• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Good Governace dan Otonomi Daerah
 

Good Governace dan Otonomi Daerah

on

  • 8,743 views

Oleh Novi Hendra Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh Novi Hendra Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas

Statistics

Views

Total Views
8,743
Views on SlideShare
8,743
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
249
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Good Governace dan Otonomi Daerah Good Governace dan Otonomi Daerah Presentation Transcript

    • Oleh Novi Hendra Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas Padang
    • Daftar Isi
      • Pengertian
      • Prinsip-Prinsip
      • 5 Aspek prioritas
      Bakarud d in R Ahmad , Fisip Unand
    • 1. Urgensi dan arti penting Good Governance
      • Salah satu isu yang banyak dibahas dalam era otonomi daerah adalah masalah good governance , yang sering diterjemahkan secara bebas menjadi “tata kelola yang baik”. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah Indonesia, muncul beberapa kecenderungan yang menyedihkan, yaitu: (1) kuatnya semangat memungut retribusi, pajak, maupun pungutan lainnya, namun kurang diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik secara optimal; (2) rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun DPRD (Syaukani, Gaffar & Rasyid, 2002). Praktek bad governance lebih mencuat ke permukaan dan menjadi wacana publik.
    • Lanjutan arti Good Governance
      • Istilah good governance pertama kali dipopulerkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara-negara sasaran bantuan. Pada dasarnya, badan-badan internasional ini berpandangan bahwa setiap bantuan internasional untuk pembangunan di negara-negara dunia, terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya Good Governance di negara-negara sasaran tersebut. Karena itu, Good Governance kemudian menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga multilateral tersebut dengan negara sasaran.
      Bakarud d in R. Ahmad , Fisip Unand
    • Lanjutan arti Good Governance
      • Meskipun istilah Good Governance sering disebut dalam berbagai kesempatan, istilah tersebut dimaknai secara berlainan. Di satu sisi ada yang memaknai Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja suatu pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan .
      Bakarud d in R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan arti Good Governance
      • Dengan demikian ranah Good Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta.
      Bakarud d in R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan arti Good Governance
      • Pada sisi lain, Good Governance sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi. Menurut Taylor, Good Governance adalah pemerintahan demokratis seperti diprak t ekkan dalam negara-negara demokrasi maju di Eropa Barat dan Amerika misalnya.
      Bakarud d in R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan arti Good Governance
      • Pada dasarnya konsep good governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga – lembaga baik di tingkat maupun, daerah, sektor swasta, dan masyarakat madani ( civil society ).
      • Good governance berdasar pandangan ini berarti suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani ( civil society ) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga – lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjebatani perbedaan diantara mereka.
      Bakaruddin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan arti Good Governance
      • Good governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat madani ( civil society ). Negara dengan birokrasi pemerintahanya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis . Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan citra good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara.
      Bakaruddin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Prinsip-prinsip Good Governance
      • Partisipasi (Participation)
      • Penegakan Hukum (Rule of Law)
      • Transparansi (Transparency)
      • Responsif (Responsiveness)
      • Orientasi Kesepakatan ( Consensus Orientation)
      • Keadilan (Equity)
      • Efektivitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency)
      • Akuntabilitas (Accountabilitiy)
      • Visi Strategis (Strategic Vision)
      Bakaruddin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Prinsip Good Governance : 1. PARTISIPASI (PARTICIPATION)
      • Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.
      Bakaruddin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Prinsip Good Governance : PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW)
      • Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan–perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan – aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Ditambahkan pula bahwa pelaksana kenegaraan dan pemerintahan juga harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Prinsip Good Governance : PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW)
      • karakter – karakter antara lain sebagai berikut :
        • Supremasi hukum ( Supremacy of law) ;
        • Kepastian hukum ( legal certainty );
        • Hukum yang responsif ;
        • Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif;
        • Independensi peradilan
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Prinsip Good Governance : Transparansi (Transparency)
      • Michael Camdessus, dalam salah satu rekomendasinya untuk pada PBB untuk membantu pemulihan ( recovery ) perekonomian Indonesia menyarankan perlunya tindakan pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, khususnya transparansi dalam transaksi keuangan negara, pengelolaan uang negara di Bank Indonesia, serta transparansi sektor-sektor publik
      • Gaffar menyimpulkan setidaknya ada delapan aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu:
        • Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
        • Kekayaan pejabat publik
        • Pemberian penghargaan
        • Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
        • Kesehatan
        • Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
        • Keamanan dan ketertiban
        • Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Prinsip Good Governance : Responsif
      • Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan- persoalan masyarakat
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Prinsip Good Governance : Konsensus
      • Pengambilan keputusan secara konsensus, yakni pengambilan keputusan melalui proses musyawarah an semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Prinsip Good Governance : Efektifitas
      • Pemerintah yang baik harus memenuhi kriteria berdayaguna dan berhasilguna. Efektifitas diukur dengan paramter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan efisiensi diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Prinsip Good Governance : Akuntabilitas
      • Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Prinsip Good Governance : Visi Strategis
      • Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Visi strategis harus memuat sensitifitas terhadap perubahan serta prediksi perubahan ke depan. Berbagai gejala dan perkembangan yang terjadi di dunia luar harus dianalisis dampak-dampaknya bagi bangsa baik langsung saat ini, maupun di masa yang akan datang, sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasinya. Dengan demikian, kebijakan apa pun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Aspek lain yang lebih penting dalam konteks pandangan strategi untuk masa yang akan datang adalah perumusan-perumusan blue print design kehidupan ekonomi, sosial dan budaya untuk sekian tahun ke depan, yang harus dirancang dan dikerjakan sejak saat ini
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lima Aspek Prioritas untuk Mewujudkan Good Governance: Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan
      • Lembaga perwakilan rakyat yakni DPR, DPD, dan DPRD harus mampu menyerap dan mengartikulasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam berbagai bentuk program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendelegasikannya pada eksekutif untuk merancang program-program operasional sesuai rumusan-rumusan yang ditetapkan dalam lembaga perwakilan tersebut
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lima Aspek Prioritas untuk Mewujudkan Good Governance:
      • Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan
      • Kemandirian Lembaga Peradilan
      • Aparatur pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas
      • Masyarakat Madani yang kuat dan partisipatif
      • Penguatan upaya otonomi daerah
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Lima Aspek Prioritas : Kemandirian Lembaga Pemerintahan
      • Untuk mewujudkan Good Governance lembaga peradilan dan parat penegak hukum yang mandiri, profesional dan bersih menjadi persyaratan mutlak. Intervensi eksekutif terhadap yudikatif harus dieliminasi, sehingga peradilan mampu menjadi pilar terdepan dalam menegakkan asas rule of law. Hakim, jaksa dan polisi harus leluasa menetapkan perkara, sehingga mereka mampu menampilkan dirinya sebagai the prophet of law
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Lima Aspek Prioritas : Aparatur pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas
      • Birokrasi Indonesia selama ini tidak hanya dikenal buruk dalam memberikan pelayanan publik, tapi juga telah memberi peluang berkembangnya praktik-praktik KKN. Dengan demikian, pembaharuan konsep dan mekanisme kerja birokrasi merupakan sebuah keharusan dalam proses menuju ciat good governance. Jajaran birokrasi harus diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan profesionalitas yang baik, memiliki integritas, berjiwa demokratis, dan memiliki akuntabilitas yang kuat sehingga memperoleh legitimasi dari rakyat yang dilayaninya. Karena itu paradigma pengembangan birokrasi ke depan harus diubah menjadi birokrasi populis , yakni jajaran birokrasi yang peka terhadap berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat, serta memiliki integritas untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya dengan pelayanan prima
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Lanjutan Lima Aspek Prioritas : Penguatan upaya otonomi daerah
      • Salah satu kelemahan dari pemerintahan masa lalu adalah kuatnya sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, sehingga potensi-potensi daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Kebijakan in telah menimbulkan ekses yang sangat parah, karena banyak daerah yang amat kaya dengan sumber daya alamnya, justeru menjadi kantong-kantong kemiskinan nasional. Oleh karena itu para pengelola negara melalui UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004, telah memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola sektor-sektor tertentu seperti kehutanan, pariwisata, pertanian, pendidikan, dan lain-lainnya. Dengan kewenangan ini, daerah akan lebih kuat dan dinamis sehingga mampu memacu daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai kehidupan daerahnya. Salah satu upaya untuk memperkuat otonomi daerah itu selain penguatan SDM adalah penguatan komposisi anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah, sehingga check and balance terhadap jalannya pemerintahan menjadi kuat pula
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Sumber Bacaan :
      • Tim ICCE UIN, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani , Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2003, Bab 8, Good Governance, hal, 176-192.
      • Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004, Bab 13, Good Governance dan Korupsi Multitingkat, hal. 258-280
      Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
    • Terimakasih