Hubungan pusat dan daerah

39,105
-1

Published on

Oleh Novi Hendra, S. IP

2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
39,105
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
557
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hubungan pusat dan daerah

  1. 1. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (oleh Novi Hendra) Permasalahan Otonomi Daerah di Indonesia dapat dikatakan sebagai masalah klasik yang sampai sekarang belum tuntas penanganannya. Dikatakan demikian, karena pada kenyataannya sejak awal-awal tahun kemerdekaan sampai 54 tahun kemudian, masalah Otonomi Daerah telah menjadi bahan diskursus yang penting dan terus berkembang. Para pakar, baik dari bidang hukum maupun dari bidang Administrasi Negara menengarai bahwa perkembangan Otonomi Daerah terkesan tidak lepas dari nuansa politis yang melatarbelakangi kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. Secara sekilas, gejala tersebut dapat dilihat sejak konsep desentralisasi diterapkan di Indonesia pada jaman kolonial sampai zaman pemerintahan Orde Baru. Kesan ini terus membayangi setiap produk serta kebijakan yang lahir. Sebagai gambaran, sejak merdekanya bangsa kita pada tahun 1945, sudah enam buah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ditambah dengan sebuah Penetapan Presiden (Penpres) telah ditetapkan. Masing-masing mempunyai substansi dan pendekatan yang berbeda satu dengan lainnya. Akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa setelah beberapa waktu dijalankan, semua peraturan tersebut harus diganti dengan dasar ketidakpuasan terhadap peraturan- peraturan tersebut serta anggapan bahwa substansi dari peraturan-peraturan tersebut sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan zaman. Perubahan undang-undang Pemerintahan Daerah yang telah enam kali dilakukan tersebut dapat dilihat sebagai kondisi ketidakstabilan politik perundang-undangan di bidang otonomi daerah. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa tiap peraturan perundang-undangan harus selalu "everlasting"dari sudut keberlakuannya. Berkaitan dengan hal ini, Harun Alrasid mengatakan bahwa Undang- undang sebagai suatu produk hukum adalah "subject to change" . Artinya, apabila dirasakan sudah tidak sesuai dan tidak lagi mampu untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan riil yang hidup di masyarakat, maka suatu Undang-undang dapat segera di-amandemen-kan, bahkan kalau perlu amandemen tersebut dapat
  2. 2. dilakukan sesering mungkin. Hal ini secara positif dapat dilihat sebagai pencerminan adanya lembaga Legislatif yang responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Frekuensi perubahan Undang-undang ini memang cukup tinggi, bahkan dapat dikatakan memegang "rekor" dalam hal kuantitas perubahan. Perkembangan ini jika ditinjau dari sisi positif mungkin menandakan bahwa diskursus mengenai Otonomi Daerah terus berkembang dan berusaha memenuhi perkembangan yang terjadi. Akan tetapi apabila substansi perubahan tersebut dikaji lebih lanjut, maka akan timbul pertanyaan, "apakah nilai-nilai normatif yang ada selama ini tidak cukup memberikan pedoman yang jelas bagi pengembangan pola pikir otonomi daerah?" sehingga nuansa politis selalu dapat memegang peranan penting dibandingkan dengan nuansa teoritis normatif, dan menimbulkan efek bahwa Indonesia terus berada dalam pencarian bentuk ideal dalam rangka hubungan Pusat dan Daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan berikutnya, "apakah selama ini bangsa Indonesia masih belum berhasil membuat Undang-undang tentang Otonomi Daerah yang dapat mengikuti arus dan tuntutan zaman sesuai dengan tujuan perjuangan bangsa Indonesia?" Rencana amandemen UU No. 5/1974 mengenai Pemerintahan Daerah saat ini cenderung membenarkan gejala tersebut, apalagi secara kronologis dapat dilihat bahwa yang menjadi substansi perubahan tersebut merupakan asas fundamental yang penting dalam konsep hubungan antara pusat dan daerah. Semangat pemerintah dalam pemberian otonomi terus berubah, dari otonomi dengan nuansa demokratis ke otonomi yang bercirikan liberal, dilanjutkan ke "Otonomi seluas-luasnya", selanjutnya kepada "Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab" pada UU No. 5/74 dan terakhir dalam Rancangan Undang- Undang Pemerintah Daerah yang baru, akan digunakan konsep "Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab". Ketetapan MPR No. XV/MPR/1999 mengenai Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah telah mengamanatkan amandemen terhadap Undang-undang No. 5/1974 sebagai dasar operasional terhadap Otonomi Daerah dan menggantinya dengan Undang-undang baru dengan semangat penyelenggaraan "Otonomi luas-nyata dan bertanggung jawab". Amanat ini telah
