• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)
 

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

on

  • 2,919 views

Oleh Novi Hendra, S.IP

Oleh Novi Hendra, S.IP

Statistics

Views

Total Views
2,919
Views on SlideShare
2,919
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
58
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Document Transcript

    • KOMISI PENYIARAN INDONESIA Oleh Novi Hendra (novi_hendra24@yahoo.co.id) Ex-mahasiswa ilmu Politik Universitas Andalas PadangPROFIL KPIKomisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat(9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih olehDewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayaioleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat(9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih olehDewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayaioleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnyaterdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakanwujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentinganmasyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhirkerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32tahun 2002 Pasal 3:"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional,terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskankehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangunmasyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industripenyiaran Indonesia."Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidangkelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaanmenangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID sertapengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menanganiperizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaranmenangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.
    • Mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota yang diatur oleh Undang-undangnomor 32 tahun 2002 akan menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran di Indonesiaakan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel sehingga menjamin independensiKPIDasar Pembentukan KPIUndang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagipembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaansistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badanindependen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yangpembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwapenyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakanuntuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendaliutama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, makapenggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagikepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayananinformasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dariberita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehatadalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsipkeberagaman kepemilikan).Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan olehKPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan Diversity of Content (prinsipkeberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baikberdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan Diversity of Ownership(prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massayang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembagasaja. Prinsip Diversity of Ownership juga menjamin iklim persaingan yang sehat antarapengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaranlahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dariberbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-
    • besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitaslokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahanfundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan palingmendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya limited transfer of authority daripengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak ekslusif pemerintah kepadasebuah badan pengatur independen (Independent regulatory body) bernama KomisiPenyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwapengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuahbadan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar darimasa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (padawaktu itu rejim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput darikooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingankekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukunghegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakanuntuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa danpengusaha.Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah,setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harusmemiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang adadidaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoliinformasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaranberjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah danmenjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaranberakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahalmasyarakat lokal juga berhak untuk memperolah informasi yang sesuai dengankebutuhan polik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaransentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaanlembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebihmaksimal. Undang-undang no. 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hakmasyarakat secara lebih merataVISITerwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untukdimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
    • MISI 1. Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; 2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antarwilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional; 3. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat; 4. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, mora, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia; 5. Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaranPerizinan KPIPerizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaiandaur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara(melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaranlayak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain,perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu danberkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasikepada publik.Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratanperangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkatpenyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (content), permodalan(ownership), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izinpenyelenggaraan penyiaran.Sementara itu dari sisi proses dan tahapan, pemberian dan perpanjangan izinpenyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh negara setelah memperoleh: 1. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; 2. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; 3. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan 4. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
    • Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap. Sebelummemperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajibmelalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan sedangkan untuk lembagapenyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Perludicatat, bahwa izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan(diberikan, dijual, atau dialihkan) kepada pihak lain (badan hukum lain atau perseoranganlain).Jangka waktu penggunaan izin penyelenggaraan penyiaran dibatasi dalam batas waktutertentu, yakni untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio adalah 5 (lima) tahun danuntuk penyelenggaraan penyiaran televisi adalah 10 (sepuluh) tahun. Izin ini bisadiperpanjang melalui pengajuan kembali untuk kemudian dilakukan evaluasi danverifikasi ulang terhadap berbagai persyaratan pemberian izin. Izin penyelenggaraanpenyiaran yang sudah diberikan dan masih berlaku dimungkinkan untuk dicabut kembalioleh negara jika sewaktu-waktu lembaga penyiaran tersebut: 1. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan (ini berlaku bagi lembaga penyiaran yang belum memiliki izin tetap, yakni untuk lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun); 2. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan 3. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; 4. dipindahtangankan kepada pihak lain; 5. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau 6. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetapKASUS(Pengaturan Kampanye di Media Penyiaran) Menjaga Netralitas dan Mencegah DominasiKekuatan UangPerbedaan kapasitas pendanaan kampanye antarpeserta pemilu dapat berakibat padaperbedaan kemampuan mereka untuk beriklan melalui media penyiaran. Pada gilirannya,
    • perbedaan ini dinilai dapat menjebak kampanye di media penyiaran hanya akan dikuasaioleh peserta pemilu yang memiliki sumber daya finansial yang kuat.AnalisaPengaturan siaran kampanye dalam UU Pemilu 2008 dimungkinkan karena adakekhawatiran akan terjadi monopoli (iklan kampanye) akibat kekuatan uang. Berbedadengan media cetak, pengaturan kampanye di media penyiaran perlu dibedakan untukmenjamin adanya perlakuan yang sama, adil, dan berimbang dari lembaga penyiarankepada semua peserta pemilu, baik dalam siaran pemberitaan maupun siaran iklan.Pengaturan untuk media cetak harus berbeda dengan penyiaran, karena penyiaranmenggunakan frekuensi sebagai ranah public.Pengaturan Penyiaran tersebut sangat penting menjamin kesetaraan bagi setiap pesertapemilu oleh media penyiaran. Jangan sampai frekuensi penyiaran sebagai ranah publik inihanya dikuasai oleh yang punya uang saja.KPI sharusnya menyiapkan peraturan tata cara siaran kampanye di media penyiaranbeserta mekanisme penegakan dan sanksi pelanggarannya. Untuk itu, KPI harus dapatmenerima masukan dari berbagai pihak, baik dari lembaga penyiaran, peserta pemilu,maupun dari regulator terkait seperti KPU dan Dewan Pers, untuk menyempurnakanperaturan ini.Dalam hal tarif, rancangan peraturan KPI saat ini akan memberikan kelonggaran bagisetiap lembaga penyiaran untuk menentukan tarif iklan di medianya beserta mekanismepembayarannya. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, lembaga penyiaran harusmemberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta pemilu, termasuk jikamemberikan potongan harga dan bonus.Peraturan KPI ini, juga harus melarang lembaga penyiaran menjual waktu siarannyakepada peserta pemilu kecuali sebatas siaran iklan. Seperti untuk siaran monolog dandialog/talkshow/debat juga akan diatur untuk menjaga agar tercapai aspek netralitas dankeberimbangan. Siaran dialog, misalnya, tidak dapat disajikan hanya denganmenampilkan satu peserta Pemilu atau tim kampanye/tim sukses serta pemandu siarannyaharus dapat bersikap netral.Sumber : KPI.go.id
    • Okezone.com. Pengaturan Kampanye di Media Penyiaran) MenjagaNetralitas dan Mencegah Dominasi Kekuatan Uang. Kamis 22 Mei 2008