memperkuat sektor pertanian, sektor kelautan dan lain-lainnya; serta memperkuat sektor industri itu sendiri serta industri-industri kecil yang terkait dengannya.
  • 5. Diadakan perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan, yaitu negara menjalankan berbagai peran penyelenggaraan barang publik (public goods) dan prasarana publik (public facilities), seperti air, listrik, transportasi, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Segala sesuatu yang bersifat publik haruslah bersifat gratis. 6. Tidak tergantung kepada badan-badan multilateral, dan ikut serta merubah badan- badan tersebut agar menjadi badan yang terutama melayani kepentingan negara- negara Dunia Ketiga 7. Penghapusan sebagian besar hutang karena alasan-alasan etika, moral, dan ekonomi yang layak. 8. Melepaskan diri dari rejim devisa bebas dan rejim nilai tukar mengambang bebas (free-float exchange rate); dan sebagai gantinya menetapkan kontrol modal (capital control) dan nilai tukar tetap (fixed exchange). 9. Menyokong diadakannya Tobin Tax terhadap arus keluar masuk modal swasta yang saat ini merupakan ‘hot money’ dan volatilitasnya sangat tinggi. 10. Menolak paham Neo-liberal dan mencari alternatif ilmu ekonomi yang lebih mencerminkan kepentingan rakyat dan nasional, seperti dengan neo-protectionism, neo-keynesianism, welfare state, ekonomi kerakyatan dan lain-lainnya. 11. Demokrasi yang diarahkan bagi penguatan aspirasi rakyat dan organisasi rakyat; kebebasan berpikir, berbicara, berorganisasi; dan pemenuhan HAM sepenuhnya 12. Kerjasama Dunia Ketiga untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara- negara maju (G-7, OECD), untuk di dapat resolusi yang layak bagi Dunia Ketiga, seperti memperkuat kembali hasil yang telah dicapai UNCTAD lewat GSP (Generalized System of Preference) dan pengurangan hutang
  • KESIMPULAN Liberalisme dan nasionalsime merupakan paham yang betujuan memperoleh kebesan tertuntu menurut konsepnya masing-maing. Namun kedua paham ini sering betentangan dikarenakan tidak adanya keseimbangan pemikiran dalam tujuannya . nasionalsime yang lebih mngarah kebebasan dalam rasa persatuan dikekangai leh liberalism yang merujuk pada kebebsan indivudu dengan mengindahkan kepentingan yang lain termasuk mengindahkan nasionalisme yang ada. Kaum liberalism memandang perdamaian tidak hanya untuk kedaimain batin melainkan juga perdamaian lahir yang menciptakan asumsi bahwa penkatan terhadap perdamain merupakan suatu pelanggaran besar seperti pererangan dan untuk mengatasi dan melawannya adalah dengan merumuskan dan menjalankan kembali arti dar kebebasan. Dan oleh karena kebebasan beraksi, batas-batas yang terbuka dan perdagangan bebas merupakan bagian dari tuntutan dasar liberal. Begitupun dengan nasionalisme yang tidak menginginkan dany peperangan dan dengan naionalsimelah pererangan dan ketegangan dapat dihentikan. Oleh karena itu muncul ketegangan antara nasionalsime denan liberalism dalam hal apapun termasuk dalam pemerintahan. Dimana penganruh liberalism dalam pemerintahan akn mengahamcurkan rasa nasionalsime. Dan kedua paham ini tidak dapat dijalankan dalam suatu pemerintahan baik itu dalam penyelenggaran ataupun penyaluran dala sebuah kebijakan public.
  • DAFTAR PUSTAKA Miriam Budiardjo, PENGANTAR ILMU POLITIK. Liberaslime. Sistem Ekonomi Indonesia. 2005. Liberalime ekonomi indnesia. Abdul Hadi, 2009. Liberalisme dan nasionalisme kita. Jakarta (www.ahmadsumantho.com) Erick Fitra. Skripsi 2006. Liberalism dalam kebijakan ekonomi pemerintah kota Padang. Mahasiswa Ekonomi Pebangunan 2002. Google.com. nasionalisme dalam pemerintahan (shikumbang.blogspot.com)
  • Tugas Ekonomi Politik HUBUNGAN LIBERALISME DAN NASIONALISME INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM TIGA ERA DI INDONESIA Oleh Novi Hendra BP 06193058 JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2010