  3. 3. ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan segera menyusun RUU mengenai Otonomi Daerah beserta RUU Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Masyarakat Transparansi Indonesia sebagai suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai visi untuk mencapai integritas nasional merasa perlu untuk menyumbangkan sesuatu bagi perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, mengingat bahwa permasalahan Otonomi Daerah merupakan masalah yang strategis dan memerlukan sumbang saran dari segala pihak, terutama dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Idealnya, jawaban secara komprehensif atas isu tersebut hanya bisa didapatkan dengan mengadakan penyelesaian menyeluruh terhadap akar permasalahan, baik ke bawah maupun keatas. Penyelesaian kebawah meliputi penyelesaian permasalahan yang meliputi subsistem dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seperti hubungan keuangan antara pusat dan daerah, sedangkan keatas meliputi pembahasan hubungan pemerintah pusat dan daerah dari konteks konstitusi negara kita. Untuk itu dibutuhkan kajian yang panjang dan menyeluruh, akan tetapi terbatasnya waktu membuat Tim Kerja Bidang Hukum MTI membatasi kontribusi pemikiran ini pada komentar yang didasarkan pada sudut normatif konseptual terhadap Rancangan Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang sedang dibahas. Kerangka Teoritis Konsepsi mengenai negara bangsa (nation-state), jika dihubungkan dengan pelaksanaan konsepsi negara kesejahteraan membawa perubahan pada ruang lingkup dan isi wewenang, tugas, dan tanggung jawab pemerintah baik kualitatif, maupun kuantitatif. Tugas-tugas baru bertambah dan tugas-tugas lama makin berkembang pula. Pertambahan dan perkembangan wewenang, tugas, dan tanggung jawab di bidang pemerintahan menimbulkan akibat: Tidak mungkin lagi menyusun suatu rincian lengkap mengenai wewenang, tugas, dan tanggung jawab pemerintah. Urusan pemerintahan yang begitu luas dan kompleks yang tidak mungkin dirinci, menimbulkan berbagai persoalan seperti; Bagaimana urusan pemerintahan sebaiknya dibagi antara pusat dan daerah? Jenis atau macam urusan pemerintah
  4. 4. manakah yang tepat diserahkan atau dibiarkan menjadi urusan rumah tangga daerah dan yang tetap menjadi urusan pusat? Bagaimanakah hubungan yang tepat antara Pusat dan Daerah dalam desentralisasi? Pertambahan dan perkembangan urusan pemerintahan secara kualitatif dapat menimbulkan perubahan pada sifat urusan pemerintahan tersebut. Suatu urusan yang semula bersifat kedaerahan (lokal) dapat berubah menjadi urusan yang mempunyai sifat nasional, begitu pula sebaliknya. Perubahan sifat ini pada saatnya akan menyentuh hubungan Pusat dan Daerah, karena akan menyangkut pergeseran wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Hal ini membuat desentralisasi dan pola implementasinya menjadi agenda penting dalam pelaksanaan suatu negara. Khusus bagi negara Republik Indonesia yang konstitusinya mengamanatkan bentuk negara kesatuan, pemahaman konsep desentralisasi menjadi paralel dengan konsep mengenai Otonomi Daerah. Dalam sistem negara kesatuan, kekuasaan pemerintahan ada pada pemerintah pusat, sementara otonomi pemerintah daerah hanya meliputi urusan-urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Konsep tersebut membuat masalah desentralisasi menjadi amat berpengaruh atas otonomi daerah yang diberlakukan. Perlu diingat bahwa pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu terkait dengan sentralisasi. Ini dikarenakan desentralisasi dan sentralisasi merupakan dua hal yang berkesinambungan (continuum). Bahkan Bhenyamin Hoessein dalam disertasinya mengatakan bahwa sentralisasi dan desentralisasi merupakan satu kesatuan, dengan argumentasi bahwa setelah berakhirnya era negara-kota (polis -state) hampir tidak ada negara yang semata-mata menganut sentralisasi, sebaliknya dalam negara bangsa (nation-state), tidak mungkin hanya dilaksanakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Hal yang serupa juga dilontarkan oleh Bagir Manan dalam analisisnya untuk mencari patokan sistem Rumah Tangga Daerah menurut dasar-dasar desentralisasi dalam disertasinya. Selanjutnya, dalam disertasinya tersebut, ia juga menyimpulkan bahwa UUD 1945 di satu sisi menghendaki dilaksanakannya desentralisasi dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya dengan tujuan untuk menumbuhkan prakarsa daerah, dan memfasilitasi keanekaragaman, sementara di saat yang sama harus ada tempat bagi pusat untuk melakukan sentralisasi atas hal-hal yang tidak
