KPU (Komisi Pemilihan Umum)

10,856 views
10,588 views

Published on

Oleh Novi Hendra S.IP

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPU (Komisi Pemilihan Umum)

  1. 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM Oleh Novi Hendra (novi_hendra24@yahoo.co.id) Ex-mahasiswa ilmu Politik Universitas Andalas PadangPROFIL KPU Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yangdibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001)dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yangberasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh PresidenAbdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012)dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yangberasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubahsehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaanPemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakanfaktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampumenyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksanapemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebihkredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, munculpemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihanumum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu,KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RImenyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat
  2. 2. dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemiludiatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu KomisiPemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasionalmencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggaraPemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifattetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secaraberkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandirimenegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihakmana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 TentangPenyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; sertaPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diaturdalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu)undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemiludiatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembagapenyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasPemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturanperundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umumdan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu jugamengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN sertaKPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia
  3. 3. tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraanPemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU danBawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusundan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemiludapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan KehormatanKPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD danDPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-UndangNomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurangmenjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidakmengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPUdalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme PemiluDPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu,komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitungsejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum;keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksicalon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantPresiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada DewanPerwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim SeleksiCalon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yangberminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi
  4. 4. administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tesadministratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yangdiumumkan tanggal 31 Juli 2007.VISI KPU Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umumyang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demiterciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.MISI KPU 1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum; 2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.TUGAS DAN KEWENANGAN KPU Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umumdan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi
  5. 5. Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KomisiPemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPUmempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; b. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; c. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; d. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; e. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. f. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Pasal 2 Kepres No. 16 Thn 1999) Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut jugaditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPUmengevaluasi sistem Pemilihan Umum.KASUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN KPUAturan Baru KPU Soal Calon PerseoranganKomisi Pemilihan Umum (KPU membuat aturan baru soal calon independen dalampemilihan umum di daerah. Aturan baru itu merevisi aturan lama Nomor 7 Tahun 2007
  6. 6. tentang pedoman teknis pencalonan dalam pemilu di daerah, yang terdiri dari delapan babdan 47 pasal, yang disetujui dalam rapat pleno KPU tanggal 8 Mei lalu.AnalisisKeputusan KPU terhadap adanya calon independen daerah merupakan salah satupedoman teknis memuat berbagai aspek soal akomodasi calon perseorangan. Beberapayang diatur seperti bagaimana syarat calon perseorangan, proses verifikasinya, dan prosespenetapan pemenang dari calon perseorangan. Revisi aturan itu juga memuat ketentuansoal pemilu kepala daerah mana saja yang dapat menerapkan aturan baru tadi. Bagidaerah yang masa tahapan pendaftarannya sudah lewat, dipastikan KPU di daerah itutidak boleh mengakomodasi aturan baru tentang calon perseorangan tersebut.Sebenarnya aturan tersebut berlandaskan karena mereka yang paling tahu kondisi riil dilapangan, misalnya apakah akan menggeser tahapannya atau apakah dananya cukup atauseterusnya. Sedangkan bagi daerah yang tahap pendaftaran calonnya dimulai bulan Juni,KPU di daerah itu wajib mengakomodir calon perseorangan. Soal verifikasi pendukungcalon per seorangan, hal itu bisa dilakukan dengan membuat surat dukungan kolektif perdesa bermaterai, yang menyertakan KTP atau kartu identitas lain.TNI-Polri dilarangSelain menetapkan calon independen KPU juga membuat keputusan bahwa TNI-Polridilarang terlibat dalam dukungan terhadap calon perseorangan.Analisis Pada dasarnya keputusan KPU adalah bentuk adanya pengekangan terhadapHAM dan mungkin juga “penghapusan Demokrasi”. Padahal kita dan mereka tahu bahwamereka yang mendapat aturan juga memiliki hak pilih dan ikut serta dalam pestademokrasi. Namun dibalik itu, mungki juga KPU membuat UU yang bukanlah dibuat
  7. 7. secara fiksi. Dan barangkali KPU membuat keputusan karena secara kenegaraan TNI-Polri adalah milik bangsa dan bukan milik kelompok atau perseorangan (mungkin)!Sumber : kpu.go.id kompas.com

×