  5. 5. dapat dilaksanakan oleh daerah, yaitu fungsi untuk menuju pemerataan keadilan dan kesejahteraan. Desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama, yaitu: Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat; Desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Selanjutnya Bhenyamin Hoessein juga mengatakan bahwa perwujudan desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah atau disingkat otonomi. Dengan kata lain, desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, desentralisasi akan selalu berkaitan dengan otonomi daerah, dan daerah otonom. Selanjutnya suatu metode pelaksanaan Sistem Rumah Tangga Daerah akan menentukan bentuk desentralisasi macam apa yang akan dilaksanakan dalam suatu negara. Menurut Bagir Manan, dalam sistem Desentralisasi ada beberapa sistem rumah tangga daerah yang berlaku, yaitu : • Sistem Rumah Tangga Daerah Formil • Sistem Rumah Tangga Daerah Materiil • Sistem Rumah Tangga Daerah Riil Secara garis besar, ketiganya ditinjau dari sudut tata-cara pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab, mengatur, dan mengurus urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada Sistem Rumah Tangga Daerah Formil, pembagian tugas,wewenang, dan tanggung jawab antara Pusat Daerah tidak dilakukan secara rinci. Dasar pemikiran sistem ini adalah tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Secara teoritis, sistem rumah tangga formil memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut urusan rumah tangga daerah. Satu-satunya pembatasan terhadap Daerah adalah; "bahwa daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur dengan Undang- undang atau peraturan daerah yang lebih tinggi martabatnya. Apabila pihak yang
  6. 6. lebih tinggi kemudian mengatur apa yang tadinya telah diatur oleh daerah, maka peraturan daerah yang bersangkutan sejak itu tidak berlaku lagi" Ditinjau dari perspektif hubungan antara Pusat dan Daerah, sepintas lalu Sistem Rumah Tangga Formal terlihat memberikan peluang kuatnya kecenderungan desentralisasi. Dalam kenyataannya tidaklah demikian, bahkan hal sebaliknya yang mungkin terjadi. Sistem Otonomi Formal merupakan sarana yang baik untuk menuju kecenderungan sentralisasi. Ketidakpastian urusan rumah tangga daerah, tidak adanya tradisi otonomi, serta rendahnya inisiatif daerah akan menjelmakan Daerah yang serba menunggu dan tergantung pada Pusat. Kondisi ini akan semakin parah apabila keuangan daerah tidak mampu menopang kegiatannya dan tergantung pula pada bantuan keuangan dari Pusat. Pada Sistem Rumah Tangga Materiil, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah dilakukan secara rinci. Hal ini dilatarbelakangi oleh usaha untuk memfasilitasi ketidakpastian yang timbul pada sistem rumah tangga formil. Akan tetapi sistem ini dianggap oleh para pakar tidak dapat dijadikan patokan obyektif untuk menciptakan hubungan serasi antara Pusat dan Daerah. Sistem Rumah Tangga Nyata (riil) merupakan sistem yang berusaha untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan yang timbul antara sistem Rumah Tangga Formil dengan Sistem Rumah Tangga Materil. Sistem ini memiliki nilai-nilai yang berasal dari kedua sistem sebelumnya. Meskipun demikian sistem ini menunjukkan ciri-ciri khas yang membedakannya dengan sistem lainnya, yaitu: Adanya urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom, memberikan kepastian mengenai urusan rumah tangga daerah. Hal semacam ini tidak mungkin terjadi pada Sistem Rumah Tangga Formal Di samping urusan-urusan rumah tangga yang ditetapkan secara "material", daerah-daerah dalam rumah tangga nyata dapat mengatur dan mengurus pula semua urusan pemerintahan yang menurut pertimbangan adalah penting bagi daerahnya, sepanjang belum diatur dan diurus oleh Pusat atau Daerah tingkat yang lebih atas.
  7. 7. Otonomi dalam rumah tangga nyata didasarkan pada faktor-faktor nyata suatu daerah. Hal ini memungkinkan perbedaan isi dan jenis urusan-urusan rumah tangga daerah sesuai dengan keadaan masing-masing.Berangkat dari pola pemikiran pada kosep-konsep teoritis tersebut, maka pengkajian ini akan dilakukan dengan mensimulasikan parameter tertentu kepada substansi dari RUU tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pola pemberian otonomi yang diberikan pusat kepada Daerah. Kerangka Yuridis Kerangka Yuridis mengenai Otonomi Daerah dapat dilihat pada UUD 1945 sebagai konstitusi RI. Pasal 1 UUD 1945 memberikan pondasi bentuk negara Indonesia sebaga suatu negara kesatuan. Selanjutnya Pasal 18 UUD 1945 berbunyi; "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa" Sedangkan penjelasan angka I pasal tersebut berbunyi "Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eeindheidstaat", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat "staat"juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonoom (..), atau bersifat administrasi belaka, supaya menurut aturan yang berlaku akan ditetapkan dengan Undang- undang. Daerah yang bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan oleh karena di daerah pun pemerintahan bersendi atas dasar permusyawaratan." Dari Pasal 18 dan penjelasan angka I pasal tersebut, dapat ditarik beberapa pernyataan yang berkaitan dengan masalah otonomi daerah sebagai bahan kajian : Indonesia adalah negara kesatuan dan tidak mungkin dapat dibentuk negara lagi dalam negara Indonesia. Hal ini lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan " (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik"
  8. 8. Oleh karena itu apabila kita membicarakan desentralisasi di Indonesia, maka desentralisasi yang tercipta adalah yang berkaitan langsung dengan prinsip negara kesatuan dan pada akhirnya juga akan berkaitan dengan prinsip sentralisasi. Daerah-daerah akan bersifat autonoom (otonomi) atau bersifat administratif belaka. Daerah yang bersifat otonom adalah atas dasar desentralisasi, sedangkan daerah administrasi belaka adalah atas dasar dekonsentralisasi. Dengan demikian prinsip desentralisasi dan juga prinsip dekonsentrasi dilaksanakan baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri di masing-masing daerah tersebut. Akan ada aturan yang ditetapkan dengan undang-undang mengenai pembagian daerah tersebut, dengan memperhatikan bahwa untuk daerah otonom, pemerintahannya akan bersendi atas dasar permusyawaratan Dengan adanya institusi Badan Perwakilan Daerah dan pemerintahan yang bersendi atas permusyawaratan, terlihat bahwa UUD 1945 mengharapkan agar demokratisasi juga terjadi pada tingkat daerah. Selain itu, dapat diambil kesimpulan bahwa UUD 1945 juga menghendaki agar daerah mempunyai otonomi yang luas. Akan tetapi dari sisi lain, otonomi luas tersebut tidak berupa kedaulatan dan tidak menimbulkan atribut yang melekat pada negara. Bhenyamin Hoessein, dalam tulisannya, meninjau Pasal 18 UUD 1945 dan menyimpulkan bahwa keberadaan daerah administrasi tidak sesuai dengan aspirasi yang ada pada UUD 1945. Ia menambahkan bahwa sebenarnya penyebutan "daerah administrasi belaka" yang terdapat dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 tidak berarti akan diwujudkannya daerah administrasi dalam pemerintahan nasional, tetapi suatu kenyataan bahwa pada saat disahkannya UUD 1945, Indonesia baru memiliki tiga buah provincie (propinsi), 76 regentschap (kabupaten) dan 30 stadsgemeeente (gemeente). Sisanya masih merupakan administrasi belaka. Munculnya kata "belaka" karena kenyataan pada jaman kolonial, setiap daerah otonom berhimpit dengan daerah administrasi yang setara. Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. Hal ini berarti bahwa secara yuridis MPR sebagai wakil rakyat menghendaki dijalankannya reformasi terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan Otonomi Daerah yang selama ini dijalankan
  9. 9. berdasarkan UU No. 5/1974, termasuk redefinisi terhadap keberadaan konsep wilayah administratif yang ada selama ini di Indonesia. Hubungan Pusat-Daerah dalam Sidang Paripurna DPD 2008 Pilkada Dibanggakan, Pemekaran Dikeluhkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan sidang paripurna. Redhi Setiadi dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) mencatat beberapa hal penting tentang pelaksanaan otonomi daerah. Ada suasana lain di sidang paripurna khusus DPD pekan lalu. Suasana yang awalnya terkesan tegang dan monoton tiba-tiba pecah oleh gelak tawa dan tepuk tangan peserta sidang. Itu tak lain karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba menghentikan pidatonya untuk menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Sebagaimana diberitakan dalam situs resminya, Presiden SBY melontarkan dua kemungkinan mengapa dia berkeringat. "Mohon maaf, kalau berkeringat seperti ini pasti ada dua kemungkinan," katanya. "Pertama, mungkin karena penghematan energi. Maka, AC dikurangi. Sama seperti di istana, panas," ujar SBY disambut gelak tawa anggota dewan. "Kedua, berkeringat karena kita semua di sini sangat bersemangat," lanjutnya. Tepuk tangan kemudian membahana di Ruang Nusantara Gedung MPR/DPR/DPD. Presiden pantas berkeringat. Dia harus menyampaikan keterangan pemerintah mengenai arah dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta masalah-masalah kebangsaan yang terangkum dalam 17 halaman kuarto. Mengenai otonomi daerah, presiden merangkumnya dalam tiga ranah. Yakni desentralisasi politik, fiskal, dan administrasi. Pertama, pada ranah desentraliasi politik, presiden membanggakan kondusifnya situasi politik dan keamanan di daerah yang memungkinkan terselenggaranya pilkada di beberapa penjuru tanah air. Pilkada merupakan perwujudan desentralisasi politik. Pemerintah patut bangga. Sebab, sejak 1 Juni 2005 hingga 20 Agustus 2008, telah terselenggara 414 pilkada, baik pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota. Karena itu, pada akhir 2008, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia sudah terpilih langsung oleh rakyat di daerah.
  10. 10. Presiden juga mengapresiasi keikutsertaan calon perseorangan dalam proses demokrasi di daerah mulai tahun 2008. Pada bagian lain pidatonya, presiden juga menyadari perjalanan otonomi daerah yang terkesan maju-mundur. Ini sekaligus merupakan respons terhadap temuan DPD yang menyebutkan masih banyak peraturan perundangan yang tidak satu penjuru dengan semangat otonomi daerah. Menurut presiden, itu semua merupakan bagian dari proses evolusi. Itu juga terjadi di negara lain. Karena itu, otonomi daerah kadang diwarnai proses desentralisasi, resentralisasi, redesentralisasi, dan lain-lain. Kedua, desentralisasi fiskal. Dalam pidatonya, presiden menyampaikan kabar gembira bagi daerah. Sebab, pemerintah berencana mengalokasikan dana transfer ke daerah pada 2009 sebesar Rp 303,9 triliun. Naik sebesar Rp 174,2 triliun dari tahun 2004 atau naik 134,3 persen. Anggaran tersebut direncanakan berbentuk dana bagi hasil Rp 89,9 triliun atau mengalami kenaikan 144,9 persen dari tahun 2004, dana alokasi umum (DAU) Rp 183,4 triliun atau naik 123,3 persen dari tahun 2004, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp 22,3 triliun atau naik lebih dari empat setengah kali lipat dari tahun 2004. Sementara itu, dana otonomi khusus untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat direncanakan Rp 8,3 triliun, naik empat kali lipat dari 2004. Selain itu, pertama dalam sejarah pusat-daerah, pemerintah juga mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau dua persen kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau. Pemerintah patut berbangga dengan kian derasnya dana yang mengalir ke daerah. Sebab, kenaikan yang berlipat-lipat dana itu melampaui angka inflasi setiap tahun yang rata-rata sembilan persen. Sayang, pada pidato tersebut presiden masih saja tidak menyebut jumlah dana yang mengalir dari daerah ke pusat. Jangan- jangan, meskipun persentasenya naik, sebenarnya dana yang mengalir ke pusat jauh lebih besar daripada yang dialirkan kembali ke daerah. Ketiga, pada ranah desentralisasi administrasi, presiden mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan. "Saya memberikan apresiasi terhadap inisiatif dari pemerintah daerah yang melakukan
  11. 11. penyederhanaan proses perizinan di daerah, dengan menyediakan kantor pelayanan perizinan terpadu," kata presiden. Menurut presiden, tumbuhnya kantor pelayanan satu pintu di berbagai daerah memperlihatkan terjadinya peningkatan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya perbaikan iklim investasi. Ada kontradiksi pada pernyataan presiden itu. Sebab, inisiatif daerah dalam menyederhanakan proses perizinan yang sudah sampai pada taraf pembentukan kantor pelayanan satu pintu justru dimundurkan oleh pusat dengan diterbitkannya PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada PP itu, secara tersirat pemerintah tidak lagi mendorong pembentukan lembaga perizinan satu pintu, melainkan hanya perizinan satu atap. Padahal, sebelum PP itu terbit, ada Permendagri 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengamanatkan kepada daerah "wajib" membentuk lembaga perizinan satu pintu. Pemekaran daerah juga disinggung presiden. Bahkan, secara tegas presiden meminta pemekaran daerah segera dievaluasi. Sebab, sejak 1999 hingga sekarang, telah terbentuk 191 daerah otonom baru. Terdiri atas 7 provinsi, 153 kabupaten, dan 31 kota. Dengan demikian, saat ini Indonesia terdiri atas 33 provinsi, 386 kabupaten, dan 91 kota. Lebih dari evaluasi, seharusnya pemekaran daerah dihentikan untuk sementara (moratorium). Sebab, selama ini pemerintah belum menyampaikan kepada publik perkembangan daerah otonom yang dibentuk pada 1999. Ditengarai, pemekaran daerah yang terjadi hingga saat ini hanya akan memberatkan anggaran negara. Terlebih, pemekaran didominasi motif politis elite lokal. Sidang paripurna tahunan keempat DPD ini mengambil tema Rekonstruksi Kebijakan Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Implementasinya. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan lembaga senator daerah itu. Pertama, DPD mengeluhkan masih adanya inkonsistensi antara kebijakan dasar desentralisasi dan kebijakan-kebijakan lain pemerintahan. Inkonsestensi kebijakan itu berwujud tidak sinkronnya regulasi-regulasi sektoral dengan regulasi otonomi daerah. Masih banyak produk perundangan- undangan yang belum disinkronkan. Karena dualisme peraturan perundangan di
  12. 12. daerah itu, kerap terjadi kerancuan dan ketidakpastian. Antara lain pada kegiatan ekonomi di daerah. Sayang, DPD tidak merinci UU apa saja yang tidak konsisten dengan semangat desentralisasi itu. Menurut evaluasi JPIP, memang masih banyak ditemukan UU, PP, peraturan menteri, dan surat edaran menteri yang tidak berpenjuru pada semangat otonomi daerah. Dalam satu departemen pun, seperti Departemen Dalam Negeri (Depdagri), proses penyelarasan peraturan perundangan juga tidak berjalan. Akibatnya, peraturan pelaksana satu UU saja bisa saling bertentangan. Kedua, DPD mengkritisi struktur bangunan otonomi daerah yang disusun sebagai bangunan berjenjang (hierarchical autonomy). Yakni di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Wujudnya, beberapa kewenangan yang didesentralisasikan masih terbagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, dalam pelaksanaannya masih terlihat benturan-benturan karena belum jelasnya batas- batas kewenangan antara dua tingkat otonomi tersebut. Untuk itu, DPD mengusulkan peninjauan kembali dikotomi provinsi dan kabupaten/kota sebagai basis pelaksanaan otonomi daerah. DPD melontarkan kemungkinan agar otonomi daerah dilaksanakan pada satu tingkat saja, apakah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Lontaran gagasan DPD itu menarik untuk dikaji. Bisa jadi, ini akan menjadi bola panas yang makin mempertentangkan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam otonomi daerah. Memang sudah saatnya, peran dan fungsi provinsi yang kian tanggung seperti saat ini segera dicarikan solusi. Menarik otonomi ke tingkat provinsi jelas merupakan kemunduran. Sebab, akan makin menjauhkan pemerintah dengan masyarakat. Wilayah Indonesia yang amat luas tidak cocok jika otonomi daerah diletakkan di provins. Provinsi sebaiknya diperankan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Tugas dan fungsinya bersifat konsultatif dan supervisi atas segala kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten/kota. Ketiga, seiring dengan semakin besarnya dana pusat yang mengalir ke daerah, DPD mengharapkan pemerintah meningkatkan pemberdayaan (empowerment) serta memberikan bimbingan dan petunjuk. Terutama yang
  13. 13. berkenaan dengan proses penganggaran dan pembiayaan di daerah. Karena itu, BPK (Basan Pemeriksa Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) perlu melakukan supervisi dan tuntunan pada jajaran penyelenggara pemerintahan di daerah untuk menegakkan disiplin anggaran agar mencegah korupsi dan pemborosan keuangan negara. Banyaknya kasus korupsi di daerah terutama disebabkan oleh tidak jelasnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang regulasi penganggaran pemerintah daerah. Ini bisa dilihat dari banyaknya kepala daerah dan birokrat daerah yang terjerat kasus korupsi karena dianggap melanggar PP, permendagri, permenkeu, ataupun surat edaran menteri. Celakanya, regulasi-regulasi itu biasanya terbit belakangan, namun berlaku surut. Terkait dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, DPD menyoroti perencanaan dan pemrogramannya. Praktik yang terjadi saat ini, daerah seolah hanya ditempati kegiatan yang tidak terukur dan tidak berada dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, atas nama dana dekonsentrasi, telah tumbuh unit-unit kerja kepanjangan tangan pusat atau UPT-UPT yang di banyak daerah tidak dibutuhkan. Bahkan, tumpang-tindih dengan dinas-dinas otonomi. Temuan JPIP juga menyiratkan hal yang sama. Kadang, pembentukan dinas baru di daerah dimotivasi agar bisa mendapatkan dana dekonsentrasi dari departemen pusat. Sebab, dana tersebut tidak bisa turun jika tidak ada instansi di daerah yang satu rumpun dengan departemen di pusat. Karena itu, DPD menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan dana-dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dialihkan menjadi anggaran-anggaran yang langsung dialokasikan ke daerah. Misalnya dalam bentuk DAU. Untuk menepis penilaian selama ini bahwa DPD hanya memikirkan upaya penguatan kewenangan, lembaga para senator itu juga melaporkan hasil yang telah dicapai selama empat tahun masa kerja. Sejak 2004, DPD telah menghasilkan 154 buah produk. Rinciannya, 10 buah usul inisiatif RUU, 83 pandangan, pendapat, dan pertimbangan mengenai berbagai rancangan undang-undang baik yang berasal dari presiden maupun DPR, dan 38 produk hasil pengawasan. Selain itu, ada 23 keputusan yang berkaitan dengan APBN.
  14. 14. Sayangnya, di antara sepuluh buah RUU inisiatif yang telah disampaikan kepada DPR, baru satu RUU yang ditindaklanjuti oleh DPR. Yakni RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU 3/1950 tentang Pembentukan DI Jogjakarta. Perlunya Undang-Undang tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia Pada negara yang menganut sistem negara kesatuan, hubungan kewenangan antara tingkat pemerintahan (eksekutif), sebagai salah satu lembaga negara (staat organ) menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan, perlu untuk diatur dalam suatu undang- undang khusus yang mengatur hubungan kewenangan antar tingkat pemerintahan tersebut. Hal tersebut pada dasarnya sudah diperintahkan oleh Pasal 18 A Undang- Undang Dasar 1945 yang memerintahkan bahwa hubungan kewenangan antara pusat dan daerah diatur dengan undang-undang. Pada suatu Negara kesatuan, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dapat diatur melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hal ini disebabkan antara lain karena berbagai cakupan dan masalah yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab berbagai tingkat pemerintahan yang ada di suatu Negara tidak akan bisa diatur hanya oleh satu undang-undang saja. Oleh karena itu, keberadaan berbagai peraturan perundang- undangan yang mengatur hubungan hukum dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu keniscayaan yang wajar dalam suatu Negara. Secara umum, ada beberapa undang-undang yang dapat berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu antara lain undang- undang yang mengatur otonomi daerah secara umum, undang- undang yang mengatur organisasi pemerintahan daerah, undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, undang-undang yang mengatur hubugan kewenangan pusat dan daerah. Selain itu, materi-materi tentang pemerintahan daerah dapat juga diatur dalam berbagai undang-undang sektoral lainnya, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan otonomni daerah.
  15. 15. Undang-undang yang mengatur tentang hubungan kewenangan pusat dan daerah merupakan salah satu undang-undang yang utama dalam mengatur berbagai materi yang berkaitan dengan atribusi, distribusi, dan delegasi serta koordinasi kewenangan di antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara yang berstatus sebagai negara kesatuan. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang yang mengatur hubungan pusat dan daerah merupakan suatu kebutuhan utama dalam suatu Negara kesatuan untuk mengatur penataan kewenangan hubungan hukum dan kekuasaan di antara berbagai level pemerintahan di suatu negara. Kewenangan Pemerintahan Kewenangan pemerintahan merupakan dasar utama untuk setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap tingkat pemerintahan yang ada di suatu negara. Tanpa adanya dasar kewenangan yang sah, maka berbagai tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkat pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (medebewind). Cara memperoleh kewenangan tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan yang hakiki antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara. Sebagai contoh, pelaksanaan atribusi kewenangan memerlukan adanya pembagian level pemerintahan yang bersifat nasional, regional dan lokal atau level pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan. Selain itu pelaksanaan delegasi membuktikan adanya level pemerintahan yang lebih tinggi (delegator) dan level pemerintahan yang lebih rendah (delegans). Secara khusus, kewenangan pemerintahan juga berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggungjawab di antara berbagai level pemerintahan yang ada. Dengan adanya pembagian atribusi, distribusi, delegasi, dan mandat dapat digambarkan bagaimana berbagai level pemerintahan tersebut mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda antara satu level pemerintahan dengan level pemerintahan lainnya.
  16. 16. Dengan demikian, terjadi perbedaan tugas dan wewenang di antara berbagai level pemerintahan tersebut, dan pada akhirnya dapat menciptakan perbedaan ruang lingkup kekuasaan dan tanggungjawab di antara mereka. Oleh karena itu, makna dari perbedaan hak, kewajiban dan tanggungjawab dari berbagai level pemerintahan yang ada merupakan suatu hal yang secara pokok menggambarkan secara nyata kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing level pemerintahan yang ada di suatu negara. Keterkaitan antara (Rancangan) UU Hubungan Kewenangan dengan UU 32/2004 Sebagaimana dikemukakan diatas, hubungan kewenangan pusat dan daerah dapat diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang khusus mengatur otonomi daerah, atau tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan sektoral lainnya. Hal ini didasarkan pada kenyataaan empiris dan yuridis yang menggambarkan bahwa materi dan cakupan pengaturan tentang hubungan kewenangan pusat dan daerah tidak dapat hanya diatur oleh satu undang-undang. Oleh karena itu, pada suatu negara kesatuan, selain diperlukan adanya undang- undang yang mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah, juga dibutuhkan berbagai undang-undang lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berbagai undang-undang lainnya, seperti undang- undang yang mengatur tentang (organisasi) pemerintahan daerah. Secara umum, undang-undang hubungan kewenangan akan mengatur materi yang berkaitan dengan prosedur, tata cara, dan hal-hal lain-lainnya tentang distribusi, atribusi dan delegasi kewenangan, termasuk mengenai tugas pembantuan, dan lain sebagainya. Undang-undang ini akan menata terjadinya hubungan hukum dan kekuasaan, baik yang bersifat statis maupun dinamis, dari berbagai level pemerintahan yang ada. Hubungan hukum dan kekuasaan yang terjadi dilakukan berdasarkan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi di antara level-level pemerintahan yang ada sehingga tidak menciptakan benturan kepentingan di antara pembuat dan pelaksana kewenangan, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal. Secara khusus, undang-undang hubungan kewenangan mengatur dan menata integrasi dan sinergi di antara pembuat dan pelaksana kewenangan yang
  17. 17. ada di berbagai level pemerintahan yang ada dan mengatur secara baik koordinasi dan evaluasi dari hubungan kewenangan yang terjadi di antara para pembuat dan pelaksana kewenangan tersebut. Oleh karena itu, undang-undang hubungan kewenangan tersebut sangat mempengaruhi hubungan kerja dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah regional, dan pemerintah lokal di Indonesia. Secara umum, undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih berfokus pada organisasi pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai suatu organisasi pemerintahan di tingkat lokal dan mempunyai hubungan yang dekat dengan masyarakat sebagai konstituennya. Sebagai contoh, Undang-Undang 32/2004 mengatur tentang kewenangan daerah sebagai daerah otonom, urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, dan juga mengatur tentang perangkat organisasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, undang-undang 32/2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang organisasi pemerintahan daerah sebagai bagian dari organisasi pemerintahan negara kesatuan secara keseluruhan. Secara khusus, UU 32/2004 juga menegaskan kembali kedudukan daerah otonom sebagai bagian integral dari negara kesatuan Indonesia. Walaupun daerah otonom merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban mandiri, sebagaimana negara sebagai badan hukum, akan tetapi kedudukan (pemerintahan) daerah otonom adalah melaksanakan berbagai kewenangan pemerintahan yang telah didesentralisakan oleh Pemerintah Pusat, dan kepemilikan kewenangan tersebut tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Sehingga secara teoritis yuridis, pemerintahan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, UU 32/2004 merupakan undang-undang yang megatur bagaimana suatu organisasi pemerintahan negara dijalankan berdasarkan prinsip lokalitas dan kekhasan di daerah masing-masing. Secara umum, keterkaitan antara Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dengan (Rancangan) Undang-Undang Tata Hubungan adalah dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut akan terjadi hubungan saling melengkapi
  18. 18. (complementary) antara kedua undang-undang tersebut. Sebagai contoh, apabila UU 32/2004 mengatur mengenai organisasi pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka (RUU) Tata Hubungan akan melengkapinya dengan memberikan pengaturan mengenai hubungan kewenangan antara (pemerintah) nasional atau pusat dengan (pemerintah) daerah, dan juga mengatur hubungan kewenangan antar daerah otonom di Indonesia. Selain itu, (RUU) Tata Hubungan merupakan semacam software dari hubungan kewenangan pusat dan daerah, yang berkaitan dengan norma, prosedur dan aturan umum hubungan kewenangan, sedangkan UU 32/2004 merupakan hardware, yang berbentuk antara lain organisasi dan para pejabat pelaksana dari hubungan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, RUU Tata Hubungan mengatur tentang hal-hal yang lebih bersifat abstrak, sedangkan UU Pemerintahan Daerah lebih banyak mengatur hal-hal yang bersifat konkrit dari pelaksanaan hubungan kewenangan pusat dan daerah. Secara khusus, RUU Tata hubungan karena merupakan norma umum dan abstrak dalam mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah dapat merupakan referensi utama dari berbagai Undang-Undang, baik yang bersifat umum atau bersifat khusus, tentang pemerintahan daerah yang akan dibentuk oleh Pemerintah di kemudian hari. Berbagai undang-undang tersebut nantinya akan merupakan norma-norma khusus yang mengatur pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, permasalahan dan budaya yang berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, kaitan antara RUU Tata Hubungan dan UU Pemerintahan Daerah merupakan satu rangkaian undang-undang yang mengatur secara umum berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah di Indonesia, dan secara khusus mengatur hubungan kewenangan di antara organisasi dan otoritas pelaksana pemerintahan yang ada di tingkat pusat dan lokal. Dengan demikian, hubungan antara kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan sebagai hubungan hukum yang saling berkait , melengkapi dan tidak terpisahkan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.
  19. 19. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bajwa Indonesia sebagai suatu negara kesatuan memerlukan suatu undang-undang khusus yang mengatur hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam rangka menciptakan integrasi dan distribusi kewenangan dari seluruh level pemerintahan yang ada serta menghindari terjadi overlapping kewenangan antara berbagai level pemerintahan tersebut. Prospek Otonomi Daerah di Masa Mendatang Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masayarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang “otonomi daerah” menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia , konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semenjak awal kemerdekaan samapi sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah. UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU 22/1948 memberikan hak otonomi dan medebewind yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya UU 1/1957 menganut sistem otonomi ril yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. Sedangkan saat ini di bawah UU 22/1999 dianut prinsip otonoi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi Daerah Saat Ini
  20. 20. Otonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini adalah Otonomi Daerah yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU ini, otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelengarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup, dan berkembang di daerah. sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung-jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semkain baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam UU 22/1999 adalah : 1. Penyelengaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah. 2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertangung jawab. 3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah.
  21. 21. 5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi wilayah administratif. 6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratis untuk melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. 8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

×